Trump mengunggah pengakuan sepihak itu di media sosial buatannya Truth Social pada Selasa (18/8). Dia merilis peta yang menyertakan Selat Hormuz.

“WILAYAH BARU AS, Selat Hormuz,” demikian tulisan dalam peta yang diunggah Trump.

Unggahan yang terdiri dari gambar peta Selat Hormuz dengan lingkaran berwarna biru itu telah mendapat 1,45 ribu komentar dan 14,2 ribu like. Di unggahan terpisah Trump menyebut tak ada negosiasi yang berlangsung antara AS dan Iran soal Selat Hormuz.

Dia lantas mengatakan blokade pasukan AS untuk kapal-kapal Iran di perairan tersebut tetap berlaku sepenuhnya.

“Selat Hormuz terbuka dan beroperasi. Semua ranjau sudah disingkirkan arau diledakkan,” kata Trump.

Trump pertama kali mengemukakan gagasan pengambilalihan Selat Hormuz pada Jumat pekan lalu. Dengan nada yang terdengar santai, ia mengatakan bahwa dirinya akan segera menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah AS.

Padahal, saat ini AS masih berperang dengan Iran yang selama ini mengontrol jalur perdagangan minyak dunia itu. Teheran bersikeras selama ini menegaskan Selat Hormuz sebagai wilayah di bawah kendalinya.

Trump kembali mengangkat gagasan tersebut pada Senin saat berbicara kepada wartawan di Ruang Oval, dengan mengatakan bahwa pengambilalihan itu mungkin merupakan ide yang bagus.

Menanggapi klaim Trump, sejumlah pejabat Iran justru mengejek sang presiden Amerika. Dikutip AFP, Teheran menegaskan bahwa selat tersebut “akan tetap menjadi milik Iran.”

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan Trump orang sesat dan sedang berkhayal usai mengeklaim Selat Hormuz.

“Sama seperti Trump yang dengan tepat menulis nama Teluk Persia yang abadi, tak lama lagi khayalan mengenai Selat Hormuz akan dikoreksi atau kita akan mengoreksi khayalan orang yang sesat ini,” ujar dia.

Pejabat tinggi keamanan Iran Mohsen Rezaei juga mengejek Trump.

Dia menyebut jarak antara kemampuan AS membuka Selat Hormuz dan klaim wilayah perairan ini lebih jauh dari jarak 7.000 mil atau 11.265 km AS ke Hormuz.

“Selamat datang di tatanan post-Amerika di Teluk Persia,” imbuh Rezaei.

Komentar Trump dan tanggapan pejabat Iran muncul saat perang terus membara meski ada gencatan senjata dan nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri perang.

Pernyataan-pernyataan itu juga muncul saat Iran bernegosiasi dengan Oman untuk membahas pengaturan rute hingga nasib Selat Hormuz di masa depan.

Ini bukan pertama kalinya Trump mengancam akan mencaplok wilayah negara lain ketika menghadapi hambatan dalam kebijakan luar negerinya.

Sejak kembali berkuasa pada 2025, ia telah mengancam menjadikan Kanada sebagai negara bagian AS ke-51, merebut Greenland, dan bahkan beberapa kali mengisyaratkan keinginannya untuk mengambil alih Jalur Gaza Palestina.

Namun, hingga kini tidak satu pun dari ancaman tersebut benar-benar diwujudkan.

ADA satu perkembangan diplomatik yang layak dibaca lebih serius dari sekadar agenda pertemuan rutin antarnegara. Pada 6 Mei 2026, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bertemu Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, di Beijing. Pertemuan itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Iran–Amerika Serikat dan ancaman terhadap stabilitas Selat Hormuz, jalur vital energi dunia.

Momentum pertemuan ini menjadi menarik karena hanya berselang sekitar sepekan sebelum Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dijadwalkan bertemu Presiden China, Xi Jinping, pada 14–15 Mei mendatang di Beijing.

Sebelumnya, Washington juga dikabarkan meminta Beijing ikut membantu menekan Teheran agar tidak memperkeras blokade Selat Hormuz.

Di titik inilah posisi China berubah menjadi sangat penting.

