Dengernya sih bagus banget, ya. Bayangin, tiap hari anak-anak mendapatkan nasi, lauk berprotein, sayur, buah, dan susu. Nggak perlu lagi terlalu khawatir soal bekal atau jajan yang nggak jelas gizinya.

Tapi, di balik semua niat baik itu, ada pertanyaan penting yang harus kita jawab bareng: “Makanannya beneran aman nggak?”

Soalnya, kenyang doang nggak cukup. Kalau makanannya kotor, basi, atau terkontaminasi bakteri, yang ada bukannya sehat, malah sakit semua.

Artikel ini bakal ngebahas tuntas kenapa aspek kebersihan dan keamanan pangan di program MBG itu “harga mati” dan nggak bisa ditawar. Kita juga bakal membahas data, titik rawan, sampai solusi konkretnya.

1. KENAPA KEBERSIHAN JADI ISU KRUSIAL DI PROGRAM MBG?

Skala Program MBG Itu Masif Banget

Biar kita sama-sama kebayang dulu seberapa gede program ini.

Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), target MBG di tahun 2025–2026 adalah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Itu artinya, setiap hari ada puluhan juta porsi makanan yang harus dimasak, dikemas, dan didistribusikan secara serentak.

Dengan skala sebesar ini, satu kesalahan kecil saja dampaknya bisa berlipat ganda. Beda sama masak di rumah buat empat orang. Ini masak buat ratusan, bahkan ribuan orang dalam satu wilayah.

Tiga Alasan Utama Kebersihan Itu “Wajib Banget”

A. Anak Sekolah Punya Daya Tahan Tubuh Lebih Rentan

Data WHO menunjukkan bahwa anak-anak termasuk kelompok yang rentan terhadap penyakit bawaan makanan atau foodborne disease.

Kuman seperti Salmonella, E. coli, Shigella, dan Staphylococcus aureus bisa masuk melalui makanan. Buat orang dewasa, mungkin efeknya hanya diare atau sakit perut selama beberapa hari. Tapi, buat anak SD, kondisi tersebut bisa menyebabkan:

Dehidrasi berat.
Gagal tumbuh karena kondisi kesehatan terganggu.
Tidak masuk sekolah selama beberapa hari atau bahkan lebih lama.
Dalam kasus yang parah, bisa sampai membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Padahal, tujuan MBG itu buat bikin anak sehat. Jangan sampai malah kebalik.

B. Ancamannya “Malnutrisi Sekunder”

Ini yang bahaya dan sering nggak disadari. Tujuan MBG itu memberikan gizi agar anak tumbuh sehat dan membantu mencegah masalah gizi, termasuk stunting.

Tapi, kalau makanannya menyebabkan anak mengalami diare berkepanjangan atau infeksi saluran pencernaan berulang, penyerapan zat gizi dalam tubuh bisa terganggu. Semua nutrisi yang masuk akhirnya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ibaratnya seperti ember bocor. Diisi air terus, tetapi tetap kosong karena airnya terus keluar.

Karena itu, makanan bergizi harus diberikan bersama dengan makanan yang aman dan higienis. Jangan sampai program yang bertujuan memperbaiki gizi justru menimbulkan gangguan kesehatan.

C. Taruhannya Reputasi dan Kepercayaan Publik
Program negara itu modal utamanya adalah kepercayaan masyarakat. Sekali saja ada kasus keracunan massal di satu sekolah karena makanan MBG, videonya bisa viral dan membuat orang tua panik.

Efeknya, besoknya banyak wali murid yang mungkin menolak anaknya ikut makan. Padahal, di sekolah lain mungkin makanannya aman-aman saja. Namun, stigma negatifnya sudah terlanjur menyebar.

Program dengan anggaran yang sangat besar bisa kehilangan kepercayaan masyarakat hanya karena ada satu dapur yang abai terhadap kebersihan.

2. MEMBEDAH RANTAI MAKAN MBG: DARI HULU SAMPAI HILIR

Menjaga kebersihan itu bukan cuma soal “cuci tangan, ya, Nak.” Ini merupakan kerja tim yang dimulai dari bahan makanan sampai makanan tersebut dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Dalam keamanan pangan, dikenal konsep Critical Control Points atau titik kendali kritis, yaitu tahapan-tahapan yang harus diawasi karena memiliki risiko tinggi terhadap keamanan makanan.

Tahap 1: Sourcing – Pengadaan Bahan Baku

Ini merupakan titik awal dan paling dasar.

Yang rawan:

Sayur dan buah: Apakah terdapat residu pestisida? Apakah sudah dicuci dengan benar sebelum digunakan?
Daging dan telur: Apakah rantai dinginnya terjaga? Dari pemasok sampai dapur harus disimpan pada kondisi yang sesuai agar pertumbuhan bakteri dapat dikendalikan.
Beras dan bumbu: Bagaimana cara penyimpanannya? Tempat yang lembap dapat meningkatkan risiko jamur dan munculnya hama seperti kutu.

