<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korupsi &#8211; DEPOK POS</title>
	<atom:link href="https://www.depokpos.com/tag/korupsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.depokpos.com</link>
	<description>Medianya Orang Depok</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 06:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://res.cloudinary.com/dvd4tnrxr/images/w_32,h_32,c_scale/f_webp,q_auto:low/v1792449405/cropped-depokpos-2/cropped-depokpos-2.jpg?_i=AA</url>
	<title>Korupsi &#8211; DEPOK POS</title>
	<link>https://www.depokpos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gus Ipul Bantah Tudingan Fahd Arafiq yang Sebut Rp70 M untuk Muktamar NU</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/11/gus-ipul-bantah-tudingan-fahd-arafiq-yang-sebut-rp70-m-untuk-muktamar-nu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 06:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Fahd Arafiq]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Ipul]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=106414</guid>

					<description><![CDATA[Gus Ipul menegaskan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi.</p>
<p>&#8220;Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,&#8221; katanya kepada NU Online di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11).</p>
<p>Ia meminta pihak-pihak yang menyampaikan tudingan tersebut untuk menunjukkan bukti konkret. Menurutnya, pernyataan seseorang tanpa disertai bukti tidak seharusnya menyeret nama NU sehingga dapat merugikan nama baik PBNU.</p>
<p>&#8220;Jadi, sekali lagi ini jangan membuat opini, membuat pernyataan yang terkesan ada uang hasil korupsi yang mengalir dalam kaitan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35. Ini sungguh merugikan organisasi, mencemarkan nama baik jam&#8217;iyyah,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Ia mengatakan PBNU akan mencermati perkembangan perkara tersebut, termasuk bukti-bukti yang mungkin terungkap dalam persidangan mendatang.</p>
<p>&#8220;Apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama. Jika benar maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Gus Ipul kembali memastikan bahwa penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU tidak memiliki kaitan dengan penggunaan uang hasil korupsi.</p>
<p>&#8220;Sebagai bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekali lagi saya memastikan, sekali lagi, tidak ada kaitannya uang hasil korupsi dengan muktamar yang lalu,&#8221; terangnya.</p>
<p>Sebelumnya, tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengklaim memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).</p>
<p>Fahd menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka. Ia menyebut uang tersebut diberikan secara khusus untuk kepentingan organisasi NU.</p>
<p>&#8220;KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,&#8221; kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2024/01/31/sekjen-pbnu-gus-ipul-1_169.jpeg?w=600&#038;q=90" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fahd Arafiq Klaim KPK Salah Tangkap, Sebut Uang Rp70 Milyar untuk Muktamar NU</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/11/fahd-arafiq-klaim-kpk-salah-tangkap-sebut-uang-rp70-milyar-untuk-muktamar-nu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 05:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Fahd Arafiq]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=106411</guid>

					<description><![CDATA[Fahd Arafiq mengklaim memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengklaim memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).</p>
<p>Fahd menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka. Ia menyebut uang tersebut diberikan secara khusus untuk kepentingan organisasi NU.</p>
<p>&#8220;KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,&#8221; kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.</p>
<p>Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengaku sempat dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Ia mengaku awalnya menolak permintaan itu sebelum bersedia memberikan dana talangan untuk Muktamar NU.</p>
<p>&#8220;AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,&#8221; kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11).</p>
<p>Terpisah, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi.</p>
<p>&#8220;Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,&#8221; katanya di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://mediaindonesia.gumlet.io/news/2017/06/fahda-rafiq.jpg?w=360&#038;dpr=2.6" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KPK Tahan Staf Anggota DPR-RI Terkait Korupsi Dana Hibah</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/11/kpk-tahan-staf-anggota-dpr-ri-terkait-korupsi-dana-hibah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 22:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Hibah]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=106368</guid>

					<description><![CDATA[AS diduga mendapatkan Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan BW selaku staf anggota DPR RI berinisial AS dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.<span id="more-106368"></span></p>
<p>“Selanjutnya, terhadap BW dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 16 November—5 Desember 2026,” kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.</p>
<p>BW merupakan salah satu tersangka kasus tersebut.</p>
<p>Taufik mengatakan BW ditahan KPK di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</p>
<p>Dia menjelaskan bahwa kasus tersebut diduga bermula saat AS selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024 mendapatkan jatah dana hibah selama 2019–2022.</p>
<p>AS diduga mendapatkan Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022. Dengan demikian, AS diduga mendapatkan jatah dana hibah sebanyak Rp291,5 miliar selama empat tahun.</p>
<p>Kemudian, AS diduga meminta biaya komitmen sebesar 15-20 persen bagi anggota DPRD Jatim yang meminta pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.</p>
<p>Selain itu, AS meminta biaya komitmen sebesar 20-25 persen kepada koordinator lapangan (korlap) yang akan membentuk pokmas dan membuat proposal permohonan dana hibah.</p>
<p>Selanjutnya, AS menugaskan BW untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, memverifikasi kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengoordinasikan biaya komitmen dari korlap, mengelola uang dari para korlap, hingga merekapitulasi setiap pengeluaran anggota dewan tersebut.</p>
<p>“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee (biaya komitmen) dalam periode 2019–2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar, yang mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BW mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” kata Taufik.</p>
