Tahun ajaran baru seharusnya menjadi awal yang penuh harapan bagi anak-anak untuk memasuki dunia pendidikan. Namun, setiap tahun ajaran baru, jutaan orang tua kembali dihadapkan pada persoalan yang sama yakni biaya sekolah yang terus meningkat, persaingan masuk sekolah yang semakin ketat, hingga sulitnya memperoleh akses ke sekolah berkualitas.

Bagi sebagian keluarga, momen yang seharusnya membahagiakan justru berubah menjadi sumber kecemasan. Ironisnya, di negara yang menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara, masih banyak keluarga yang harus berjuang keras hanya agar anak-anaknya dapat bersekolah.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis dalam penerimaan murid baru, melainkan gambaran sistem pendidikan saat ini belum mampu memenuhi hak dasar rakyat secara adil. Pendidikan yang seharusnya menjadi jalan mencerdaskan generasi justru semakin dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi.

Akibatnya, sekolah yang dianggap berkualitas lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki biaya lebih, sementara masyarakat kecil harus menerima pilihan yang terbatas. Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak tidak lagi ditentukan oleh hak setiap anak, melainkan oleh kemampuan finansial keluarganya.

Padahal, dalam pandangan Islam, pendidikan bukanlah barang dagangan yang diperjualbelikan demi keuntungan. Pendidikan adalah hak setiap warga negara sekaligus kewajiban negara untuk memenuhinya. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab ini kepada mekanisme pasar ataupun menjadikannya sebagai ladang bisnis.

Jika menoleh kepada sejarah, Islam telah memberikan teladan yang nyata. Sejak berdirinya negara Islam di Madinah, Rasulullah SAW menjadikan pendidikan sebagai prioritas dan fondasi peradaban. Bahkan setelah Perang Badar, sebagian tawanan dibebaskan dengan syarat mengajarkan baca tulis kepada kaum Muslim. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap penyebaran ilmu pengetahuan.

Dalam sistem pemerintahan Islam, negara bertanggung jawab menyediakan sekolah, guru, sarana pendidikan, hingga pembiayaannya melalui Baitul Mal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Abdul Qodim Zallum, dalam bukunya yang berjudul Al-Amwal fi Daulati al-Khilafah, negara Khilafah menetapkan ada 3 pos pemasukan negara yang akan dikumpulkan di Baitul Maal, yakni pos fa’i dan kharaj (meliputi ghanimah, anfal, jizyah dan lainnya), pos kepemilikan umum (meliputi minyak dan gas, listrik, tambang, laut, sungai hutan, dan lainnya) dan pos shadaqah (meliputi shadaqah wajib, seperti zakat harta, zakat perdagangan dan lainnya).

Dengan demikian, rakyat tidak dibebani biaya pendidikan yang tinggi, dan seluruh anak memperoleh kesempatan belajar tanpa diskriminasi serta tanpa biaya yang memberatkan.

Lebih dari itu, tujuan pendidikan dalam Islam bukan sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Ilmu dipandang sebagai sarana membangun peradaban, bukan hanya alat untuk memperoleh pekerjaan dan meraih keuntungan ekonomi.

Karena itu, solusi atas berbagai persoalan pendidikan tidak cukup hanya dengan menambah kuota sekolah, memperbaiki sistem penerimaan murid, atau memberikan bantuan biaya yang bersifat sementara. Selama paradigma pendidikan masih berpijak pada sistem kapitalis, persoalan yang sama akan terus berulang setiap tahun ajaran baru.

Sudah saatnya pendidikan dikembalikan pada hakikatnya sebagai hak seluruh rakyat, bukan hanya hak mereka yang mampu membayar lebih mahal. Ketika syariat Islam diterapkan secara menyeluruh, negara hadir sebagai pengurus umat yang menjamin pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, setiap tahun ajaran baru tidak lagi menjadi musim kecemasan bagi orang tua, melainkan menjadi awal lahirnya generasi terbaik yang akan membangun peradaban Islam yang mulia.

Pendidikan tidak lagi diperuntukkan hanya bagi mereka yang mampu ataupun dijadikan ajang meraih keuntungan ekonomi, melainkan amanah yang wajib dijaga negara demi melahirkan generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sebagai pilar peradaban Islam.[]

Anak adalah amanah yang harus dijaga, bukan hanya kebutuhan duniawinya, tetapi juga akidahnya. Namun, atas nama mengenalkan budaya dan menghargai keberagaman, seorang anak justru diperbolehkan mengikuti ritual agama lain, seperti melukat (ritual penyucian diri dalam tradisi Hindu Bali yang merupakan bagian dari praktik keagamaan dan spiritual). Hal ini menjadi sorotan ketika seorang artis Ibu Kota membolehkan putri sulungnya mengikuti ritual melukat. Ia pun mengatakan, “Iman itu soal hati.”

Sekilas, alasan tersebut terdengar sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman budaya. Namun, bagi seorang Muslim, persoalannya tidak sesederhana mengenal budaya. Ketika sebuah kegiatan merupakan bagian dari ritual keagamaan, seorang Muslim perlu memahami batas yang telah ditetapkan syariat. Sebab, keimanan bukan hanya perkara yang tersimpan di dalam hati, melainkan harus diwujudkan dalam ketaatan kepada Allah SWT.

Anak adalah Amanah

Anak adalah amanah Allah SWT. Orang tua tidak hanya wajib memenuhi kebutuhan fisik anak, seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Lebih dari itu, orang tua memiliki tanggung jawab dalam menjaga akidah serta membentuk kepribadian anak agar tumbuh sebagai seorang Muslim yang taat.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah at-Tahrim ayat 6, “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka….”

Ayat tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab orang tua terhadap keluarganya. Orang tua semestinya menjadi pihak pertama yang mengenalkan kepada anak siapa Rabb-nya, apa tujuan hidupnya, bagaimana cara beribadah, serta mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut syariat.

Karena itu, ketika seorang anak justru diarahkan atau diizinkan mengikuti ritual agama lain, persoalannya tidak lagi sekadar tentang kegiatan budaya. Ada tanggung jawab pendidikan akidah yang perlu diperhatikan. Anak perlu diajarkan, toleransi bukan berarti mencampuradukkan ibadah dan bahwa menghormati pemeluk agama lain tidak berarti mengikuti ritual keagamaannya.

Keliru Memaknai Toleransi

Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain secara damai. Islam juga melarang berbuat zalim dan memerintahkan berlaku adil kepada siapa pun. Namun, toleransi tidak berarti seorang Muslim harus mengikuti atau melakukan ritual agama lain. Jangan sampai orang tua keliru memaknai toleransi.

Allah SWT telah memberikan batas yang jelas dalam Al-Qur’an surah al-Kafirun ayat 6, “Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”

Ayat tersebut menunjukkan adanya batas tegas dalam persoalan agama. Seorang Muslim dapat menghormati orang lain tanpa harus mengorbankan keyakinannya. Seorang Muslim juga dapat mempelajari budaya masyarakat lain tanpa harus mengikuti ritual keagamaannya.

Mengenal budaya berbeda dengan mengikuti ibadah agama lain. Menghormati pemeluk agama lain berbeda dengan membenarkan keyakinannya. Hidup berdampingan secara damai juga berbeda dengan mencampuradukkan ajaran agama.

Maka, ketika melukat merupakan bagian dari ritual keagamaan Hindu, seorang Muslim tidak semestinya menjadikannya aktivitas yang diikuti atas nama toleransi atau pengenalan budaya. Persoalannya bukan sekadar aktivitas lahiriah, tetapi keterlibatan dalam ritual keagamaan yang tidak bersumber dari ajaran Islam.

Iman Bukan Sekadar Urusan Hati

Fenomena tersebut tidak lepas dari sekularisme, paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama diposisikan sebagai urusan hati, sementara tindakan diserahkan kepada kebebasan manusia selama dianggap baik.

Dari sinilah muncul anggapan, “iman itu soal hati”, sehingga ukuran benar dan salah bergeser dari wahyu kepada perasaan. Selama suatu tindakan dianggap baik dan tidak mengganggu ketenangan hati, tindakan tersebut pun mudah dinilai dapat dibenarkan.