Bahan makanan yang berkualitas dan aman merupakan dasar dari makanan yang aman untuk dikonsumsi.

Tahap 2: Dapur Umum / SPPG – Tempat Memasak

Ini adalah tempat makanan MBG diproses dan dimasak. Karena itu, dapur SPPG harus memiliki standar kebersihan yang jelas.

Checklist wajib:

Air: Wajib menggunakan air bersih yang memenuhi standar kesehatan untuk memasak dan mencuci peralatan.
Peralatan: Wajan, pisau, talenan, dan peralatan lainnya harus bersih serta sesuai untuk pengolahan makanan. Peralatan untuk bahan mentah dan makanan matang sebaiknya dipisahkan untuk mencegah kontaminasi silang.
SDM: Juru masak dan penjamah makanan harus menjaga kebersihan diri, menggunakan perlengkapan pelindung yang sesuai, seperti celemek dan penutup kepala, serta rajin mencuci tangan.
Limbah: Pembuangan sampah dan air bekas cucian harus lancar agar tidak menjadi sarang lalat, kecoa, tikus, atau mikroorganisme penyebab penyakit.

Tahap 3: Distribusi – Perjalanan ke Sekolah

Makanan yang sudah matang bukan berarti otomatis aman sampai ke tangan anak-anak. Proses distribusi juga menjadi salah satu titik yang perlu diperhatikan.

Ada yang disebut “zona bahaya suhu”, yaitu rentang suhu yang memungkinkan bakteri berkembang lebih cepat pada makanan tertentu.

Karena itu, makanan matang harus ditangani, disimpan, dan didistribusikan dengan memperhatikan waktu serta suhu yang aman.

Selain itu, wadah makanan harus tertutup, bersih, dan terlindungi dari debu, serangga, maupun sumber kontaminasi lainnya. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut makanan juga harus dijaga kebersihannya.

Tahap 4: Penyajian di Sekolah

Sudah sampai sekolah bukan berarti pengawasan selesai.

Tempat makan: Meja dan area penyajian harus bersih.
Wadah dan alat makan: Piring, sendok, gelas, dan peralatan lainnya harus dicuci dengan benar menggunakan air dan sabun.
Perilaku: Ini yang paling penting. Guru perlu membiasakan anak mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Percuma makanannya bersih kalau tangannya habis bermain dan masih kotor.

Dengan demikian, keamanan pangan dalam MBG merupakan tanggung jawab bersama dari dapur hingga makanan benar-benar dikonsumsi.

3. DATA DAN FAKTA SOAL KERACUNAN MAKANAN DI SEKOLAH

Biar nggak dibilang nakut-nakutin, kita lihat juga datanya.

Kasus keracunan makanan di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti kontaminasi mikroorganisme, pengolahan yang tidak tepat, penyimpanan makanan yang terlalu lama, hingga kebersihan penjamah makanan yang kurang baik.

Lingkungan sekolah juga perlu mendapat perhatian khusus karena anak-anak merupakan kelompok yang cukup rentan terhadap dampak penyakit bawaan makanan.

Nah, bayangin kalau kejadian seperti ini sampai terjadi dalam program MBG yang skalanya nasional. Dampaknya tentu bakal luar biasa.

Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi keracunan massal.

4. LANGKAH NYATA MENUJU STANDARDISASI KEAMANAN PANGAN

Biar program ini sukses, kita butuh sistem, bukan cuma semangat. Ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan.

Wajib Sertifikasi “Laik Higiene Sanitasi”

Setiap dapur SPPG harus memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi yang berlaku. Pemeriksaan dapat mencakup kondisi bangunan, kualitas air, peralatan, tempat penyimpanan bahan makanan, kebersihan lingkungan, hingga perilaku penjamah makanan.

Kalau belum memenuhi standar, dapur tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum digunakan untuk memproduksi makanan dalam jumlah besar.

Pembentukan Tim Pengawas Independen

Pengawasan nggak bisa hanya mengandalkan laporan dari pengelola dapur. Harus ada pemeriksaan dan pengawasan secara rutin.

Pihak yang dapat dilibatkan antara lain:

BPOM, untuk melakukan pengawasan dan pengujian keamanan pangan sesuai kewenangannya.
Puskesmas dan Dinas Kesehatan, untuk membantu pengawasan aspek kesehatan dan sanitasi.
Sekolah, komite sekolah, dan orang tua, untuk ikut mengawasi kondisi makanan ketika sudah sampai di lapangan.

Uji petik secara acak dan pemeriksaan rutin juga penting agar standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.

Edukasi Masif tentang Food Safety

Pelatihan keamanan pangan harus diberikan kepada semua orang yang terlibat, mulai dari pengelola dapur, juru masak, petugas distribusi, sampai guru di sekolah.

