Sebanyak 200 pengendara ojol ikut serta dalam deklarasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Program ini bertujuan mengingatkan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang kerap melibatkan pengemudi ojek online di jalan raya.

Ketua Umum Organisasi Ojek Online O-2, Cecep Saripudin, mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang menjalin kemitraan dengan para driver ojol. Menurutnya, selama ini para pengemudi belum sepenuhnya mendapatkan jaminan asuransi dari pihak aplikator.

“Program ini sangat membantu para pengemudi ojol agar memiliki perlindungan jika terjadi kecelakaan saat bekerja,” ujar Cecep.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Indra Gunawan, menjelaskan bahwa pengemudi ojol yang terdaftar akan mendapatkan berbagai manfaat jaminan. Di antaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta jaminan hari tua.

“Dengan iuran sebesar Rp16.800 per bulan, para pengemudi ojol sudah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelas Indra.

Melalui program ini, diharapkan para pengemudi ojek online semakin sadar akan pentingnya perlindungan jaminan sosial demi keselamatan dan kesejahteraan mereka saat bekerja.[]

Mereka datang untuk mengikuti sosialisasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Ratusan Ojol begitu antusias mengikuti kegiatan tersebut guna mendapatkan pemahaman terkait dengan program yang akan memberikan jaminan.

Wajah mereka terlihat berseri ketika pihak BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial kepada para driver. Sebab, selama ini mereka tidak memiliki jaminan apapun dan ketika terjadi kecelakaan maka harus menanggung secara mandiri.

Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Indra Gunawan menjelaskan, pihaknya diundang oleh komunitas ojek online (O2) dalam deklarasi bersedia daftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Hari ini jumlah driver Ojol yang hadir ada sekira 500 orang. Target kami ada 5.000 anggota Ojol yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Indra di lokasi, Minggu.

Menurut Indra, sesuai dengan amanat undang-undang seluruh pekerja bukan penerima upah khususnya Ojol bisa terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Ia mengaku, para Ojol ini cukup membayar Rp 16.800 perbulan, maka sudah mendapat jaminan kecelakaan dan kematian serta hari tua.

“Jadi akan dikeluarkan juga Kepres, seluruh Ojol waji didaftarkan oleh operatornya ke BPJS Ketenagakerjaan. Syarat pendaftarannya hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” tegasnya.

Pria berkemeja kotak-kotak itu menegaskan, ketika drive Ojol mengalami kecelakaan, maka seluruh biaya perawatan akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh tanpa ada batasan.

Tak hanya itu, lanjut Indra, BPJS Ketenagakerjaan juga berikan jaminan kematian di mana setiap driver ojol yang meninggal dunia karena kecelakaan akan dapat santunan sebesar Rp 70 juta.

“Kami juga berikan beasiswa (bagi driver ojol yang meninggal dunia) kepada anaknya yang masih bersekolah sampai ke perguruan tinggi untuk dua orang anak, nilainya Rp 174 juta,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online (O2), Cecep Syarifudin mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan jaminan kepada para driver Ojol.

Cecep menyatakan, sebelumnya kegiatan deklarasi serupa juga sudah digelar di Bekasi Jawa Barat dan rencananya akan berlanjut di Depok, Karawang, Tangerang, Surabaya dan Bali.

Ia menyatakan, perisai perlindungan ini sangat ditunggu oleh para driver Ojol sejak lama karena demi mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah.

“Selama ini dari penjelasan kawan-kawan memang tidak ada. Ada asuransi itu pun dipotong dari saldo mereka,” ucap Cecep.

Pria berkaos putih berharap, pihak aplikator bisa lebih sensitif dengan keselamatan para drivernya meskipun mereka hanya sebagai mitra.

Ia menegaskan, keselamatan para driver seharusnya sudah dijamin oleh pihak aplikator karena mereka bekerja di lapangan memiliki risiko kecelakaan yang tinggi.