Padahal, Islam tidak memisahkan akidah, syariat, dan akhlak. Ketiganya bersumber dari wahyu Allah SWT dan menjadi pedoman dalam kehidupan. Karena itu, seorang Muslim wajib menjadikan hukum Allah sebagai standar dalam menentukan sikap dan perbuatan, bukan sekadar mengikuti perasaan atau pertimbangan budaya.

Bekali Anak dengan Akidah

Seorang Muslim semestinya memiliki pemahaman yang jelas tentang akidah, syariat, dan akhlak. Ia harus memahami tidak semua aktivitas yang disebut sebagai budaya boleh diikuti begitu saja. Ketika di dalamnya terdapat ritual keagamaan, seorang Muslim perlu mengetahui status hukumnya sebelum ikut serta.

Terlebih lagi bagi orang tua. Mereka bukan sekadar bertugas menjadikan anak pintar dan mampu bersaing dalam kehidupan. Orang tua juga bertanggung jawab membentuk anak agar memiliki kepribadian Islam (pola pikir dan pola sikapnya Islam).

Anak harus dibekali pemahaman yang benar sehingga mampu membedakan mana yang sesuai dengan Islam dan mana yang bertentangan dengan akidahnya. Dengan bekal tersebut, anak tidak mudah menganggap semua hal yang dikemas sebagai budaya dan keberagaman otomatis boleh dilakukan.

Islam Mengatur Seluruh Aspek Kehidupan

Persoalan melukat sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu bagaimana seorang Muslim memahami dan menjalankan agamanya dalam kehidupan.

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam persoalan ibadah ritual. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesama, keluarga, masyarakat, pendidikan, ekonomi, hingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan penerapan Islam secara kaffah, umat akan mendapatkan pemahaman yang utuh tentang bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan syariat. Dalam konteks keluarga, orang tua akan memahami, anak adalah amanah yang harus dijaga akidahnya. Dalam pendidikan, anak tidak hanya diarahkan menjadi manusia yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian Islam. Sementara dalam kehidupan bermasyarakat, umat memahami bagaimana bersikap toleran tanpa mengorbankan akidah.

Menjaga Generasi, Menjaga Akidah

Dengan demikian, toleransi tidak seharusnya dimaknai secara keliru. Seorang Muslim dapat menghormati agama lain, hidup berdampingan secara damai, dan berbuat baik kepada sesama, tetapi tetap teguh menjaga akidah serta tidak mengikuti ritual keagamaan agama lain.

Di sinilah orang tua memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga generasi. Jangan sampai atas nama mengenalkan budaya atau mengajarkan toleransi, anak justru tidak mendapatkan pemahaman yang benar tentang batas-batas akidahnya.

Anak bukan sekadar generasi yang harus diwarisi harta dan pendidikan. Ia amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, sudah semestinya orang tua membekali anak dengan pemahaman Islam yang benar agar di tengah derasnya arus keberagaman dan perubahan zaman, mereka tetap kokoh sebagai seorang Muslim dan tidak mudah terbawa pada praktik yang bertentangan dengan syariat. []

Tahun ajaran baru kembali bergulir, namun pemandangan miris justru mewarnai dunia pendidikan kita. Berbagai pemberitaan menyoroti fenomena krisis murid baru di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai daerah. Jangankan memenuhi kuota rombongan belajar, beberapa sekolah negeri bahkan melaporkan tidak mendapatkan satu pun murid baru. Seperti halnya, SDN 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung, yang dilaporkan hanya menerima dua orang siswa baru tahun ini. (sumber: metrotvnews.com)

Pemerintah melalui instansi terkait menyodorkan solusi regrouping atau penggabungan beberapa sekolah. Sayangnya, ini bukan jalan keluar yang paripurna karena justru menimbulkan masalah baru, yakni jarak tempuh siswa ke sekolah yang semakin jauh. Menghadapi fenomena ini, kita perlu membedah persoalan secara lebih mendalam: mengapa sekolah negeri yang notabene gratis mulai ditinggalkan?

Secara permukaan, kita bisa melihat adanya perubahan struktur demografi. Penurunan angka kelahiran dan fenomena aging population (penduduk menua) di berbagai daerah menjadi salah satu pemicu. Kegagalan kebijakan ekonomi yang berujung pada tingginya biaya hidup nyatanya membuat kesejahteraan makin sulit diraih, sehingga banyak pasangan muda yang berpikir ulang untuk memiliki anak. Ditambah lagi, gelombang urbanisasi akibat ketimpangan pendapatan desa dan kota membuat sebaran anak usia sekolah di daerah tertentu makin menyusut.

Namun, jika dianalisis lebih tajam, ada faktor sosiologis yang jauh lebih dominan yaitu terjadinya pergeseran orientasi pendidikan di tengah masyarakat. Orang tua saat ini cenderung memilih menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta, khususnya sekolah yang mengedepankan pendidikan agama, pembentukan akhlak, dan rutinitas ibadah.

Migrasi minat ini bukanlah tanpa alasan. Ini adalah bentuk mekanisme pertahanan (defense mechanism) para orang tua yang dilanda kecemasan luar biasa terhadap maraknya kerusakan moral dan kenakalan remaja. Maraknya kasus perundungan (bullying), kekerasan, hingga tindak kriminalitas di kalangan pelajar membuat orang tua merasa sekolah umum tak lagi menjadi ruang yang aman.

Fenomena ini sejatinya menampar wajah pendidikan nasional kita. Kegelisahan orang tua menunjukkan bahwa gonta-ganti kurikulum yang dilakukan pemerintah berulang kali terbukti gagal membendung arus kerusakan generasi. Kurikulum boleh berubah, tetapi selama sistem pendidikan masih berpijak pada paradigma sekuler-liberal, masalah utamanya tidak akan pernah terselesaikan.

Sistem sekuler-liberal memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan nyata. Pendidikan didesain hanya untuk mengejar pencapaian akademik dan materi, sementara fondasi moral dan spiritual direduksi menjadi sekadar pelajaran formalitas beberapa jam dalam sepekan. Output dari sistem ini mudah ditebak yaitu melahirkan generasi yang mungkin cakap secara teknis, namun kehilangan kompas moral.

Untuk memutus mata rantai kerusakan ini, kita perlu melihat bagaimana paradigma Islam membangun arsitektur peradaban melalui pendidikan. Dalam Islam, pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia sekaligus pilar utama tegaknya peradaban. Oleh karena itu, negara memikul tanggung jawab penuh untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan pendidikan berkualitas tinggi, yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Dalam sejarah penerapan sistem pendidikan Islam yang pernah dipraktikkan dalam institusi Khilafah, kurikulum dibangun di atas fondasi akidah Islam. Tujuannya sangat jelas yaitu mewujudkan output generasi yang memiliki kepribadian Islam (Syakhshiyah Islamiyah) sekaligus mumpuni dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Untuk mewujudkannya, negara hadir sepenuhnya dalam menjamin kualitas sumber daya manusia (guru), infrastruktur, serta sarana prasarana tanpa membebani kantong rakyat.

Di titik inilah, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Menyelamatkan anak dengan memasukkannya ke sekolah swasta berbiaya mahal mungkin bisa menjadi solusi jangka pendek bagi individu yang mampu. Namun, bagaimana dengan jutaan anak lain yang tak punya pilihan?

Kesadaran para orang tua harus dinaikkan dari level proteksi individualistik menjadi sebuah kesadaran politik. Masyarakat harus menyadari bahwa kerusakan moral generasi hari ini adalah kerusakan sistemik yang lahir dari rahim penerapan sistem sekuler-liberal.

Maka, ikhtiar untuk menyelamatkan generasi tidak bisa berhenti pada ranah domestik keluarga. Diperlukan upaya dakwah di segala aspek kehidupan untuk membangun kesadaran masyarakat luas. Sebuah gerakan yang mengedukasi umat agar tergerak melakukan perubahan hakiki yaitu mencabut sistem sekuler-liberal yang merusak, dan menggantinya dengan sistem Islam yang memanusiakan dan memuliakan generasi. Sebab, hanya dengan sistem yang sahih, masa depan anak-anak umat benar-benar terjamin.

