Menurut Habib Aboe, diplomasi parlemen tidak lagi cukup hanya membangun hubungan antarnegara, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. “Diplomasi parlemen saat ini harus menghasilkan manfaat nyata bagi daerah. Karena itu, Kota Depok perlu didorong menjadi etalase kolaborasi internasional berbasis inovasi, riset, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan transformasi digital,” ujar Habib Aboe.

Ia menjelaskan, Depok memiliki modal yang sangat kuat untuk bersaing di tingkat internasional. Berdasarkan berbagai indikator pembangunan, kota ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekitar 84,04, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,50 persen, tingkat kemiskinan yang rendah, serta didominasi penduduk usia produktif. “Dengan modal tersebut, Depok layak dipromosikan sebagai kota inovasi Indonesia di berbagai forum internasional,” katanya.

Habib Aboe menilai kekuatan utama Kota Depok bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan kualitas sumber daya manusianya. Kehadiran lebih dari 30 perguruan tinggi, termasuk Universitas Indonesia, menjadi fondasi penting bagi pengembangan kota berbasis pengetahuan. “Kekuatan terbesar Depok bukanlah sumber daya alam, melainkan sumber daya manusia. Dengan kualitas SDM yang tinggi dan IPM mencapai 84,04, Depok memiliki modal menjadi Knowledge City bertaraf internasional. Kami mendorong agar Depok tidak hanya dikenal sebagai kota tempat kampus berada, tetapi menjadi kota yang mengekspor inovasi, teknologi, dan talenta,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Habib Aboe menyampaikan bahwa BKSAP DPR RI siap membuka akses kerja sama internasional bagi Kota Depok. “BKSAP bisa membantu membuka jejaring riset dengan parlemen negara sahabat, memfasilitasi kolaborasi universitas dengan pusat riset luar negeri, serta mempertemukan pemerintah kota dengan donor internasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Habib Aboe melihat Depok memiliki peluang besar menjadi pelopor penerapan kecerdasan buatan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, pembahasan mengenai AI yang tengah dilakukan BKSAP dapat menjadi momentum bagi Depok untuk tampil sebagai daerah percontohan. “BKSAP saat ini sedang membahas Panja Artificial Intelligence. Kami melihat Depok sebagai daerah yang paling siap menjadi pilot project. Misalnya untuk pengembangan AI dalam pelayanan publik, pengelolaan transportasi, maupun peningkatan layanan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan, BKSAP akan terus berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan parlemen negara sahabat, organisasi internasional, serta berbagai mitra strategis agar potensi Kota Depok semakin dikenal di tingkat global. “BKSAP siap menjadi jembatan komunikasi dengan parlemen negara sahabat, organisasi internasional, dan berbagai mitra strategis sehingga potensi Kota Depok semakin dikenal dunia,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wasekjen DPP PKS Tomi, Ketua DPD PKS Kota Depok Heridianto, jajaran pengurus BP3, serta seluruh Ketua DPC PKS se-Kota Depok.

Rapat koordinasi berlangsung dalam suasana hangat, penuh semangat kebersamaan, dan menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi serta konsolidasi antar struktur partai.

Ketua BP3 DPD PKS Kota Depok, H. Bambang Sutopo (HBS), menyampaikan bahwa rakor ini merupakan bagian dari upaya membangun soliditas dan kesiapan kerja politik PKS Kota Depok ke depan.

“Alhamdulillah, hari ini BP3 DPD PKS Kota Depok bersama seluruh DPC se-Kota Depok melaksanakan agenda rapat koordinasi sebagai bagian dari upaya memperkuat soliditas, semangat kebersamaan, dan kesiapan kerja politik ke depan,” ujar HBS.

Menurutnya, pertemuan tersebut bukan hanya agenda organisatoris, tetapi juga ruang untuk menyatukan langkah dan memperkuat semangat pelayanan kepada masyarakat.

“Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah, memperkuat komunikasi, serta membangun harmoni dan sinergi antar struktur dalam melayani masyarakat Kota Depok,” lanjutnya.

HBS juga menegaskan bahwa kemenangan dan kepercayaan masyarakat tidak dibangun secara instan, melainkan melalui kerja bersama yang konsisten, kedekatan dengan warga, serta semangat menghadirkan manfaat nyata.

“Kami percaya, kemenangan tidak dibangun secara instan, tetapi melalui kerja bersama, kedekatan dengan masyarakat, dan semangat menghadirkan manfaat untuk warga,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Depok, Heridianto, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya agenda koordinasi tersebut. Ia berharap semangat harmoni dan sinergi antar struktur terus diperkuat sebagai fondasi pelayanan dan perjuangan PKS di tengah masyarakat.

