Tidak hanya sekadar ramai saja, video-video tersebut bahkan menjadi viral di TikTok

DEPOKPOS – Pelantikan KPPS menjadi salah satu konten yang viral di TikTok sejak kemarin. Media sosial sedang diramaikan dengan video berisi curhatan banyak orang yang lolos menjadi anggota KPPS.

Tidak hanya sekadar ramai saja, video-video tersebut bahkan menjadi viral di TikTok.

Saking terharu dan senangnya menjadi anggota KPPS beberapa warganet yang mengunggah video tersebut pun menyebut bahwa orangtua mereka sangat bangga dengan hal itu.

Berapa sih honor KPPS di Pemilu 2024?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melantik secara serentak 5.741.127 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di 71.000 lokasi yang acaranya dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024.

Sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-647/MK.02/2002, pada 5 Agustus 2022, sebanyak 5,7 juta petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pemilu 2024, terhitung bekerja selama satu bulan, 25 Januari-25 Februari 2024.

Dalam surat tersebut, diinformasikan gaji KPPS Pemilu 2024 cair selepas masa kerja selesai. Artinya, gaji KPPS Pemilu 2024 cair pada 25 Februari 2024 atau setelahnya.

Dikutip RRI, simak rincian besaran gaji KPPS Pemilu 2024:

Rincian Honor KPPS Pemilu 2024

• Ketua KPPS: Rp1,2 juta (Pemilu 2024); Rp900.000 (Pilkada 2024)

• Anggota KPPS: Rp1,1 juta (Pemilu 2024); Rp850.000 (Pilkada 2024)

• Satlinmas TPS: Rp700.000 (Pemilu 2024); Rp650.000 (Pilkada 2024)

KPPS Luar Negeri

• Ketua KPPS: Rp6,5 juta

• Sekretaris KPPS: Rp6 juta

• Satlinmas TPS Luar Negeri: Rp4,5 juta.

Selain menaikkan honor petugas KPPS, KPU juga turut menaikkan honor bagi petugas badan ad hoc lainnya

DEPOKPOS – Dilansir dari laman KPU, nominal honor yang didapat untuk ketua KPPS pada pemilu 2024 sebesar Rp1,2 juta, sedangkan anggota KPPS Rp1,1 juta.

Selain menaikkan honor petugas KPPS, KPU juga turut menaikkan honor bagi petugas badan ad hoc lainnya pada Pemilu 2024.

Berikut rincian honor yang diterima petugas KPPS dan badan Ad Hoc Pemilu 2024.

1. Gaji PPK Pemilu 2024

Ketua: Rp1,85 juta naik menjadi Rp2,5 juta
Anggota: Rp1,6 juta naik menjadi Rp2,2 juta
Sekretaris: Rp1,3 juta naik menjadi Rp1,85 juta
Pelaksana: Rp850 ribu naik menjadi Rp1,3 juta

2. Gaji PPS Pemilu 2024

Ketua: Rp900 ribu naik menjadi Rp1,5 juta
Anggota: Rp850 ribu naik menjadi Rp1,3 juta
Sekretaris: Rp800 ribu naik menjadi Rp1,15 juta
Pelaksana: Rp750 ribu naik menjadi Rp1,05 juta

3. Gaji Pantarlih Pemilu 2024

Rp800 ribu naik menjadi Rp1 juta

4. Gaji petugas KPPS Pemilu 2024

Ketua: Rp550 ribu naik menjadi Rp1,2 juta
Anggota: Rp500 ribu naik menjadi Rp1,1 juta
Satlinmas: Rp500 ribu naik menjadi Rp700 ribu

5. Gaji PPLN Pemilu 2024

Ketua: Rp8 juta naik menjadi Rp8,4 juta
Anggota: Rp7,5 juta naik menjadi Rp8 juta
Sekretaris: Rp7 juta
Pelaksana: Rp6,5 juta

6. Pantarlih Luar Negeri Pemilu 2024

Petugas Pantarlih LN: Rp 6,5 juta

7. Gaji KPPSLN

Ketua: Rp6,5 juta
Sekretaris: Rp6 juta
Satlinmas LN: Rp4,5 juta.

Santunan kecelakaan kerja

Selain honor, pemerintah juga menetapkan Santunan Kecelakaan Kerja bagi badan Ad Hoc pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024.

Berikut jenis santunan kecelakaan kerja dan besarannya, dilansir dari laman KPU.

Meninggal dunia: Rp36 juta per orang
Cacat permanen: Rp30,8 juta per orang
Luka berat: Rp16,5 juta per orang
Luka sedang: Rp8,25 juta per orang
Bantuan biaya pemakaman: Rp 10 juta per orang

Dilansir dari laman KPU, nominal gaji yang didapat untuk ketua KPPS pada pemilu 2024 sebesar Rp1,2 juta, sedangkan anggota KPPS Rp1,1 juta. Sementara pada 2019 lalu, honor petugas KPPS Pemilu untuk jabatan ketua yaitu Rp550 ribu, sedangkan anggota Rp500 ribu.