Tentang Penulis:  Saffanah Ilmi Mursyidah, praktisi pendidikan dan pemerhati isu-isu umat dan sosial politik Islam. Aktif menulis di berbagai media dakwah.

Berdasarkan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk anak usia sekolah dasar. Teknologi memang memberikan banyak manfaat bagi proses belajar. Anak dapat memperoleh informasi dengan cepat, mengakses berbagai sumber belajar, bahkan mengikuti pembelajaran secara daring. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan baru yang tidak boleh diabaikan.

Salah satu tantangan terbesar adalah maraknya informasi yang belum tentu benar. Di era digital, setiap orang dapat membuat dan menyebarkan informasi dalam hitungan detik. Anak sekolah dasar yang masih berada pada tahap perkembangan berpikir sering kali belum mampu membedakan mana informasi yang dapat dipercaya dan mana yang sekadar opini atau bahkan berita bohong. Akibatnya, mereka lebih mudah menerima informasi tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan saat ini tidak cukup hanya mengajarkan peserta didik membaca, menulis, dan berhitung. Anak juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah percaya terhadap setiap informasi yang mereka temui. Kemampuan tersebut perlu dibangun sejak sekolah dasar karena pada usia inilah karakter, kebiasaan, dan cara berpikir mulai terbentuk.

Sayangnya, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) masih sering dipandang sebagai pelajaran yang identik dengan hafalan. Banyak peserta didik menganggap IPS hanya berisi nama tokoh, tanggal peristiwa sejarah, atau letak wilayah di peta. Padahal, jika dikembangkan secara kontekstual, IPS memiliki peran yang jauh lebih besar. IPS mengajarkan peserta didik memahami kehidupan masyarakat, berpikir berdasarkan fakta, menghargai berbagai sudut pandang, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan ketika anak berhadapan dengan berbagai informasi di ruang digital.

Sebagai contoh, ketika guru membahas peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat, peserta didik dapat diajak membandingkan informasi dari beberapa sumber. Mereka dapat belajar mengenali perbedaan antara fakta dan opini, memahami pentingnya memeriksa kebenaran informasi, serta mendiskusikan dampak jika berita yang belum terverifikasi disebarkan kepada orang lain. Kegiatan sederhana seperti ini melatih peserta didik untuk berpikir sebelum mempercayai atau membagikan informasi.

Pembelajaran IPS juga dapat dikaitkan dengan berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan anak. Misalnya, guru menghadirkan contoh berita viral yang ternyata merupakan hoaks. Peserta didik kemudian diminta berdiskusi mengapa informasi tersebut dapat dipercaya banyak orang, siapa yang dirugikan, dan bagaimana cara memastikan kebenaran suatu informasi. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya memahami materi pelajaran, tetapi juga belajar menjadi pengguna media digital yang lebih bijaksana.

Selain melatih kemampuan berpikir kritis, IPS juga mengajarkan nilai tanggung jawab, empati, toleransi, dan kepedulian terhadap orang lain. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam kehidupan digital. Anak perlu memahami bahwa setiap komentar yang mereka tulis, setiap foto yang mereka unggah, dan setiap informasi yang mereka bagikan dapat memberikan dampak bagi orang lain. Dengan demikian, pembelajaran IPS tidak hanya membentuk peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

Peran guru menjadi sangat penting dalam mewujudkan pembelajaran seperti ini. Guru tidak harus selalu menggunakan teknologi yang canggih. Yang lebih penting adalah menghadirkan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Berita yang sedang ramai diperbincangkan, fenomena di lingkungan sekitar, maupun berbagai persoalan sosial dapat dijadikan bahan diskusi di kelas. Pembelajaran IPS akan terasa lebih bermakna ketika peserta didik melihat bahwa materi yang dipelajari benar-benar mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mendampingi anak menggunakan media digital. Sekolah tidak mungkin bekerja sendiri. Anak membutuhkan teladan yang sama, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika guru mengajarkan pentingnya memeriksa kebenaran informasi, orang tua juga perlu membiasakan anak berdiskusi sebelum mempercayai berita yang mereka temukan di internet. Kolaborasi tersebut akan membantu anak membangun kebiasaan berpikir kritis sejak dini.

Perkembangan teknologi akan terus berjalan dan tidak mungkin dihentikan. Tantangan pendidikan bukanlah menjauhkan anak dari internet, melainkan membimbing mereka agar mampu menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pembelajaran IPS memiliki peran yang semakin penting. Sudah saatnya IPS tidak lagi dipandang sebagai pelajaran hafalan, tetapi sebagai ruang belajar yang membentuk kemampuan berpikir kritis, kepedulian sosial, dan tanggung jawab peserta didik. Bekal inilah yang akan membantu anak sekolah dasar tumbuh menjadi warga yang mampu menghadapi derasnya arus informasi di era digital.

Oleh Mutiara Salzabila, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Universitas Negeri Makassar

Fenomena tersebut sejalan dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2024, tingkat penetrasi internet telah mencapai 79,5% dari total penduduk Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk anak-anak usia sekolah dasar. Kehadiran teknologi yang semakin dekat dengan kehidupan anak membawa peluang besar bagi proses belajar, tetapi sekaligus menuntut adanya kesiapan dalam membimbing mereka menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi saja tidak lagi cukup. Anak-anak perlu dibekali dengan pemahaman tentang etika, tanggung jawab, dan kesadaran terhadap dampak dari setiap aktivitas yang mereka lakukan di ruang digital. Dengan kata lain, mereka perlu dipersiapkan menjadi warga digital yang bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas, aman, santun, dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi digital.

Di sinilah sekolah dasar memegang peranan yang sangat penting. Sebagai fondasi pendidikan formal, sekolah dasar tidak hanya bertugas mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan peserta didik. Melalui pembelajaran yang kontekstual, khususnya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), peserta didik dapat belajar tentang tanggung jawab, etika, kepedulian terhadap sesama, serta hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting agar anak tidak hanya cakap memanfaatkan teknologi, tetapi juga tumbuh sebagai warga digital yang bijaksana dan bertanggung jawab
Era digital telah mengubah cara anak-anak memperoleh informasi, belajar, dan berinteraksi dengan orang lain. Bagi peserta didik sekolah dasar, dunia digital bukan lagi sekadar sarana hiburan, tetapi telah menjadi bagian dari proses belajar dan kehidupan sosial mereka. Anak-anak kini dapat mencari informasi melalui internet, mengikuti pembelajaran berbasis teknologi, hingga berkomunikasi dengan teman sebaya melalui berbagai platform digital. Kondisi ini memberikan banyak peluang untuk mengembangkan kreativitas dan pengetahuan, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak dapat diabaikan.

Anak usia sekolah dasar masih berada pada tahap perkembangan kognitif dan sosial yang membutuhkan pendampingan. Mereka belum sepenuhnya mampu membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan, memahami jejak digital, maupun mempertimbangkan dampak dari setiap unggahan atau komentar yang mereka buat di media sosial. Tanpa pembinaan yang tepat, anak berpotensi menjadi korban maupun pelaku perilaku yang tidak bertanggung jawab di ruang digital.

Oleh karena itu, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga perlu membentuk karakter dalam memanfaatkannya. Menjadi warga digital bukan sekadar mahir menggunakan gawai atau aktif di media sosial. Lebih dari itu, warga digital adalah mereka yang mampu berpikir sebelum membagikan informasi, menghargai orang lain saat berkomentar, serta menyadari bahwa setiap jejak digital membawa konsekuensi. Warga digital yang baik mampu berpikir kritis terhadap informasi, menghargai privasi orang lain, berkomunikasi secara santun, serta menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan yang melekat hingga dewasa

Di sinilah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki peran yang sangat strategis. IPS tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kerja sama, toleransi, empati, serta pengambilan keputusan yang bijaksana. Nilai-nilai tersebut tetap relevan, baik dalam kehidupan nyata maupun di ruang digital.