“Ketika kami mendapatkan kabar ada banyak driver yang tidak bisa dicover oleh aplikasi, itu yang membuat kami untuk bergerak menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tandasnya. (***)

YOGYAKARTA – Hidup sederhana tak pernah mematahkan langkah Mohamad Arief Fatkhurrohman dan istrinya, Debby Humaira Permatasari. Mimpi besar untuk masa depan dan kesuksesan anak-anak mereka kini tercapai sekaligus melahirkan satu hal inspiratif bahwa sebuah mimpi bukan hanya sekadar mimpi jika dicapai dengan penuh kesungguhan.

Putri kedua mereka, Afani Naura Fatkhurrohman, kini berhasil meraih Beasiswa Dokter Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Bagi keluarga ini, tentu ini menjadi hadiah besar sekaligus menjawab doa panjang yang telah mereka panjatkan.

“Yang jelas ini adalah doa kami yang tembus di langit. Sangat membanggakan sekali dan tidak pernah menyangka anak kami bisa sampai di titik ini,” ujar Arief saat ditemui pada agenda Silaturahmi Orangtua/Wali Mahasiswa Baru UMY Sabtu, (20/9).

Meski penghasilan keluarga bersumber dari pekerjaan sebagai driver ojek online, keterbatasan ekonomi tak pernah menjadi alasan untuk mengabaikan pentingnya pendidikan. Justru, keluarga ini sepakat menaruh pendidikan sebagai prioritas utama. Debby, selaku ibu Afani mengungkap bahwa kedisiplinan dan kemandirian yang diterapkan Afani sejak kecil menjadi kunci utamanya dalam mengejar cita-cita menjadi seorang dokter.

“Kami selalu bilang ke anak-anak, prioritas mereka saat ini adalah belajar. Ilmu itu kemuliaannya bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Sebagai orangtua, saya dan istri berjuang di bidang ekonomi, sementara anak-anak berjuang di pendidikan,” jelasnya.

Media Singapura The Straits Times dalam artikel berjudul “Indonesian students vow more protests after one killed in Jakarta demonstration” mewartakan bahwa mahasiswa di Indonesia berniat berunjuk rasa di Markas Besar Polri pada Jumat (29/8) ini menyusul tewasnya Affan.

“Para mahasiswa Indonesia menyatakan akan berdemo di Mabes Polri pada 29 Agustus setelah seorang driver meninggal dunia usai ditabrak kendaraan polisi selama bentrokan keras menyusul demonstrasi di luar gedung DPR sehari sebelumnya,” demikian tulis The Straits Times.

The Straits Times menuliskan bahwa seorang driver ojek online berusia 21 tahun meninggal dunia pada Kamis usai dilindas rantis Brimob ketika polisi mencoba membubarkan massa.

Massa unjuk rasa masih berkumpul hingga malam hari dan polisi memutuskan menembakkan gas air mata serta meriam air.

“Media lokal melaporkan bahwa korban berusia 21 tahun tersebut sedang mengantar pesanan makanan,” tulis media Singapura tersebut.

The Straits Times juga menyoroti aksi unjuk rasa sekelompok driver di depan markas polisi Kwitang pasca rantis Brimob melindas Affan. Massa akhirnya berhasil ditenangkan dan dibubarkan oleh militer yang dikerahkan ke lokasi tersebut.

Media Thailand, Bangkok Post, juga menyoroti kasus meninggalnya Affan oleh polisi. Bangkok Post memperingatkan bahwa akan ada lebih banyak demo di Indonesia usai demo pada Kamis menewaskan satu orang.

“Indonesia bersiap menghadapi lebih banyak demo pada Jumat setelah seorang pengemudi ojek tewas dalam bentrokan antara pedemo dan polisi, sebuah insiden yang telah memicu kemarahan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang penanganan perbedaan pendapat oleh Presiden Prabowo Subianto,” tulis Bangkok Post.

