Oleh: Huda Reema Naayla, Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok
Menuju akhir 2024, rakyat dikejutkan kembali dengan kenaikan harga beras yang semakin mahal. Sedangkan beras salah satu makanan pokok negeri ini. Perjuangan untuk memperoleh bulirnya pun tidak bisa sembarangan, para petani harus bekerja keras dan bahkan harus mengeluarkan kocek yang cukup mahal untuk membeli pupuk namun apakah dengan kenaikan harga beras ini para petani merasa untung atau justru dirugikan?
Apalagi, menurut Bank Dunia, harga beras di Indonesia 20 persen lebih mahal daripada harga beras di pasar global. Bahkan harga beras dalam negeri saat ini konsisten tertinggi di kawasan ASEAN. Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk, tingginya harga beras ini terjadi karena beberapa hal, seperti kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor dan kenaikan biaya produksi hingga pengetatan tata niaga melalui non tarif (money.kompas.com, 20/09/2024).
Bahkan, menurut Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani, biaya produksi beras di dalam negeri memang telah meningkat. Hal ini penting untuk memastikan petani juga mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil pertanian mereka. Harga gabah yang diterima petani bahkan melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yang akan memberikan keuntungan bagi mereka (liputen6.com, 20/09/2024).
Jika dilihat dari ungkapan di atas, seharusnya para petani itu diuntungkan, karena ketika harga beras naik, petani pun akan mendapatkan untung yang banyak. Namun, faktanya tak seperti itu, ketika harga beras naik dan biaya produksinya tinggi, tetap saja petani tidak bisa menjual beras dengan harga yang tinggi pula karena petani akan menjual kepada penadah atau tengkulak dengan harga yang rendah. Tetap saja petani yang dirugikan.
Bila diperhatikan, harga beras tinggi karena biaya produksi tinggi, tapi para petani dirugikan. Perlu diketahui semua itu terjadi karena sektor pertanian sudah dikuasai oligarki dari hulu hingga hilir. Sementara negara tidak memberikan bantuan kepada petani, sehingga petani harus mandiri terlebih petani yang sedikit modalnya. Di sisi lain, negara sedang melakukan pembatasan impor beras sehingga ketersediaan beras juga lebih sedikit sehingga harga makin mahal. Apalagi adanya ritel-ritel yang menguasai bisnis beras yang dapat memainkan harga kapan saja.
Tentu saja, situasi ini berpeluang untuk mendorong dibukanya keran impor beras yang nantinya semakin menguntungkan oligarki dan menyengsarakan petani. Ini adalah buah penerapan sistem kapitalisme, karena negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator dan berpihak kepada oligarki.
Negara seharusnya menyediakan lahan untuk ketahanan pangan (beras), pupuk dengan harga terjangkau, pengadaan alat-alat pendukung untuk pertanian yang canggih, serta pengembangan bibit unggul dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan petani hingga makin ahli. Tentu, itu tidak ada dalam negara dengan aturan kapitalisme hari ini.
Perlu diketahui, negara berbasis Islam, menempatkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai salah satu basis pertahanan negara dan basis dalam menyejahterakan rakyatnya. Negara akan melakukan seluruh upaya guna mewujudkannya sesuai dengan sistem ekonomi Islam, dan dengan dukungan sistem lainnya dalam bingkai penerapan Islam kaffah. Sehingga tidak akan ditemui harga beras yang mahal dengan petani yang dirugikan.[]