Misalnya, ketika guru mengajarkan pentingnya menghargai pendapat orang lain dalam diskusi kelas, nilai tersebut dapat diperluas menjadi etika berkomentar di media sosial. Pembelajaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara juga dapat dikaitkan dengan hak menjaga privasi, kewajiban menghormati karya orang lain, serta tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan demikian, pembelajaran IPS menjadi lebih kontekstual karena menghubungkan materi pelajaran dengan realitas yang dihadapi peserta didik setiap hari.

Selain itu, guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) melalui isu-isu yang dekat dengan kehidupan anak, seperti penyebaran berita bohong, perundungan siber, atau penggunaan media sosial secara bijak. Melalui diskusi, analisis kasus, dan kegiatan refleksi, peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga belajar mengambil keputusan yang bertanggung jawab ketika menghadapi persoalan di dunia digital.

Membentuk warga digital yang bertanggung jawab bukanlah tugas sekolah semata. Orang tua merupakan pendidik pertama yang mengenalkan anak pada penggunaan teknologi di rumah, sedangkan guru berperan memperkuat nilai-nilai tersebut melalui pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara sekolah dan keluarga menjadi kunci keberhasilan pendidikan digital.

Sekolah dapat menyelenggarakan program literasi digital, menyusun aturan penggunaan gawai yang mendidik, serta melibatkan orang tua dalam kegiatan edukasi mengenai keamanan dan etika bermedia digital. Di sisi lain, orang tua dapat memberikan teladan melalui penggunaan media sosial yang bijaksana, mendampingi anak saat mengakses internet, dan membangun komunikasi terbuka mengenai pengalaman mereka di ruang digital. Dengan kerja sama yang baik, anak akan memperoleh pengalaman belajar yang konsisten, baik di sekolah maupun di rumah.

Kemajuan teknologi digital merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Tantangan yang dihadapi bukanlah bagaimana menjauhkan anak dari teknologi, melainkan bagaimana membimbing mereka agar mampu menggunakannya secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Sekolah dasar memiliki posisi yang sangat strategis sebagai fondasi pembentukan karakter tersebut. Melalui pembelajaran IPS yang kontekstual, didukung kolaborasi antara guru, sekolah, dan orang tua, peserta didik dapat tumbuh menjadi warga digital yang tidak hanya terampil memanfaatkan teknologi, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap interaksi di ruang digital. Dengan demikian, pendidikan dasar tidak hanya mempersiapkan anak menghadapi masa depan yang semakin digital, tetapi juga membentuk generasi yang mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat di era transformasi digital.

Oleh Reskiana, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Universitas Negeri Makassar

Setiap pergantian tahun ajaran baru, jutaan orang tua kembali dihadapkan pada persoalan yang sama. Alih-alih menyambut bahagia belajar anak-anak mereka, banyak yang justru disibukkan dengan menghitung biaya yang harus dikeluarkan. Mulai dari biaya pendaftaran, SPP, uang seragam, perlengkapan sekolah, hingga berbagai kebutuhan lainnya yang terus menguras kantong.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang Valeanto Soekendro, ia meminta pengelola sekolah negeri yang melakukan transaksi jual-beli seragam mengembalikan uang ke para orang tua. Ia juga mengakui tentang adanya laporan dari masyarakat mengenai tingginya harga seragam sekolah yang memberatkan wali murid (kompas.com 25/6/2026).

Bahkan ada keluarga yang berharap memperoleh seragam bekas karena tidak mampu membeli yang baru. Belum lagi persoalan sulitnya mendapatkan sekolah yang dianggap berkualitas akibat daya tampung terbatas dan belum meratanya mutu pendidikan. Akhirnya, masyarakat memiliki beban ganda setiap tahun ajaran baru yakni beratnya biaya pendidikan sekaligus sulitnya mendapatkan sekolah yang berkualitas atau yang diharapkan.

Persoalan ini bukan terjadi sekali atau dua kali. Hampir setiap tahun keluhan yang sama terus terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan sistemik.

Dalam sistem kapitalisme, negara cenderung berperan sebagai regulator, sementara pembiayaan berbagai kebutuhan pendidikan banyak dibebankan kepada masyarakat. Akibatnya, hak memperoleh pendidikan sering kali diiringi dengan beban biaya yang tidak ringan.

Padahal, pendidikan bukanlah barang dagangan. Pendidikan adalah kebutuhan mendasar yang menentukan kualitas generasi dan masa depan sebuah bangsa. Ketika akses terhadap pendidikan yang layak dipengaruhi kemampuan ekonomi, kesenjangan sosial pun sulit dihindari.

Persoalan zonasi juga menunjukkan bahwa pemerataan kualitas pendidikan belum terwujud. Jika semua sekolah memiliki kualitas yang baik, orang tua tidak akan bersusah payah mencari sekolah tertentu.

Islam menetapkan pemimpin adalah raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat. Rasulullah SAW bersabda: “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dalam menyediakan layanan publik, termasuk pendidikan. Negara tidak cukup hanya membuat aturan, tetapi wajib memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang mudah diakses, berkualitas, dan tidak memberatkan keluarganya.

Islam memandang pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Karena itu, negara wajib menyediakan guru yang berkualitas, sekolah yang memadai, kurikulum yang membentuk kepribadian Islam sekaligus menguasai ilmu pengetahuan, serta sarana pendidikan yang dapat diakses seluruh masyarakat.

Pembiayaan pendidikan tidak dibebankan kepada rakyat. Dalam konsep pemerintahan Islam, kebutuhan tersebut dipenuhi melalui Baitul Mal dengan pengelolaan sumber-sumber pemasukan negara sesuai syariat, termasuk dari pengelolaan harta kepemilikan umum untuk kemaslahatan rakyat.

Dengan mekanisme tersebut, negara memiliki kemampuan untuk menghadirkan pendidikan yang gratis, berkualitas, dan merata sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Selama solusi yang ditawarkan hanya berkisar pada perubahan kebijakan teknis, sementara akar persoalannya tetap dipertahankan, keluhan yang sama akan terus terulang setiap tahun ajaran baru.

Sudah saatnya pendidikan dikembalikan kepada hakikatnya sebagai hak dasar rakyat, bukan sebagai sektor yang dibebani berbagai biaya. Generasi adalah aset peradaban. Mendidik mereka merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh dialihkan kepada mekanisme pasar.

Islam menawarkan paradigma kepemimpinan yang menjadikan negara sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar regulator. Dengan paradigma inilah pendidikan dapat diwujudkan sebagai layanan publik yang benar-benar menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.[]

Peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2026, seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Ia adalah momentum refleksi kolektif: apakah arah pendidikan kita benar-benar telah memuliakan manusia, atau justru terjebak dalam rutinitas administratif yang kehilangan ruh?

Di tengah berbagai capaian pembangunan, kita dihadapkan pada paradoks pendidikan. Akses semakin terbuka, angka partisipasi meningkat, tetapi kualitas dan karakter belum sepenuhnya mengakar kuat. Kita menyaksikan fenomena generasi yang cerdas secara akademik, namun rapuh secara moral dan spiritual. Ini bukan semata persoalan kurikulum, melainkan persoalan orientasi.

Pendidikan sejatinya bukan sekadar proses transfer pengetahuan. Ia adalah proses memanusiakan manusia—proses menumbuhkan fitrah, mengembangkan potensi, dan memuliakan martabat setiap anak bangsa. Dalam perspektif ini, pendidikan harus kembali pada hakikatnya: menghadirkan ketulusan, kasih sayang, dan keteladanan sebagai fondasi utama.

Pengalaman panjang dalam membina Yayasan Pendidikan Ruhama sejak 1992 memberikan pelajaran penting: pendidikan yang berhasil bukan hanya yang menghasilkan lulusan berprestasi, tetapi yang mampu melahirkan manusia utuh—yang berpikir jernih, berhati bersih, dan berakhlak mulia.

Melalui pendekatan Sekolah Islam Terpadu dan pendidikan Al-Qur’an yang integratif, kami melihat bahwa integrasi antara ilmu, iman, dan amal bukanlah konsep normatif, melainkan kebutuhan nyata.