Ada kekhawatiran besar di kalangan mitra jika penurunan komisi dilakukan tanpa memperhatikan keberlangsungan finansial aplikator

BOGOR – Penolakan terhadap rencana penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen kembali disuarakan oleh para pengemudi ojek online di wilayah Jabodetabek. Lima komunitas besar yang mewakili ribuan mitra aktif menyatakan bahwa sistem komisi saat ini masih berada dalam koridor yang wajar, adil, dan memberikan manfaat berkelanjutan baik bagi mitra driver maupun aplikator itu sendiri.

Salah satu penolakan tegas datang dari Hendi Mustopa, Ketua Komunitas SGC Bogor 1B, yang menyampaikan bahwa selama ini skema komisi 20 persen tidak pernah menjadi persoalan serius bagi driver, selama sistem dan layanan aplikator berjalan dengan baik.

“Potongan 20 persen itu bukan sekadar angka, tapi bagian dari sistem. Kami sebagai mitra masih mendapatkan banyak manfaat dari skema ini, seperti perlindungan asuransi, fitur-fitur keamanan di aplikasi, layanan bantuan darurat, dan customer service yang responsif. Kalau potongan dikurangi tanpa hitungan yang matang, justru yang rugi kami juga,” ujar Hendi.

Ia menambahkan bahwa ada kekhawatiran besar di kalangan mitra jika penurunan komisi dilakukan tanpa memperhatikan keberlangsungan finansial aplikator. Menurutnya, apabila perusahaan tidak lagi mampu memberikan insentif, layanan teknis, hingga perlindungan dasar kepada mitra, maka akan timbul keresahan di lapangan yang bisa berdampak pada kinerja dan produktivitas para driver.

Senada dengan itu, Adi Giri, Ketua Komunitas SGC Depok 2, menyampaikan bahwa yang dibutuhkan oleh para mitra saat ini bukanlah penurunan potongan semata, tetapi kestabilan platform dan kepastian akan keberlanjutan ekosistem.

“Bagi kami yang masih aktif narik setiap hari, justru lebih penting menjaga platform tetap hidup. Kalau aplikator sampai kesulitan operasional karena dipaksa menurunkan komisi, siapa yang rugi? Kami juga yang akan kehilangan mata pencaharian,” katanya.

Ignatius Bima Satya, Ketua Komunitas SGC Jakarta Selatan 2, menambahkan bahwa komisi 20 persen justru merupakan bentuk kontribusi bersama untuk membangun dan mempertahankan ekosistem digital yang kini menjadi tulang punggung pekerjaan ribuan orang di Jabodetabek.

“Bayangkan kalau komisi diturunkan, dan Grab atau aplikasi lain tidak bisa memberikan layanan maksimal lagi. Layanan bantuan berkurang, promo pelanggan hilang, dan insentif dikurangi. Akibatnya kami juga yang kehilangan kesempatan,” ujarnya.

Menurut Bima, potongan 20 persen selama ini telah terbukti mampu menopang berbagai program seperti GrabBenefits, pelatihan digital, beasiswa anak mitra, hingga kegiatan komunitas yang memberi dampak sosial luas.

Wisnu Wardhana, Ketua NEO SGC Depok 1, juga menyampaikan bahwa narasi penurunan potongan sering kali dibawa oleh pihak-pihak yang sudah tidak lagi aktif di jalan, namun masih berusaha mengintervensi kebijakan seolah mewakili suara seluruh driver.

“Kami ini yang tiap hari narik. Kami tahu sistemnya, tahu apa yang kami dapat dari komisi itu. Kalau cuma berdasarkan opini mereka yang sudah tidak aktif, nanti bisa salah langkah dan malah merugikan kami semua,” ucap Wisnu.

Dari Tangerang, Andi Rahman selaku Ketua Komunitas SGC Tangerang 2, menyatakan bahwa sistem transportasi online bukan hanya soal pengemudi dan aplikator, tetapi juga ribuan mitra usaha kecil, restoran, hingga karyawan kantor yang bergantung pada ekosistem tersebut.

