Laporan World Bank East Asia and Pacific Economic Update October 2025 mengungkap kenyataan pahit : satu dari tujuh anak muda di Indonesia menganggur. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah potret suram generasi muda yang terjebak antara pendidikan tinggi dan pasar kerja yang semakin sempit. Di tengah situasi ini, pemerintah Indonesia merilis program magang berbayar bagi freshgraduate, yang langsung menarik perhatian lebih dari 212.000 pendaftar pada tahap awal. Sebanyak 1.147 perusahaan pun telah membuka lowongan untuk program ini dengan gaji setara Upah Minimum Provinsi .

Sekilas, kebijakan ini tampak seperti angin segar. Apalagi pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 396 miliar untuk membiayai gaji peserta magang selama dua tahun. Namun di balik angka besar ini, banyak pakar justru menilai program ini sarat dilema, membantu freshgraduate, iya, tapi apakah benar-benar menyelesaikan akar masalah kemiskinan? Atau hanya menjadikan mereka sebagai tenaga kerja murah berlabel “magang”, yang sewaktu-waktu dapat diganti tanpa komitmen jangka panjang?

Jika melihat lebih dalam, melemahnya anak muda tidak hanya terjadi karena kekurangan keterampilan, minimnya pengalaman, atau ketidaksesuaian pendidikan. Permasalahan utamanya jauh lebih struktural. Harta dan sumber daya ekonomi tidak berputar pada seluruh rakyat , melainkan hanya tertuju pada segelintir pihak. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kekayaan memiliki kecenderungan alami untuk menumpuk pada mereka yang sudah kaya. Sementara itu, mayoritas rakyat termasuk anak muda hanya menikmati serpihan kecil dari perputaran ekonomi di timpang ini. Akibatnya, kegiatan perekonomian melambat karena daya beli rendah, lalu usaha dunia menahan ekspansi, dan pasar kerja pun semakin menyempit. Rantai ini kemudian menjerat freshgraduate dalam lingkaran gradien yang sulit diputuskan.

Dari sini terlihat jelas bahwa program magang berbayar bukan solusi jangka panjang, melainkan tambalan sementara bagi luka yang jauh lebih dalam. Yang dibutuhkan bukan sekadar peluang magang, tetapi perubahan mendasar dalam cara negara mengelola ekonomi dan mendistribusikan kekayaan.

Dalam politik ekonomi Islam, distribusi harta menjadi fondasi utama. Sistem ini tidak hanya menekankan keadilan individu, tetapi juga keadilan struktural. Negara memiliki kewajiban menyediakan lapangan kerja bagi laki-laki balig, memastikan mereka dapat menafkahi secara keluarganya layak. Untuk menjalankan tanggung jawab ini, Islam membangun mekanisme kepemilikan yang sangat berbeda dengan kepemilikan kapitalisme yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara .

Prinsip yang paling relevan adalah kepemilikan umum. Sumber daya publik seperti laut, sungai, hutan, energi, dan tambang besar tidak boleh diberikan kepada swasta. Negara wajib mengelolanya langsung, dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Sektor-sektor ini menyediakan peluang kerja besar di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, hingga energi. Dengan pengelolaan negara, lapangan kerja tercipta bukan hanya dari perusahaan swasta, tetapi dari sektor-sektor vital yang selama ini justru dikuasai oleh korporasi besar.

Jika rakyat membutuhkan modal untuk mengelola lahan atau usaha, negara menyediakan melalui kebijakan iqtha’ . Untuk tambang berlimpah yang membutuhkan teknologi tinggi, negara yang mengelolanya dan rakyat yang menjadi tenaga kerja dengan hak dan jaminan yang kuat. Dari sini negara mendapatkan pemasukan yang sehat, yang kemudian digunakan untuk menjamin pendidikan dan kesehatan gratis , sehingga seluruh rakyat memiliki akses nyata terhadap kekayaan publik.

