Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan AS (Pentagon), Jules Hurst, pada Rabu (29/4) di hari Menteri Pertahanan Pete Hegseth menghadap Kongres untuk bersaksi soal perkembangan perang AS di Iran sejauh ini.

Hurst, yang menjalankan tugas sebagai pengawas keuangan (comptroller), mengatakan kepada anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR bahwa sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk amunisi.

Namun, Hurst tidak merinci komponen apa saja yang termasuk dalam estimasi biaya tersebut, termasuk apakah sudah memperhitungkan proyeksi biaya pembangunan kembali dan perbaikan infrastruktur pangkalan di Timur Tengah yang rusak akibat konflik.

Biaya sebesar US$25 miliar tersebut setara dengan seluruh anggaran tahunan NASA tahun ini.

Namun, belum jelas bagaimana Pentagon menghitung angka tersebut, mengingat sumber sebelumnya mengatakan kepada Reuters bulan lalu bahwa enam hari pertama perang saja diperkirakan telah menelan biaya setidaknya US$11,3 miliar.

Sementara itu, Menhan Hegseth membela pengeluaran perang tersebut dengan mengatakan kepada anggota parlemen bahwa jumlah itu sepadan dengan tujuan AS untuk memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir.

“Berapa yang akan Anda bayar untuk memastikan Iran tidak mendapatkan bom nuklir? Berapa?” kata Hegseth.

Ketika langit di kawasan Timur Tengah dipenuhi oleh rudal-rudal yang melintas karena konflik antara Israel dan Iran yang kian memanas di tahun 2026.

Masyarakat dunia tidak hanya melihat perang rudal tetapi juga perang narasi yang dilaksanakan oleh kedua negara. Kebenaran menjadi abu-abu dan kerap dijadikan alat untuk kepentingan politik pihak yang terlibat.

Pemberitaan internasional yang disebarkan kerap dibingkai sebagai propaganda digital.

Pada konflik Israel-Iran ini banyak bermunculan narasi dan video yang kebenarannya dipertanyakan namun telah tersebar luas di media sosial.

Banyaknya konten semacam ini yang dapat mempengaruhi opini dan pandangan masyarakat internasional terhadap siapa yang dianggap korban atau pelaku.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa media bukan hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai salah satu aktor yang berperan dalam membentuk persepsi publik.

Cara media membingkai sudut pandang, kalimat, dan fokus pemberitaan dapat menentukan bagaimana fenomena tersebut dapat dipahami masyarakat.

Konsep Gramsci yang menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dilakukan dengan kekuatan militer tetapi juga melalui narasi dan ide.

Pada konteks konflik ini, peran media dijadikan sebagai alat untuk membentuk narasi bahwa kepentingan negara yang dominan merupakan sebuah kebenaran.

Di era digital yang semakin pesat dan adanya algoritma media sosial, dapat mempercepat penyebaran informasi dan beberapa narasi yang telah diperkuat sesuai kepentingan negara tertentu mengakibatkan publik terpapar oleh informasi yang telah diarahkan sehingga sulit untuk membedakan ap aitu fakta dan propaganda.

Maka dari itu, konflik ini mencerminkan bagaimana sebuah konflik dapat mengakibatkan krisis kebenaran dan media digital sebagai tempat baru untuk berperang merebut kekekuasaan atas control infromasi.

Penting bagi publik untuk memilah dan kritis terhadap informasi yang beredar.

Channel 12 mengatakan pada hari Minggu (29/3/2026) bahwa jika Amerika Serikat melancarkan serangan darat, “tentara Israel tidak akan berpartisipasi di darat”.

Ini menunjukkan Israel akan menyerahkan operasi semacam itu kepada pasukan AS saja.

Laporan tersebut muncul ketika perencanaan militer AS untuk kemungkinan operasi darat mendapat sorotan baru di Washington.

Pentagon dilaporkan sedang mempersiapkan opsi yang dapat mencakup serangan terbatas, sementara Gedung Putih belum secara terbuka mengkonfirmasi Presiden Donald Trump telah menyetujui langkah tersebut.

قَالُوۡا يٰمُوۡسٰٓى اِنَّا لَنۡ نَّدۡخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوۡا فِيۡهَا‌ فَاذۡهَبۡ اَنۡتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوۡنَ

“Mereka berkata, “Wahai Musa! Sampai kapan pun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya, karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap (menanti) di sini saja.” (QS Al-Maidah:24)

Iran Tanggapi Ancaman AS

Iran telah menanggapi dengan ancaman terbuka terhadap setiap serangan AS.

Pejabat Iran memperingatkan pasukan Amerika akan menghadapi pembalasan yang menghancurkan jika mereka memasuki negara itu.