Di sinilah pentingnya keberanian untuk melakukan reposisi arah kebijakan pendidikan. Kita tidak cukup hanya berbicara tentang infrastruktur, digitalisasi, atau standar evaluasi. Yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa seluruh ekosistem pendidikan—guru, kurikulum, kebijakan, hingga lingkungan belajar—berorientasi pada pembentukan karakter dan kemuliaan manusia.

Tema “Partisipasi Semesta” dalam Hardiknas tahun ini harus dimaknai secara substantif. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi gerakan bersama seluruh elemen bangsa: keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Kolaborasi ini harus dibangun bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai sinergi yang hidup dan berdampak.

Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam memastikan pendidikan yang inklusif dan bermutu. Kebijakan harus adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai dasar bangsa. Pendidikan tidak boleh kehilangan arah hanya karena mengejar tren global, tanpa mempertimbangkan jati diri dan kebutuhan lokal.

Hardiknas 2026 harus menjadi titik balik. Saatnya kita tidak hanya memperbaiki sistem, tetapi menghidupkan kembali ruh pendidikan. Kita butuh lebih dari sekadar sekolah yang baik; kita butuh ekosistem pendidikan yang memuliakan manusia.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya pada angka-angka statistik, tetapi pada kualitas manusia yang dihasilkan manusia yang mampu membawa peradaban menuju kebaikan.

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026.
Mari kita teguhkan komitmen, pendidikan untuk memuliakan manusia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara utuh.

Pendidikan anak pada dasarnya dibangun dari sinergi antara sekolah dan keluarga. Pendidikan bukanlah tanggung jawab satu pihak semata. Sekolah memang menjadi tempat anak memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman sosial, namun keluarga adalah madrasah pertama dan utama dalam kehidupan mereka.

Ketika sekolah dan keluarga berjalan sendiri-sendiri, pendidikan menjadi kurang maksimal. Sebaliknya, ketika keduanya bersinergi, anak akan tumbuh lebih utuh, cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan kuat dalam karakter.

Keluarga memiliki peran mendasar dalam menanamkan akidah Islam dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya. Sejak dini, anak belajar sopan santun, kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan dari orang tuanya. Sikap yang dibiasakan di rumah akan terbawa hingga ke lingkungan sekolah.

Oleh karena itu, orang tua tidak bisa menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan kepada guru. Pendampingan belajar, perhatian terhadap pergaulan anak, serta komunikasi yang hangat menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter mereka.

Di sisi lain, sekolah berperan mengembangkan potensi akademik dan keterampilan sosial anak secara lebih terarah. Guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing, memberi teladan, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah menjadi ruang bagi anak untuk belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, serta menyelesaikan masalah secara bijak.

Sinergi antara sekolah dan keluarga dapat diwujudkan melalui komunikasi yang aktif dan terbuka dengan adanya pertemuan rutin antara orang tua dan guru, diskusi tentang perkembangan anak, serta kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan belajar adalah bentuk nyata kolaborasi tersebut.

Ketika nilai-nilai yang diajarkan di sekolah sejalan dengan yang diterapkan di rumah, dan akan merasa lebih aman dan konsisten dalam menjalani proses belajarnya. Seperti kita ketahui di era digital saat ini, tantangan pendidikan semakin kompleks. Pengaruh media sosial, perubahan gaya hidup, serta derasnya arus informasi menuntut pengawasan dari negara dalam hal ini melindungi dan mengatur tayangan di televisi dan media sosial secara baik.

Untuk itu diperlukan bimbingan yang lebih intensif. Kerja sama yang harmonis antara sekolah dan keluarga menjadi kunci agar anak tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bijak dalam bersikap dan bertindak.

Pada akhirnya, pendidikan anak adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Sinergi sekolah dan keluarga bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Dengan kebersamaan, komunikasi, dan komitmen yang kuat, kita dapat melahirkan generasi yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan zaman.[]

Dunia pendidikan kita sering kali terjebak dalam romantisasi angka dan piala

Di ruang-ruang guru, di grup WhatsApp sekolah, hingga di panggung seremonial, keberhasilan kerap didefinisikan secara sempit: menjadi nomor satu. Namun, apa yang terjadi ketika persiapan sudah menyentuh angka seratus persen, keringat telah diperas habis, dan penampilan di panggung lomba tampak tanpa cela, namun juri justru menyebutkan nama yang berbeda?

Bagi seorang guru atau tim pendidik, momen tersebut bukan sekadar soal kalah lomba. Itu adalah sebuah guncangan eksistensial. Di sinilah kita diuji: apakah pendidikan yang kita ajarkan selama ini tentang “proses” benar-benar kita imani, ataukah kita sendiri sebenarnya adalah pemuja hasil yang sedang patah hati?

Bayang-Bayang Sempurna di Atas Kertas

Mari kita bayangkan sebuah skenario yang jamak terjadi. Sebuah tim guru mempersiapkan diri untuk lomba inovasi pembelajaran atau kompetisi sekolah berprestasi. Mereka melakukan riset mendalam, begadang menyusun modul, melatih retorika hingga serak, bahkan melakukan simulasi berkali-kali. Saat hari-H tiba, penampilan mereka memukau dan tidak ada kesalahan teknis dengan tepuk tangan penonton riuh. Secara logika manusiawi, trofi juara seolah sudah dalam genggaman.

Namun, saat pengumuman dibacakan, nama sekolah mereka tidak ada di daftar tiga besar. Rasa sesak yang muncul bukan sekadar karena ego yang terluka, melainkan adanya perasaan dikhianati oleh sebuah kredo populer: “Hasil tidak akan mengkhianati usaha.” Di titik inilah, guru sebagai manusia biasa diuji secara mental. Kegagalan setelah persiapan maksimal adalah bentuk ujian yang jauh lebih berat daripada kegagalan akibat kelalaian.

Paradoks Keberhasilan dan Kegagalan dalam Perspektif Spiritual

Dalam kacamata spiritual, kondisi ini telah diingatkan secara benderang dalam Al-Qur’an. Sering kali manusia merasa paling tahu apa yang terbaik untuk dirinya, padahal pandangan manusia sangatlah terbatas. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 216:

“…Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ayat ini merupakan tamparan sekaligus pelukan bagi para guru yang sedang kecewa. Kekalahan setelah persiapan maksimal mungkin adalah cara Allah menjaga hati sang guru agar tidak jatuh dalam lubang ujub (bangga diri). Podium yang tidak menyapa bisa jadi adalah “perlindungan” agar kita tetap menapak bumi dan terus belajar.

Lebih jauh lagi, kita perlu menyadari bahwa baik kemenangan maupun kekalahan, keduanya memiliki status yang sama di hadapan Sang Pencipta: keduanya adalah ujian. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Anbiya: 35:

“Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan.”

Guru yang menang sedang diuji dengan “fitnah” pujian dan piala, apakah ia akan sombong? Sedangkan guru yang kalah sedang diuji dengan “fitnah” kekecewaan, apakah ia akan patah arang atau justru semakin tangguh?

Mengapa Kegagalan Terasa Menyakitkan?

Ada beberapa faktor mengapa kegagalan dalam kompetisi pendidikan terasa sangat membebani tim guru:

1. Beban representasi. Guru merasa membawa beban nama baik institusi. Kekalahan dianggap sebagai noda bagi reputasi sekolah di mata wali murid dan dinas terkait.
2. Investasi emosional. Berbeda dengan pekerjaan administratif, mengajar dan berinovasi melibatkan perasaan. Ketika sebuah inovasi ditolak atau tidak diapresiasi juri, rasanya seperti jati diri kita sebagai pendidik yang ditolak.
3. Ketiadaan ruang refleksi. Budaya sekolah kita sering kali hanya merayakan “hasil akhir”. Media sosial sekolah penuh dengan foto guru memegang piala, namun sunyi dari cerita tentang perjuangan di balik kekalahan. Hal ini menciptakan standar semu bahwa yang layak dirayakan hanyalah kemenangan.