“Kita ingin seluruh struktur terus menjaga kekompakan, memperkuat komunikasi, dan menghadirkan kerja-kerja nyata yang dirasakan masyarakat. Dengan kebersamaan, insyaAllah langkah perjuangan ini akan semakin kuat,” tutur Heridianto.

Kegiatan rakor berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme. Selain menjadi ruang koordinasi, agenda ini juga mempererat ukhuwah antar struktur PKS dari tingkat kota hingga kecamatan.

Melalui rakor tersebut, BP3 PKS Depok berharap seluruh struktur dapat terus bergerak selaras, menjaga semangat pelayanan, serta memperkuat kolaborasi demi menghadirkan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kota Depok.

Hal itu tampak dalam kegiatan kunjungan bersama Muhammad Kholid Kholid Sekjen PKS (Anggota DPR RI Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi), H. Bambang Sutopo (HBS) dan Ade Firmansyah (Anggota DPRD Kota Depok) dan Ketua DPD PKS Depok Heridianto di Kebun Hidroponik Balai Warga RW 16 Villa Pertiwi Blok H, Sukamaju, Cilodong, Ahad, 3 Mei 2026

Kegiatan ini menghadirkan pesan yang kuat bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari skala rumahan.

“Ketahanan pangan tidak harus dimulai dari skala besar, tetapi justru dari langkah-langkah kecil yang konsisten di tengah masyarakat,” ucap Muhammad Kholid dihadapan warga.

Pada kesempatan tersebut, juga dibagikan bibit pohon alpukat dan benih ikan lele untuk memperkuat ketahanan sekaligus kemandirian pangan warga sekitar.

“Melalui pembagian bibit pohon alpukat dan tebar benih lele, warga diajak untuk terlibat langsung dalam membangun kemandirian pangan dari lingkungan terdekatnya,” tambah Kholid.

Pada kesempatan yang sama, Ade Firmansyah menyebut di tengah tantangan global seperti krisis pangan, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi, keterbatasan lahan bukanlah penghalang.

“Kebun hidroponik yang dikelola warga ini menjadi simbol bahwa keterbatasan lahan bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk berinovasi,” tegasnya.

“Dengan teknologi sederhana dan semangat gotong royong, warga mampu menghadirkan sumber pangan sehat, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi, tambah Ade Firmansyah.

Sementara HBS menyebut, momentum Milad PKS ini juga menegaskan bahwa politik tidak boleh berhenti pada wacana dan kebijakan semata. Politik harus hadir dalam aksi nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Menanam pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan,” jelasnya.

“Demikian pula, menebar benih lele bukan hanya aktivitas simbolik, tetapi langkah konkret memperkuat ketahanan protein keluarga,” tambah HBS.

Kehadiran para wakil rakyat dalam kegiatan ini menjadi penegasan pentingnya kolaborasi antara legislatif, partai politik, dan masyarakat.

Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama yang hanya bisa diwujudkan melalui sinergi, partisipasi, dan keberpihakan pada pemberdayaan rakyat.

Dari RW 16 Villa Pertiwi, kita belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari bibit yang ditanam hari ini, akan tumbuh kemandirian di masa depan. Dari benih yang ditebar, akan lahir harapan yang menghidupi.

Milad ke-24 PKS menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Justru di tengah tantangan zaman, kita dipanggil untuk terus menghadirkan solusi, memperkuat ketahanan, dan menumbuhkan harapan-dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.

“Kesehatan adalah hak dasar warga negara. Efisiensi fiskal penting, tetapi Pemkot Depok tak boleh menghitung risiko nyawa warga dengan kalkulator”

DEPOK – Pemerintah Kota Depok memastikan tidak lagi menerapkan skema Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh dalam pelayanan kesehatan bagi warganya. Meski Pemkot menegaskan tidak ada lagi istilah cut off maupun non cut off, DPRD Kota Depok menilai kebijakan tersebut secara substantif menandai berakhirnya penerapan UHC penuh dan berpotensi mengancam kelompok masyarakat rentan.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, H. Ade Firmansyah, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan terakhir bersama Dinas Kesehatan, saat ini Pemkot hanya mengklasifikasikan warga ke dalam dua kategori, yakni warga ber-UHC dan tidak ber-UHC.

“Secara terminologi memang disederhanakan, namun secara kebijakan telah terjadi perubahan mendasar. UHC yang seharusnya menjamin seluruh warga kini bergeser menjadi skema selektif yang sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah,” ujar Ade, Senin (5/1/2026).