<p>Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK menduga BW bersama-sama dengan AS melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p>
<p>Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim.</p>
<p>Pengembangan perkara tersebut terkait kegiatan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.</p>
<p>Pada 2 Oktober 2025, KPK mengumumkan identitas 21 tersangka kasus tersebut. Namun, pada 16 Desember 2025, KPK menghentikan penyidikan untuk salah satu tersangka karena telah meninggal dunia, yakni Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024 Kusnadi.</p>
<p>Dengan demikian, 20 orang tersangka lainnya sebagai berikut:</p>
<p>A. Tiga tersangka penerima suap kasus dana hibah Jatim<br />
1. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 berinisial AS<br />
2. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 AI<br />
3. Staf AS, BW</p>
<p>B. 17 tersangka pemberi suap kasus dana hibah Jatim<br />
1. Anggota DPRD Jatim 2019–2024 M<br />
2. Wakil Ketua DPRD Sampang 2019–2024 FA<br />
3. Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019–2024 JJ<br />
4. Pihak swasta dari Sampang, AH<br />
5. Pihak swasta dari Sampang, AA<br />
6. Pihak swasta dari Sampang, AM<br />
7. Pihak swasta dari Probolinggo sekaligus anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus<br />
8. Pihak swasta dari Tulungagung, AR<br />
9. Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan<br />
10. Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar<br />
11. Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan<br />
12. Pihak swasta dari Bangkalan, M<br />
13. Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah<br />
14. Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya<br />
15. Pihak swasta dari Sumenep, AJ<br />
16. Pihak swasta dari Gresik sekaligus anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin<br />
17. Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra</p>
<p>Hingga 28 Juli 2026, KPK telah menahan delapan dari 20 tersangka kasus tersebut.</p>
<p>Mereka adalah Wawan Kristiawan, Sukar, Hasanuddin, Jodi Pradana Putra untuk klaster suap terhadap Kusnadi.</p>
<p>Kemudian, Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, serta Moch. Mahrus untuk klaster suap terhadap AS dan BW.</p>
<p>Adapun empat dari delapan orang tersebut telah divonis bersalah oleh hakim. Sementara empat lainnya sedang menjalani persidangan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://cms.kpk.go.id/storage/7300/conversions/Ilustrasi-KPK-Line---Humas-KPK-image_large.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Makin Terzalimi</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/10/dana-bencana-dikorupsi-rakyat-makin-terzalimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 01:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=105597</guid>

					<description><![CDATA[Oleh: dr. Jefni Anggreini, Praktisi Kesehatan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>DEPOKPOS</strong></a> &#8211; KPK kembali melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada 13 Oktober 2026. Kali ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (<a href="https://www.depokpos.com/2026/10/korupsi-bnpb-ditilep-dari-dana-darurat-karhutla-hingga-gempa-ntt/">BNPB</a>) dengan menetapkan 5 tersangka korupsi dana bencana, salah satu pelaku adalah adik dan tenaga ahli dari Kepala BNPB sendiri.</p>
<p>Fakta ini tentu memilukan, karena diduga telah berlangsung sejak 2022. Artinya, di saat peristiwa banjir merendam rumah rakyat, longsor menimbun kampung-kampung, dan <a href="https://www.depokpos.com/2026/09/karhutla-kalbar-ketika-asap-membakar-ekonomi-rakyat/">karhutla</a> menghanguskan hutan hingga rakyat sesak nafas, dana yang seharusnya untuk membantu mereka justru dijarah. Sungguh, ini bukan sekadar kejahatan biasa.</p>
<p><strong>Krisis Integritas di Tengah Penderitaan Rakyat</strong></p>
<p>Korupsi dana bencana bukan kejahatan biasa. Dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan korban malah disalahgunakan oleh pihak yang semestinya menjalankan amanah perlindungan. Akibatnya, masyarakat bukan hanya menanggung penderitaan akibat bencana, tetapi juga berisiko kehilangan hak atas bantuan yang seharusnya mereka terima.</p>
<p>Dalam situasi darurat, kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan sangat menentukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Korban membutuhkan pangan, tempat berlindung, layanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan mendesak lainnya. Karena itu, penyalahgunaan anggaran bencana memiliki konsekuensi yang melampaui angka kerugian keuangan negara. Ada kebutuhan masyarakat yang terancam tidak terpenuhi, sementara mereka tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengatasi keadaan secara mandiri.</p>
<p>Persoalan ini memperlihatkan krisis integritas ketika jabatan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab, tetapi sebagai kesempatan meraih keuntungan. Kewenangan yang diberikan untuk mengurus kepentingan masyarakat justru digunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika orientasi keuntungan mengalahkan tanggung jawab, jabatan publik kehilangan makna pengabdiannya.</p>
<p>Krisis integritas ini berkaitan dengan paradigma sekularisme yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan publik. Akibatnya, halal dan haram tidak dijadikan landasan yang mengikat dalam mengelola kekuasaan dan harta publik. Ketika kepentingan materi lebih diutamakan, keserakahan dapat mendorong seseorang menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi. Tanpa kesadaran akan dosa dan pertanggungjawaban di hadapan Allah, nilai-nilai agama pun tidak menjadi benteng yang kuat untuk mencegah pengkhianatan terhadap amanah.</p>
<p>Agama hanya dianggap urusan privat di tempat ibadah saja, tidak dibawa ke kantor, tidak dibawa saat mengelola anggaran. Selama tidak ada CCTV, tidak ada KPK akan merasa aman melakukan korupsi karena tidak ada rasa takut kepada Allah yang Maha Mengawasi.</p>
<p><strong>Korupsi, Borok Sistemis Bawaan Kapitalisme</strong></p>
<p>Korupsi tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga dengan sistem yang mengatur relasi kekuasaan dan pengelolaan kepentingan publik. Dalam sistem kapitalisme, praktik politik dan pemerintahan berkelindan dengan kepentingan ekonomi sehingga membuka ruang bagi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, kebijakan publik berisiko lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal atau kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan daripada pada kebutuhan masyarakat luas.</p>
<p>Fenomena ini dapat terlihat dalam praktik jual beli jabatan, politik balas budi, serta penyalahgunaan kewenangan. Jabatan hanya menjadi alat untuk membalas dukungan politik, sementara kebijakan dan fasilitas negara berisiko dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat pengaruh kelompok tertentu. Praktik semacam ini makin sulit dicegah ketika proses pengambilan keputusan tidak transparan dan pengawasan gagal mengendalikan konflik kepentingan.Lemahnya kontrol terhadap pejabat turut memperbesar risiko penyimpangan.</p>