Materinya bisa meliputi cara mencuci tangan dengan benar, cara menyimpan makanan, cara memisahkan bahan mentah dan matang, cara menjaga kebersihan alat, serta tanda-tanda makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi.

Sekalian, anak-anak juga perlu diberikan edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama kebiasaan mencuci tangan sebelum makan.

Sistem Pengaduan yang Cepat

Bikin nomor hotline atau sistem pengaduan yang mudah digunakan. Kalau ada guru atau orang tua yang menemukan makanan dengan bau aneh, rasa yang tidak wajar, kemasan rusak, atau kondisi mencurigakan lainnya, mereka bisa langsung melapor.

Laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar masalah tidak semakin meluas.

5. PERAN KITA SEMUA

Program ini nggak akan berjalan maksimal kalau cuma diserahkan kepada pemerintah.

Pemerintah: Membuat aturan yang tegas, menyediakan anggaran pengawasan, dan memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.
Sekolah dan guru: Menjadi garda terdepan untuk memastikan makanan disajikan dengan baik dan anak-anak membiasakan diri mencuci tangan sebelum makan.
Orang tua: Jangan sungkan bertanya dan memberikan masukan. Orang tua juga bisa ikut mengawasi kualitas makanan yang diterima anak.
Media dan masyarakat: Ikut mengawal dan memberitakan program secara berimbang. Apresiasi hal yang sudah bagus, tetapi tetap kritis terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki.

KESIMPULAN

Teman-teman, Program Makan Bergizi Gratis adalah program besar yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi generasi Indonesia. Program ini merupakan salah satu bentuk investasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Tapi, kita harus ingat satu hal: gizi yang bagus tanpa keamanan pangan = nol besar.

Membuat anak Indonesia kenyang itu penting. Tapi membuat anak Indonesia kenyang, sehat, dan aman jauh lebih penting.

Kebersihan bukan biaya tambahan. Kebersihan adalah fondasi. Fondasi agar program sebesar ini nggak cuma menjadi wacana, tetapi benar-benar menjadi program yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan bagi masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Keberhasilan yang sebenarnya adalah ketika makanan tersebut benar-benar membantu anak-anak tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Dirinya memaparkan, SPPG harus standby atau siap di jam-jam krusial karena banyak kejadian fatal atau kasus keracunan makanan dialami penerima manfaat akibat SPPG tidak disiplin melaksanakan standar operasional prosedur (SOP).

“Dan beberapa temuan itu bahkan ada yang kepala SPPG-nya tidak berada di tempat. Dia kan pemimpin di dapur itu, harus memastikan SOP dijalankan. Maka, kami telah mengeluarkan surat edaran bahwa jam ASN PPPK kepala SPPG adalah jam operasional dapur, dari pukul 02.00 hingga 08.00 pagi, ditambah dua jam lagi saat penerimaan bahan baku di sore hari,” katanya dalam kanal resmi Sudaryono yang dikutip, Jumat.

Mas Dar menegaskan, semua kepala SPPG wajib melaksanakan SOP Program MBG, baik itu dari SOP penyimpanan, mengenakan sarung tangan saat memantau proses memasak hingga pemorsian, hingga menggunakan penutup kepala untuk menjaga higienitas. Ia juga mengancam akan memberhentikan secara tidak hormat kepala SPPG yang tidak hadir di dapur selama 10 hari berturut-turut.

“Kalau Anda misalnya jadi guru di sekolah dengan status PPPK, harus hadir di setiap kegiatan belajar mengajar (KBM). Kalau Anda tidak hadir di jam belajar mengajar selama 10 hari berturut-turut, di kantor Anda, maka tanpa adanya keterangan, itu ancamannya pemberhentian dengan tidak hormat,” ujar dia.

Selain memastikan kepala SPPG hadir di jam-jam krusial, BGN juga memberlakukan sistem pengawasan berlapis, di mana seluruh pegawai pusat BGN hingga koordinator di tingkat kecamatan harus hadir rapat secara virtual saat pertemuan di jam-jam krusial operasional SPPG.

“Dikasih jam kerja saja tidak cukup, maka kami melaksanakan mandoring, di jam-jam krusial itu. Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, sampai koordinator di tingkat kecamatan, termasuk kepala dapur, zoom di jam krusial itu. Tidak boleh ada background (untuk menutupi latar belakang layar saat zoom) jadi ketahuan ada di dapur atau di kamar, yang tidak hadir kami beri teguran,” tuturnya.

Ia menyebutkan, sejauh ini BGN telah memberhentikan 66 kepala dapur MBG secara tidak hormat, salah satu alasannya yakni karena tidak hadir di dapur 10 hari berturut-turut sesuai dengan aturan ASN.