Selama beberapa waktu terakhir, Pakistan memang terlihat memainkan peran sebagai mediator awal antara Iran dan Amerika. Islamabad menjadi jalur komunikasi yang relatif aman untuk menyampaikan pesan kedua pihak. Namun ketika isu mulai menyentuh kepentingan energi global, eskalasi ekonomi internasional, dan stabilitas rantai pasok dunia, maka skala permainan berubah. China hadir bukan lagi sebagai mediator tambahan, melainkan sebagai kekuatan besar dengan kepentingan langsung.

Bagi Beijing, Selat Hormuz bukan sekadar isu Timur Tengah. Jalur itu adalah nadi energi dunia yang ikut menentukan stabilitas industri China. Sekitar seperlima distribusi minyak dan gas global melintasi kawasan tersebut. Jika konflik memburuk dan distribusi energi terganggu, dampaknya akan terasa pada harga minyak, biaya logistik, manufaktur, hingga stabilitas ekonomi global. China tentu tidak ingin ikut membayar mahal akibat perang yang tidak mereka mulai.

Karena itu, masuknya Beijing ke arena diplomasi Hormuz bukan semata untuk membantu Iran ataupun memenuhi permintaan Amerika Serikat. China bergerak karena kepentingannya sendiri sedang dipertaruhkan.

Di sinilah kekuatan diplomasi China mulai terlihat. Beijing memiliki akses kepada dua pihak sekaligus. Dengan Iran, hubungan ekonomi dan energi China sangat erat.

Dengan Amerika Serikat, meski kompetitif, hubungan keduanya tetap menentukan arah perdagangan global. Posisi ini membuat China memiliki kemampuan berbicara kepada Teheran tanpa dianggap sebagai kepanjangan tangan Washington, sekaligus menyampaikan kepentingan Iran langsung kepada Amerika.

Kunjungan Abbas Araghchi ke Beijing sebelum kedatangan Donald Trump juga tampaknya bukan kebetulan diplomatik biasa. Iran terlihat ingin memastikan posisinya lebih dulu masuk ke meja Beijing sebelum Xi Jinping bertemu Trump. Dengan begitu, China tidak hanya menerima sudut pandang Washington, tetapi juga membawa kepentingan Teheran dalam setiap pembicaraan dengan Amerika Serikat.

Peran Pakistan dan China dalam konteks ini pun berbeda. Pakistan penting sebagai jembatan komunikasi awal. Namun China memiliki sesuatu yang jauh lebih besar: daya tekan ekonomi, pengaruh geopolitik, serta kepentingan strategis terhadap stabilitas energi dunia. Dalam konflik sebesar Hormuz, mediator yang hanya menyampaikan pesan tidak cukup. Dibutuhkan aktor yang memiliki bobot global.

Beijing Mainkan Pengaruh

Menariknya, Amerika Serikat sendiri tampaknya mulai menyadari bahwa tekanan militer semata tidak cukup menyelesaikan persoalan. Permintaan Washington agar China ikut menekan Iran menunjukkan pengakuan tersirat bahwa pengaruh Beijing terhadap Teheran tidak bisa diabaikan. Artinya, dalam krisis ini, China memegang kunci yang tidak dimiliki banyak negara lain.

Bagi Beijing, situasi ini juga membuka peluang besar untuk memperkuat citra sebagai kekuatan diplomatik global. Jika China berhasil membantu meredakan ketegangan Iran–Amerika dan menjaga stabilitas Hormuz, keuntungan yang diperoleh bukan hanya soal energi yang lebih aman. China juga akan memperoleh peningkatan pengaruh politik di Timur Tengah sekaligus legitimasi internasional sebagai pemain utama dalam diplomasi global.

Perkembangan ini tentu tidak jauh dari kepentingan Indonesia. Sebagai negara pengimpor energi, Indonesia ikut rentan terhadap gejolak Hormuz.

Ketika konflik meningkat, dampaknya bisa langsung terasa pada harga BBM, biaya logistik, nilai tukar rupiah, hingga inflasi domestik. Sebaliknya, jika diplomasi berhasil menahan eskalasi, negara-negara seperti Indonesia akan ikut menikmati stabilitas ekonomi yang lebih terjaga.

Pada akhirnya, kunjungan Menlu Iran ke Beijing dan rencana kedatangan Donald Trump beberapa hari kemudian menunjukkan satu hal penting: China kini berada di titik strategis dalam percaturan global.