Dengan mekanisme seperti ini, penyediaan lapangan kerja tidak diserahkan kepada pasar. Tidak perlu ada “magang besar-besaran” hanya agar freshgraduate tidak menganggur. Negara bertanggung jawab langsung secara struktural dan tuntas.

Pada akhirnya, program magang berbayar ini sebesar apa pun anggaran dan seberapa banyak pun pendaftarannya tidak akan menghapus akar ketimpangan ini. Selama kekayaan masyarakat tetap dikonsentrasikan pada kelompok tertentu, anak muda akan terus menjadi korban pertama dari melambatnya perekonomian. Pertanyaannya kini sederhana, sampai kapan kita menormalkan kebijakan tambal sulam, sementara solusi yang adil dan komprehensif justru ditinggalkan?

Laporan World Bank East Asia and The Pacific Economic Update October 2025: Jobs menyebutkan, satu dari tujuh anak muda di Cina dan Indonesia kini menganggur (law-justice.co, 10/11/2025). Fakta ini menjadi potret suramnya kondisi ketenagakerjaan di dunia meskipun tengah berupaya bangkit dari resesi (perlambatan) ekonomi global.

Di Indonesia sendiri, pemerintah menanggapi masalah ini dengan meluncurkan program ‘magang berbayar’ bagi para lulusan baru perguruan tinggi (fresh graduate)— sebuah kebijakan yang di atas kertas tampak menjanjikan, namun jika ditelaah lebih dalam justru memperlihatkan wajah muram dari sistem ekonomi kapitalisme yang terus melanggengkan ketimpangan.

Program magang berbayar yang diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan dengan target puluhan ribu peserta, dan gaji setara upah minimum provinsi, disambut antusias oleh ratusan ribu pelamar muda. Namun, antusiasme ini tidak lantas memberikan cermin kesejahteraan atau minimal dapat mengurai angka pengangguran dan kemiskinan, melainkan lebih pada kegelisahan sosial yang melanda generasi muda untuk dapat pekerjaan dengan mudah.

Para lulusan baru yang berjuang mencari pekerjaan kini seakan ‘dihadiahi’ kesempatan bekerja dengan magang meski harus membayar. Meskipun bukan pekerjaan tetap, bukan jaminan masa depan yang terpenting bisa bekerja. Program ini menjadi cermin betapa lapangan kerja semakin sempit, sementara harga kebutuhan dan beban hidup terus meningkat.

Akar persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari sistem politik ekonomi kapitalisme yang mendominasi kebijakan negara, termasuk Indonesia. Dalam sistem ini, kekayaan dan sumber daya ekonomi terpusat di tangan segelintir orang. Sebagian besar kekayaan nasional berputar di lingkaran sempit pengusaha (pemilik modal) besar, elit politik, dan investor asing, sementara rakyat kebanyakan hanya menjadi buruh/tenaga kerja kecil yang tersisih oleh mekanisasi, digitalisasi, dan orientasi profit ekonomi kapitalistik. Akibatnya roda ekonomi rakyat tersendat dan macet, mereka tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang bisa menghidupi rakyat jika dikelola secara mandiri oleh negara dengan distribusi merata.

Ketimpangan ini menciptakan pintu pengangguran yang semakin besar. Harta hanya berputar di kalangan elite, daya beli masyarakat melemah, permintaan terhadap barang dan jasa menurun, dan perusahaan enggan merekrut pekerja baru. Pemerintah pun bukannya mendistribusikan kekayaan secara adil, melainkan menempuh solusi sementara (pragmatis), seperti program magang berbayar yang seolah memberi harapan tetapi tidak menyeluruh dan jauh dari akar masalah.

Dalam logika kapitalisme, pekerjaan hanyalah sebuah ‘kesempatan’ yang harus diperjuangkan oleh individu, bukan tanggung jawab negara yang harus menjamin kebutuhan pokok termasuk menyediakan lapangan pekerjaan. Inilah mengapa pengangguran menjadi gejala struktural, bukan sekadar akibat dari kurangnya keterampilan tenaga kerja.