<p>Dalam konteks ini muncullah satire di tengah masyarakat: bahkan malaikat pun bisa menjadi iblis jika masuk ke pemerintahan. Ungkapan tersebut bukan pernyataan harfiah atau tuduhan bahwa setiap orang yang masuk pemerintahan pasti menjadi koruptor. Satire itu menyuarakan kekecewaan terhadap sistem yang dinilai begitu rusak hingga orang yang semula dipandang baik pun dikhawatirkan dapat terseret ke dalam penyimpangan. Pesannya bukan bahwa karakter individu tidak penting, melainkan integritas saja tidak cukup apabila seseorang berada dalam lingkungan yang memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan tanpa kontrol yang efektif.</p>
<p>Korupsi bukan sekadar anomali yang hanya muncul sesekali, melainkan satu borok sistemis yang dapat terus berulang ketika kepentingan materi berkelindan dengan kekuasaan, konflik kepentingan tidak dikendalikan, dan pengawasan gagal menjalankan fungsinya. Mekanisme penunjukan langsung memang dibutuhkan untuk kondisi cepat saat bencana, tetapi kecepatan tidak boleh menghilangkan transparansi dan pertanggungjawaban. Tanpa kontrol yang memadai, kewenangan yang semestinya mempercepat pertolongan, justru berisiko dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.</p>
<p>Lemahnya pengawasan dari pemimpin negara kepada pejabatnya juga menjadikan korupsi merajalela. Penangkapan dan pemidanaan pelaku memang dibutuhkan, tetapi keduanya belum cukup jika hukuman tidak dijalankan secara konsisten dan celah penyalahgunaan kewenangan tetap terbuka. Dalam kondisi demikian, penegakan hukum berisiko berhenti pada penghukuman formal tanpa dapat menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.</p>
<p>Pemimpin dalam sistem Kapitalisme lebih sibuk menjaga citra dan kepentingan oligarki daripada mengontrol bawahannya. Maka korupsi bukan saja anomali dalam sistem Kapitalisme, melainkan penyakit bawaan yang memang melahirkan koruptor.</p>
<p><strong>Bagaimana Islam Menyelesaikan Korupsi?</strong></p>
<p>Pemimpin dalam Islam menjadikan jabatannya sebagai amanah, bukan ladang bisnis. Rasulullah SAW bersabda: “Imam (pemimpin) adalah raa&#8217;in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” Dalam hadits lain disebutkan: “Imam (pemimpin) adalah junnah (perisai), tempat rakyat berlindung” (HR. Bukhari dan Muslim). Jadi mana mungkin seorang perisai tega menjarah harta orang yang sedang ia lindungi? Teladan dari Khalifah Umar bin Khattab bahkan memikul sendiri gandum untuk rakyatnya yang kelaparan di tengah bencana.</p>
<p>Islam menempatkan negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Dalam keadaan darurat, tanggung jawab ini makin mendesak karena masyarakat membutuhkan pangan, tempat berlindung, layanan kesehatan, dan bantuan untuk memulihkan kehidupan mereka. Anggaran yang dialokasikan untuk membantu masyarakat bukan sekadar angka dalam perencanaan keuangan negara, melainkan amanah yang harus digunakan sesuai peruntukannya.</p>
<p>Penyelewengan dana bantuan bukan hanya pelanggaran dalam pengelolaan anggaran, melainkan pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan sekaligus perampasan hak masyarakat yang semestinya menerima pertolongan.</p>
<p>Untuk menjaga amanah, Islam membangun keimanan dan ketakwaan sebagai benteng pertama dalam diri setiap individu. Seorang pejabat harus menyadari bahwa setiap keputusan dan penggunaan anggaran akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.</p>
<p>Allah SWT berfirman di dalam ayat :<br />
وَأَسِرُّوا۟ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُوا۟ بِهِۦٓ ۖ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ</p>
<p>“<em>Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha Mengetahui segala isi hati</em>.” (QS Al-Mulk [67]: 13).</p>
<p>Juga ayat,<br />
&#8230;وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ</p>
<p>“<em>Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan</em>.” (QS Al-Hadid [57]: 4).</p>
<p>Kedua ayat ini mengingatkan bahwa tidak ada perbuatan yang luput dari pengetahuan Allah, termasuk manipulasi pengadaan, penggelembungan harga, ataupun pemotongan bantuan.Dengan landasan keimanan, seorang pejabat tidak boleh menjadikan besarnya anggaran atau terbatasnya pengawasan sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi. Ketakwaan semestinya mendorongnya menunaikan amanah dengan jujur, bukan sekadar menghindari hukuman ketika penyimpangan terungkap.</p>
<p>Islam membangun keimanan pada diri setiap orang sebagai benteng pertama, sebelum ada polisi dan KPK. Sistem pendidikan Islam yang berbasis akidah akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki kesadaran bahwa Allah Maha Melihat. rasa takut kepada Allah akan mencegah seseorang, termasuk pejabat untuk melakukan maksiat meski tidak ada yang mengawasi. Inilah kontrol internal yang tidak dimiliki sistem Sekuler.</p>
<p>Islam dapat menutup celah korupsi dari hulunya. Dalam Islam ada mekanisme perhitungan terbalik terhadap harta pejabat. Kekayaan pejabat dicatat sebelum dan sesudah menjabat. Jika ada penambahan harta yang tidak wajar, pejabat wajib membuktikan asal-usulnya. Jika tidak bisa membuktikan , langsung disita untuk Baitul Mal. Tidak perlu menunggu OTT. Khalifah Umar bin Khattab pernah menyita separuh harta pejabatnya yang kaya mendadak.</p>
<p>Dalam Islam ada sanksi tegas sebagai uqubat yang bersifat zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa). Pelaku korupsi dikenai sanksi ta’zir yang beratnya disesuaikan dengan kejahatannya, bisa berupa penjara yang lama, sita harta, pengumuman di depan publik agar hina, bahkan hingga hukuman mati untuk korupsi yang merusak hajat hidup orang banyak. Dengan sanksi tegas ini, orang akan berpikir seribu kali untuk korupsi.</p>
<p>Kasus BNPB ini menjadi tamparan keras lagi bagi kita. Selama kita masih mempertahankan sistem Sekuler-Kapitalisme, selama itu pula dana bencana akan terus dikorupsi dan rakyat akan terus terzalimi. Sudah saatnya kita campakkan sistem yang rusak ini dan kembali kepada sistem Islam yang akan menjaga harta rakyat dan menjadi perisai sejati bagi mereka.</p>
<p><em><strong>dr. Jefni Anggreini</strong></em><br />
<em><strong>Praktisi Kesehatan</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://api.transparency-initiative.org/uploads/where_does_all_the_money_go_pavel_constantin_14d052468b.jpeg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ketika Bencana Menjadi Ladang Cuan, di Mana Amanah Negara?</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/10/ketika-bencana-menjadi-ladang-cuan-di-mana-amanah-negara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 09:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=105540</guid>