“Potongan 20 persen itu tidak bisa dilihat dari satu sisi. Sistem ini kompleks, banyak pihak yang bergantung padanya. Kalau potongan dikurangi tanpa solusi nyata untuk menutup biaya operasional aplikator, dampaknya bisa fatal. Layanan jadi tidak maksimal, support ke driver dikurangi, dan mitra usaha juga kena imbasnya,” jelas Andi.

Menurut Andi, yang dibutuhkan para driver saat ini adalah jaminan kestabilan, bukan perubahan kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian.

Kelima komunitas tersebut meminta Kementerian Perhubungan untuk membuka ruang dialog yang inklusif dengan melibatkan komunitas driver aktif dari berbagai kota, termasuk Jabodetabek. Mereka menyampaikan bahwa suara dari lapangan, khususnya dari pengemudi yang masih aktif bekerja setiap hari, harus menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan yang menyangkut keberlangsungan industri transportasi digital di Indonesia.

“Kami tidak menolak perubahan, tapi perubahan itu harus berdasarkan kenyataan di lapangan. Jangan hanya mendengar suara yang sudah lama tidak merasakan tantangan di jalan. Kami ini yang benar-benar bergantung hidup dari sistem ini,” ujar Wisnu.

Hendi Mustopa menambahkan bahwa jika memang ada rencana evaluasi, maka pemerintah sebaiknya mendorong sistem partisipatif dengan survei dan kajian lapangan langsung terhadap driver aktif.

“Kami terbuka untuk diajak bicara. Tapi jangan abaikan kami yang masih aktif dan masih menggantungkan hidup dari aplikasi. Komisi 20 persen selama ini sudah cukup adil dan saling menguntungkan. Jangan ganggu sistem yang sudah terbukti stabil,” tutup Hendi.

Dengan pernyataan ini, komunitas driver online Jabodetabek memperkuat gelombang penolakan dari berbagai kota terhadap wacana penurunan komisi, dan mendesak agar kebijakan tetap berpihak pada stabilitas serta kesejahteraan mitra yang bekerja setiap hari di lapangan.

Sebagai bentuk kekecewaan karena driver ojek online (ojol) diperas oleh perusahaan aplikasi, pengemudi ojol menggelar unjuk rasa dengan tajuk “Aksi 205”, Selasa, 25 Mei 2025. Menurut Ketua umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, demo ini bentuk kekecewaan para pengemudi ojol terhadap pemangku kebijakan. Setidaknya ada 5 tuntutan kepada para pemangku kebijakan, yaitu, Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI/Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019, Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022; DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosisasi, Aplikator; Potongan aplikasi 10 persen; revisi tarif penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dan lainnya); dan tetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang, libatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI (MetroTv news.com, 20/5/2025).

Adanya demo ojol ini menunjukkan ketimpangan relasi kuasa antara penguasa platform digital dengan mitra pengemudi dan ini merupakan hasil dari regulasi yang berlaku. Disadari atau tidak perkembangan teknologi informasi hari ini berada di bawah kekuasaan kapitalisme yang menjadikan materi sebagai orientasi perbuatan tanpa lihat halal dan haram serta penganut sistem kebebasan kepemilikan sehingga para pemilik modal sesuka hati ketika berkuasa dan menetapkan kebijakan.

Kebebasan ini juga didukung dengan kecilnya peran negara karena tidak boleh ikut campur terhadap hajat masyarakat agar pasar bisa berjalan dengan bebas. Maka tidak heran digitalisasi hari ini menjadi kelanjutan eksploitasi ekonomi lama dengan wajah baru. Para pengemudi harus menjadi karyawan tetap tapi tak diberi perlindungan hukum selayaknya pekerja formal. Oleh karena itu, dalam sistem kapitalis tak ada jaminan perlindungan bagi pekerja, termasuk ojol.