Satu laporan mengutip sumpah Teheran “membakar” pasukan AS jika Washington menempatkan pasukan di darat.

AS Mengulang Kesalahan yang Sama pada Perang Vietnam

Analis militer telah memperingatkan invasi darat akan menjadi kesalahan strategis sebesar perang Vietnam.

“Vietnam menunjukkan dengan tepat kapan perang udara berubah menjadi perang darat,” ujar Profesor Ilmu Politik Universitas Chicago, Robert Pape, yang ahli dalam urusan keamanan.

Ia memperingatkan sinyal yang sama kini muncul dalam perang Iran—dan 10 hari ke depan akan menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya.

Reaksi Warga AS

Laporan Channel 12 memicu reaksi keras di AS, terutama di kalangan pendukung ‘America First’ dan suara-suara anti-perang, yang berpendapat Washington didorong menuju konflik darat yang mahal sementara Israel menolak mengerahkan tentaranya sendiri untuk berperang di dalam Iran.

Kritik tersebut memperkuat klaim yang lebih luas bahwa pasukan Amerika diminta untuk menanggung risiko perang yang didorong Israel tetapi mereka sendiri tidak akan ikut berperang di darat.

“Bagaimana jika kita melakukan operasi darat di Israel dan mengambil senjata nuklir mereka dan mendapatkan kembali uang kita???,” kata seorang influencer media sosial terkemuka yang marah atas penolakan Israel untuk ikut serta dalam serangan darat dalam perang yang secara luas dianggap dilakukan atas nama Israel.

Jika perang di Iran berjalan buruk bagi Washington, muncul kekhawatiran hal itu dapat mempercepat penurunan kekuatan AS dan mengungkap keterbatasan dominasi militer Amerika di kawasan tersebut.

Dalam skenario itu, Israel berisiko dipandang bukan sebagai aset strategis, tetapi sebagai pendorong utama konflik yang membawa AS ke dalam perang lain yang mahal dan tidak dapat dimenangkan.

Prancis bahkan tidak mengizinkan Israel menggunakan wilayah udaranya untuk mengangkut senjata AS yang akan digunakan dalam perang.

Penolakan Prancis

Menurut seorang diplomat negara Barat dan dua sumber yang mengetahui hal itu, penolakan ini menjadi yang paling jelas dari Prancis sejak Presiden Donald Trump terus mendesak negara sekutu terutama Eropa dan NATO untuk membantu AS melawan serangan balasan Iran.

Dikutip Reuters, sumber-sumber tersebut menyebut penolakan yang terjadi pada akhir pekan itu merupakan pertama kalinya Prancis mengambil langkah tersebut sejak AS berperang dengan Iran pada 28 Februari lalu.

Hingga kini, kantor kepresidenan maupun Kementerian Luar Negeru Prancis belum memberikan konfirmasi terkait hal ini.

Italia Larang Pesawat Militer AS Melintas Negaranya

Selain Prancis, pemerintah Italia juga melarang sebuah pesawat militer AS yang menuju Timur Tengah untuk mendarat di pangkalan militer di Sisilia.

Sementara media Italia melaporkan Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto menolak permintaan AS untuk menggunakan pangkalan Sigonella.

Penolakan itu diungkapkan Crosetto ketika pesawat-pesawat AS tengah mengudara dan menuju Italia, menurut laporan lembaga penyiaran RAI pada Selasa (31/3).

“Tidak ada permintaan izin atau konsultasi dengan pimpinan militer Italia,” bunyi laporan RAI.

“Rencana tersebut disampaikan saat pesawat sudah dalam penerbangan, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ini bukan penerbangan normal atau logistik sehingga tidak tercakup dalam perjanjian dengan Italia,” tambahnya.

Spanyol Tak Izinkan Penggunaan Pangkalan Militer

Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles menyatakan negaranya juga tidak akan mengizinkan penggunaan pangkalan militer maupun wilayah udara untuk aktivitas apa pun yang terkait dengan operasi militer gabungan AS dan Israel di Iran.

Spanyol bahkan menyebut langkah AS dan Israel itu sebagai tindakan yang “sangat ilegal.”

DEPOKPOS – Ketika kelompok Houthi di Yaman mulai meluncurkan rudal balistik ke arah Israel, banyak pihak melihatnya sebagai eskalasi lanjutan dari konflik Timur Tengah yang tak kunjung usai.

Namun, membaca peristiwa ini semata sebagai aksi solidaritas ideologis adalah penyederhanaan yang berbahaya. Yang sedang terjadi sesungguhnya adalah pergeseran medan konflik—dari perang regional menjadi pertarungan strategis yang berpotensi mengguncang sistem global.

Proxy Warfare

Di balik manuver Houthi, terdapat bayang panjang Iran yang memainkan strategi proxy warfare secara cermat. Tanpa harus terlibat langsung dalam konfrontasi terbuka dengan Amerika Serikat, Iran mampu menciptakan tekanan simultan di berbagai front.