Dalam kebijakan terbaru tersebut, skema UHC menyeluruh digantikan dengan bantuan sosial kesehatan yang hanya menyasar masyarakat pada desil 1 hingga desil 5 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok miskin ekstrem hingga miskin tetap ditanggung pemerintah, namun DPRD menilai persoalan justru muncul pada kelompok rentan, khususnya warga desil 5 yang berada di batas antara kategori miskin dan dianggap mampu.

Sementara itu, warga pada desil 6 hingga desil 10 dikategorikan sebagai masyarakat mampu dan diarahkan untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri. DPRD menilai pendekatan ini berpotensi menciptakan celah perlindungan kesehatan, terutama ketika warga dalam kategori tersebut menghadapi kondisi darurat medis tanpa kepesertaan BPJS yang aktif.

“Secara konsep kebijakan ini terlihat rasional. Namun dalam praktik, ketika warga tidak memiliki BPJS aktif lalu mengalami kondisi gawat darurat, negara tidak boleh absen,” tegasnya.

Komisi D DPRD Kota Depok memastikan akan memperketat pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut, khususnya pada layanan gawat darurat yang memerlukan perawatan inap, agar tidak terjadi diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.

Ade juga menjelaskan, keputusan Pemkot Depok untuk tidak melanjutkan UHC secara penuh dilatarbelakangi keterbatasan fiskal daerah. Salah satu faktor utama adalah tidak adanya lagi dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat. Untuk memenuhi standar UHC nasional dengan tingkat keaktifan peserta BPJS di atas 80 persen, Kota Depok diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp170 miliar pada 2026. Namun kemampuan fiskal daerah saat ini hanya memungkinkan alokasi sekitar Rp103 miliar.

“Ini inti persoalannya. Kita harus jujur mengakui bahwa secara fiskal, Kota Depok belum mampu menopang UHC secara penuh,” katanya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti menurunnya tingkat kepatuhan pembayaran iuran BPJS mandiri yang dipicu oleh persepsi bahwa seluruh warga tetap akan ditanggung pemerintah saat sakit.

“Terlalu lama muncul persepsi bahwa UHC menanggung semua. Akibatnya, sebagian warga berhenti berkontribusi. Ini berbahaya dan membuat sistem jaminan kesehatan tidak berkelanjutan,” jelas Ade.

Ia menegaskan, tahun 2026 akan menjadi fase krusial bagi arah kebijakan kesehatan di Kota Depok. Apabila kebijakan baru ini tidak berjalan efektif dan justru menimbulkan korban kebijakan, DPRD siap mendorong agar skema UHC kembali diberlakukan secara penuh.

“Kesehatan adalah hak dasar warga negara. Efisiensi fiskal penting, tetapi Pemkot Depok tidak boleh menghitung risiko nyawa warga dengan kalkulator,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut merespons keterangan Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Dr. Yassir Mohamed Ali, di Jakarta (5/11/2025), yang menyampaikan bahwa Sudan menginginkan proses mediasi yang lebih inklusif dengan melibatkan pihak yang memiliki kapasitas diplomasi konstruktif di kawasan, termasuk Turki dan Qatar, agar tercipta kesepakatan damai yang adil dan berkelanjutan.

Menurut Sukamta, Indonesia memiliki posisi strategis dan modal diplomasi yang kuat untuk turut berkontribusi dalam proses tersebut.

“Indonesia dikenal sebagai negara yang berpengalaman dalam diplomasi internasional, pendukung kuat penyelesaian konflik secara damai, serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,” ujar Sukamta di Jakarta.

Ia juga menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif serta kontribusi diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

“Kami di Komisi I mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memanfaatkan jalur diplomasi bilateral maupun forum multilateral, termasuk di PBB, OKI, dan ASEAN Plus Framework. Indonesia dapat bertindak sebagai bridge-builder atau fasilitator untuk memastikan proses mediasi berjalan inklusif dan menghormati hak-hak rakyat Sudan,” lanjutnya.

Sukamta juga menekankan urgensi penyelesaian konflik ini mengingat dampak kemanusiaan yang terus memburuk. Laporan PBB menyebutkan bahwa jutaan warga Sudan telah mengungsi dan akses bantuan kemanusiaan menjadi sangat terbatas akibat situasi keamanan yang tidak stabil.

“Prioritas terpenting saat ini adalah perlindungan warga sipil. Kita harus memastikan jalur kemanusiaan dibuka, bantuan internasional dapat masuk, dan kekerasan segera dihentikan. Indonesia dapat menjadi suara moral dan mediator terpercaya dalam proses ini,” tegasnya.