Pakistan mungkin menjadi jalur komunikasi awal. Namun Beijing kini telah berubah menjadi ruang utama tarik-menarik kepentingan dunia. Iran ingin didengar, Amerika ingin dibantu, dan dunia berharap Selat Hormuz tetap terbuka.

Pertanyaannya, apakah China akan benar-benar menjadi penurun ketegangan, atau justru memanfaatkan krisis ini sebagai panggung baru persaingan kekuatan besar?

Yang jelas, arah krisis Hormuz kini tidak lagi hanya ditentukan oleh Teheran dan Washington. Beijing sudah masuk ke tengah permainan. Dan ketika China masuk, arah diplomasi dunia bisa berubah jauh lebih besar dari yang diperkirakan.**

Menurut data pelayaran terbaru yang didapat firma intelijen maritim Kpler, sebagian besar kapal yang melintasi Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir menggunakan jalur pelayaran yang ditetapkan otoritas Iran. Sekitar setengah dari kapal-kapal tersebut memuat kargo di pelabuhan Iran.

Kpler mengungkap ada sebanyak 17 kapal tercatat melintasi Selat Hormuz antara Jumat (24/4) hingga Minggu (25/4).

Dari 17 kapal yang terlacak, ada empat kapal tanker besar yang membawa muatan penuh. Dua tanker berangkat dari pelabuhan Iran, sementara dua lainnya berlayar dari Uni Emirat Arab.

Kapal terbesar, menurut Kpler, adalah Jiaolong milik perusahaan Yunani, yang berangkat dari UEA pada Jumat dan tiba Senin di pelabuhan Sikka, India.

Meski begitu, jumlah pelayaran kapal di selat ini berkurang banyak dari hari biasa sebelum perang AS-Iran dan blokade diterapkan.

Selama dua bulan terakhir, lalu lintas melalui Selat Hormuz hanya sekitar 5% dari rata-rata harian sebelum perang. Hal ini memicu kelangkaan produk olahan minyak, terutama di kawasan Asia.

Iran menyatakan akan tetap mempertahankan kendali atas Selat Hormuz, sementara Amerika mengumumkan blokade terhadap pelayaran menuju dan dari pelabuhan Iran sejak 13 April lalu.

Pelayaran kapal-kapal di Selat Hormuz ini dinilai bentuk penolakan Teheran terhadap blokade AS yang bertujuan mencegah kapal menggunakan pelabuhan Iran.

Pencegatan kapal Iran oleh AS sejauh ini memang terjadi di luar kawasan selat. Namun, belum jelas apakah kapal-kapal yang berangkat dari Iran juga telah dicegat.

Dunia sedang bergerak pelan, tetapi pasti, menuju fase yang penuh ketidakpastian. Di tengah ramainya isu dalam negeri dan optimisme angka pertumbuhan, ada ancaman yang kerap luput dari perhatian: rapuhnya sistem ekonomi global yang selama ini menjadi sandaran banyak negara.

Gejolak di Selat Hormuz dan Selat Malaka adalah salah satu penandanya. Ia bukan sekadar cerita tentang kapal, minyak, atau jalur perdagangan.

Lebih dari itu, ia adalah sinyal bahwa urat nadi ekonomi dunia bisa terganggu kapan saja. Dan ketika itu terjadi, dampaknya tidak berhenti di level global—ia turun langsung ke kehidupan sehari-hari masyarakat.

Harga energi bisa naik, ongkos distribusi melonjak, dan barang kebutuhan menjadi lebih mahal. Semua itu bermuara pada satu titik: daya tahan rakyat.

Di sinilah persoalan menjadi lebih dalam.

Bukan lagi soal fluktuasi harga, melainkan tentang kesiapan sebuah negara. Apakah pangan cukup tersedia? Apakah distribusi tetap berjalan lancar? Apakah nilai harta masyarakat tetap terlindungi di tengah gejolak?

Selat Hormuz, sebagai jalur penting energi dunia, selalu sensitif terhadap konflik. Sedikit saja ketegangan muncul, pasar langsung bereaksi. Harga bergejolak, biaya logistik meningkat, dan negara-negara yang bergantung pada impor mulai merasakan tekanan.
Sementara itu, Selat Malaka—yang selama ini tampak stabil—diam-diam menyimpan kerentanan.