					<description><![CDATA[Oleh: Syifa Handeen. Aktivis Muslimah Bekasi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>DEPOKPOS</strong></a> &#8211; Bencana alam sudah cukup membuat rakyat kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga. Namun, penderitaan itu dapat bertambah ketika dana yang disiapkan untuk menolong korban justru diduga menjadi objek korupsi. Negara mengalokasikan anggaran untuk menyelamatkan rakyat, tetapi muncul dugaan bahwa kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa kebencanaan disalahgunakan. Ironi ini memperlihatkan bahwa ancaman bagi korban bukan hanya datang dari bencana alam, melainkan juga dari tata kelola kekuasaan yang seharusnya melindungi mereka.</p>
<p>Metro TV, dalam berita “KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana Bencana, Adik Kepala BNPB Terseret” pada 15 Oktober 2026, melaporkan bahwa KPK menetapkan lima tersangka setelah OTT di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menyasar Dana Siap Pakai (DSP). Salah satu tersangka merupakan tenaga ahli Kepala BNPB yang disebut sebagai adik kandung kepala lembaga saat itu. Meski proses hukum masih berjalan, kasus ini menuntut pemeriksaan serius terhadap mekanisme pengelolaan dana darurat, bukan hanya terhadap individu yang ditetapkan sebagai tersangka.</p>
<p><strong>Ketika Kedaruratan Membuka Celah Penyimpangan</strong></p>
<p>Dana Siap Pakai dirancang agar negara dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi. Metro TV pada 15 Oktober 2026 melaporkan bahwa alokasi DSP BNPB pada 2026 mencapai Rp4,62 triliun. Besarnya anggaran dan tuntutan kecepatan penanganan membuat tata kelolanya harus semakin akuntabel. Sebab, dalam situasi darurat, masyarakat tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu bantuan, sementara proses pengadaan dapat melibatkan keputusan cepat, informasi terbatas, dan penyedia barang atau jasa yang harus segera dipilih.</p>
<p>BBC News Indonesia, melalui laporan “Anggaran bencana yang dikorupsi pejabat di antara hidup dan mati warganya” pada 16 Oktober 2026, mengutip mantan komisioner KPK Laode M. Syarif yang menyoroti risiko penunjukan langsung tanpa pengawasan ketat. Mekanisme darurat memang dibutuhkan agar bantuan tidak terlambat, tetapi tanpa pemeriksaan harga, keterlacakan transaksi, dan verifikasi barang di lapangan, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan. Persoalannya bukan semata-mata adanya prosedur darurat, melainkan apakah kewenangan yang dipercepat tetap disertai kontrol yang efektif.</p>
<p>Di sinilah kritik sistemik perlu diarahkan. Ketika pejabat memiliki akses terhadap keputusan pengadaan, sementara pengawasan tidak sebanding dengan besarnya kewenangan, terbuka ruang bagi konflik kepentingan dan perburuan rente. Jika relasi pribadi atau kelompok ikut memengaruhi keputusan, kepentingan publik berisiko dikalahkan oleh kepentingan segelintir orang. Dugaan dalam perkara BNPB harus dibuktikan melalui proses hukum, tetapi desain pengawasan yang lemah perlu dibenahi tanpa menunggu kasus serupa terulang.</p>
<p>Dalam sistem kapitalisme, orientasi keuntungan dapat menguat ketika jabatan dan kewenangan diperlakukan sebagai sumber manfaat material, sedangkan tanggung jawab sosial dan pengawasan tidak bekerja secara memadai. Kritik ini bukan berarti setiap pengadaan atau pejabat pasti korup, melainkan bahwa peluang penyimpangan membesar ketika kepentingan ekonomi dan relasi kekuasaan tidak dikendalikan oleh prinsip amanah serta mekanisme pertanggungjawaban yang kuat. Penindakan terhadap individu saja tidak cukup jika struktur yang memungkinkan penyimpangan tetap dibiarkan.</p>
<p><strong>Korupsi Dana Bencana adalah Pengkhianatan terhadap Amanah</strong></p>
<p>Dampak korupsi dana kebencanaan tidak bisa diukur hanya dari nilai uang yang diduga diselewengkan. BBC News Indonesia pada 16 Oktober 2026 mengutip Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, yang mengingatkan bahwa korupsi dapat menurunkan kualitas barang dan jasa hingga memperburuk keadaan warga. Bantuan yang tidak sesuai standar, logistik yang terlambat, atau layanan yang tidak tersedia dapat memperpanjang penderitaan korban. Keluarga miskin menjadi kelompok yang paling rentan karena mereka memiliki pilihan paling sedikit ketika bantuan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya.</p>
<p>Dalam pandangan Islam, penyalahgunaan dana yang diperuntukkan bagi korban bencana merupakan pelanggaran terhadap amanah dan hak masyarakat. Allah Swt. berfirman:</p>
<p>Artinya: &#8220;<em>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.&#8221;</em> (QS. An-Nisa: 58).</p>
<p>Ayat ini menegaskan dua prinsip pokok: menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menegakkan hukum dengan adil. Ini bukan sekadar nasihat moral individual, melainkan asas fundamental dalam pengelolaan kekuasaan dan keuangan publik. Karena itu, dana yang seharusnya ditujukan untuk menyelamatkan rakyat, termasuk yang tertimpa musibah, tidak boleh diselewengkan menjadi sarana memperkaya diri.</p>
<p><strong>Islam Menutup Celah dari Hulu hingga Hilir</strong></p>
<p>Islam membangun ketakwaan sebagai benteng pertama agar pejabat menyadari bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Namun, ketakwaan pribadi harus berjalan bersama sistem yang mencegah penyalahgunaan kewenangan. Rasulullah saw. bersabda,<br />
“Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).</p>
<p>Pemimpin bukan sekadar pemberi instruksi, melainkan pihak yang bertanggung jawab memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi dan amanah negara terjaga.</p>
<p>Dalam konsep pemerintahan Islam (Khilafah), pencegahan korupsi dilakukan melalui pendidikan berbasis akidah, seleksi pejabat berdasarkan kelayakan dan integritas, pemeriksaan kekayaan pejabat, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Pemeriksaan harta diperlukan untuk menelusuri ketidakwajaran antara penghasilan sah dan kekayaan yang dimiliki. Pengadaan darurat pun harus tetap dapat ditelusuri: kebutuhan harus terverifikasi, harga dapat diperiksa, barang harus benar-benar diterima, dan penyaluran bantuan perlu dipastikan sampai kepada korban. Kecepatan penanganan bencana tidak boleh dijadikan alasan untuk meniadakan pertanggungjawaban.</p>
<p>Dalam konsep Khilafah, Baitul Mal mengelola keuangan negara untuk memenuhi kewajiban negara terhadap rakyat, termasuk kebutuhan penanggulangan bencana. Islam juga mengenal ta‘zir, yakni sanksi atas pelanggaran yang penetapannya diserahkan kepada otoritas berwenang sesuai ketentuan syariat. Sanksi harus diterapkan secara adil berdasarkan bukti, disertai pengawasan yang mencegah pelanggaran berulang. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak berhenti pada penahanan tersangka, tetapi juga mencakup pembenahan mekanisme yang membuka peluang penyimpangan.</p>