Sukamta menutup dengan menyerukan pentingnya solidaritas global untuk mendukung tercapainya perdamaian jangka panjang di Sudan.

Menanggapi memburuknya situasi tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyatakan keprihatinannya dan menyerukan agar pihak-pihak yang berkonflik di Sudan menahan diri serta melakukan gencatan senjata. Ia menegaskan, konflik yang telah berlangsung selama dua tahun itu telah menyebabkan puluhan ribu warga sipil tewas dan 14 juta lainnya mengungsi.

“Gambaran situasinya tampak semakin buruk karena aksi pembunuhan massal yang keji. Ini mengingatkan pada peristiwa genosida yang terjadi sebelumnya, yang menyasar beberapa etnis di wilayah Darfur pada konflik tahun 2003 hingga 2016,” ujar Sukamta, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, situasi saat ini lebih sulit karena konflik terjadi antara dua jenderal yang saling bermusuhan, yaitu Panglima Pasukan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Force/SAF) Abdel Fattah al-Burhan dan Panglima Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Force/RSF) Mohamed Hamdan Dagalo. Keduanya sebelumnya bersekutu dan memiliki kekuatan militer yang berimbang. Dalam dua tahun terakhir, kedua belah pihak terus meningkatkan propaganda kebencian berbasis identitas dan kesukuan.

Sukamta menilai, upaya meredakan konflik dan mendorong gencatan senjata perlu diupayakan secara serius agar tragedi kemanusiaan di Sudan tidak semakin parah. Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga melihat Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memiliki peluang terbesar untuk memberi tekanan, karena kedua negara tersebut, menurut beberapa laporan, memiliki hubungan dekat dengan militer Sudan maupun kelompok paramiliter.

“Selain kedua negara tersebut, tentu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) punya tanggung jawab moral untuk menghentikan segera konflik di Sudan. Sudan yang mayoritas penduduknya Muslim merupakan anggota OKI. Saya berharap pemerintah Indonesia bisa mendorong OKI untuk segera mengadakan pertemuan darurat membahas upaya penghentian konflik di Sudan,” tegasnya.*

“Kami siap membawa partai tersebut berjaya dan memenangkan di Pemilu 2029 baik legislatif maupun eksekutif,” kata Bambang Sutopo yang juga anggota DPRD Kota Depok, Rabu.

Bambang menjelaskan peran strategis Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada yaitu Pertama merancang dan menggerakkan mesin pemenangan pemilu legislatif dan pilkada.

Kedua mengelola jaringan struktur, kader, saksi, dan simpatisan secara langsung.

Ketiga menjadi “ujung tombak” kemenangan PKS di lapangan.

Dengan amanah barunya di Kota Depok, Bambang Sutopo siap mengkonsolidasikan seluruh kekuatan PKS, memaksimalkan potensi generasi muda dan komunitas masyarakat, serta mengarahkan strategi pemenangan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

“Penunjukan ini merupakan bentuk penghargaan atas pengalaman panjang dan rekam jejak keberhasilan beliau dalam berbagai kontestasi politik,” katanya.

Dengan modal kepemimpinan strategis, kemampuan membangun tim, serta pengalaman membidik kemenangan sejak level lokal hingga nasional, posisi ini meneguhkan peran Bambang Sutopo sebagai arsitek utama pemenangan PKS di Depok.

Visi tersebut bukan hanya untuk memperkuat peran PKS di parlemen, tetapi juga untuk menghadirkan kepemimpinan Kota Depok yang lebih kuat, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

PKS Kota Depok menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD PKS Kota Depok Tahun 2025 pada Ahad 7 September 2025 di Kantor DPD PKS Depok.

Musda tersebut menetapkan Heridianto selaku Ketua DPD PKS Depok, Sekretaris Hengky dan Bendahara Bayu Tri Iksani.

Dalam pertemuan itu, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, Dr. Adhe Nuansa Wibisono, memaparkan sejumlah capaian dan inisiatif organisasinya. “PUI telah berpartisipasi aktif dalam berbagai forum kemanusiaan internasional, seperti konferensi Palestina di Kuala Lumpur dan agenda Mahfil Charmonai di Bangladesh. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap isu-isu minoritas Muslim seperti Rohingya, Kashmir, dan Uighur,” ujarnya secara langsung.

Selain itu, Dr. Wibisono juga menyebutkan bahwa PUI aktif membangun komunikasi dengan sejumlah perwakilan negara asing, termasuk Pusat Kebudayaan Turki Yunus Emre Enstitusu serta Kedutaan Besar Tiongkok, Australia, dan Hungaria. Lebih lanjut, Dr. Wibisono menyatakan ketertarikan PUI untuk bergabung dengan aliansi Justice and Democracy Forum (JDF). “Bergabung dengan JDF merupakan langkah strategis bagi PUI untuk memperluas sayap dan memperkuat kiprah kami dalam advokasi isu-isu kemanusiaan dan demokrasi secara global,” tambahnya.