Dapur MBG yang ditutup permanen adalah yang dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi berdasarkan laporan Dinas Kesehatan yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan langkah penutupan merupakan bentuk komitmen memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak untuk kemudian secara sanitasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (13/8).

Kemudian, sekitar 3.000 dapur lainnya saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah.

Namun demikian, Sudaryono menegaskan percepatan proses pemeriksaan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar yang telah ditetapkan. Aspek keamanan pangan dalam MBG berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak.

“Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh Dinas Kesehatan masing-masing, yang kemudian kami tunggu manakala dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolong lagi,” tegasnya.

BGN memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membantu proses pengawasan dan penanganan persoalan keamanan pangan MBG. Sudaryono menegaskan pihaknya menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program.

“Kami sampaikan ungkapan apresiasi dan rasa terima kasih kami dari Badan Gizi Nasional. Yang intinya kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero toleran terhadap adanya kasus keracunan kemudian di kemudian hari,” ujarnya.

Hal tersebut diungkapkan tim jaksa pidana khusus (pidsus) dalam sidang praperadilan eks Wakil Kepala (Waka) Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung atas penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

“Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan, termohon (Kejagung) telah melakukan kerja sama dengan lembaga auditor negara yaitu BPKP, di mana dalam proses pemeriksaan oleh BPKP telah dideklarasikan adanya kerugian keuangan negara,” ungkap jaksa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).

“Bahwa dalam kertas kerja audit tujuan tertentu atas tata kelola program MBG oleh BPKP dinyatakan telah terjadi pemborosan program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional senilai 10,5 triliun per tahun,” ucap dia lagi.

Meski demikian, jaksa menegaskan sidang praperadilan hanya menguji aspek formal proses penetapan tersangka dan lain-lain.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai ada atau tidaknya niat jahat (mens rea), besaran kerugian negara, maupun metode perhitungannya merupakan materi pokok perkara yang akan diuji di persidangan tindak pidana korupsi.

Jaksa juga menyatakan berita acara atau risalah hasil ekspose bersama antara penyidik dan auditor BPKP yang menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum hingga menimbulkan kerugian negara merupakan alat bukti surat yang sah berdasarkan Pasal 235 KUHAP.

Menurut jaksa, dokumen tersebut dapat menjadi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka sepanjang didukung alat bukti lain.

Dalam perkara ini, Kejagung telah mengirim surat kepada Kepala BPKP pada 29 Mei 2026 untuk meminta bantuan penghitungan kerugian negara. Permintaan itu ditindaklanjuti dengan ekspose bersama antara penyidik dan auditor BPKP yang menghasilkan risalah tertanggal 2 Juni 2026.

“Yang menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi pada tata kelola program MBG tahun 2025 sampai dengan 2026 yang menyebabkan kerugian keuangan negara,” ungkap jaksa.

Jaksa juga membantah dalil pemohon yang menyebut laporan audit kerugian negara harus sudah selesai sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Kejagung, syarat tersebut tidak diatur dalam hukum dan telah dikuatkan oleh sejumlah putusan praperadilan, salah satunya Putusan Praperadilan Nomor 113/PN Jakarta Selatan tertanggal 26 November 2024.

“Bahwa seluruh tindakan termohon merupakan pelaksanaan due process of law yang dilakukan secara bertahap melalui penyelidikan, pelaksanaan ekspose perkara, penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan pemohon sebagai saksi, penetapan tersangka, penyampaian SPDP dan seterusnya hingga penahanan,” kata jaksa.

Program Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan ikhtiar yang baik karena bertujuan memenuhi hak pangan rakyat. Namun, implementasinya dalam sistem kapitalisme justru sulit mencapai tujuan tersebut. Mengapa? Karena sistem kapitalisme menjadikan program kesejahteraan rentan terhadap kepentingan politik, keterbatasan anggaran, dan lemahnya tata kelola. Sebaliknya, Islam telah membuktikan bahwa jaminan pangan dapat diwujudkan sebagai kewajiban negara, bukan sekadar program pemerintah.

Dimaksudkan pemenuhan gizi masyarakat bukan sekadar persoalan teknis kesehatan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kualitas sumber daya manusia sekaligus mewujudkan keadilan sosial.

Karena itu, MBG pada dasarnya merupakan langkah yang patut diapresiasi karena bertujuan memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat. Namun, berbagai persoalan yang muncul sejak pelaksanaannya memunculkan pertanyaan mendasar. Mengapa program yang memiliki tujuan mulia justru menghadapi begitu banyak kendala? Apakah persoalannya terletak pada programnya, atau pada sistem yang melandasinya?

Berbagai fakta menunjukkan implementasi MBG belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Meskipun memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Pemangkasan anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi berpotensi menurunkan kualitas makanan yang seharusnya memenuhi standar gizi, halal, dan thayyib.