Ketika arus perdagangan terganggu, waktu tempuh bertambah, dan biaya meningkat, efeknya menjalar cepat: dari pelabuhan ke pasar, dari pasar ke rumah tangga. Bagi Indonesia dan kawasan sekitarnya, ini bukan isu jauh. Jalur maritim adalah denyut distribusi kebutuhan sehari-hari. Ketika ia tersendat, yang terganggu bukan hanya perdagangan, tetapi juga kehidupan.

Dalam situasi seperti ini, wajar jika orang mulai mencari sesuatu yang lebih pasti. Emas dan perak kembali diperbincangkan, bukan sekadar sebagai investasi, tetapi sebagai cara menjaga nilai di tengah ketidakpastian. Ini menunjukkan satu hal sederhana: ketika kepercayaan pada sistem melemah, manusia akan kembali pada sesuatu yang nyata.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada pilihan aset. Yang lebih penting adalah arah kebijakan. Ketergantungan yang terlalu besar pada sistem global membuat banyak negara berada dalam posisi rentan. Setiap gejolak di luar dengan mudah berubah menjadi tekanan di dalam negeri.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar respons cepat, melainkan langkah yang lebih mendasar. Ketahanan pangan perlu diperkuat. Sistem distribusi harus lebih mandiri. Dan nilai harta masyarakat harus dijaga agar tidak mudah tergerus oleh krisis.

Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, situasi ini adalah pengingat tentang peran negara. Pemerintah bukan hanya penjaga stabilitas angka, tetapi pengurus urusan rakyat.

Ketika harga naik dan distribusi terganggu, negara tidak boleh absen.
Prinsip menjaga harta (hifzh al-mal) menuntut adanya perlindungan terhadap nilai kekayaan masyarakat. Sementara menjaga kehidupan (hifzh al-nafs) mengingatkan pentingnya ketersediaan pangan dan kebutuhan dasar. Pada akhirnya, semua kebijakan harus kembali pada satu tujuan: kemaslahatan rakyat.

Gejolak di Hormuz dan Malaka mungkin terjadi jauh dari sini, tetapi pesannya sangat dekat. Ia mengingatkan bahwa ketahanan tidak bisa ditunda, dan kemandirian bukan lagi pilihan tambahan.

Di tengah dunia yang mudah terguncang, kekuatan sejati justru lahir dari hal-hal paling mendasar: pangan yang cukup, distribusi yang terjaga, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dari situlah sebuah bangsa benar-benar mampu berdiri tegak, bahkan ketika dunia sedang tidak baik-baik saja.*

Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik US$6,11 atau 6,76 persen ke level US$96,49 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS melonjak US$6,53 atau 7,79 persen ke posisi US$90,38 per barel.

Kenaikan ini terjadi setelah harga minyak sebelumnya jatuh lebih dari 9 persen pada Jumat (17/4), menyusul kabar pembukaan jalur pelayaran di Selat Hormuz selama masa gencatan senjata antara AS dan Iran. Namun, kondisi tersebut berubah cepat setelah kedua negara saling menuduh pelanggaran kesepakatan.

AS dan Iran saling menuding pihak lawan melanggar gencatan senjata dengan menyerang kapal-kapal di akhir pekan, sehingga memicu kembali penutupan jalur strategis tersebut.

Presiden AS Donald Trump mengatakan militer AS telah menyita kapal kargo Iran yang mencoba menembus blokade. Di sisi lain, Iran menyatakan tidak akan melanjutkan perundingan damai putaran kedua meski ada ancaman serangan udara baru dari Washington.

Sejak konflik berlangsung hampir dua bulan terakhir, AS mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran. Sementara Iran sempat membuka, lalu kembali menutup Selat Hormuz yang sebelumnya mengalirkan sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Kepala Riset MST Marquee Saul Kavonic menilai pasar minyak saat ini sangat sensitif terhadap dinamika informasi, terutama dari pernyataan kedua negara di media sosial.

“Pasar minyak terus bergejolak sebagai respons terhadap pernyataan yang berubah-ubah di media sosial dari AS dan Iran, alih-alih kondisi nyata di lapangan yang masih menyulitkan pemulihan arus minyak secara cepat,” ujarnya.