Jaminan perlindungan ojol membutuhkan sistem yang adil dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak hanya memberi keuntungan pada pemiliknya saja dan sistem ini hanya terwujud dengan sistem Islam. Karena Islam memiliki syariat pemastian hubungan pekerja dengan pengusaha agar keduanya berjalan dengan adil. Yang diatur dengan akad ijarah yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam keadaan ridha, keduanya saling tolong menolong mewujudkan kebaikan bersama.

Mengenai upah, Syekh Taqiyuddin Anh-nabhani dalam kitab Muqaddimah ad dustur hal 155 menyampaikan, “Upah boleh ditentukan sesuai dengan manfaat kerja dan bisa juga sesuai dengan manfaat pekerja. Upah tidak ditentukan berdasarkan biodata pekerja atau sertifikat ilmiahnya. Tidak ada kenaikan gaji bagi para pegawai, tapi mereka diberi semua upah yang menjadi hak mereka, baik berdasarkan (manfaat) pekerjaan atau pekerja.”

Jadi sistem pengupahan dalam sistem Islam berdasarkan manfaat pekerja yang ditentukan dari waktu, pekerjaannya dan tempat, bukan berdasarkan UMR atau pemotongan suka-suka perusahaan seperti yang terjadi di sistem kapitalisme hari ini. Dengan akad ijarah ini keduanya akan mendapatkan manfaat karena Islam memuliakan para pekerja.[]

Sebagian pengemudi ojol memilih tidak mengenakan atribut resmi, katanya untuk menghindari sweeping dari rekan sejawat yang turut berdemo.

DEPOK – Selasa menjelang siang di Depok seiring informasi yang beredar di komunitas ojek online bahwa ada demo besar-besaran siang. Namun, di sekitar SMPN 3 Depok masih ada beberapa drivel ojol yang ngetem.

Beberapa di antaranya menunggu orderan sambil berteduh di bawah bayangan pepohonan. Ada yang diduduk di depan warung, ada juga yang duduk di atas motornya, menunduk memelototi layar ponsel.

Bergeser ke jalan Merdeka, barisan driver ojol juga tampak duduk berjejer sambil memelototi ponselnya, berharap ada orderan yang masuk.

Sebagian pengemudi memilih tidak mengenakan atribut resmi, katanya untuk menghindari sweeping dari rekan sejawat yang turut berdemo.

Di tengah bayang-bayang ancaman sweeping, Edi (54), pengemudi Gojek ini mengaku tetap narik demi kebutuhan rumah tangganya.

“Bukannya ngga solider, tapi demi nafkah keluarga. Saya punya istri, 5 anak dan 2 cucu yang harus diberi makan. Kalo ngga narik, mereka lapar,” ujar Tarno lirih.

Dirinya menegaskan bahwa ia sebenarnya ingin ikut aksi demo besar-besaran di Jakarta hari ini, namun kebutuhan keluarganya lebih penting.

“Kalo ngga narik, keluarga saya lapar,” ujarnya

Meski dibayangi ancaman sweeping yang akan dilakukan siang ini, Edi tetap memilih bekerja. Namun dirinya menghindari atribut yang mencolok.

“Tetap narik, pakai jaket biasa aja, biar nggak ketahuan bangetlah gitu ibaratnya,” ucapnya.

Baginya, tuntutan yang dibawa para pendemo memang bisa dipahami. Ia juga merasa terdampak kebijakan perusahaan aplikasi, khususnya soal potongan komisi yang makin besar.

“Potongan komisi yang tadinya dari 10% kok tiba-tiba dinaikin tinggi,” kata dia.

Meski begitu, prioritas utamanya hari ini tetap mencari penghasilan. Ia lebih memilih menghindari titik-titik pusat kota yang rawan aksi massa.

Terpantau ojol masih lalu-lalang disekitar Sukmajaya Depok, ada yang menunggu di depan SMPN 3 dan SMPN 4 Depok. Ada pula yang menunggu order di sekitar restoran atau pusat jajanan.

Dilema driver ojol, meskipun ada yang memilih turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi, tidak sedikit pula yang memilih tetap bekerja demi dapur tetap ngebul.

