Jokowi menyampaikan bahwa insiden kebocoran ini harus segera diatasi

DEPOKPOS – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan pernyataannya mengenai proses penelusuran dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belakangan ini mengemuka di masyarakat.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menyampaikan bahwa selaras dengan pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak ada kebocoran data dan antar lembaga terkait terus melakukan kolaborasi dalam investigasi dan mitigasi.

“Pernyataan kami tentu sama dengan DJP. Sudah disebutkan dalam pernyataan resmi bahwa DJP, Kominfo, BSSN dan Polri berkoordinasi intensif,” kata Prabu dilansir Antaranews, Sabtu.

Pernyataan resmi Kemenkominfo juga menekankan eksistensi dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menyebutkan ada sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran atau membocorkan data pribadi masyarakat.

Sebelumnya, ​Presiden Joko Widodo menyoroti kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belakangan mencuat. Kali ini, sebanyak enam juta data NPWP diduga bocor dan dijual di forum gelap Breach Forum. Di antara data yang bocor, tercantum nama Presiden Jokowi, kedua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Jokowi menyampaikan bahwa insiden kebocoran ini harus segera diatasi.

“Kemarin saya sudah sampaikan agar mitigasi dilakukan secepat-cepatnya. Banyak negara juga mengalami hal serupa. Yang paling penting adalah mitigasi cepat dan kejadian serupa tidak terulang lagi,” ujar Jokowi saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, seperti dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/9/2024).

Kebocoran data kali ini pertama kali diungkap oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, melalui akun X (sebelumnya Twitter). Teguh menyebutkan bahwa data NPWP yang bocor termasuk data milik sejumlah pejabat tinggi negara.

Selain Jokowi dan anak-anaknya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, serta Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga masuk dalam daftar data yang diduga bocor.

“Sebanyak 6 juta data NPWP dijual dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor termasuk NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan lainnya,” tulis Teguh di akun X pada Rabu (18/9/2024).

“Sehubungan dengan informasi dugaan kebocoran data pribadi pelanggan Indihome, PT Telkom Indonesia (Persero), Kementerian Kominfo sedang melakukan pendalaman terhadap dugaan insiden tersebut,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam keterangan resmi, Minggu.

Kominfo menyatakan akan segera memanggil manajemen Telkom, selaku perusahaan induk, untuk dimintai keterangan soal insiden ini.

Kominfo juga akan meminta Telkom memberikan informasi langkah apa yang mereka lakukan untuk menindaklanjuti laporan ini.

“Kementerian Kominfo akan segera mengeluarkan rekomendasi teknis untuk peningkatan pelaksanaan pelindungan data pribadi Telkom, dan di saat bersamaan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” kata Semuel.

Perwakilan grup Telkom dan IndiHome belum memberikan keterangan kepada ANTARA soal dugaan kebocoran data ini.

Beredar informasi di dunia bahwa data histori browsing pengguna layanan internet IndiHome bocor dan diunggah ke situs gelap. Data yang bocor berjumlah 26.730.798, berukuran 5GB. Data tersebut diperoleh pada Agustus 2022.

Data yang terekspose berupa histori berselancar di internet seperti tanggal, kata kunci, domain, platform, browser dan tautan URL.

Selain itu, informasi pengguna berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), email, nomor ponsel dan jenis kelamin juga bocor.

Dihubungi terpisah, pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya melihat kasus kebocoran data pengguna IndiHome kemungkinan benar. Dia menduga kebocoran ini berasal dari server penyedia layanan.

Alfons menekankan bahwa data histori browsing berbahaya bagi pengguna karena orang yang memahami big data bisa menggunakannya untuk melihat dan memahami (profiling) kebiasaan pengguna.

Data-data tersebut juga berbahaya jika jatuh ke tangan penjahat siber karena mereka mengamati kebiasaan pengguna kemudian merancang aktivitas phishing untuk menipu korban.

Merespon hal itu, AJI dan LBH Pers yang berfokus pada isu kebebasan pers dan kesejahteraan jurnalis, membuka pengaduan bagi jurnalis dan pengelola media yang terdampak kebijakan Kominfo terkait diberlakukannya Permenkominfo 5/2020 yang diamandemen menjadi Permenkominfo 10/2021.

Pengaduan difokuskan pada dua dampak, antara lain jika situs media terkena pemblokiran, serta jika jurnalis atau pengelola media tak bisa mengakses pendapatan atau penghasilan dari aplikasi Paypal, dikutip dari keterangan tertulis AJI pada Minggu 31 Juli 2022.

AJI dan LBH Pers tetap merahasiakan data pribadi pengadu dan tidak akan dibagikan ke pihak lain. Data pengaduan tersebut nantinya akan digunakan AJI dan LBH Pers sebagai bahan advokasi kebijakan.

Dalam siaran tertulisnya, AJI juga menyediakan link untuk mengadu bila merasakan dampak di antara dua hal tersebut, akibat kebijakan PSE Kominfo. Link pengaduan bisa diakses di http://bit.ly/PengaduanDampakBlokir.