Komando militer gabungan Garda Revolusi Iran (IRGC) menyebut penutupan ini dilakukan setelah jalur vital pengiriman minyak itu sempat dibuka oleh Iran, dalam rangka negosiasi dengan AS.

Dilansir Aljazeera, siaran stasiun televisi Pemerintah Iran yang dikutip AFP menyebutkan, Washington tetap melanjutkan blokade terhadap kapal-kapal yang keluar-masuk pelabuhan Iran.

“Situasi di Selat Hormuz akan tetap dikendalikan secara ketat,” demikian isi pernyataan tersebut.

Komando militer IRGC juga menegaskan, kendali atas Selat Hormuz kini kembali ke keadaan semula.

Menurut stasiun tv negara iran IRIB, AS terus melakukan tindakan ilegal di Selat Hormuz, menuding Washington menjalankan pembajakan dan pencurian dengan kedok blokade.

“Jalur air strategis ini sekarang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan ketat oleh angkatan bersenjata,” lanjut kata IRGC.

“Status Selat Hormuz tetap dikendalikan secara ketat dan dalam kondisi semula, sampai Amerika Serikat memulihkan kebebasan navigasi bagi kapal-kapal.

Iran sempat membuka Selat Hormuz pada Jumat (17/4/2026), menyusul gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, Selat Hormuz terbuka untuk semua kapal komersial selama periode gencatan senjata tersebut.

“Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka untuk sisa periode gencatan senjata, pada rute terkoordinasi seperti yang diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran,” tulis Araghchi di X.

Donald  Trump langsung memerintahkan Angkatan Laut AS memblokade Selat Hormuz.

Menanggapi ancaman Donald Trump tersebut, Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada ancaman Trump perkara blokade Selat Hormuz.

“Jika mereka melawan, kami akan melawan, dan jika mereka mengajukan argumen logis, kami akan menghadapinya dengan logika. Kami tidak akan tunduk pada ancaman apa pun,” kata Ghalibaf kepada wartawan setelah kembali ke Teheran dari Islamabad, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (13/4/2026).

Kepala angkatan laut Iran, Shahram Irani, menyebut ancaman Trump untuk memblokade Selat Hormuz sebagai hal yang ‘konyol’.

“Ancaman Presiden AS untuk memblokade Iran di laut… sangat konyol dan menggelikan,” sebut Irani seperti dikutip televisi pemerintah Teheran.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan setiap kapal militer yang mencoba untuk mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dua minggu dengan AS dan akan ditindak “dengan keras dan tegas”.

IRGC menyebut Selat Hormuz berada di bawah kendali dan “pengelolaan cerdas” Angkatan Laut Iran. Ditegaskan IRGC bahwa jalur perairan strategis itu “terbuka untuk jalur aman bagi kapal non-militer sesuai dengan peraturan khusus”.

Militer Iran mengutuk blokade laut Amerika Serikat (AS) yang akan dimulai pada Senin (13/4) waktu setempat, sebagai blokade yang ilegal dan sama saja dengan pembajakan.

Teheran memperingatkan tidak ada pelabuhan di kawasan Teluk yang akan aman, jika pelabuhan-pelabuhan Iran sendiri terancam.

“Pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika yang kriminal terhadap navigasi dan transit maritim di perairan internasional adalah ilegal dan merupakan contoh pembajakan,” demikian pernyataan pusat komando militer Iran, Khatam Al-Anbiya, seperti dilansir AFP, Senin (13/4/2026).

“Jika keamanan pelabuhan Republik Islam Iran di perairan Teluk Persia dan Laut Arab terancam, tidak ada pelabuhan di Teluk Persia dan Laut Arab yang akan aman,” tegas komando militer Iran tersebut.

Kecaman dan peringatan Teheran itu disampaikan usai Komando Pusat AS (CENTCOM), yang mengawasi operasi militer AS di Timur Tengah, mengumumkan bahwa blokade semua pelabuhan Iran dimulai pada Senin (13/4) waktu setempat.

Dalam pengumumannya, CENTCOM mengatakan bahwa “blokade akan diberlakukan secara adil terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman”.

Pengumuman itu juga menyatakan bahwa pasukan AS tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan ke pelabuhan non-Iran, dan bahwa instruksi lebih lanjut untuk para pelaut akan segera disampaikan.