<p>Bencana memang tidak selalu dapat dicegah, tetapi pengkhianatan terhadap amanah dapat diupayakan pencegahannya. Rakyat yang sedang berjuang menyelamatkan hidup tidak boleh dibebani penderitaan tambahan akibat anggaran yang diduga diselewengkan. Negara harus memastikan setiap dana darurat benar-benar menjadi pertolongan, bukan keuntungan pribadi. Sebab, dalam Islam, kekuasaan adalah amanah, dan keselamatan rakyat merupakan tanggung jawab yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan segelintir orang. Wallahu a‘lam bish-shawab.</p>
<p><em>Syifa Handeen</em><br />
<em>Aktivis Muslimah Bekasi</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://t4.ftcdn.net/jpg/05/84/66/87/360_F_584668797_IJJQBKG19Rja7v4MWma2um8lj0yiNYhz.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Korupsi BNPB Ditilep dari Dana Darurat Karhutla Hingga Gempa NTT</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/10/korupsi-bnpb-ditilep-dari-dana-darurat-karhutla-hingga-gempa-ntt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[BNPB]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=105145</guid>

					<description><![CDATA[Dana darurat BNPB yang dikorupsi merupakan dana cadangan yang digunakan saat darurat bencana.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa kasus korupsi di Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) diambil dari dana siap pakai (DSP) atau dana darurat untuk sejumlah penanganan bencana.</p>
<p>Hal tersebut diungkap Direktur Penyidikan KPK, Achmat Taufik Husein yang mengatakan dana korupsi diduga diambil dari penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga penanganan banjir Sumatera dan Aceh pada November 2025.</p>
<p>&#8220;Adapun DSP tersebut digunakan untuk penanganan dan penanggulangan berbagai bencana, di antaranya karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga penanganan banjir di Aceh dan Sumatera,&#8221; ujar Taufik dalam jumpa pers di di kantor KPK, Jakarta, Jumat (16/10).</p>
<p>Menurut Taufik, dana darurat BNPB merupakan dana cadangan yang digunakan saat darurat bencana. Anggaran tersebut ditetapkan dan masuk struktur anggaran BNPB.</p>
<p>Pencairan dana bersifat fleksibel namun harus memenuhi empat syarat, merujuk Peraturan BNPB Nomor Tahun 2020. Masing-masing yakni, ada penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh pemerintah; penetapan Status Keadaan Tertentu; adanya pertimbangan risiko bencana berdampak yang ditetapkan oleh Kepala BNPB; dan adanya kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri.</p>
<p>Dalam prosesnya, KPK menyebut BNPB telah menunjuk sejumlah vendor untuk pengadaan barang dan jasa tanpa melalui lelang. Sejumlah vendor, kata Taufik, diduga memiliki konflik kepentingan dengan Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Kepala BNPB.</p>
<p>Menurut Taufik, total nilai pengadaan mencapai Rp148 miliar dalam kurun waktu tiga tahun mulai 2024-2026.</p>
<p>&#8220;KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap. Sehingga atas penggunaan DSP berbasis RKK yang dimaksud justru diduga menguntungkan sejumlah pihak di BNPB,&#8221; katanya.</p>
<p>Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Kelimanya adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit; Tenaga Ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Bima Setiawan dan Richard Erlangga; serta pihak swasta bernama Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika.</p>
<p>Korupsi di BNPB itu terungkap usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10).</p>
<p>KPK awalnya mengamankan 14 orang. Salah satunya adalah Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian. Namun, Rustian dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan intensif dalam waktu 1&#215;24 jam pasca-tertangkap tangan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2026/10/16/konferensi-pers-di-kpk-kurniawandetikcom-1792145327532_169.jpeg?w=600&#038;q=90" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KPK Geledah BPN Jatim, Ratusan Juta Disita</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/09/kpk-geledah-bpn-jatim-ratusan-juta-disita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Jatim]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=104222</guid>

					<description><![CDATA[Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA</strong> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang senilai ratusan juta rupiah usai menggeledah Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Timur di Surabaya.</p>
<p>Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).</p>
<p>&#8220;Uang-uang tersebut diduga penerimaan dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jatim,&#8221; ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (25/9).</p>
<p>Budi mengatakan penyidik selanjutnya akan menelaah dan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan dalam upaya paksa penggeledahan ini.</p>
<p>&#8220;Selain penerimaan uang dari para pemohon layanan, uang-uang tersebut juga diduga berasal dari setoran-setoran Kantah BPN se-Jatim,&#8221; ujar Budi.</p>
<p>Sebelumnya, penyidik menggeledah Kanwil ATR/BPN Jawa Timur di Surabaya selama 11 jam pada Kamis (24/9).</p>
<p>Penggeledahan tersebut berlangsung sejak pukul 10.00 WIB pagi dan baru bubar pada pukul 20.57 WIB. Penyidik tampak keluar gedung membawa sejumlah koper dan kardus dengan dikawal dua personel Brimob bersenjata lengkap.</p>
<p>Mereka kemudian meninggalkan kantor dengan menggunakan lima mobil Toyota Innova berwarna hitam.</p>
<p>Selama penggeledahan tersebut puluhan pegawai Kanwil ATR/BPN Jatim dilaporkan tertahan di dalam gedung dan baru bisa pulang meninggalkan lokasi kantor pada pukul 21.00 WIB lebih.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://cms.kpk.go.id/storage/7300/conversions/Ilustrasi-KPK-Line---Humas-KPK-image_large.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>JPU Tuntut Fadia A. Rafiq 5 Tahun Penjara</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/09/jpu-tuntut-fadia-a-rafiq-5-tahun-penjara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 05:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Fadia A. Rafiq]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=104160</guid>

					<description><![CDATA[Jaksa menilai terdakwa terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah kepala OPD]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>SEMARANG</strong></a> &#8211; Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia A. Rafiq dengan hukuman lima tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengaturan proyek penyediaan tenaga alih daya atau &#8220;outsourcing&#8221; dan penerimaan gratifikasi yang terjadi selama kurun waktu 2021 hingga 2026.</p>
<p>JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Subagya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis, juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp250 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 90 hari.</p>
<p>&#8220;Menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,&#8221; katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rightmen Situmorang itu.</p>