Bagi mereka, risiko sweeping lebih ringan dibandingkan beban kebutuhan hidup.

Aplikator memastikan layanan aplikasi tetap beroperasi normal pada 20 Mei 2025, meskipun terjadi aksi demonstrasi dari sebagian pengemudi ojek online (ojol) yang menyampaikan aspirasi mereka.

DEPOKPOS –  Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R. Munusamy mengatakan seluruh kanal komunikasi tetap terbuka bagi mitra pengemudi, dan operasional layanan pada tanggal tersebut akan berlangsung seperti biasa tanpa adanya perubahan signifikan dari sisi teknis.

“Untuk besok (demo ojol 20 Mei 2025), sama seperti kanal komunikasi selalu terbuka untuk mitra pengemudi kita ke Grab. Untuk besok spesifik operasional usaha Grab akan tetap berlangsung seperti biasa, tidak ada perubahan,” katanya dalam pertemuan bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Senin.

Tirza menyampaikan hal itu saat dimintai tanggapan soal dampak bisnis aplikator terhadap rencana sekitar 500 ribu pengemudi ojek online yang akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa serentak.

Menanggapi hal tersebut, Tirza menegaskan operasional tetap normal, namun mengimbau pengguna merencanakan perjalanan lebih awal untuk menghindari keterlambatan di wilayah terdampak aksi demonstrasi.

“Nggak perlu khawatir juga kalau seandainya memang kesulitan dapat driver, sistem kita akan otomatis mengalokasikan ke mitra-mitra pengemudi lainnya karena kita tahu bahwa mitra-mitra pengemudi tetap harus mencari nafkahnya besok juga, jadi kita juga mencoba melindungi mereka,” tuturnya.

Sementara itu, Government Relations Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf mengimbau agar mitra dari aplikator tersebut tetap menjalankan aktivitasnya pada besok hari (Selasa).

“Memang kami juga imbau ke driver-driver, kami mohon juga tetap bijaksana, juga bisa datang ke kantor kami kalau misalkan memang ada keluh kesah,” katanya.

Di tempat yang sama, Presiden Gojek Catherine Hindra Sutjahyo menyatakan pihaknya terus membuka kanal komunikasi agar para mitra dapat langsung menyampaikan pertanyaan demi menjaga dampak demo tetap terkendali.

Ia menekankan pentingnya menjaga ekosistem digital transportasi yang melibatkan jutaan mitra, konsumen, dan UMKM, serta berharap komunikasi internal mampu menjawab aspirasi mitra dan menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi.

Direktur Bisnis InDrive Ryan Rwanda mengklaim jika mitra dari aplikator tersebut minim yang terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi karena tidak sebanyak mitra dari aplikator lainnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya dilakukan pertemuan rutin antara aplikator, pengemudi dan pelanggan untuk mengidentifikasi berbagai isu penting yang selama ini belum tersampaikan dalam ekosistem transportasi digital.

Dudy berharap forum rutin nantinya dapat menjadi sarana menjaring aspirasi secara menyeluruh agar penguatan ekosistem transportasi digital bisa berjalan lebih seimbang, adil dan berkelanjutan untuk semua pihak.

“Kami ingin ke depan ada semacam gathering atau pertemuan yang sifatnya rutin, baik dengan mitra maupun dengan para customer, maupun juga dengan para pelaku usaha yang lain yang terkait dalam sebuah ekosistem ini,” kata Menhub.

Sebelumnya, sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa, 20 Mei 2025, sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.

“Garda Indonesia sebagai asosiasi pengemudi ojol menyatakan meminta maaf kepada warga masyarakat Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek karena pada hari Selasa 20 Mei 2025, Kota Jakarta akan diserbu pengemudi ojek online gabungan roda 2 dan roda 4 dalam rangka aksi unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi aksi akbar 205,” kata Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (15/5).

Regulasi dimaksud yakni Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022, terkait batasan maksimal potongan aplikasi sebesar 20 persen, namun selama ini aplikator diduga melakukan potongan aplikasi sampai 50 persen.