Ia juga menggarisbawahi potensi besar PUI sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dengan basis anggota mencapai 20,6 juta orang dan kontribusi nyata di bidang pendidikan melalui ribuan lembaga pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi.

Menyambut baik minat PUI tersebut, Habib Idrus Aljufri menjelaskan bahwa JDF adalah forum internasional yang konsen terhadap isu-isu perdamaian dunia, keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia. Anggota JDF terdiri dari para ahli, profesional, gerakan masyarakat sipil, politisi, hingga anggota parlemen dari berbagai negara yang tersebar hingga Australia, Timur Tengah, Eropa, Malaysia, dan berbagai negara lainnya.

“Perlu diperbanyak kerjasama antar kelembagaan seperti PUI ini agar bisa saling memperkuat gerakan advokasi kemanusiaan,” kata Habib Idrus. Ia menerangkan bahwa mekanisme keanggotaan untuk organisasi seperti PUI dapat dilakukan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak.

Habib Idrus juga menyambut dengan tangan terbuka keikutsertaan PUI dalam aliansi JDF. Ia berharap PUI dapat membangun legasi yang kuat, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. “PUI perlu memiliki signature seperti rumah sakit dan universitas unggulan, serta memiliki gerakan dalam skala global dengan ciri khas yang diingat oleh masyarakat,” pesannya. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi yang sinergis antara ormas dan parlemen untuk mencapai tujuan tersebut.

Di akhir audiensi, Dr. Adhe Nuansa Wibisono menyatakan bahwa pertemuan ini sangat produktif dan membuka peluang besar bagi PUI. Secara tidak langsung, ia menyimpulkan bahwa langkah strategis ke depan adalah mematangkan rencana MoU dengan JDF dan terus memperkuat jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mewujudkan visi PUI sebagai organisasi yang berkontribusi nyata bagi masyarakat.

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk saling membangun komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Melalui langkah ini, PUI bertekad untuk tidak hanya memperkuat eksistensinya di dalam negeri tetapi juga meningkatkan kontribusinya dalam percaturan peradaban dan kemanusiaan global.

“Tentu kita harapkan tidak ada ekskalasi konflik dan kedua belah pihak bisa segera melaksanakan gencatan senjata. Meski konflik di wilayah perbatasan ini sudah berulang terjadi, selama ini juga cepat dilakukan de-eskalasi dan perdamaian. Saya optimis proses perdamaian untuk konflik saat ini juga akan mudah diwujudkan. Baik Thailand maupun Kamboja tentu tidak ingin ada korban jiwa bertambah juga sektor ekonomi terpukul akibat perang.”

Saat ditanya apakah ada dampak langsung konflik terhadap Indonesia. Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyatakan Indonesia karena tidak berbatasan langsung dengan kedua negara tidak akan mendapatkan dampak secara langsung. Namun demikian jika konflik membesar, bisa jadi akan ada potensi kerentanan dengan hadirnya pengungsi atau perdagangan senjata melalui wilayah negara ketiga.

“Yang lebih saya khawatirkan lebih kepada gangguan terhadap stabilitas kawasan ASEAN. Dalam situasi global yang sedang rentan konflik dan mengalami tekanan ekonomi, kerjasama kawasan regional sangat penting untuk dikuatkan. Kawasan ASEAN merupakan wilayah yang sangat strategis dan banyak dilirik oleh kekuatan dunia karena potensi ekonomi dan sumber daya alamnya. Jika hubungan antara negara ASEAN rapuh, akan rentan kepada konflik proxy.”

Sukamta berharap pemerintah Indonesia bisa proaktif untuk mendorong proses perdamaian antara Thailand dan Kamboja baik melalui hubungan diplomatik dengan kedua belah negara maupun melalui ASEAN.

“Hubungan baik antara Indonesia dengan kedua negara dapat digunakan untuk menjembatani proses perdamaian. Jika diperlukan Indonesia juga bisa mendorong adanya pertemuan tingkat ASEAN untuk membahas secara khusus upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja.”

Dalam rangkaian pembukaan yang diadakan pada Ahad malam, (25/5/2025), Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan sambutannya.

Ia menyebut, program inisiasi Ketua Majelis Syura dan DPTP ini merupakan kelanjutan dalam kebijakan afirmasi 30% caleg muda yang sudah diterapkan pada Pemilu 2024 dan berhasil mengantarkan 8 anak muda ke Senayan.

