Terima Kelola Tambang, Pakar Asing Pertanyakan Independensi PBNU

DEPOKPOS – Pakar dari Australia mengkritik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) usai menerima konsesi tambang dari pemerintah Indonesia.

Pengamat politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch Australia, Ian Wilson, mempertanyakan independensi PBNU.

Bacaan Lainnya

“Untuk yang menerima konsesi, saya kira independensinya akan diragukan sejumlah orang termasuk anggotanya sendiri,” kata Wilson dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (11/6).

“Itu juga dapat memanas fraksi-fraksi internal terkait sikap terhadap lingkungan dan perubahan iklim,” ia menambahkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memberi izin Ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia.

BACA JUGA:  Mulai Juni 2025, SIM Indonesia Berlaku di Asia Tenggara

Ketentuan ini ditetapkan melalui PP No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Aturan yang mengizinkan ormas keagamaan, seperti NU hingga Muhammadiyah untuk mengelola tambang tertuang dalam pasal 83A.

Menanggapi keputusan pemerintah, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi dan menyebut kebijakan pemerintah sebagai “langkah berani” dan terobosan “penting.”

“Untuk memperluas pemanfaatan sumber daya-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,” kata Yahya dalam rilis resmi.

NU juga menegaskan kesiapan mereka untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan tambang, dengan menjanjikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi bisnis.

BACA JUGA:  Peralihan Sertipikat Tanah Elektronik: Apa Saja yang Harus Diketahui Masyarakat?

Sikap PBNU itu memicu kekecewaan di kalangan Nahdliyin. Pegiat NU Kalimantan Timur Asman Azis mengaku kecewa usai PBNU menerima tawaran konsesi tambang.

Asman menyebut PBNU saat ini seperti telah meninggalkan ajaran Gus Dur selama ini yang menjauhkan diri dan NU dari kekuasaan.

“Sekarang saya melihat PBNU ini agak gamang dan agak sulit melakukan transformasi sosial di luar kekuasaan,” kata Asman dalam acara Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Internasional secara daring pada akhir pekan lalu.

Puluhan warga NU alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menolak pemberian izin atau konsesi kelola tambang bagi ormas keagamaan.

BACA JUGA:  Ini Cara Lapor Kecurangan PPDB 2024 ke KPK dan Kemendikbud

Di kesempatan itu, Wilson juga mencatat seharusnya pemerintah tak menetapkan langkah tersebut dan mengambil kebijakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan.

“Dengan membagi konsesi batu bara ke ormas seperti NU, industri yang mencemari ini akan dibela dan diberikan legitimasi atas dalih agama,” kata Wilson.

Penggunaan dalih-dalih agama ini, lanjut dia, sudah terlihat saat sejumlah tokoh PBNU memberi pernyataan soal konsesi tambang.

Sumber: CNN Indonesia

Ingin produk, bisnis atau agenda Anda diliput dan tayang di DepokPos? Silahkan kontak melalui WhatsApp di 081281731818

Pos terkait