<p>Terdakwa Fadia diduga memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan untuk memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) dalam pengadaan tenaga alih daya pada kurun waktu 2022 hingga 2026.</p>
<p>PT RNB merupakan perusahaan yang didirikan oleh terdakwa.</p>
<p>Pada dakwaan kedua, jaksa menilai terdakwa terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah kepala OPD yang nilainya mencapai Rp2,6 miliar.</p>
<p>Dalam pertimbangannya, penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi kolusi dan nepotisme.</p>
<p>Selain itu, perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Pekalongan.</p>
<p>Dalam tuntutannya, penuntut umum juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2,6 miliar, sesuai yang diterimanya dalam tindak pidana tersebut.</p>
<p>Selain itu, jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih maupun dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, berlaku setelah terdakwa menjalani hukumannya.</p>
<p>Terhadap tuntutan tersebut, Hakim Ketua Rightmen Situmorang memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang yang akan datang.</p>
<p>KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Fadia A. Rafiq pada 3 Maret 2026.</p>
<p>Upaya hukum tersebut dilakukan berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan tenaga alih daya di sejumlah dinas di Kabupaten Pekalongan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://akcdn.detik.net.id/visual/2026/07/23/sidang-perdana-kasus-korupsi-mantan-bupati-pekalongan-1784806568522_169.jpeg?w=400&#038;q=90" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dari OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/09/kpk-sita-ratusan-juta-rupiah-dari-ott-bupati-bolaang-mongondow-utara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 22:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[OTT KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=104020</guid>

					<description><![CDATA[Uang tersebut disita KPK dari sejumlah pihak di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.</p>
<p>&#8220;Tim mengamankan barang bukti, di antaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah,&#8221; kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.</p>
<p>Budi menjelaskan uang tersebut disita KPK dari sejumlah pihak di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.</p>
<p>&#8220;Sebagian diamankan di Jakarta beserta pihak-pihak yang diamankan. Kemudian sejumlah uang lain diamankan di wilayah Sulawesi Utara ataupun di Gorontalo,&#8221; katanya.</p>
<p>Kendati demikian, dia mengatakan KPK baru bisa mengungkapkan angka detail dari uang yang disita tersebut pada kesempatan berikutnya.</p>
<p>Sebelumnya, KPK mengonfirmasi menangkap Sirajudin Lasena dan 13 orang lainnya dalam OTT ke-21 sepanjang 2026.</p>
<p>KPK mengatakan Sirajudin Lasena ditangkap bersama empat orang lainnya di Jakarta. Sementara delapan orang lainnya ditangkap di Sulawesi Utara, sedangkan seorang lainnya di Gorontalo.</p>
<p>Sementara itu, KPK menduga OTT tersebut terkait dugaan korupsi pada proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.</p>
<p>KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://asset.tribunnews.com/GBdQqGN7BG0ewTXWNLPiBSOSsd0=/1200x675/filters:upscale():quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Sirajudin-LasenaKJHKJH0JHKHJ890.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KPK Geledah Rumah Mewah di Harjamukti Depok</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/09/kpk-geledah-rumah-mewah-di-harjamukti-depok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Depok]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ade Kuswara Kunang]]></category>
		<category><![CDATA[Depok]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=103648</guid>

					<description><![CDATA[Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen serta barang bukti elektronik.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>DEPOK</strong></a> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mewah di kawasan Harjamukti, Kota Depok.</p>
<p>Rumah ini merupakan milik salah satu saksi dalam kasus suap ijon proyek, Yayat Sudrajat (YS), yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.</p>
<p>Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan Yayat hari ini diperiksa oleh penyidik di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah melakukan pemeriksaan, penyidik langsung menggeledah rumah Yayat.</p>
<p>&#8220;Pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami soal dugaan penerimaan-penerimaan uang yang dilakukan oleh Saudara YS dari Tersangka Saudara SJ (Sarjan), yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi,&#8221; kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026).</p>
<p>&#8220;Pasca-dilakukan pemeriksaan tersebut, penyidik kemudian melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan yang berlokasi di daerah Cibubur, Depok,&#8221; lanjutnya.</p>
<p>Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen serta barang bukti elektronik. Barang-barang yang disita itu diduga berkaitan dengan pengembangan perkara.</p>
<p>&#8220;Tentunya selanjutnya penyidik akan melakukan ekstraksi terhadap BBE dan juga analisis terhadap dokumen-dokumen yang diamankan dalam penggeledahan kali ini. Dan tentunya penyidik juga masih akan butuh melakukan konfirmasi, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya,&#8221; imbuhnya.</p>
<p>Sebelumnya, KPK menyampaikan tengah melakukan pengembangan penyidikan perkara kasus suap ijon proyek Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. KPK pun telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam perkara ini.</p>
<p>&#8220;Sprindik baru, per Agustus 2026,&#8221; terang jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (10/9).</p>
<p>Budi menjelaskan sprindik baru yang dikeluarkan oleh KPK masih bersifat umum. Dalam sprindik baru tersebut pun belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.</p>
<p>Dalam perkara suap ijon proyek ini, Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya, HM Kunang, akan menjalani sidang vonis. Dia dituntut 7 tahun penjara. Sedangkan ayahnya, HM Kunang, dituntut 4 tahun penjara.</p>
<p>Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu: Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Ayah Ade Kuswara HM Kunang serta pihak swasta, Sarjan.</p>
<p>Ade dan HM Kunang diduga menerima suap Rp 9,5 miliar. Proyek itu rencananya digarap pada 2026. Uang itu disebut sebagai uang muka untuk jaminan proyek.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2026/09/10/kpk-geledah-rumah-mewah-di-depok-terkait-kasus-suap-ijon-proyek-bupati-ade-kuswara-dokkpk-1789047809999_169.jpeg?w=600&#038;q=90" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Eks Direktur Bea Cukai Jalani Sidang Perdana Terkait Korupsi CPO POME</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/08/eks-direktur-bea-cukai-jalani-sidang-perdana-terkait-korupsi-cpo-pome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 05:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bea Cukai]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=102894</guid>

