Juru bicara Angkatan Bersenjata Houthi Yahya Saree mengatakan jet tempur Saudi F-15 melakukan 37 serangan dalam 24 jam terakhir, demikian dikutip Tasnim News.

Serangan itu, lanjut dia, terjadi di Provinsi Taiz dan Hajjah, Yaman. Imbas operasi tersebut, beberapa orang tewas dan yang lain mengalami luka-luka.

Sementara itu, pemimpin Houthi Sayyed Abdul Malik al Houthi mengatakan Arab Saudi terus melakukan agresi dan pengepungan terhadap Yaman di bawah pengawasan AS dan dan hasutan Israel.

Meski di bawah gempuran, Abdul Malik optimis rakyat Yaman tetap berkomitmen untuk menghadapi kampanye berkepanjangan dari musuh-musuhnya.

“Kemenangan yang sudah diraih datang dengan pertolongan Tuhan dan dalam kerangka perjuangan rakyat kita yang adil,” kata dia.

“Rakyat kita tercinta terus menghadapi agresi musuh dan pengepungan tidak adil yang dikenakan pada negara mereka; kita berada di tahun kedua belas perang dan pengepungan ini,” imbuh Abdul Malik.

Lebih lanjut, Abdul Malik mengatakan Houthi tak pernah memulai perang dan tetap berada dalam posisi bertahan. Menurut dia eskalasi terbaru dimulai saat Riyadh meluncurkan serangan ke bandara Sanaa.

Laporan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Saudi dan Houthi. Milisi itu sebelumnya menggempur pipa Riyadh dan pangkalan udara negara Teluk ini.

Sebuah investigasi yang dilakukan Syrian Investigative Journalism Unit (SIRAJ) menemukan bahwa pemerintah Suriah pada 2011 menangkap anak-anak di bawah usia 18 tahun dan mengeksekusi mereka ketika sudah mencapai usia legal.

Sebuah tim yang terdiri dari jurnalis investigasi dan pengamat melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan sumber di pemerintahan dan wawancara eksklusif dengan keluarga korban.

Mereka juga mendapatkan temuan itu dari sumber-sumber terbuka seperti unggahan di media sosial.

Dari hasil penyelidikan, mereka menemukan daftar nama 25 anak Suriah di bawah umur yang hilang, yang kemudian dikirim ke pengadilan militer dan berakhir dieksekusi mati.

Hasil penyelidikan mengonfirmasi bahwa anak-anak dalam daftar tersebut dihilangkan secara paksa oleh pasukan rezim pemerintah dan dinas keamanan.

“Anak-anak tersebut juga menjadi sasaran penyitaan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak padahal saat itu mereka masih di bawah umur,” demikian lapor Middle East Monitor (MEMO).

Tim investigasi juga mendapati bahwa rezim Suriah mengadopsi metode ilegal untuk menjatuhkan hukuman mati bagi anak-anak tersebut menggunakan Undang-Undang Anti-Terorisme.

“Penyerahan tahanan ke pengadilan militer jelas mencerminkan tidak adanya supremasi hukum di Suriah,” kata pengacara Muhannad Sharabati, yang bekerja di Support Unit Syrian Legal Development Program (SLDP).

“Kekuasaan eksekutif, yang diwakili oleh pemimpin rezim, sepenuhnya mendominasi kekuasaan legislatif dan yudikatif, yang mengarah pada penerapan undang-undang dan pengadilan yang luar biasa yang tidak mematuhi standar hukum internasional, seperti pengadilan militer,” lanjut dia.