Di sisi lain, sejumlah kasus keracunan massal yang diduga dipicu oleh proses pengolahan, penyajian, distribusi, hingga kualitas bahan baku menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut tata kelola program secara menyeluruh.

Persoalan tersebut menunjukkan, hambatan yang dihadapi bukan semata-mata persoalan teknis. Jika ditelaah lebih mendalam, akar persoalannya terletak pada sistem kapitalisme yang menjadi fondasi penyelenggaraan pelayanan publik saat ini. Dalam sistem ini, program kesejahteraan sering kali diposisikan sebagai kebijakan yang harus menyesuaikan keterbatasan anggaran negara, bahkan tidak jarang menjadi bagian dari kepentingan politik penguasa. Akibatnya, efisiensi anggaran lebih diutamakan daripada pemenuhan hak rakyat secara optimal.

Kondisi tersebut berbeda dengan konsep yang diajarkan Islam. Jauh sebelum konsep negara kesejahteraan modern dikenal, Islam telah menjadikan pemenuhan pangan sebagai kewajiban negara. Sejak lebih dari empat belas abad yang lalu, Rasulullah SAW. Membangun masyarakat Madinah dengan menjadikan jaminan kebutuhan dasar sebagai bagian dari ri’ayah terhadap urusan rakyat. Memastikan tidak ada warga yang kelaparan bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan bagian dari pelaksanaan syariat yang menjadi tanggung jawab pemimpin.

Sejarah mencatat, Rasulullah SAW tidak hanya membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pasar sebagai pusat ekonomi, tetapi juga membangun sistem perlindungan sosial yang terstruktur. Salah satunya melalui Ashab al-Suffah, yaitu tempat tinggal bagi kaum Muhajirin yang kehilangan harta dan tempat tinggal setelah hijrah ke Madinah.

Kebutuhan hidup mereka, termasuk pangan, dijamin oleh negara bersama kaum Muslim. Namun, bantuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan ketergantungan. Sebaliknya, mereka dibina hingga mampu mandiri dan banyak di antara mereka kemudian menjadi ulama, panglima, maupun pemimpin masyarakat.

Kebijakan serupa juga berlanjut pada masa Khalifah Umar bin Khattab melalui pendirian Dar ad-Daqiq (Rumah Tepung), yaitu lembaga yang menyediakan bahan makanan bagi para musafir dan masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan setiap individu memperoleh kebutuhan pangannya tanpa dibatasi status sosial ataupun kondisi ekonomi. Islam pun tidak hanya menekankan terpenuhinya kebutuhan pangan, tetapi juga menetapkan standar halal dan thayyib sebagai bagian dari kualitas pelayanan negara kepada rakyat.

Perbedaan mendasar tersebut berakar pada sistem yang digunakan. Dalam kapitalisme, pembiayaan pelayanan publik bertumpu pada pajak dan utang sehingga kemampuan negara sangat bergantung pada kondisi fiskal. Sebaliknya, Islam membangun kemandirian keuangan negara melalui pengelolaan sumber daya alam sebagai kepemilikan umum yang hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dengan mekanisme tersebut, jaminan pangan tidak diberikan secara terbatas kepada kelompok tertentu, tetapi menjadi hak seluruh rakyat yang membutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab negara.

Karena itu, persoalan utama program MBG bukan terletak pada tujuan programnya. Memberikan makanan bergizi kepada rakyat merupakan tujuan yang harus sejalan dengan ajaran Islam. Persoalannya terletak pada sistem kapitalisme yang melandasi pelaksanaannya sehingga program kesejahteraan rentan terhadap kepentingan politik, keterbatasan anggaran, dan lemahnya tata kelola. Selama akar persoalan ini tidak diselesaikan, berbagai program kesejahteraan akan terus menghadapi hambatan yang sama.

Sebaliknya, Islam telah membuktikan pemenuhan pangan dapat diwujudkan sebagai kewajiban negara, bukan sekadar program yang berganti mengikuti rezim pemerintahan. Ketika syariat Islam diterapkan secara kaffah, negara memiliki mekanisme yang jelas untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat melalui pengelolaan kekayaan umum yang amanah dan distribusi yang adil.

Dengan demikian, jaminan pangan bukan lagi sekadar janji politik, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana telah dicontohkan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin.[]

“Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” tulis Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan Dirgayuza Setiawan dalam akun Instagram resminya dikutip, Rabu (22/7/2026).

Dirgayuza mengenal Nanik sejak menjelang Pemilu 2014. Nanik, di mata Digayuza, selalu peduli terhadap kehidupan masyarakat kecil.

“Lebih dari satu dekade saya melihat satu hal yang tidak pernah berubah darinya: ia tidak bisa diam ketika melihat rakyat menghadapi ketidakadilan dan kesulitan,” ujarnya.