Padahal sejarah menunjukkan, politik ekonomi Islam memiliki pandangan yang jauh lebih adil dan manusiawi dalam menghadapi persoalan ini. Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki kewajiban menjamin tersedianya lapangan kerja bagi laki-laki baligh agar mereka mampu menafkahi diri dan keluarganya. Prinsip ini berangkat dari pandangan, manusia memiliki hak dasar untuk hidup layak, dan negara adalah pihak yang berkewajiban memastikan hak itu terpenuhi.

Nabi Muhammad ﷺ telah mencontohkan mekanisme politik ekonomi yang berorientasi pada distribusi kekayaan secara merata, bukan akumulasi. Rasulullah pernah memberi sebuah kapak kepada seorang pengemis untuk mencari kayu bakar. Kayu tersebut lantas ia jual di pasar hingga mampu memenuhi kebutuhannya. Rasulullah pun pernah mengambil kembali tanah (tambang) yang mengandung banyak garam karena itu adalah hak rakyat banyak.

Sistem Islam berdiri di atas tiga konsep kepemilikan harta: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Harta milik umum mencakup sumber daya alam yang menjadi kebutuhan publik, seperti sungai, laut, hutan, dan tambang—yang tidak boleh dimiliki atau dikelola oleh individu maupun korporasi. Negara bertanggung jawab mengelola harta milik umum ini untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir pihak.

Dengan mekanisme ini, lapangan pekerjaan sebenarnya terbuka luas. Ketika negara mengelola kekayaan alam, seperti sektor kehutanan, pertambangan, perikanan, dan pertanian, maka rakyat dapat bekerja secara mandiri dan produktif tanpa harus bergantung pada perusahaan besar. Jika dibutuhkan modal, negara dapat memberikan iqtha’ (pemberian lahan atau modal) kepada warga yang mampu mengelolanya. Untuk tambang atau sektor yang membutuhkan teknologi tinggi, negara dapat menjadi operator utama dengan melibatkan rakyat sebagai tenaga kerja tetap, bukan sekadar magang temporer.

Dari pengelolaan harta milik umum dan negara inilah muncul sumber pemasukan yang adil dan berkelanjutan. Negara dapat menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai pendidikan dan kesehatan secara gratis (dua sektor vital yang dalam sistem kapitalisme justru dijadikan komoditas bisnis). Dengan demikian, akses terhadap kekayaan alam dan fasilitas dasar tidak lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan hak seluruh warga negara.

Jika sistem Islam diterapkan dalam pemerintahan, maka tidak akan ada lagi generasi muda yang dipaksa bersaing memperebutkan posisi magang dengan gaji setara UMP hanya demi pengalaman kerja atau materi (uang) semata. Mereka akan memiliki akses nyata terhadap sumber penghidupan, bukan sekadar ‘peluang sementara’.

Kebijakan magang berbayar bagi fresh graduate hanyalah solusi tambal sulam dari sistem ekonomi yang cacat sejak kelahirannya. Ia menutupi luka dalam yang seharusnya dibedah hanya dengan plester subsidi. Selama kekayaan negeri ini masih dikendalikan oleh segelintir pihak, selama negara tidak mengambil peran sebagai pengelola dan pendistribusi utama harta publik, maka pengangguran dan kemiskinan akan terus berulang.

Solusinya bukan dengan memperbanyak program magang, tetapi dengan merekonstruksi arah politik ekonomi dari kapitalistik menuju sistem yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat kebijakan. Politik ekonomi Islam memberikan model yang jelas dan konkret: distribusi harta, pengelolaan sumber daya oleh negara, serta jaminan hak hidup bagi setiap warga. Hanya dengan sistem inilah generasi muda tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sementara, melainkan sebagai manusia merdeka yang memiliki peran sejati dalam pembangunan negara.[]