Dari Lebanon melalui Hezbollah, dari Teluk Persia melalui ancaman di Selat Hormuz, hingga kini dari Laut Merah melalui Houthi di Selat Bab el-Mandeb—semuanya membentuk satu pola: pengepungan strategis terhadap kepentingan Barat dan sekutunya.

Yang membuat situasi ini semakin serius adalah pergeseran medan tempur ke jalur maritim global. Kawasan Laut Merah dan Terusan Suez bukan sekadar wilayah geografis, melainkan arteri utama perdagangan dunia.

Sekitar 10–15 persen perdagangan global melintasi jalur ini. Gangguan kecil saja dapat berdampak besar, apalagi jika dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam perspektif militer, ini adalah bentuk klasik dari chokepoint warfare—menguasai titik sempit untuk melumpuhkan pergerakan lawan.

Houthi tidak perlu memiliki armada laut besar untuk menciptakan efek strategis. Cukup dengan rudal, drone, dan serangan terbatas terhadap kapal komersial, mereka bisa memaksa dunia menghadapi ketidakpastian.

Biaya asuransi melonjak, jalur pelayaran dialihkan, dan harga energi terdorong naik.

Potensi Resesi Global

Lebih jauh, dunia kini menghadapi skenario yang dapat disebut sebagai “perfect storm” geopolitik. Bayangkan jika tiga jalur utama perdagangan global terganggu secara bersamaan: Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb, dan Terusan Suez.

Dampaknya tidak hanya regional, melainkan sistemik—mulai dari krisis energi, lonjakan inflasi, hingga potensi resesi global.

Di titik ini, dilema terbesar berada di tangan Amerika Serikat. Sebagai kekuatan yang selama ini memposisikan diri sebagai penjamin keamanan jalur perdagangan internasional, Washington menghadapi pilihan sulit.

Respons militer yang keras terhadap Houthi berisiko memicu konfrontasi langsung dengan Iran. Sebaliknya, sikap menahan diri justru dapat menggerus kredibilitasnya di mata sekutu dan pasar global.

Di sisi lain, aktor-aktor besar seperti Rusia dan Tiongkok berpotensi menjadi “silent beneficiaries” (penerima manfaat yang diam). Ketika perhatian dan sumber daya Barat tersedot ke Timur Tengah, ruang manuver geopolitik mereka di kawasan lain justru semakin terbuka.

Dalam logika ini, konflik di Laut Merah bukan hanya tentang Timur Tengah, tetapi tentang keseimbangan kekuatan global.

Situasi ini juga mengandung pelajaran penting: dalam era modern, perang tidak lagi selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan militer terbesar, melainkan oleh siapa yang mampu mengganggu sistem paling vital.

Houthi, dengan segala keterbatasannya, menunjukkan bahwa aktor non-negara pun dapat memainkan peran strategis jika berada di titik geografis yang tepat dan didukung oleh kekuatan negara di belakangnya.

Pada akhirnya, serangan Houthi ke Israel bukanlah akhir dari sebuah episode, melainkan awal dari fase baru konflik yang lebih kompleks.

Dunia tidak hanya menghadapi perang di darat atau udara, tetapi juga perang terhadap jalur perdagangan, energi, dan stabilitas ekonomi global.

Jika eskalasi ini tidak dikelola dengan hati-hati, maka yang kita saksikan hari ini bisa berkembang menjadi krisis global yang jauh lebih luas—sebuah konflik yang tidak lagi mengenal batas wilayah, tetapi merambat melalui urat nadi ekonomi dunia.

Israel disebut tengah berencana untuk menyerang Iran besar-besaran

DEPOKPOS – Sejumlah sumber yang mengetahui hal ini mengatakan kepada NBC News bahwa Negeri Zionis saat ini sedang mempertimbangkan untuk menyerang Iran dalam beberapa hari mendatang.

Rencana itu mencuat di saat Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Iran mengenai kesepakatan program nuklir Teheran.

Menurut beberapa sumber, AS dalam siaga tinggi usai menerima informasi mengenai kemungkinan serangan Israel ke Iran. Para sumber juga mengatakan Gedung Putih belum memberikan pengarahan ke parlemen soal masalah ini.

Salah satu sumber menyebut Israel tampaknya akan melakukan serangan ini secara sepihak. Sumber-sumber dan pejabat sendiri hingga kini belum mengetahui apakah AS akan terlibat dalam aksi ini.

Israel belakangan uring-uringan setelah AS dan Iran berdialog membahas kesepakatan program nuklir sejak April lalu. Israel tak senang dengan situasi ini. Apalagi, pembicaraan itu mulai menunjukkan kemajuan.

AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump memang ingin melanjutkan kesepakatan nuklir dengan Iran yang pernah dihentikan Washington pada 2018 lalu.

Oleh sebab itu, serangan Israel ke Iran bisa membuat Trump murka karena akan berdampak buruk pada progres negosiasi.

Sejalan dengan informasi soal serangan Israel ini, pemerintahan Trump telah memerintahkan seluruh kedutaannya di wilayah rawan untuk memberikan informasi mengenai ancaman bahaya serta langkah-langkah mitigasi.

Kedutaan dan misi tersebut antara lain yang berada di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Timur.

Sejumlah pejabat AS juga telah mengumumkan soal kepergian sukarela para karyawan yang tidak begitu penting dari Timur Tengah.

Kementerian Pertahanan AS turut mengumumkan kepergian para anggota keluarga militer dari lokasi di seluruh area operasi Komando Pusat AS (CENTCOM).

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Mei telah menyatakan bahwa pihaknya meyakini AS memikul tanggung jawab apabila Israel meluncurkan serangan ke negaranya.

“Kami percaya bahwa jika terjadi serangan apa pun terhadap fasilitas nuklir Iran oleh rezim Zionis, pemerintah AS juga akan terlibat dan memikul tanggung jawab hukum,” kata Araghchi saat itu.

Araghchi kemudian menekankan bahwa Iran tak akan tinggal diam apabila serangan semacam itu benar dilakukan.

“Iran memperingatkan dengan tegas terhadap segala bentuk tindakan yang dilakukan rezim Zionis dan akan menanggapi dengan tegas setiap ancaman atau tindakan melawan hukum yang dilakukan rezim ini,” tukas Araghchi.

Para sumber AS sendiri mengatakan kepada NBC News bahwa AS kemungkinan akan membantu Israel melalui pengisian bahan bakar atau informasi intelijen. Namun, mereka belum tahu pasti apakah rencana tersebut benar akan diambil Washington.

Pemerintah telah mendorong warga untuk membangun ketahanan psikologis hingga mengikuti simulasi evakuasi massal.

Dilansir dari CNN, langkah ini dilakukan lantaran para pemimpin Eropa khawatir perang Rusia vs Ukraina yang telah berlangsung tiga tahun ini meluas ke negara mereka.

Apalagi, Amerika Serikat selaku sekutu utama Eropa kini menunjukkan ketidakpastian dalam mendukung negara-negara aliansinya di NATO.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada Desember mewanti-wanti kepada para ahli keamanan di Brussels bahwa sekarang “sudah waktunya untuk beralih ke pola pikir masa perang.”

Seiring dengan itu, Komisi Eropa pun pada Maret merilis panduan yang mendesak seluruh warga menyimpan makanan dan persediaan vital lain untuk menopang mereka setidaknya selama 72 jam jika terjadi krisis.

Pada Juni lalu, Jerman memperbarui Petunjuk Kerangka Kerja untuk Pertahanan Menyeluruh (Framework Directive for Overall Defense) yang memberikan arahan mengenai apa yang harus dilakukan jika konflik pecah di Eropa. Petunjuk itu kini telah menggambarkan perubahan total kehidupan masyarakat Jerman apabila terjadi perang.

Sama dengan Jerman, Swedia juga merilis panduan bertahan hidup dengan judul “Jika Krisis atau Perang Datang” kepada jutaan warga pada November lalu. Panduan itu dibagikan setelah diperbarui untuk pertama kalinya dalam enam tahun.

Berdasarkan panduan tersebut, warga Swedia diimbau bersembunyi sebisa mungkin di mana pun, bahkan menutup akses ventilasi jika memungkinkan apabila terjadi perang. Mereka juga diminta memantau Swedia Sveriges Radio untuk menerima informasi dari pemerintah.

Persiapan perang ini juga dilakukan oleh Finlandia, yang berbagi perbatasan sepanjang 1.340 kilometer dengan Rusia. Namun, Finlandia sudah beberapa puluh tahun bersiap atas kemungkinan konflik bersenjata dengan Rusia, terutama sejak perang Rusia vs Ukraina pecah.

Sejak tahun 1950-an, Finlandia telah mewajibkan pembangunan tempat perlindungan dari bom di bawah gedung-gedung apartemen dan perkantoran.

Setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022, pemerintah Finlandia melakukan inventarisasi dan menemukan lebih dari 50 ribu tempat perlindungan yang mampu menampung sekitar 4,8 juta orang dari total populasi 5,6 juta orang.

Pada November lalu, Kementerian Dalam Negeri Finlandia menerbitkan panduan krisis terbaru yang mencakup langkah-langkah menghadapi pemadaman listrik panjang, gangguan telekomunikasi, bencana cuaca ekstrem, hingga konflik militer.