Transformasi Mental Pendidik

Agar kegagalan tidak menjadi trauma yang menghambat produktivitas, perlu ada pergeseran paradigma (paradigm shift) dalam menyikapi hasil yang tidak sesuai harapan:

Pertama, mengadopsi mentalitas “Menakjubkan” seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits riwayat Muslim: “Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah baik baginya… Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya.”

Inilah solusi konkret bagi kesehatan mental guru. Jika kita tampil terbaik dan menang, itu adalah ruang syukur. Jika kita tampil terbaik namun kalah, itu adalah ruang sabar dan evaluasi. Keduanya adalah “kemenangan” di sisi Allah.

Kedua, audit inovasi bukan audit emosi. Alih-alih tenggelam dalam kesedihan, tim guru harus melakukan debriefing teknis. Apakah ada aspek juknis yang terlewat? Apakah pesan inovasi tidak tersampaikan dengan efektif ke dewan juri? Evaluasi ini harus dilakukan dengan kepala dingin, bukan dengan semangat menyalahkan diri sendiri atau mencari kambing hitam.

Ketiga, menjadikan kegagalan sebagai “Living Laboratory”. Inilah puncak literasi seorang guru. Seorang pendidik yang gagal dalam lomba justru memiliki materi pembelajaran paling berharga untuk siswanya. Ceritakan pada mereka: “Bapak/Ibu sudah berusaha maksimal, sudah berdoa, sudah tampil tanpa cacat, tapi tetap tidak menang. Dan lihat, Bapak/Ibu masih berdiri di sini, tetap mengajar, dan tetap bahagia.” Keteladanan dalam menghadapi kekalahan secara elegan jauh lebih membekas di hati siswa daripada seribu nasihat tentang sportivitas.

Keempat, meluruskan niat (Ikhlas). Kembali pada hadits populer, “Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya.” Jika niat awal tim guru adalah meningkatkan kompetensi dan memberikan manfaat bagi siswa, maka “pahala” dan keberhasilan itu sudah mutlak didapatkan sejak hari pertama persiapan. Keputusan juri di panggung hanyalah bonus duniawi yang tidak mengurangi nilai perjuangan di sisi langit.

Melampaui Panggung Lomba

Pada akhirnya, kompetisi hanyalah sebuah fragmen kecil dalam perjalanan panjang pengabdian seorang guru. Kegagalan setelah persiapan terbaik adalah sebuah “ujian kenaikan kelas” bagi mentalitas seorang pendidik. Ia menguji apakah kita mengajar untuk mencari validasi manusia, atau untuk pengabdian yang lebih hakiki.

Jika kita hanya mau berinovasi saat kemenangan sudah pasti di tangan, maka kita bukan pendidik, melainkan pedagang yang sedang bertransaksi dengan nasib. Namun, jika kita tetap tegak berdiri, terus memperbaiki diri, dan tetap tersenyum di hadapan siswa meski podium tak menyapa, maka saat itulah kita telah memenangkan piala yang sesungguhnya: Integritas.

Esok hari, ketika Anda kembali ke sekolah, simpanlah rasa kecewa itu di laci meja paling bawah. Tataplah mata siswa-siswi Anda dengan binar yang sama. Mereka tidak butuh guru yang selalu membawa pulang emas; mereka butuh guru yang tidak pernah menyerah pada keadaan.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan terbesar seorang guru bukan terletak pada deretan piala yang berdebu di lemari kaca sekolah, melainkan pada ketangguhan jiwa yang berhasil ia wariskan kepada generasi penerusnya.

Menang atau kalah, tugas kita tetap sama: menjadi pelita yang tak padam hanya karena embusan angin kegagalan.

DEPOKPOS – Kasus pengeroyokan guru oleh siswa di sebuah SMK di Jambi yang viral di media sosial bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Ia potret buram dunia pendidikan yang sedang kehilangan ruh dan nilai sebuah perbuatan. Peristiwa ini bermula dari teguran guru di kelas yang dibalas dengan sikap tidak sopan, lalu berujung pada kekerasan fisik. Di sisi lain, muncul pengakuan siswa bahwa sang guru kerap berkata kasar, menghina murid dan orang tua, bahkan melabeli mereka bodoh dan miskin. Konflik pun membesar, relasi guru–murid runtuh, dan kekerasan pun menjadi klimaksnya (detik.com, 17-01-2026).

Peristiwa ini memicu reaksi berbagai pihak. Koordinator Nasional JPPI menyebutnya sebagai pelanggaran hak anak atas pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan (Kompas.com, 16-01-2026). Pernyataan ini memang benar, tetapi belum sampai menyentuh akar persoalan. Sebab kasus ini bukan semata pelanggaran hukum atau konflik emosi sesaat. Ia gejala serius dari sistem pendidikan yang sedang sakit.

Relasi guru dan murid seharusnya dibangun di atas penghormatan, keteladanan, dan kasih sayang. Namun hari ini, relasi itu berubah menjadi relasi “teman”, bahkan transaksional. Di satu sisi, murid kehilangan adab dengan berkata yang cenderung kasar dan seharusnya digunakan hanya kepada teman, cenderung mengabaikan nasihat dengan alasan tidak usah bawa perasaan, melawan, bahkan berani mengeroyok guru.

Di sisi lain, ada guru yang kehilangan kepekaan mendidik seperti menghina, merendahkan, melukai harga diri murid dengan kata-kata yang merusak psikologis yang dilakukan dengan sengaja tanpa pemicu emosi apapun. Dua pihak sama-sama terjebak dalam lingkaran kekerasan yang semakin sulit diputus.

Fenomena ini tidak lahir secara tiba-tiba. Ini buah dari sistem pendidikan sekuler kapitalistik yang menjauhkan agama (Islam) dari proses pembentukan kepribadian manusia. Pendidikan direduksi menjadi sekadar proses transfer ilmu dan pencapaian angka/akademik semata. Sekolah berubah menjadi pabrik kompetensi, guru menjadi operator kurikulum, murid menjadi objek target capaian. Nilai adab, akhlak, dan pembentukan kepribadian tersingkir oleh tuntutan pasar dan administrasi.

Dalam sistem sekuler, pendidikan kehilangan orientasi spiritual. Guru dinilai dari kinerja administratif, murid dinilai dari nilai rapor dan ranking. Hubungan nurani (insaniyah) antara pendidik dan peserta didik melemah. Ketika tekanan kerja menumpuk dan karakter tidak terbentuk, emosi pun mudah meledak. Kekerasan menjadi jalan keluar yang salah namun kian lazim.

Islam memandang pendidikan dengan sangat berbeda. Pendidikan bukan sekadar mencetak orang pintar, tapi membentuk manusia beradab. Rasulullah SAW menegaskan, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya, inti pendidikan adalah pembentukan karakter (kepribadian), bukan hanya kecerdasan.

Dalam sistem pendidikan Islam, adab berjalan bersama ilmu. Murid dididik untuk memuliakan guru, menghormati ilmu, dan menjaga lisannya. Takzim kepada guru bukan formalitas, melainkan fondasi keberkahan ilmu. Sebaliknya, guru diwajibkan mendidik dengan kasih sayang, kesabaran, dan keteladanan. Menghina murid, merendahkan keluarga, atau melabeli dengan kata-kata kasar adalah pengkhianatan terhadap amanah pendidikan.

Guru dalam Islam bukan sekadar pengajar, tapi figur teladan. Ia menjadi contoh hidup tentang akhlak, kejujuran, dan kesopanan. Sementara murid dibimbing menjadi pribadi yang santun, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Relasi guru–murid dibangun sebagai relasi mulia, bukan relasi kuasa yang menekan atau relasi bebas tanpa batas.

Negara dalam sistem Islam memiliki peran besar memastikan pendidikan berjalan sesuai tujuan ini, mencetak kepribadian (Islam). Kurikulum disusun berlandaskan akidah Islam, sehingga setiap mata pelajaran diarahkan untuk membentuk pola pikir dan pola sikap (Islam), bukan sekadar memenuhi kebutuhan pasar. Negara menjamin lingkungan sekolah aman, beradab, dan kondusif bagi tumbuhnya akhlak mulia.