“Sehingga dengan itulah PKS membuat strategi yang lebih awal lagi. Kalau kemarin menjelang pemilu, maka sekarang kita ingin lebih matang mempersiapkannya dan lebih tersebar lagi daerah-daerahnya,” ungkapnya.

Syaikhu pun optimis bahwa anak-anak muda ini dapat menjadi modal utama keempat PKS selain tiga modal utama yang sudah banyak diketahui yaitu militansi kader, soliditas struktur, dan kerja bersama.

“Sekarang saya lebih optimis lagi karena hadirnya talenta-talenta muda, Partai Keadilan Sejahtera jadi ada 4 sekarang modalnya,” ujar Syaikhu.

Anak muda ini, lanjut Syaikhu, memiliki modal dan kekuatan dengan kepercayaan diri yang tinggi dan matang. Mereka juga yang paling paham dengan permasalahan anak muda yang saat ini.

“Melihat situasi perpolitikan bahwa di masa depan ini yang menjadi konstituen adalah anak-anak muda, sehingga yang lebih nyambung nanti ide, gagasan, dan pemikiran anak-anak muda,” jelasnya.

Pelatihan batch 1 ini dibuka langsung oleh Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri. Turut hadir pula Wakil Ketua Majelis Syura Hidayat Nur Wahid, Sohibul Iman, dan Ahmad Heryawan, Ketua MPP Suswono, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, serta beberapa Ketua BPW PKS.

“Bismillah… Mohon doa dan restu tweeps budiman semua… Untuk Jawa Barat,” kata Tifatul, disertai unggahan foto pasangan calon.

Bismillah…
Mohon doa dan restu tweeps budiman semua…🙏🙏
Untuk Jawa Barat.

*Punten… pic.twitter.com/0jy2brHZ3F

— Tifatul Sembiring (@tifsembiring) August 26, 2024

Sebelumnya, mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) tetap solid mendukung dirinya sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jawa Barat 2024 meski ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan pilkada.

Adapun putusan nomor 60 tersebut membuat partai politik bebas mengusung calon sendiri untuk Pilkada Serentak 2024.

“Kalau dari KIM sih, sudah clear semuanya ya,” kata Dedi di Kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (23/8/2024) malam.

Dia menjelaskan surat rekomendasi dari KIM kepadanya tinggal menunggu waktu penyerahan dari masing-masing partai politik.

“Sudah, sudah, jadi sudah tinggal administratif penyerahan saja. Kita sudah melewati beberapa wawancara dengan berbagai partai,” ujarnya.

Kendati demikian, dia tak menjelaskan lebih detail terkait sosok bakal calon wakil gubernur atau pendampingnya di Pilkada Jabar. Menurutnya, sosok yang akan mendampinginya berasal dari Partai Golkar.

“Pendampingnya kita nunggu Golkar. Golkar kan nunggu SK Kemenkumham. Jadi nanti kan Golkar memberikan rekomendasi untuk wakil gubernur, calon wakil gubernur kan nunggu SK Kemenkumham,” jelas Dedi.

PKS memutuskan mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada Kota Tangerang

TANGSEL – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membatalkan dukungan kepada mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan komika Marshel Widianto pada Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) 2024, untuk kemudian memberikannya kepada Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel.

PKS memutuskan mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada Kota Tangerang.

“DPTP PKS memutuskan untuk menarik rekomendasi/SK/Form B 1 KWK yg sebelumnya sudah diberikan kepada calon lain, dengan mengeluarkan dukungan resmi terbaru (SK dan Form B 1 KWK) pada Pilkada Tangsel kepada dua kader PKS, yaitu Ruhamaben-Shinta,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Syaikhu mengatakan bahwa pengalihan dukungan itu diputuskan setelah PKS mendengarkan aspirasi dari para kader dan masukan publik, terutama dengan adanya peluang yang dibuka oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah diakomodasi dalam Peraturan KPU (PKPU) sehingga PKS berkesempatan mengusung calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel.

“Sebagaimana kita pahami dinamika politik yang luar biasa terjadi akhir-akhir ini adalah bentuk kepedulian kader partai dan publik dalam ruang demokrasi kita. Ada juga keputusan MK serta PKPU terbaru yang diterima oleh DPTP untuk dilaksanakan. PKS sebagai partai politik tunduk patuh pada konstitusi dan menghargai aspirasi kader dan masyarakat,” tuturnya.