					<description><![CDATA[Surat dakwaan juga akan dibacakan terhadap 10 terdakwa lainnya]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Eks Direktur Bea Cukai Fadjar Donny Tjahjadi menghadapi sidang perdana kasus dugaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024 yang disamarkan sebagai limbah cair kelapa sawit (POME) di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa.</p>
<p>Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan surat dakwaan yang akan digelar di ruang sidang Wirjono Projodikoro 2.</p>
<p>Selain Fadjar selaku eks Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan periode 2017-2024, surat dakwaan juga akan dibacakan terhadap 10 terdakwa lainnya, yakni Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian periode 2021-2024 Lila Harsyah Bakhtiar.</p>
<p>Kemudian, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai VI Tipe Madya Pabean B Dumai tahun 2021 Muhammad Zulfikar, Direktur Utama PT Sinar Mutiaranusa Palmindo Edy Susanto, Direktur PT Tanimas Edible Oil Tony serta Direktur dan pemilik PT Kencana Permata Nusantara Yusrin Husin.</p>
<p>Selanjutnya, Direktur PT Trimitra Agro Jaya Randy Tjahyadi Maliwarna, Direktur PT Surya Inti Primakarya Van Ricardo, Direktur dan pemilik PT Agrojaya Perdana Felix, Direktur PT Bumi Mulia Makmur Erwin serta Direktur PT Cakra Kaya Kreasi Robin.</p>
<p>Kasus tersebut diduga terjadi saat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO sebagai upaya menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri serta stabilitas harga bagi masyarakat.</p>
<p>Kebijakan itu dilaksanakan melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), persyaratan persetujuan ekspor, serta pengenaan bea keluar dan pungutan sawit (levy).</p>
<p>Dalam kerangka kebijakan tersebut, CPO ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional yang secara kepabeanan diklasifikasikan dalam Kode HS 1511, tanpa pembedaan berdasarkan kadar asam (Free Fatty Acid/FFA). Dengan demikian, seluruh bentuk CPO, termasuk CPO berkadar asam tinggi, tetap tunduk pada ketentuan pembatasan ekspor dan kewajiban kepada negara.</p>
<p>Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor. CPO yang secara substansi merupakan CPO berkadar asam tinggi (High Acid CPO) secara sadar dan sengaja diklaim serta diperlakukan sebagai POME atau Palm Acid Oil (PAO) dengan menggunakan Kode HS 2306, yang seharusnya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat.</p>
<p>Rekayasa klasifikasi dilakukan dengan tujuan menghindari rezim pengendalian ekspor CPO, sehingga komoditas yang pada hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan negara.</p>
<p>Para terdakwa diduga tidak hanya mengetahui ketentuan hukum yang berlaku, tetapi secara aktif berperan dalam menyusun, menggunakan, dan membiarkan mekanisme yang menyimpang tersebut berlangsung.</p>
<p>Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI terdapat kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.</p>
<p>Dalam kasus itu, tim penyidik telah melakukan penyitaan berupa uang tunai sejumlah Rp40 miliar, aset berupa tanah, bangunan, kebun sawit dan kendaraan senilai kurang lebih Rp696,5 miliar.</p>
<p>Para terdakwa pun disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP Nasional atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://media.suara.com/pictures/970x544/2026/08/18/82236-mantan-direktur-teknis-kepabeanan-pada-direktorat-jenderal-bea-cukai-r-fadjar-donny-tjahjadi.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kejagung Periksa 7 Saksi Kasus TPPU Febrie Adriansyah</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/08/kejagung-periksa-7-saksi-kasus-tppu-febrie-adriansyah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kejagung]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[TPPU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=102688</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Tim 9)...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Tim 9) memeriksa tujuh saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.</p>
<p>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa sejatinya tim penyidik pada hari ini memanggil 13 orang saksi. Akan tetapi, hanya tujuh saksi yang memenuhi panggilan.</p>
<p>Para saksi itu adalah TTS dari PT TBI, BH dari PT TBI, TB selaku Direktur OBP, ACT selaku pengacara, S dari Bank Indonesia, MM dari PT P, dan RC dari PT BBBU.</p>
<p>“Proses pemeriksaan saksi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana,” katanya.</p>
<p>Anang juga menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.</p>
<p>“Tim penyidik akan terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.</p>
<p>Dalam perkara dugaan TPPU tersebut, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan pihak swasta Nurman Herin.</p>
<p>Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 20 Juli 2026.</p>
<p>Sprindik itu diterbitkan setelah Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Polri berupa emas seberat 74 kilogram serta uang valuta asing senilai ratusan miliar rupiah.</p>
<p>Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menerbitkan tiga sprindik setelah menerima pengalihan perkara dari Polri.</p>
<p>Ketiga surat perintah penyidikan tersebut meliputi perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang diduga memicu pemadaman listrik, serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri.</p>
<p>Dalam perkara PT Asabri, Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU, sedangkan Don Ritto ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Perkara yang ditangani Polri kini telah dialihkan ke Kejaksaan Agung.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kejagung: Program MBG Boros Rp10,5 Triliun per Tahun</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/07/kejagung-program-mbg-boros-rp105-triliun-per-tahun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[BGN]]></category>
		<category><![CDATA[Kejagung]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi MBG]]></category>
		<category><![CDATA[MBG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=102385</guid>

					<description><![CDATA[Hal tersebut diungkapkan tim jaksa pidana khusus dalam sidang praperadilan eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut adanya pemborosan program Makan Gizi Gratis (MBG) senilai Rp 10,5 triliun per tahun.</p>
<p>Hal tersebut diungkapkan tim jaksa pidana khusus (pidsus) dalam sidang praperadilan eks Wakil Kepala (Waka) Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung atas penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.</p>