Kasus guru dikeroyok murid dan murid dihina guru adalah alarm keras bahwa pendidikan kita sedang kehilangan nilai dan ruh sebuah perbuatan. Selama sistem sekuler kapitalistik tetap menjadi fondasi, konflik, kekerasan, dan krisis adab akan terus berulang. Sudah saatnya pendidikan dikembalikan pada sistem yang sesuai fitrah manusia, membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak. Tanpa itu, sekolah hanya akan menjadi arena konflik, bukan ladang lahirnya generasi peradaban mulia.[]

Masih banyak guru yang pakai cara belajar yang sama buat semua siswa. Metode yang sama, kecepatan belajar yang disamain, dan penilaian yang cuma fokus ke hasil akhir, sering bikin sebagian siswa ketinggalan dan kehilangan percaya diri. Di sisi lain, siswa yang lebih cepat malah ngerasa kurang tertantang. Ini nunjukin kalau keberagaman siswa belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian alami dari proses belajar.

Psikologi pendidikan bilang kalau setiap anak itu unik. Teori perbedaan individu jelasin bahwa beda kemampuan kognitif, minat, motivasi, dan emosi itu pengaruh cara siswa belajar. Sementara teori belajar konstruktivistik tekankan bahwa pengetahuan dibangun aktif oleh siswa berdasarkan pengalaman masing-masing. Jadi, guru perlu pakai strategi belajar yang fleksibel dan bisa adaptasi.

Strategi pertama adalah pakai pembelajaran berdiferensiasi. Guru bisa sesuaikan materi, proses, dan produk belajar sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa. Dengan begini, setiap anak punya kesempatan belajar optimal tanpa ngerasa ketinggalan atau bosan.

Strategi kedua adalah manfaatkan kerja kelompok heterogen. Gabungin siswa dengan kemampuan dan karakter yang beda-beda biar interaksi sosialnya positif. Siswa bisa belajar saling hargai, kerja sama, dan bangun empati. Selain bantu paham materi, ini juga bantu perkembangan sosial dan emosional siswa.

Strategi ketiga adalah bikin iklim kelas yang inklusif dan suportif. Guru punya peran besar buat tumbuhin rasa aman dan diterima di kelas. Kasih penguatan positif, komunikasi terbuka, dan sikap hargai perbedaan biar siswa ngerasa dihargai dan termotivasi belajar.

Hadapi keberagaman siswa itu nggak gampang, tapi itu bagian dari profesionalisme guru. Dengan paham prinsip psikologi pendidikan dan pakai strategi kreatif, guru bisa ubah keberagaman jadi sumber kekuatan belajar. Sekolah juga harus dukung guru lewat pelatihan dan kebijakan yang dorong praktik belajar inklusif.

Akhirnya, kelas yang bisa rangkul keberagaman bakal lahirin lingkungan belajar yang adil, manusiawi, dan bermakna. Dari situ, nilai toleransi, empati, dan saling hargai bisa tumbuh dari kecil.

Siti Aisyah, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pamulang

Banyak masalah yang terjadi disekolah bukan karna siswa malas atau nakal, tapi karna guru itu belum sepenuhnya memahami setiap karakter setiap anak dan bagaimana cara mereka berpikir.

Psikologi Pendidikan ini ada karna akan menjadi bekal penting untuk seorang guru, karna dengan kita belajar tentang psikologi Pendidikan kita jadi bisa memahami bagaimana cara siswa belajar, siswa tumbuh berkembang, dan cara mereka berinteraksi.

Karena ketika seorang guru memiliki pengetahuan psikologi yang baik, mereka akan mampu megajar dengan metode yang tepat, dapat mengelola kelas dengan bijak dan dapat memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan setiap siswa.

Di era sekarang ini siswa sangat dekat dengan media digital. Ini sudah pasti akan mempengaruhi motivasi, konsentrasi, dan interaksi sosial mereka.

Dengan diajarkan oleh guru yang memahami psikologi pendidikan bisa menyesuaikan gaya belahjar dengan karakter generasi digital seperti dengan membuat pembelajaran interkatif dan lebih kolaboratif. Selain ini, belajar tentang psikologi pendidikan akan membantu guru juga dalam hal sebagai berikut.

• Menangani masalah perilaku dengan pendekatan humanis (pendekatan yang akan memanusiakan manusia)
• Membangun komunikasi yang positif dengan siswa dan orangtua nya
• Selalu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi seluruh siswa
• Bisa mengenali kesulitan belajar pada siswa sejak dini

Jadi siswa tidak cuma berkembang secara akademik tapi juga secara sosial dan emosional. Dengan begitupun guru jdi semakin lebih percaya diri dan professional dalam menjalankan tugasnya.

Kesimpulan

Memahami psikologi Pendidikan bukan lagi sebagai pilihan, tapi kebutuhan utama bagi siapapun yang ingin memjadi seorang guru. Dengan kita beljar tentang psikologi pendidikan ini kita jadi paham cara kerja pikiran dan karakter setaip siswa, guru pun dapat memberikan dan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna.

Memang sudah saat guru terus meningkatkan literasi psikologis agar mampu mendidik generasi dimasa depan dengan yang jauh lebih baik.

Oleh: Tiara Auralia. Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pamulang.

Psikologi Pendidikan di tengah gempuran teknologi dan perubahan kurikulum, peran guru sering kali hanya dipandang sebagai penyampai materi di depan kelas. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mengajar bukan sekadar menuntaskan buku teks, melainkan menghadapi puluhan mentalitas yang berbeda.

Tanpa pemahaman psikologi yang kuat, proses transfer ilmu akan terasa hambar dan sulit diterima oleh siswa. Di sinilah psikologi pendidikan hadir sebagai kunci utama agar pendidik tetap relevan dalam menyentuh sisi kemanusiaan siswa di era modern.

Hingga saat ini, masih banyak ditemukan praktik pendisiplinan yang justru melukai martabat anak atas nama ketegasan. Kasus guru yang menegur dengan kekerasan fisik atau verbal, seperti menarik kerah baju, membuktikan bahwa pendekatan intimidasi masih dianggap sebagai solusi instan.

Padahal, tindakan semacam ini justru memicu trauma dan menutup ruang perkembangan anak. Di sekolah dasar, tantangan guru bukan hanya soal angka, tapi bagaimana menghadapi keragaman kognitif dan afektif siswa yang kian kompleks. Jika kebutuhan emosional ini diabaikan, sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman justru akan menjadi lingkungan yang menakutkan bagi anak.

Secara psikologis, proses belajar yang efektif hanya bisa terjadi jika anak merasa aman secara emosional. Mengacu pada teori perkembangan kognitif, anak-anak belajar melalui pemahaman dan rasa ingin tahu, bukan melalui tekanan atau rasa takut.

Di sinilah pentingnya penerapan disiplin positif yang mengedepankan dialog dan konsekuensi logis untuk membangun kesadaran moral. Wibawa seorang guru di abad ke-21 tidak lagi dibangun melalui kekuasaan mutlak di kelas, melainkan melalui keteladanan, empati, dan kemampuan mengelola kelas secara humanis.

Menjadi guru saat ini menuntut perubahan paradigma, dari sekadar “pengajar” menjadi “fasilitator” yang melindungi hak-hak anak. Psikologi pendidikan memberikan panduan bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan tidak diskriminatif.

Sekolah harus menjadi ruang untuk bertumbuh, bukan tempat bagi siswa untuk merasa terluka secara psikis. Dengan mengedepankan strategi yang membangun kesadaran, kita tidak hanya mencetak siswa yang pintar secara akademik, tetapi juga individu yang memiliki karakter dan kesehatan mental yang terjaga.

Belajar seharusnya menjadi proses menemukan makna, membangun pemahaman, dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Namun, dalam praktik pendidikan sehari-hari, belajar kerap mengalami penyempitan makna. Ia berubah menjadi rutinitas administratif: hadir di kelas, mengerjakan tugas, mengejar nilai, dan lulus ujian.

Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah proses belajar saat ini masih memiliki tujuan yang jelas, atau justru kehilangan maknanya?

Berbagai data internasional menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar persepsi subjektif. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis OECD menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD.