Selain Ruhamaben-Shinta yang diusung pada Pilkada Tangsel 2024, PKS juga memutuskan untuk mengusung Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Amarullah dan kader PKS Bonnie M. untuk maju pada Pilkada Tangerang 2024.

“Akhirnya DPTP PKS telah menetapkan pasangan calon Ruhamaben-Shinta untuk Pilkada Tangsel dan Amarullah-Bonnie pada Pilkada Tangerang Tahun 2024,” ucapnya.

Syaikhu pun menginstruksikan kepada kader, struktur, dan tim pemenangan untuk memenangkan pasangan calon yang diusung PKS pada Pilkada 2024, tak terkecuali di Pilkada Tangerang Selatan dan Tangerang.

“Semoga keputusan ini bisa dimenangkan semata-mata untuk kebaikan rakyat Tangerang dan Tangerang Selatan khususnya dan Indonesia umumnya, dan saya instruksikan semua daya yang dimiliki PKS untuk dimaksimalkan berjuang bersama rakyat dan kandidat memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota di Tangerang maupun Tangerang,” katanya.

Syaikhu menyebutkan, tak kurang ada 545 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun ini.

Dia menyebut bahwa dinamika politik di tingkat nasional amat mungkin berbeda dengan dinamika politik di masing-masing wilayah. Adapun kerja sama politik antarpartai sangat cair di 545 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun ini.

“Kami menaati dinamika yang ada di MK, dan mengapresiasi masukan dari kader dan dari masyarakat dan memohon doa restu agar aspirasi yang dititipkan kader dan masyaarakat lewat PKS bisa sama-sama kita wujudkan dan menangkan pada Pilkada 2024 ini,” kata dia.

Diketahui, Riza Patria-Marshel telah mendapat dukungan dari sejumlah partai untuk maju sebagai pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota pada Pilkada Tangsel 2024, di antaranya Partai Gerindra, NasDem, PSI, dan Partai Demokrat.

Para Dewan Pakar menilai, garis perjuangan PKS sudah berorientasi kekuasaan, bukan berpihak ke perjuangan rakyat

JAKARTA – Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, menimbulkan gejolak di internal. Apalagi, keputusan bergabung dengan KIM Plus dilakukan PKS dengan meninggalkan Anies Rasyid Baswedan.

Di KIM Plus, PKS mendukung pasangan M Ridwan Kamil-Suswono. Atas keputusannya itu, sebanyak 28 Dewan Pakar PKS memilih mengundurkan diri dari jabatannya.

Pernyataan sikap bersama tersebut dibacakan oleh anggota Dewan Pakar PKS Mayjen (Purn) Soenarko.

“Pernyataan sikap, pada hari ini, Senin 26 Agustus 2024, kami bersama 28 anggota Dewan Pakar PKS ramai-ramai mengundurkan diri yang pada mulanya masuk PKS karena kami meyakini bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan Indonesia yng lebih baik yang sampai pada Pemilu 2024 yang lalu kami masih berjuang bersama PKS,” kata Soenarko di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sebanyak 28 Dewan Pakar PKS itu merupakan bagian dari 45 orang yang dilantik di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada 17 Oktober 2023.

Menurut Soenarko, keputusannya hengkang dari PKS lantaran ia melihat garis perjuangan partai sudah melenceng.

Para Dewan Pakar menilai, garis perjuangan PKS sudah berorientasi kekuasaan, bukan berpihak ke perjuangan rakyat. Dia heran,

PKS yang hampir 10 tahun berada di posisi berjuang bersama rakyat malah bergabung dengan penguasa dan melanggengkan dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan sikap politik PKS yang pertama kali bergabung dengan KIM yang melaksanakan atau mengikuti Pilpres (2024) dengan licik curang dan brutal. Dua, PKS saat ini mendukung Bobby Nasution di Sumut yang berarti melanggengkan politik dinastinya Jokowi,” ucap mantan danjen Kopassus tersebut.

“Tiga, dalam pilkada yang akan berjalan beberapa waktu akan datang, PKS kurang mendengar mayoritas aspirasi rakyat, tetapi keputusannya terpengaruh oleh kepentingan elite partai dengan tidak begitu mendengarkan aspirasi rakyat daerah tersebut,” kata Soenarko melanjutkan.

Atas dasar tiga alasan tersebut, Soenarko dan kawan-kawan memilih mundur dari keanggotaan PKS.

“Semoga Allah SWT meridhoi niat baik kita demi kepentingan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini,” ujar Soenarko.

Alasan PKS Dukung Bobby

Sebelumnya, PKS memutuskan untuk mendukung Bobby Nasution pada Pilgub Sumatra Utara (Sumut). Penyerahan SK rekomendasi itu langsung diberikan oleh Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu.