Informasi pengunduran diri Nanik juga diumumkan sendiri olehnya melalui status di akun Facebook Naniek Sudaryati Deyang hari ini (22/7).

Nanik mengungkap alasannya mundur terkait masalah kesehatan. Ia pun pamit kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan di luar negeri.

“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui,” tulisnya.

Meski direstui mundur oleh Prabowo, Nanik mengaku diminta tetap ikut mengawasi BGN.

“Kemungkinan presiden akan membentuk dewan pengawas, di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya (kalau mencereweti kayaknya masih bisa, yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akut,” tulisnya.

Presiden RI Prabowo Subianto melantikNanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 8 Juni 2026.

Nanik diangkat menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya telah dicopot Prabowo. Saat itu Dadan tersangkut dugaan korupsi MBG dan kini berstatus tersangka.

Hal tersebut disampaikan sebelum meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026).

“MBG kita teruskan! Tetapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ,” tegas Prabowo.

Prabowo pun memberikan lampu hijau kepada para gubernur, bupati, camat, dan kepala desa untuk memeriksa semua dapur MBG.

Dia mempersilakan para kepala daerah untuk langsung melapor kepadanya.

“Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah,” tegasnya.

Tak berhenti disitu, Prabowo juga memerintahkan agar para kapolres, kapolsek, dan dandim untuk memeriksa pemilik dapur MBG.

Hanya saja, Prabowo mengingatkan aparat untuk tidak mengusili mereka, seperti meminta setoran.

“Dandim, kapolres, kapolsek silakan periksa, periksa, periksa yang artinya baik. Jangan memanggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Memanggil-manggil minta setoran,” ujarnya.

Prabowo juga meminta seluruh rakyat Indonesia untuk turut mengawasi program MBG.

“Rakyat awasi, ya! Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget,” imbuh Prabowo.

Menurutnya, persoalan pergantian pimpinan BGN merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut.

“Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau. Kami nggak ikut campur. Yang jelas angkanya sekarang kan (sekitar) Rp260 triliun, akan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari dan segala macam,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, pemerintah telah memangkas pagu anggaran MBG dalam APBN 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Kebijakan tersebut merupakan instruksi Presiden Prabowo untuk memastikan dana program dapat dikelola secara lebih efisien.

Hingga 30 April 2026, realisasi penyaluran anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun. Dana tersebut telah digunakan untuk menjangkau 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Purbaya juga memberi sinyal bahwa penghematan anggaran program MBG masih berpotensi berlanjut. Meski belum merinci langkah yang akan diambil, ia menyebut Presiden Prabowo saat ini tengah memperbaiki manajemen program serta mekanisme belanja yang dijalankan BGN.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana (DH), mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung (LP), serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya (SS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG tahun 2025-2026.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan ketiganya diduga melakukan mark up dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan BGN yang dinilai tidak mendukung kebutuhan operasional program MBG secara riil.

Beberapa pengadaan yang menjadi temuan penyidik antara lain pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik dengan nilai mencapai Rp1,035 triliun. Dana tersebut disebut telah dibayarkan kepada PT YAT yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki diler maupun bengkel aktif, serta terdapat indikasi mark up harga.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan mark up pada pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi. Seluruh pengadaan tersebut disebut tidak sesuai ketentuan dan kebutuhan yang seharusnya mendukung pelaksanaan program MBG.

Kejagung juga menduga ketiga tersangka melakukan intervensi terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proses penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), sehingga pengadaan barang dan jasa tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Tak hanya itu, mereka diduga menunjuk yayasan-yayasan yang terafiliasi secara melawan hukum sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut penyidik, yayasan tersebut memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah per hari dan triliunan rupiah per tahun.

Yang paling mencolok adalah proyek pengadaan motor listrik senilai Rp 1 triliun yang dimenangkan oleh vendor yang tidak memenuhi syarat.

“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp 1.035.515.297.908,02 dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif dan terdapat mark up,” kata Jeffry dalam keterangannya dikutip Kamis (4/6/2026).

Jeffry menjelaskan, para tersangka diduga melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Akibatnya, pengadaan barang tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan memicu terjadinya kerugian keuangan negara.

Selain motor listrik, Kejagung juga menemukan adanya rincian mark up pada sejumlah pengadaan barang lainnya yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG secara langsung.

“Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, serta pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up,” rinci Jeffry.

Adapun modus lain yang dilakukan para tersangka adalah dengan menunjuk yayasan-yayasan tertentu sebagai Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan yang ditunjuk diduga merupakan sarana kejahatan yang terafiliasi dengan pejabat BGN.

“Yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG,” ungkap Jeffry.

Meski tidak sesuai ketentuan, yayasan-yayasan tersebut tetap lolos verifikasi di portal Mitra BGN karena adanya atensi khusus dari para tersangka. Yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka ini disebut mendapatkan insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya.

“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun,” tutur dia.

Kini, ketiga tersangka telah ditahan untuk 20 hari ke depan. Ketiganya dijerat dengan Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Mereka adalah eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dan dua eks Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026), menjelaskan ketiga mantan pucuk pimpinan BGN tersebut melakukan intervensi terhadap verifikasi SPPG.

Tak hanya mengintervensi, ketiganya juga diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Dari afiliasi ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPPG mendapatkan uang miliaran rupiah setiap hari.

“Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari,” kata Syarief.

“Yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP,” tambahnya.

Selain mengintervensi verifikasi SPPG dan afiliasi SPPG, ketiga tersangka juga diduga melakukan intervensi kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK. Sehingga, ditemukan dugaan adanya penggelembungan harga barang dan jasa saat proses pengadaan.

“Adanya markup harga pengadaan,” imbuhnya.

Kendalikan Dapur MBG

Terkait dapur MBG yang terafiliasi Dadan cs, kejagung bakal berkoordinasi dengan pihak BGN untuk menentukan nasib operasional yayasan-yayasan tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan BGN ya, apakah memang terafiliasi itu memang masih digunakan atau tidak,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Saat ini tim penyidik sedang melakukan inventarisasi terhadap yayasan-yayasan yang diduga menjadi sarana kejahatan oleh para tersangka.

Menurutnya, yayasan yang tidak memenuhi syarat tidak seharusnya menjadi mitra SPPG.

“Sekarang kami sedang menginventarisir mana yayasan-yayasan yang terafiliasi yang tidak berhak untuk menerima atau sebagai mitra dari BGN,” tuturnya.

Adapun dalam kasus ini, Kejagung menemukan fakta bahwa yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG sebenarnya dimiliki atau dikendalikan oleh para tersangka melalui orang lain (nominee).

Melalui yayasan-yayasan inilah, para tersangka turut meraup insentif miliaran rupiah setiap harinya.

“Bentuk terafiliasinya adalah berarti yayasan-yayasan itu adalah bisa dibilang milik, milik melalui orang lain. Milik menggunakan orang lain atau dikendalikan oleh para tersangka,” jelas Syarief.

Meski begitu, Syarif belum merinci jumlah pasti yayasan SPPG yang terafiliasi dengan para tersangka. Begitu pula dengan rincian aliran dana yang telah diterima ketiganya.

Dalam Konsolidasi Nasional Program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6), Presiden menuturkan laporan tersebut diterimanya beberapa waktu lalu dan berkaitan dengan indikasi penyimpangan yang melibatkan unsur pimpinan di lembaga tersebut.

“Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan,” kata Prabowo.

“Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, ‘tolong saya mendapat laporan tentang BGN,” sambungnya.

Prabowo menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan para pejabat tersebut, dirinya meminta penelusuran lebih lanjut terkait laporan mengenai BGN.

Menurutnya, peran pemimpin sangat menentukan kualitas sebuah organisasi, sehingga persoalan pada tingkat pimpinan dapat berdampak besar terhadap kinerja lembaga.

Presiden menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan BGN sangat penting bagi bangsa dan negara karena menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan serta mendukung peningkatan kualitas generasi penerus.

Program pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, ucapnya, merupakan salah satu instrumen yang digunakan banyak negara maju untuk mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda.

Presiden juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan lembaga pengawasan dan penegak hukum dalam menangani dugaan penyimpangan.

Kepala Negara meminta BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum lainnya menyampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas mereka.

“Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat,” tegas Presiden.

Menurut Prabowo, penguatan terhadap lembaga pengawasan dan penegak hukum diperlukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan uang rakyat serta menjaga wibawa pemerintah dan negara.

“Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegasnya.

Dadan dibawa keluar dari gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, pada Rabu (3/6/2026), pukul 17.12 WIB.

Dadan ditahan sehari setelah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Kepala BGN pada Selasa (2/6).

Usai pemecatan Dadan, pada Rabu (3/6) pagi, penyidik Kejagung langsung menggeledah kantor BGN.

Belum ada penjelasan kasus apa yang membuat Dadan sebagai tersangka.

Namun, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman membenarkan pencopotan itu Dadan itu salah satunya dipicu kasus dugaan jual beli SPPG atau dapur MBG.

“Ya, kemungkinan besar seperti itu, banyaklah informasi-informasi ke beliau (Presiden),” kata Dudung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Dudung menjawab hal itu saat ditanya apakah Dadan dicopot karena kasus dugaan jual beli dapur SPPG. Dia kembali menegaskan hal itu sebagai salah satu faktor

Dudung menjawab hal itu saat ditanya apakah Dadan dicopot karena kasus dugaan jual beli dapur SPPG. Dia kembali menegaskan hal itu sebagai salah satu faktor.