Kebijakan kenaikan honorarium ini merupakan pengajuan langsung dari KPU yang kemudian disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemenkeu menyetujui pengajuan anggaran yang disampaikan KPU untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Keputusan kenaikan honor ini telah disetujui dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Hasil dari skrining yang dilakukan akan dibagi menjadi tiga kategori risiko, yaitu rendah, sedang, dan tinggi

DEPOKPOS – Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko meminta agar seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melakukan skrining kesehatan sebelum kegiatan pemilihan umum. Hal ini dilakukan agar kesehatan para petugas kpps tetap termonitor saat bertugas.

“Jangan sampai kita mengulang tahun-tahun sebelumnya. Ini harus diantisipasi. Maka dari itu, diperlukan strategi dan langkah yang tepat, salah satunya melalui skrining kesehatan yang melibatkan BPJS Kesehatan,” ujar Moeldoko dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Layanan Skrining BPJS Kesehatan Bagi Petugas Penyelenggaran Pemilihan Umum 2024.

Moeldoko juga berharap melalui Kementerian Dalam Negeri, agar mendorong pemerintah daerah secara aktif mendaftarkan, baik KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowaty mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengoptimalkan layanan skrining kesehatan bagi seluruh anggota panitia. Ia menyebut, layanan skrining kesehatan yang dihadirkan BPJS Kesehatan sudah diterapkan.

Menurutnya, hasil dari skrining yang dilakukan akan dibagi menjadi tiga kategori risiko, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Apabila anggota memiliki risiko rendah, maka bisa dipastikan mereka bisa melanjutkan tanggung jawabnya dalam aktivitasnya di pemilihan umum.

“Namun, apabila terdapat anggota yang berisiko sedang dan tinggi, mereka akan diarahkan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sedangkan untuk kasus yang membutuhkan perhatian serius, akan dirujuk ke rumah sakit,” kata Lily.

Lily menambahkan, untuk layanan skrining hingga mendapatkan pelayanan di FKTP maupun di FKRTL, seluruhnya akan dijamin oleh BPJS Kesehatan apabila sesuai dengan indikasi medis. Dengan demikian, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah untuk mengambil peran dalam mendaftarkan seluruh anggota sebagai peserta JKN.

“Kami juga siap untuk proaktif mendatangi pemerintah daerah setempat untuk membantu melakukan pendaftaran peserta, sehingga harapannya seluruh anggota yang terlibat dalam pemilihan umum terlindungi ke dalam Program JKN,” tambah Lily.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad menegaskan bahwa pihaknya siap untuk menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pendaftaran para PPK sebagai peserta JKN. Selain itu, dirinya juga mendukung upaya yang dilakukan melalui skrining kesehatan bagi seluruh anggota pemilihan umum.

“Ini perlu digarisbawahi bahwa sebelum menjadi anggota penyelenggara, anggota PPK, PPS, dan KPPS sudah melalui tahap awal skrining kesehatan. Data ini bisa disinkronkan dengan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjadi dasar untuk skrining lanjutan,” katanya.

Ia melanjutkan, dengan adanya data hasil skrining kesehatan tahap awal, diharapkan juga bisa terkoneksi dengan BPJS Kesehatan, sehingga nantinya bisa menentukan tindak lanjut seperti apa yang dilakukan sesuai dengan hasil skrining kesehatan tahap awal.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator PMK, Nunung Nuryartono menyebut dibutuhkan sinergi yang kuat untuk mengatahui siapa saja anggota pemilihan umum yang belum menjadi peserta JKN.

Menurutnya, langkah ini penting dilakukan sebagai langkah awal untuk mendorong pemerintah daerah dalam mendaftarkan anggota PPK sebagai peserta JKN.

“BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah, Bawaslu atau KPU perlu melakukan validasi data yang dimiliki oleh masing-masing instansi, sehingga bisa menjadi langkah awal untuk mendorong pemerintah daerah dalam mendaftarkan anggota pemilihan umum menjadi peserta JKN,” tambah Nunung.

Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayjen Guntoro menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum melalui penyediaan layanan tindak lanjut apabila ada rujukan dari BPJS Kesehatan. Dirinya mengatakan, beberapa rumah sakit TNI sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum.

Begitu juga dengan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI, Irjen. Pol. Asep Hendradiana mengatakan pihaknya juga akan menugaskan para anggota untuk melakukan skrining. Selain itu, dirinya juga telah mengoptimalkan Rumah Sakit Bhayangkara sebagai rumah sakit mitra BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kepada seluruh panitia yang terlibat dalam pemilihan umum.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Purwoto Ruslan Hidayat mengatakan pihaknya akan melakukan pendaftaran bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum dimulai dari Desember hingga Januari 2024.

Dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, ia berharap skrining kesehatan yang dihadirkan BPJS Kesehatan bisa dioptimalkan untuk memastikan kondisi kesehatan seluruh anggota, dan bisa langsung menentukan tindak lanjut yang tepat dalam kasus risiko tinggi.