Sekretaris Badan Pembinaan Wilayah (BPW) PKS Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irfan Aulia menjelaskan, partainya telah resmi memberikan dukungan kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan beberapa alasan. Termasuk, sambung dia, Bobby memiliki komitmen untuk membangun Sumut.

“Dengan Bobby Nasution, ketika kami bangun komunikasi, dia merespon dan menandatangani sembilan poin komitmen dengan kami,” kata Irfan saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Ahad (4/7/2024).

Irfan menyebutkan, beberapa komitmen yang dimaksud adalah soal pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, pembangunan berbasis keumatan, dan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Komitmen Bobby juga dituangkan dalam nota kesepahaman bersama PKS.

Menurut Irfan, sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan untuk Bobby, PKS juga telah melakukan komunikasi dengan Edy Rahmayadi. PKS bahkan sudah berdiskusi intens dengan pejawat gubernur itu untuk membangun kesepakatan.

Namun, ia menyebutkan, Edy tak bisa memenuhi syarat yang diajukan PKS untuk mengkonsolidasikan partai pendukung lainnya. Pasalnya, PKS tak bisa maju sendirian di Pilgub Sumut tanpa adanya dukungan dari partai lain. “Jadi sampai sejauh ini, kita coba komunikasi, Pak Edy masih buntu,” ujar Irfan.

Kaesang tiba pada pukul 16.18 WIB di kantor pusat partai politik itu yang berlokasi di Jakarta Selatan. Kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo itu disambut Ahmad Syaikhu yang sudah menunggu di pintu masuk gedung.

Dalam rilis resmi PSI yang diumumkan sebelum pertemuan itu terjadi, Kaesang mengaku berkunjung ke lokasi itu dalam rangka memenuhi undangan dari PKS.

Undangan silaturahmi PKS ini dilayangkan kepada PSI untuk mencari kesepahaman mengenai isu politik.

“Silaturahmi tidak boleh putus, kami datang memenuhi undangan Presiden PKS,” kata Kaesang.

Pada kunjungan tersebut, petinggi PSI itu membawa rombongan pengurus DPP PSI, termasuk sembilan pengurus perempuan. Selain itu politik, potensi kolaborasi antar partai termasuk dalam Pilkada 2024 pun bakal menjadi pembahasan.

Setelah tiba di lokasi, Kaesang langsung diajak Ahmad Syaikhu untuk masuk ke ruang pertemuan yang ada di sebelah kanan dari pintu masuk gedung. Di ruangan tersebut, rombongan dari PSI juga disambut oleh Sekretaris Jenderal PKS Aboebakar Al Habsyi.

Kemudian di ruangan tersebut, Kaesang bersama para elit PKS itu berpose untuk mengabadikan foto bersama. Pada momen tersebut Syaikhu bersama Kaesang pun berjabatan tangan.

Saat ini, nama Kaesang pun tengah digadang-gadang bakal ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa politisi muda itu menjadi bakal calon gubernur kedua terpopuler di Pilkada Jawa Tengah.

Seperti diketahui, PKS yang merupakan pemenang Pemilu legislatif di Kota Depok mengusung Imam Budi Hartono sebagai calon wali kota. Sementara Golkar menempatkan dr Ririn Farabi A Rafiq sebagai menjadi calon wali kota atau calon wakil wali kota.

“Koalisi Imam-Ririn diusung PKS dan Golkar lebih ramah dan santun membuka diri kepada semua pihak termasuk partai-partai di Depok,” ucap Ketua DPD PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono, di Depok, Jumat (10/5).

Sosok yang masih menjabat Wakil Wali Kota Depok ini menyebut semakin banyak yang membantu pasti Kota Depok cepat maju dan warganya semakin sejahtera.

Pria yang akrab disapa Bang Imam ini mencontohkan konsep Pentahelix yang sering digaungkan dalam melibatkan semua pihak tidak cuma eksekutif dan legislatif saja.

“Tapi semua unsur termasuk media, pebisnis dan semua komunitas dan masyarakat,” imbuhnya.

DPP PKS telah menetapkan Imam Budi Hartono sebagai calon Wali Kota Depok pada Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November 2024. Imam mengaku siap maju di Pilkada Depok 2024 karena telah diamanatkan oleh PKS.

“SK DPP PKS sudah saya terima. Jadi diamanahkan saya untuk maju di Pilkada 2024,” kata Imam.

Sedangkan DPD Golkar Kota Depok memutuskan dr Ririn Farabi A Rafiq maju sebagai calon wali kota atau wakil wali kota pada Pilkada serentak 2024.