<p>“Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan, termohon (Kejagung) telah melakukan kerja sama dengan lembaga auditor negara yaitu BPKP, di mana dalam proses pemeriksaan oleh BPKP telah dideklarasikan adanya kerugian keuangan negara,” ungkap jaksa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).</p>
<p>“Bahwa dalam kertas kerja audit tujuan tertentu atas tata kelola program MBG oleh BPKP dinyatakan telah terjadi pemborosan program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional senilai 10,5 triliun per tahun,” ucap dia lagi.</p>
<p>Meski demikian, jaksa menegaskan sidang praperadilan hanya menguji aspek formal proses penetapan tersangka dan lain-lain.</p>
<p>Oleh karena itu, pembahasan mengenai ada atau tidaknya niat jahat (mens rea), besaran kerugian negara, maupun metode perhitungannya merupakan materi pokok perkara yang akan diuji di persidangan tindak pidana korupsi.</p>
<p>Jaksa juga menyatakan berita acara atau risalah hasil ekspose bersama antara penyidik dan auditor BPKP yang menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum hingga menimbulkan kerugian negara merupakan alat bukti surat yang sah berdasarkan Pasal 235 KUHAP.</p>
<p>Menurut jaksa, dokumen tersebut dapat menjadi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka sepanjang didukung alat bukti lain.</p>
<p>Dalam perkara ini, Kejagung telah mengirim surat kepada Kepala BPKP pada 29 Mei 2026 untuk meminta bantuan penghitungan kerugian negara. Permintaan itu ditindaklanjuti dengan ekspose bersama antara penyidik dan auditor BPKP yang menghasilkan risalah tertanggal 2 Juni 2026.</p>
<p>“Yang menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi pada tata kelola program MBG tahun 2025 sampai dengan 2026 yang menyebabkan kerugian keuangan negara,” ungkap jaksa.</p>
<p>Jaksa juga membantah dalil pemohon yang menyebut laporan audit kerugian negara harus sudah selesai sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.</p>
<p>Menurut Kejagung, syarat tersebut tidak diatur dalam hukum dan telah dikuatkan oleh sejumlah putusan praperadilan, salah satunya Putusan Praperadilan Nomor 113/PN Jakarta Selatan tertanggal 26 November 2024.</p>
<p>“Bahwa seluruh tindakan termohon merupakan pelaksanaan due process of law yang dilakukan secara bertahap melalui penyelidikan, pelaksanaan ekspose perkara, penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan pemohon sebagai saksi, penetapan tersangka, penyampaian SPDP dan seterusnya hingga penahanan,” kata jaksa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPK Sebut Bupati Lombok Barat Punya 55 Aset Tanah, hanya 24 yang Dilaporkan</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/07/kpk-sebut-bupati-lombok-barat-punya-55-aset-tanah-hanya-24-yang-dilaporkan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 22:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati Lombok Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=102166</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini alias LAZ mempunyai 55 aset berupa tanah dan bangunan, tetapi banyak yang tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).</p>
<p>Berdasarkan pengecekan yang dilakukan pewarta, hanya terdapat 24 aset tanah dan bangunan yang dilaporkan LAZ dalam LHKPN tahun pelaporan 2026.</p>
<p>&#8220;Ditemukan dugaan adanya sejumlah harta atau aset milik LAZ yang belum tercantum dalam LHKPN-nya, di mana diduga LAZ memiliki sekurang-kurangnya 55 bidang tanah,&#8221; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/7).</p>
<p>Menurut ia, LAZ seharusnya melaporkan seluruh hartanya dalam LHKPN karena melaporkan kekayaan merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.</p>
<p>&#8220;Kewajiban mengisi LHKPN secara jujur, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya merupakan prasyarat penting bagi seluruh penyelenggara negara, termasuk kepala daerah dan para pemangku kepentingan lainnya, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat,&#8221; katanya.</p>
<p>Oleh sebab itu, Budi mengatakan bahwa KPK kembali mengimbau seluruh kepala daerah maupun pemangku kepentingan lainnya untuk jujur dalam mengisi LHKPN.</p>
<p>&#8220;KPK tidak henti-hentinya mengimbau kepada kepala daerah, perangkat daerah ataupun dinas, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya agar menjadikan integritas sebagai pilar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan sehingga jabatan publik benar-benar dijalankan sebagai amanah untuk melayani rakyat,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini pada 20 Juli 2026. Operasi tersebut menjadi yang ke-17 dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.</p>
<p>Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 20 orang di Nusa Tenggara Barat dan Jakarta, serta membawa delapan orang di antaranya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk diperiksa secara intensif.</p>
<p>Pada 21 Juli 2026, KPK menetapkan Lalu Ahmad Zaini dan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) Sudirman sebagai tersangka kasus dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prabowo Sebut Banyak Maling Menyusup di Program MBG</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/07/prabowo-sebut-banyak-maling-menyusup-di-program-mbg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 00:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[MBG]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=101777</guid>

					<description><![CDATA[Prabowo juga memerintahkan agar para kapolres, kapolsek, dan dandim untuk memeriksa pemilik dapur MBG.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NTB</strong> &#8211; Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa ada banyak maling yang menyusup di dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).</p>
<p>Hal tersebut disampaikan sebelum meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026).</p>
<p>“MBG kita teruskan! Tetapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ,&#8221; tegas Prabowo.</p>
<p>Prabowo pun memberikan lampu hijau kepada para gubernur, bupati, camat, dan kepala desa untuk memeriksa semua dapur MBG.</p>
<p>Dia mempersilakan para kepala daerah untuk langsung melapor kepadanya.</p>
<p>&#8220;Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Tak berhenti disitu, Prabowo juga memerintahkan agar para kapolres, kapolsek, dan dandim untuk memeriksa pemilik dapur MBG.</p>
<p>Hanya saja, Prabowo mengingatkan aparat untuk tidak mengusili mereka, seperti meminta setoran.</p>
<p>&#8220;Dandim, kapolres, kapolsek silakan periksa, periksa, periksa yang artinya baik. Jangan memanggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Memanggil-manggil minta setoran,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Prabowo juga meminta seluruh rakyat Indonesia untuk turut mengawasi program MBG.</p>
<p>&#8220;Rakyat awasi, ya! Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget,&#8221; imbuh Prabowo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