Lebih dari itu, laporan yang sama juga menyoroti rendahnya student engagement—keterlibatan dan motivasi belajar siswa—yang menjadi faktor penting dalam pembelajaran bermakna.

Artinya, masalah pendidikan tidak hanya terletak pada hasil akademik, tetapi juga pada proses belajar yang kurang menumbuhkan keterlibatan aktif.

Di banyak ruang kelas, belajar dipersepsikan sebagai kewajiban, bukan kebutuhan. Siswa belajar karena tuntutan kurikulum, tekanan nilai, dan target kelulusan. Fokus utama bukan lagi pada pemahaman, melainkan pada hasil akhir berupa angka.

Fenomena ini sejalan dengan temuan UNESCO yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan di banyak negara berkembang masih terlalu menekankan evaluasi berbasis ujian, sehingga mengabaikan pengembangan pemikiran kritis, kreativitas, dan makna belajar.

Budaya belajar yang berorientasi pada nilai juga berdampak pada kesehatan mental siswa. Laporan UNESCO Global Education Monitoring (GEM) menegaskan bahwa tekanan akademik yang berlebihan berkontribusi terhadap meningkatnya stres dan kelelahan belajar (learning burnout) pada peserta didik.

Dalam kondisi seperti ini, wajar jika banyak siswa kehilangan motivasi intrinsik dan memandang belajar sebagai beban, bukan sebagai proses pertumbuhan diri.

Belajar yang bermakna menuntut keterlibatan aktif siswa. Namun, metode pembelajaran yang masih dominan satu arah membuat siswa lebih sering menjadi penerima informasi pasif.

Mereka dituntut menghafal, bukan memahami; menjawab soal, bukan mengajukan pertanyaan. OECD dalam laporan Innovating Education and Educating for Innovation menekankan bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mendorong eksplorasi, refleksi, dan keterkaitan dengan kehidupan nyata—bukan sekadar transfer materi.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi pendidikan juga menghadirkan dilema tersendiri. Di satu sisi, akses terhadap informasi menjadi sangat mudah. Di sisi lain, kemudahan ini sering tidak diiringi dengan pendalaman makna. Studi OECD tentang pembelajaran digital menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tanpa strategi pedagogis yang tepat tidak secara otomatis meningkatkan kualitas belajar. Bahkan, pada beberapa kasus, penggunaan gawai yang berlebihan justru menurunkan konsentrasi dan kedalaman pemahaman siswa.

Peran guru dalam konteks ini menjadi sangat penting. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator makna. Namun, beban administrasi yang berat dan tuntutan kurikulum yang kaku sering membatasi ruang gerak guru untuk berinovasi.

Data dari Kementerian Pendidikan dan berbagai survei guru menunjukkan bahwa sebagian besar waktu pendidik tersita untuk urusan administratif, bukan untuk merancang pembelajaran yang reflektif dan bermakna.

Di sisi lain, orang tua dan lingkungan sosial turut memperkuat budaya belajar yang berorientasi hasil. Keberhasilan sering diukur dari nilai rapor dan prestasi formal, bukan dari proses tumbuhnya sikap kritis, empati, dan kemandirian.

Pola pikir ini memperkuat anggapan bahwa belajar adalah sarana mencapai hasil tertentu, bukan proses pengembangan diri yang berkelanjutan.

Belajar tanpa makna pada akhirnya berisiko melahirkan generasi yang cakap secara akademik, tetapi rapuh secara mental dan miskin refleksi. Mereka mungkin mampu menjawab soal ujian, tetapi kesulitan menghadapi persoalan nyata yang menuntut pemikiran mendalam, kreativitas, dan etika.

Pendidikan yang kehilangan tujuan sejatinya telah menyimpang dari hakikat belajar itu sendiri.

Untuk mengembalikan makna belajar, diperlukan perubahan cara pandang. Pendidikan perlu menempatkan proses sebagai bagian penting dari tujuan.

Evaluasi tidak hanya mengukur hasil, tetapi juga menghargai proses berpikir, usaha, dan refleksi siswa. Metode pembelajaran perlu memberi ruang dialog, eksplorasi, dan keterkaitan dengan kehidupan nyata, sebagaimana direkomendasikan oleh UNESCO dan OECD.

Belajar yang bermakna adalah belajar yang membuat siswa memahami alasan di balik apa yang mereka pelajari. Ketika siswa mampu mengaitkan pengetahuan dengan realitas, nilai-nilai, dan pengalaman hidup, belajar tidak lagi terasa hampa. Ia menjadi proses yang membentuk manusia seutuhnya, bukan sekadar pencetak nilai.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang tujuan pendidikan harus dijawab secara jujur. Apakah kita ingin menghasilkan lulusan yang sekadar lulus ujian, atau manusia yang mampu berpikir, belajar, dan bertumbuh sepanjang hayat? Data internasional telah memberi sinyal peringatan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa diukur hanya dari angka.

Mengembalikan makna belajar bukanlah tugas mudah, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan pendidikan benar-benar memiliki tujuan.

Coba kita jujur, siapa di sini yang tidak pernah merasa deg-degan saat rapor dibagikan? Rasanya, sedari dulu nilai rapor itu seperti vonis yang menentukan ‘masa depan’ seorang anak. Kalau nilainya jeblok, otomatis kita berpikir, “Wah, ada masalah belajar nih.”

Padahal, realitanya jauh lebih kompleks dari sekadar angka di kertas. Seringkali, masalah belajar yang sesungguhnya itu tersembunyi, bukan di buku pelajaran, melainkan di balik layar emosi, lingkungan, atau bahkan cara kita sebagai orang dewasa menyikapi proses mereka.

​Dulu, kita mungkin membayangkan anak yang bermasalah dalam belajar itu adalah anak yang malas, suka bolos, atau tidak fokus di kelas. Tapi sekarang, pandangan itu harus sedikit digeser. Banyak lho anak yang sebetulnya rajin, duduk manis di depan, tapi otaknya ‘melayang’ karena berbagai hal.

​Bukan Soal IQ Saja: Masalah belajar seringkali disangkutpautkan dengan Intelligence Quotient (IQ). Padahal, ada faktor Emotional Quotient (EQ) dan Spiritual Quotient (SQ) yang punya peran besar.

Anak bisa saja cerdas, tapi kalau di rumah atau sekolah suasananya penuh tekanan, jangankan menyerap pelajaran, untuk merasa aman saja sulit.

​The Power of Interest: Coba perhatikan, anak yang nilainya biasa-biasa saja di pelajaran Sejarah, bisa jadi mendadak jadi ahli saat membahas topik yang ia suka, misalnya dinosaurus, game terbaru, atau K-Pop.

Ini menunjukkan masalahnya bukan pada kemampuan belajar, tapi pada metode penyampaian dan relevansi materi. Kalau materinya membosankan dan tidak nyambung dengan dunianya, wajar kalau semangat belajarnya turun.

Waspada ‘Burnout’ Dini: Jaman sekarang, jadwal anak padat sekali. Sekolah formal, les A, les B, kegiatan ekstrakurikuler. Mereka jadi minim waktu untuk me time, bermain bebas, atau sekadar bengong. Stres yang berkepanjangan ini bisa memicu ‘burnout’ dini, yang dampaknya langsung menyerang motivasi belajar. Anak jadi cepat lelah, ogah-ogahan, dan akhirnya dianggap “bermasalah”. Padahal, yang bermasalah mungkin adalah jadwalnya.

Jadi, saat kita menemukan anak sedang kesulitan belajar, mari kita coba ganti pertanyaan dari, “Kenapa nilaimu jelek?” menjadi “Apa yang bisa saya bantu agar kamu merasa lebih nyaman dalam belajar?”

​Masalah belajar anak sejatinya adalah cermin bagi lingkungan di sekitarnya. Ini bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, melainkan tugas kolektif orang tua, lingkungan rumah, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Anak butuh kita untuk menyediakan ruang yang aman, menarik, dan penuh dukungan, bukan sekadar tuntutan nilai.

Ingat, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang utuh dan bahagia, bukan sekadar mesin pencetak angka 100. Mari kita ajak anak-anak untuk mencintai prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya.