Sebelum putusan MK selain Jakarta, ada banyak daerah lain yang berpotensi melawan kotak kosong atau calon boneka

JAKARTA – Mahfud MD menilai putusan MK soal ambang batas perolehan suara parpol untuk mengusung kandidat di Pilkada, bisa menggagalkan skenario kotak kosong atau calon boneka di Pilkada 2024.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut, sebelum putusan MK selain Jakarta, ada banyak daerah lain yang berpotensi melawan kotak kosong atau calon boneka.

“Saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini, dan ini terjadi di lebih dari 36 pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta yang akan dihadapkan dengan kotak kosong atau calon boneka,” kata Mahfud kepada awak media di Jakarta, Selasa (20/8).

“Dengan adanya ini jadi lebih adil dan lebih baik, sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang masih ada waktu 9 hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatunya,” lanjut Mahfud.

Lebih lanjut, Eks Menko Polhukam ini menilai putusan itu berlaku di Pilkada 2024. Ia pun mengatakan KPU tidak bisa beralasan belum menerima salinan putusan.

“Jadi sekarang saya kira KPU sudah tahu, semua sudah dengar dan menurut saya tidak boleh alasan ‘saya belum mendapat putusan MK’. Putusan MK itu begitu lamgsung diberikan begitu palu diketok, langsung diserahkan hari itu juga, tidak beralasan saya belum menerima putusannya,” katanya.

Mahfud mengatakan putusan MK itu akan berdampak bagi banyak partai, bahkan yang sudah tergabung dalam koalisi.

“Itu berlaku bagi semuanya, bukan hanya PDIP, semua partai yang sekarang terlanjur bergabung pun, di KIM misalnya, KIM Plus, ‘loh saya kalau misalnya tidak bergabung dapat sendiri nih,’. Bisa, ini kan belum pendaftaran ya, belum pendaftaran,” ujarnya.

Sebelumnya, MK membuat putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan. Putusan itu mengubah ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) UU Pilkada.

Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ambang batas pencalonan berada di rentang 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut.

Selain pidana, gugatan perdata tersebut bisa dilakukan untuk menambah efek jera agar peristiwa pencatutan tak terulang di masa depan.

JAKARTA – Kasus pencatutan KTP milik warga Jakarta untuk meloloskan pasangan jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menuai polemik baru di masyarakat.

Baru-baru ini, mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut memberikan tanggapannya terkait pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Mahfud MD mengatakan lolosnya Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai Cagub dan Cawagub jalur independen dalam verifikasi faktual, bisa dibatalkan.

Mahfud juga mengungkapkan setidaknya terdapat tiga Undang-undang yang dilanggar dalam pencatutan tersebut.

Undang-undang yang dimaksud yakni UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, dan UU Pencemaran Nama Baik.

Dengan adanya tiga pelanggaran Undang-undang ini, membuat pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung Dharma Pongrekun termasuk kejahatan.

Hal ini lantaran ancaman hukuman penjaranya telah di atas lima tahun.

“Kalo sifatnya pelanggaran, penegak hukum polisi harus langsung bertindak tidak usah nunggu laporan,” kata Mahfud seperti dikutip dari kanal YouTube TvOne News Minggu, 18 Agustus 2024.

Selain itu, Mahfud juga menuturkan pencatutan tersebut juga bisa dijerat dengan UU Pemilu.

Mantan Ketua MK ini lantas korban pencatutan juga bisa melakukan gugatan secara perdata.

Bahkan, Mahfud mengungkapkan para korban pencatutan bisa mengajukan gugatan secara perdata hingga Rp20 miliar.

“Ada juga perdata, perselisihan ITE itu bisa orang yang dirugikan itu menggugat perdata kepada yang mengambil datanya, saya dirugikan data saya dipake untuk mendukung gitu, bisa setiap orang minta Rp10 miliar, Rp20 miliar gitu bisa secara hukum,” ujarnya.

Selain pidana, gugatan perdata tersebut bisa dilakukan untuk menambah efek jera agar peristiwa pencatutan tak terulang di masa depan.

Di samping itu, KPU dan Bawaslu juga harus mengambil langkah dalam membatalkan status verifikasi faktual pada Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

“Karena ini permainan demokrasi ini sudah jorok,” katanya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Benny Sabdo meminta warga yang merasa menjadi korban pencatutan untuk mengajukan laporan resmi.

Benny memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari korban pencatutan.

Pasalnya hingga saat ini, pengaduan tersebut hanya bersifat laporan informal.

“Tanah adat itu bukan hanya Papua, yang sering dicaplok oleh investor-investor enggak jelas; tetapi juga di Riau, di Kepulauan Riau, di Sumatera, di Kalimantan, sama banyak”

Sleman, Yogyakarta – Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebur penyelesaian RUU Masyarakat Adat telah menjadi salah satu program prioritasnya.

“Saudara, sekarang di dalam program yang dijabarkan dari visi dan misi Ganjar-Mahfud ada satu program, yaitu segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Ini yang nanti akan melindungi secara lebih tegas hak-hak atas tanah,” kata Mahfud saat acara “Tabrak, Prof!” di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Senin malam (5/2).

Mahfud menegakan bahwa dirinya bersama calon presiden Ganjar Pranowo berjanji akan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.

Mahfud juga mengatakan RUU tersebut menjadi penting karena tidak sebatas mengatur masyarakat adat di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Papua.

“Tanah adat itu bukan hanya Papua, yang sering dicaplok oleh investor-investor enggak jelas; tetapi juga di Riau, di Kepulauan Riau, di Sumatera, di Kalimantan, sama banyak, dan itu salah satu kunci utamanya adalah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat,” ujar Mahfud.

“Karena PTUN itu hanya mengadili keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, sedangkan keputusan MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) ini bukan keputusan tata negara, melainkan keputusan profesional dewan etik,” ujarnya

Yogyakarta – Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengingatkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk tidak bermain-main dengan mengabulkan gugatan dari hakim konstitusi sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

“PTUN jangan main-main untuk mencoba mengabulkan,” kata Mahfud dalam acara Tabrak, Prof!, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (5/2).

Menurut Mahfud, PTUN tidak bisa mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

“Karena PTUN itu hanya mengadili keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, sedangkan keputusan MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) ini bukan keputusan tata negara, melainkan keputusan profesional dewan etik,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Mahfud juga menceritakan gugatan Anwar Usman untuk membandingkannya dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) yang tidak mempengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.

“Sama dengan soal kasus Mahkamah konstitusi. Pembuatan keputusannya itu melanggar etika yang sangat berat, sehingga Mas Gibran lolos dengan cara melanggar etika, tetapi menurut konstitusi, oke, tetap jalan, tetapi yang dihukum adalah siapa-siapa yang melanggar,” ujarnya pula.

“Itulah sebabnya. Lalu, Uncle (Paman) Usman, sekarang Uncle Usman, itu terus terang melanggar etika berat. Sekarang Uncle Usman ini mengadu lagi ke PTUN agar keputusannya dibatalkan,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut menjelaskan.

Sebelumnya, Anwar Usman mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

“Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028,” demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, di Jakarta, Rabu (31/1).

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian pokok gugatan Anwar Usman.

Salah satu yang disebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menuturkan bahwa yang ramai dibicarakan banyak orang terkait mundurnya Sri Mulyani masih sebatas isu.

“Nggak tahu saya, yang jelas apa yang disebutkan itu tidak terjadi,” ungkap Ari di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Ari memastikan aktivitas pemerintah pusat masih berjalan seperti biasa. Mahfud MD memang telah mengundurkan diri, akan tetapi Presiden Jokowi telah menunjuk Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas (Plt).

“Bahwa hari ini kabinet pemerintahan tetap berjalan, bekerja dengan baik jalankan tugasnya secara kompak,” paparnya..

Saat ini Jokowi tengah melakukan kunjungan kerja di provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Mahfud MD juga sedang berkampanye di Provinsi Lampung. Rencananya pada hari Kamis besok rencananya keduanya sudah kembali berada di Jakarta.

“Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta. Kamis mudah-mudahan kami secepatnya bisa bertemu,” kata Mahfud dalam live Instagram, Rabu (31/1/2024).

Saat dikonfirmasi pada pihak istana apakah Kamis ada agenda pertemuan Jokowi dengan Mahfud, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana belum bisa memastikan.

“Bisa saja, tergantung waktu yg dialokasikan dijadwalkan untuk pertemuan itu ya. Karena pak presiden juga mendaratnya mungkin malam juga,” kata Ari di Kementerian Sekretariat Presiden, Rabu (31/1/2024).

Ia pun belum bisa memastikan apakah Presiden Jokowi sudah mendapat kabar terkait pengunduran diri Mahfud.

“Tentu keinginan itu sudah diketahui karena terpublikasi secara luas dan saat ini juga disampaikan oleh pak mahfud sendiri. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan presiden menghormati keinginan dari pak mahfud untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu,” jelasnya.

Selain itu Ari juga belum bisa memastikan pengganti dari Mahfud MD, apakah akan ditunjuk Ad Interim atau sudah ada nama yang disiapkan terkait kandidat definitif Menkopolhukam. “Kita tunggu saja arahan presiden,” kata Ari.

Mahfud mengatakan jumlah kredit macet petani dan nelayan nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan uang negara yang dikorupsi.

LAMPUNG – Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md berjanji akan menghapus kredit macet petani dan nelayan di Lampung apabila dirinya dan pasangan duetnya Ganjar Pranowo, berhasil keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2024.

“Catat ini semua petani, nelayan, akan dibebaskan kalau selama ini bapak ibu petani dan nelayan mendapat pinjaman mendapat kredit, tidak bisa membayar, itu akan dibebaskan, akan diputihkan,” kata Mahfud dalam kampanye di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis.

Mahfud mengatakan nilai kredit macet petani dan nelayan jumlahnya tidak terlalu banyak dan penghapusan kredit macet tersebut tidak akan membebani keuangan negara.

“Kami sudah menghitung jumlah kredit petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya Rp688 miliar,” ujarnya.

Mahfud mengatakan jumlah kredit macet petani dan nelayan nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan uang negara yang dikorupsi.

“Oleh sebab itu kalau korupsi diberantas, dapat 50 persen saja diambil Rp688 miliar untuk disubsidikan ke pelunasan hutang para petani dan nelayan itu jumlahnya hanya kecil,” tuturnya.

Program Hapus Kredit Macet Petani dan Nelayan tersebut juga telah dicanangkan dalam 21 program unggulan Ganjar-Mahfud untuk mengurangi beban ekonomi nelayan.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Menurut Anies, Bawaslu menggunakan akal sehat dalam menerima suatu laporan

JAKARTA – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membela calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang dilaporkan ke Bawaslu oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu, Kamis (25/1)..

Laporan tersebut merupakan buntut dari pernyataan Mahfud ‘recehan’ dan ‘ngawur’ kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1).

Menurut Anies, Bawaslu menggunakan akal sehat dalam menerima suatu laporan.

“Menurut saya, Bawaslu kita enggak recehan. Bawaslu kita pakai akal sehat,” kata Anies saat berkunjung ke kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (25/1).

Ia menilai laporan itu tak masuk akal. Anies yakin Bawaslu dapat memilih mana laporan yang masuk akal.

“Jadi, kalau ada laporan-laporan enggak masuk akal sehat, pasti enggak akan dimasukkan ke akalnya,” ujar dia.

Sebelumnya, laporan terhadap Mahfud dilayangkan sekelompok orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Salah satu perwakilan Advokat Pengawas Pemilu, Mualimin, menilai kata-kata yang disampaikan Mahfud masuk kategori penghinaan.

Laporan itu dilayangkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu, Kamis (25/1)

JAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena mengatakan ‘recehan’ dan ‘ngawur’ kepada cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres 2024, Minggu (21/1).

Laporan itu dilayangkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu, Kamis (25/1).

“Kami dari Advokat Pengawas Pemilu dalam hal ini melaporkan cawapres 03 Mahfud MD,” kata salah satu perwakilan Advokat Pengawas Pemilu, Muhammad Mualimin.

“Di dalam debatnya tanggal 21 Januari kemarin dia [Mahfud] melakukan tindakan berupa ucapan yang dalam pokoknya cenderung melakukan penghinaan kepada lawan debatnya, yang waktu itu adalah cawapres 02,” lanjutnya.

Mualimin berpendapat kata-kata yang disampaikan Mahfud masuk kategori penghinaan. Oleh sebab itu, menurut Mualimin, pernyataan Mahfud telah melanggar pasal 72 ayat 1 huruf c PKPU 20 tahun 2023 juncto pasal 280 ayat 1 huruf c dan pasal 521 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 72 Ayat 1 huru c PKPU berbunyi:

“Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.”

“Dari beberapa video dan berita yang kami baca, apa yang disampaikan Mahfud termasuk kata-kata ‘gila, ngawur, recehan, pertanyaan tidak ada gunanya’ itu mengarah ke penghinaan paslon lain,” ujarnya.

Mualimin menyebut pihaknya membawa barang bukti berupa rekaman video potongan pernyataan Mahfud dalam debat Pilpres. Dia juga menyerahkan beberapa lampiran pemberitaan terkait itu.

“Untuk itulah kami laporkan ke bawaslu supaya Bawaslu menindak Mahfud MD,” ucap dia.

Sebelumnya, Mahfud menyebut pertanyaan yang disampaikan Gibran recehan sehingga tidak perlu dijawab.

“Malah sekarang menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik ikut-ikutan jadi tim sukses,”

PILPRES 2024 – Mahfud MD, Calon wakil presiden nomor urut 3 menyindir sejumlah menteri Jokowi yang ikut menjadi tim sukses (Timses) pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

“Malah sekarang menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik ikut-ikutan jadi tim sukses,” kata Mahfud saat berbicara dalam kegiatan ‘Tabrak Prof’ yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1) malam.

Menurutnya keberadaan menteri-menteri di timses capres-cawapres justru membuat kontestasi Pilpres2024 menjadi tidak imbang.

Karena itu, Mahfud berjanji akan mengajukan surat pengunduran diri secara baik-baik dari jabatan Menko Polhukam yang diembannya saat ini.

“Situasi tidak berimbang, pihak lain pakai jabatan, diantar. Saya kira percontohan saya sudah cukup. Tinggal tunggu momentum,” ucap Mahfud.

Mahfud mengatakan saat ini dirinya masih menanggung tugas negara yang harus dijaganya. Ia tak ingin mundur kemudian menimbulkan kekacauan.

“Harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya dengan penuh ketulusan dan berdasarkan ketulusan itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas itu bersama Ganjar,” kata dia.

Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan alasan tidak mengumumkan mundur dari jabatan Menko Polhukam saat ini. Dia mengatakan berdasarkan aturan yang berlaku, menteri hingga wali kota tidak harus mundur ketika berkontestasi dalam Pemilu 2024.

Ia juga ingin menjadi teladan bagi pejabat lain bahwa dirinya tak pernah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye meski merangkap jabatan.

“Kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena, satu menurut aturan itu tidak dilarang. Kedua, saya juga ingin memberi contoh kalau saya menjadi cawapres masih merangkap, apakah saya masih menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara,” ujarnya.

“Saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk menggunakan fasilitas pemerintahan”

PILPRES 2024 – Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan pada saat yang tepat pasti akan mengundurkan diri. Menurut dia, pengunduran diri itu akan dilakukan secara baik-baik sehingga tidak ada pertentangan.

“Saya berterima kasih pada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun lalu sebagai Menkopolhukam dan saya percaya dia punya niat baik kepada rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menkopolhukam,” kata Mahfud, dikutip dari siaran channel YouTube resminya, Selasa (23/1/2024).

Mahfud mengatakan ia terus membantu Jokowi hingga sekarang. Ia juga bersedia mendampingi Ganjar untuk melaju ke Pilpres 2024 karena yakin sosok mantan Gubernur Jabar tersebut adalah pemimpin yang pro rakyat.

“Jadi saya sudah memberi isyarat itu, tapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang. Karena begini, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, pejabat pusatlah. Tapi menjelang pilpres kemarin ditambah lagi aturannya bahwa Walikota pun tidak harus mundur,” ia menjelaskan.

Kedua, Mahfud juga menjamin meski dirinya menjadi cawapres, ia tidak menggunakan fasilitasnya sebagai Menkopolhukam untuk kepentingan kampanye.

“Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berakntor di Polhukam secara rutin. Semua surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu meskipun saya cawapres,” ia menjelaskan.

Lebih lanjut, Mahfud juga mengatakan telah meminta kepada Pemda yang ia kenal untuk tidak menjemput atau melayaninya jika datang ke daerah-daerah.

“Saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk menggunakan fasilitas pemerintahan. Maksud saya agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi capres atau cawapres jangan mau dijemput pejabat Pemda. Jangan mau diantar atau didampingi. Hanya minta pengamanan saja pada Polri,” ia menjelaskan.

“Mas Gibran saya hormati Anda sebagai cawapres sehingga saya tidak akan tanya secara menjebak atau receh-receh, saudara pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat capres Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi gak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden,” ungkap Mahfud saat Debat Cawapres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

“Ternyata kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih impor dan merugikan petani nanti bisa dicek ya bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu, Pak Jokowi bilang gak akan impor,” imbuhnya.

Namun ternyata faktanya sampai sekarang Indonesia masih mengimpor bahan pangan. Bahkan, sikap jor-joran pemerintah membuka keran impor pangan memberikan keuntungan bagi mafia pangan.

“Tapi sampai sekarang kita masih banyak impor malah semakin banyak mafianya bahan pangan itu,” ujar Mahfud.

Staf Khusus Menko Polhukam Rizal Mustary menyampaikan segala unggahan dan pesan yang dikirim dari akun @mohmahfudmd sejak Selasa sore setidaknya sekitar pukul 16.00 WIB bukan dari Mahfud Md.

“Saat ini status akun instagram pribadi Bapak Mahfud Md (www.instagram.com/mohmahfudmd) diretas oleh pihak lain di luar tim pengelola. Situasi ini terjadi sejak siang hari Selasa, 16 Januari 2024, dan upaya pemulihan sedang dilakukan,” kata Rizal Mustary dalam siaran resmi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa.

Sejauh ini belum ada informasi mengenai oknum yang meretas akun Instagram pribadi Mahfud.

Dalam akun Mahfud, peretas mengunggah video dengan keterangan (caption) berbahasa Ibrani dalam aksara Hebrew, yang jika diartikan secara literal bertuliskan: “Tuhan ada di atasku, siapa yang dapat mengendalikan diriku?”

Unggahan itu per pukul 18.00 WIB telah disukai oleh lebih dari lebih dari 13 ribu pengguna Instagram, dan dikomentari oleh lebih dari 3.873 pengguna. Sejauh ini, akun Instagram @mohmahfudmd masih aktif berikut video yang diunggah peretas pun masih ada di akun tersebut.

Dalam video itu, sekitar sembilan prajurit yang kemungkinan dari militer Israel (IDF) bergantian menyundul bola, tanpa memberikan pesan-pesan kepada yang melihat. Latar tempat video itu diambil di antaranya di dermaga tempat kapal perang sandar, di luar ruangan yang temboknya ada lukisan mural seperti logo IDF, di pantai dan di lapangan bola.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Mahfud MD (@mohmahfudmd)

Mahfud Md, yang menggunakan nama akun @mohmahfudmd, saat ini diikuti oleh 1,3 juta pengguna Instagram, dan mengunggah lebih dari 1.000 post/unggahan.

Dalam keterangan akunnya, Mahfud menyebut dia sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, mantan menteri pertahanan, eks anggota DPR, dan eks ketua Mahkamah Konstitusi. Kolom deskripsi pengguna akun Instagram Mahfud juga memuat informasi “kini mengabdi sebagai menko polhukam”.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi baik dari Polri ataupun BSSN terkait peretasan tersebut.

“Ya, betul diretas. Terkonfirmasi,” kata Chico di Jakarta seperti dilansir Antara.

Ia menuturkan pihaknya tengah mengurus kasus peretasan tersebut ke Induk perusahaan yang menaungi Facebook, WhatsApp, dan Instagram yakni Meta Platforms Inc.

“Kami lagi mengurus ini ke perusahaan yang membawahi FB dan IG, Meta,” jelasnya.

Adapun akun tersebut mengunggah video tentara Israel bermain bola sekitar pukul 16.00 WIB. Chico pun berharap tak ada postingan lain yang menyesatkan sampai akun Mahfud bisa dipulihkan kembali.

“Intinya ini betul diretas dan semoga saja tidak ada postingan lain yang menyesatkan sebelum akun ini bisa di hentikan,” pungkas Chico.

Sebelumnya, akun Instagram milik Mahfud Md mengunggah video tentara Israel yang sedang bermain bola. Unggahan itu juga memberikan penjelasan menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Ibu yang kerap digunakan penduduk Israel.

Selain itu, unggahan video tersebut menyinggung soal Tuhan dan pengendalian. “Tuhan ada di atas saya, siapa yang bisa mengendalikan saya?” tulis unggahan tersebut, dikutip ANTARA, Selasa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

“Saat ini status akun Instagram pribadi Bapak Mahfud MD (www.instagram.com/mohmahfudmd) diretas oleh pihak lain di luar tim pengelola,” ujarnya dalam siaran pers.

“Situasi ini terjadi sejak siang hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, dan upaya pemulihan sedang dilakukan,” lanjutnya.

Menurut Rizal, segala post dan direct message dari akun tersebut sejak siang hari ini bukan berasal dari Mahfud.

“Demikian pemberitahuan ini disampaikan,” katanya.

Terpantau postingan terakhir akun centang biru @mohmahfudmd menampilkan beberapa orang berseragam tentara Israel sedang bermain bola dengan keterangan berbahasa Israel yang artinya “Tuhan ada di atas saya, siapa yang bisa mengendalikan saya?”

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Mahfud MD (@mohmahfudmd)