Pengemudi ojol dan kurir bakal dikenakan sanksi suspensi hingga diputus status mitranya apabila tidak menjalankan perintah

DEPOKPOS – Pengemudi ojek online (ojol) dan kurir disebut tidak mendapatkan tunjangan hari raya saat lebaran nanti karena berstatus kemitraan.

Sebagai gantinya, perusahaan aplikator menawarkan pemberian insentif bagi pengemudi ojol dan kurir yang bekerja di hari raya.

Menanggapi itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, Lily Pujiati menyatakan bahwa penawaran insentif itu tidak manusiawi.

Sebab, menurut dia, pengemudi ojol dan kurir dipaksa bekerja saat lebaran apabila ingin mendapatkan insentif.

“Itupun belum tentu dapat insentif karena harus memenuhi syarat waktu dan jumlah orderan tertentu,” katanya dalam keterangannya, Rabu, 3 April 2024.

Lily menilai bahwa bentuk insentif yang ditawarkan itu berbeda dengan kebijakan pemberian THR yang dirumuskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. “Insentif yang ditawarkan oleh aplikator tidak sama dengan THR,” ucapnya.

Menurut dia, Kementerian Ketenagakerjaan hanya melindungi kepentingan aplikator. Karena itu, ia menagih janji Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyatakan bahwa pengemudi ojol dan kurir berhak menerima THR.

“Karena termasuk hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,” ujarnya. Hal tersebut dibuktikan dalam bentuk pekerjaan harian pengemudi ojol dan kurir.

Ia menilai bahwa pekerjaan sehari-hari para pengemudi ojol dan kurir itu telah memenuhi seluruh unsur yang berkaitan dengan hubungan kerja. Adapun di antaranya seperti unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

“Ketiga unsur ini buatan aplikator dan pengemudi wajib menjalankan pekerjaan melalui perintah yang ada dalam aplikasi,” kata Lily.

Nestapa lain,  pengemudi ojol dan kurir bakal dikenakan sanksi suspensi hingga diputus status mitranya apabila tidak menjalankan perintah aplikasi itu.

“Bahkan saldo di aplikasi pengemudi hangus sebagai denda karena tidak menuruti perintah aplikator,” ucapnya.

Ia mengungkapkan bahwa semestinya pemerintah hadir dan berpihak kepada pengemudi ojol dan kurir, khususnya saat Lebaran nanti.

Santunan ini diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan atas kecelakaan yang terjadi.

Salah satu mitra pengemudi yang menerima santunan tersebut adalah IMS yang mengalami patah kaki dan luka-luka di beberapa area.

Kecelakaan terjadi saat IMS sedang berkendara dengan pelanggan di sisi kiri jalan, lalu sebuah angkutan umum dari sisi kanan jalan mengambil jalur IMS dengan posisi melawan arah hingga kedua kendaraan bertabrakan. Supir angkutan umum kabur membiarkan IMS bersama pengguna terjatuh.

Dari kejadian ini, IMS mengalami cedera pada bagian leher.

“Santunan dari YPSSI ini merupakan wujud perlindungan dan tanggung jawab Maxim terhadap seluruh mitra pengemudi dan pelanggan setia Maxim. Semoga santunan ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban mitra pengemudi yang mengalami kecelakaan.” ujar Refky Jumrotuhuda, Head of subdivision Maxim Depok.

Perlu diketahui bahwa santunan akan diberikan kepada pengemudi selama kecelakaan terjadi bukan disebabkan oleh tindakan pengemudi Maxim, sedangkan santunan tetap akan diberikan kepada pengguna Maxim terlepas dari apapun penyebab kecelakaan.

Refky juga mengimbau kepada seluruh mitra pengemudi Maxim di kota Depok untuk selalu berhati-hati saat berkendara. “Jangan lupa untuk mengikuti peraturan lalu lintas, gunakan helm, serta berkendara secara hati-hati untuk keselamatan kita bersama.” tutupnya.