“Ya, salah satu faktornya itu,” tambah Dudung ketika dipertegas soal pencopotan Dadan karena dugaan jual beli SPPG.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Kepala Dinkes Kota Depok, Devi Maryori, mengungkapkan bahwa dari total 189 SPPG yang telah beroperasi, baru 43 yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Data tersebut menunjukkan bahwa proses pemenuhan standar masih terus berjalan dan membutuhkan percepatan di lapangan.

“Dinas terkait sebelumnya telah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dan memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan,” ujarnya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG Bedahan 3, Sawangan, Minggu (19/04/26) malam, dilansir situs resmi Pemkot Depok.

Namun demikian, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya optimal.

“Namun, hingga saat ini, sebagian besar rekomendasi tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pihak pengelola,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan standar tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup seluruh rantai proses pengolahan makanan.

Dia menambahkan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan pihak mitra guna memastikan percepatan pemenuhan standar di seluruh SPPG.

Dengan pengawasan yang terus diperketat dan pembenahan yang berjalan bertahap, diharapkan seluruh SPPG dapat segera memenuhi standar dan mendukung keberhasilan program MBG secara optimal.

“Seluruh aspek tersebut tercakup dalam persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang menjadi acuan utama dalam operasional SPPG,” jelasnya.

Sementara itu, pihak pengelola SPPG Bedahan 3, Haidar Alaydrus menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pembenahan meskipun menghadapi keterbatasan.

“Kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada, namun masih terdapat sejumlah keterbatasan,” ujarnya.

Keterbatasan tersebut terutama berkaitan dengan penyediaan sarana seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan fasilitas pendukung lainnya.

“Masih terdapat keterbatasan, khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.

Pengelola juga menyebut bahwa sebagian kewenangan berada pada pihak manajemen atau yayasan.

“Sebagian kewenangan terkait pengadaan fasilitas berada di tingkat manajemen atau pemilik,” tambahnya

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keterlibatan EO dianggapnya sebagai kebutuhan strategis bagi BGN yang masih dalam tahap membentuk sistem dan tata kelola operasional.

“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional,” kata Dadan, dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Menurutnya, dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri.

Dadan menambahkan, pelaksanaan acara, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang kompleks membutuhkan dukungan tenaga profesional. EO dinilai memiliki keahlian yang saat ini belum sepenuhnya dimiliki BGN.

“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu,” ujar dia.

Menurut Dadan, EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.

“Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya,” tambah dia.

Ia menegaskan, kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional, termasuk bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola tenaga terlatih.

“EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” tegas dia.

Dari sisi efisiensi, penggunaan EO dinilai lebih rasional dibanding membentuk tim internal dalam waktu singkat.

“Kami mengapresiasi langkah cepat BGN dalam menangani kasus keracunan Makan Bergizi Gratis di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun demikian, sanksi berupa suspensi atau pembekuan sementara bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2 sama sekali tidak cukup untuk menjawab seriusnya dampak yang ditimbulkan,” kata Charles kepada wartawan, Minggu (5/4/2026).

Charles menegaskan SPPG yang lalai hingga menyebabkan siswa keracunan harus ditutup permanen dan dicabut izin operasionalnya. Menurutnya, hal ini harus menjadi standar penegakan bagi BGN.

“Kami menegaskan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya, tanpa pengecualian. Kebijakan ini tidak boleh bersifat kasuistik atau terbatas pada satu kejadian saja, melainkan harus menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional,” ujar Charles.

“Penutupan permanen adalah bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus instrumen efek jera agar seluruh penyelenggara SPPG mematuhi standar keamanan pangan secara disiplin dan konsisten,” tambahnya.

Ia menyebut sanksi penutupan permanen bisa menjadi peringatan bagi SPPG yang lain.

Charles juga meminta BGN melakukan audit investigatif terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di semua titik layanan MBG. Ia tak ingin kejadian yang sama terulang.

“Sanksi penutupan permanen harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara agar tidak bermain-main dengan keselamatan rakyat,” ujarnya.

Komisi IX, katanya, akan mendorong penguatan fungsi pengawasan lapangan dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif dan sistematis di setiap unit layanan gizi. “Skema pengawasan preventif harus diperketat agar program strategis nasional ini benar-benar memberikan manfaat gizi, bukan justru menimbulkan risiko kesehatan bagi generasi penerus bangsa,” tambahnya.

Diketahui, sebanyak 72 orang siswa dari empat sekolah diduga keracunan spageti menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim). Para siswa tersebut tengah dirawat di tiga rumah sakit rujukan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecek penanganan para korban di RSKD Duren Sawit, Jaktim. Pramono ingin memastikan penanganan berjalan dengan baik.

“Seperti kita ketahui bersama, ada dampak dari makanan yang disiapkan oleh SPPG di lokasi Pondok Kelapa Dua,” ucap Pramono di Duren Sawit, Sabtu (4/4/2026).