“Kami mengapresiasi langkah cepat BGN dalam menangani kasus keracunan Makan Bergizi Gratis di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun demikian, sanksi berupa suspensi atau pembekuan sementara bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2 sama sekali tidak cukup untuk menjawab seriusnya dampak yang ditimbulkan,” kata Charles kepada wartawan, Minggu (5/4/2026).

Charles menegaskan SPPG yang lalai hingga menyebabkan siswa keracunan harus ditutup permanen dan dicabut izin operasionalnya. Menurutnya, hal ini harus menjadi standar penegakan bagi BGN.

“Kami menegaskan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya, tanpa pengecualian. Kebijakan ini tidak boleh bersifat kasuistik atau terbatas pada satu kejadian saja, melainkan harus menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional,” ujar Charles.

“Penutupan permanen adalah bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus instrumen efek jera agar seluruh penyelenggara SPPG mematuhi standar keamanan pangan secara disiplin dan konsisten,” tambahnya.

Ia menyebut sanksi penutupan permanen bisa menjadi peringatan bagi SPPG yang lain.

Charles juga meminta BGN melakukan audit investigatif terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di semua titik layanan MBG. Ia tak ingin kejadian yang sama terulang.

“Sanksi penutupan permanen harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara agar tidak bermain-main dengan keselamatan rakyat,” ujarnya.

Komisi IX, katanya, akan mendorong penguatan fungsi pengawasan lapangan dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif dan sistematis di setiap unit layanan gizi. “Skema pengawasan preventif harus diperketat agar program strategis nasional ini benar-benar memberikan manfaat gizi, bukan justru menimbulkan risiko kesehatan bagi generasi penerus bangsa,” tambahnya.

Diketahui, sebanyak 72 orang siswa dari empat sekolah diduga keracunan spageti menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim). Para siswa tersebut tengah dirawat di tiga rumah sakit rujukan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecek penanganan para korban di RSKD Duren Sawit, Jaktim. Pramono ingin memastikan penanganan berjalan dengan baik.

“Seperti kita ketahui bersama, ada dampak dari makanan yang disiapkan oleh SPPG di lokasi Pondok Kelapa Dua,” ucap Pramono di Duren Sawit, Sabtu (4/4/2026).

Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi pada awal 2026 di Indonesia. Ratusan pelajar dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Peristiwa ini terjadi di beberapa wilayah seperti Kudus, Tomohon, dan Grobogan.

Salah satu kasus terjadi pada siswa SMA Negeri 2 Kudus, dimana jumlah siswa yang dirawat mencapai 118 orang dan tersebar di tujuh rumah sakit,” kata Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kudus Mustiko Wibowo di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, akibat dugaan keracunan makanan (KOMPAS TV, 29/01/26).

Kejadian serupa yang terus berulang dinilai menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG belum mampu menjamin keamanan dan kesehatan peserta didik, padahal tujuan awal program ini adalah memenuhi kebutuhan gizi generasi muda untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

Fakta di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan program dan pelaksanaannya. Program MBG dianggap sebagai solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan gizi buruk dan stunting. Permasalahan gizi sebenarnya berkaitan erat dengan kemiskinan struktural, rendahnya kemampuan daya beli masyarakat, serta ketimpangan akses terhadap kebutuhan pokok.

Namun, persoalan mendasar tersebut dinilai belum menjadi fokus utama penyelesaian. Di sisi lain, pemerintah justru meningkatkan anggaran MBG dalam jumlah sangat besar, yang menimbulkan kekhawatiran karena dana publik yang besar belum tentu sebanding dengan hasil yang diperoleh masyarakat.

Program ini juga dinilai berjalan tanpa perencanaan dan persiapan yang matang dari berbagai aspek. Hal tersebut dikaitkan dengan paradigma negara sekuler yang menempatkan negara hanya sebagai pengatur dan fasilitator, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Selain itu, program MBG dianggap berpotensi menjadi program populis yang dapat menggeser prioritas sektor pendidikan lainnya dan belum tentu menghasilkan generasi yang benar-benar berkualitas. Keterlibatan perusahaan besar dalam pelaksanaannya juga memunculkan kekhawatiran bahwa orientasi keuntungan dapat memengaruhi kualitas serta keamanan makanan yang diberikan kepada peserta didik.

Secara lebih luas, kondisi ini dipandang sebagai bentuk kegagalan negara dalam mengatasi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja yang layak, serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Padahal, faktor-faktor tersebut merupakan akar utama munculnya stunting dan gizi buruk di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, solusi atas permasalahan gizi dinilai tidak cukup hanya melalui program bantuan makanan, melainkan membutuhkan perubahan sistem yang lebih mendasar.

Sebagai solusi, kita membutuhkan penerapan sistem Islam secara menyeluruh, di mana negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, termasuk kebutuhan gizi generasi muda. Dalam sistem ini, pemimpin negara bertugas sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Kebijakan ekonomi diarahkan untuk memastikan setiap individu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sekaligus memiliki kesempatan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai kemampuan masing-masing.

Penerapan sistem tersebut dijalankan melalui beberapa mekanisme, seperti menjamin kepala keluarga mendapatkan pekerjaan dengan upah layak, menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, serta membuka lapangan kerja luas melalui pengelolaan sektor strategis oleh negara.

Dalam konsep ini, sumber daya alam seperti energi, pertambangan, dan perairan dipandang sebagai milik bersama yang harus dikelola negara demi kesejahteraan masyarakat, bukan dikuasai pihak swasta. Pengelolaan tersebut diharapkan mampu menyediakan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan gratis, transportasi murah, serta berbagai fasilitas umum lainnya.

Selain itu, negara juga menjamin kebutuhan masyarakat miskin melalui mekanisme zakat agar tidak ada warga yang terlantar. Prinsip tanggung jawab negara terhadap rakyat ditegaskan dalam Al-Qur’an dan hadis, yang menekankan bahwa pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.

Dengan sistem ini, diharapkan generasi dapat tumbuh sehat, berpendidikan, dan memiliki keterampilan yang memadai, sehingga masalah stunting, gizi buruk, kemiskinan, dan kesenjangan sosial dapat diatasi secara berkelanjutan, bukan hanya sementara seperti melalui program bantuan jangka pendek.

“Hasil pendataan kami hingga saat ini jumlah siswa yang dirawat mencapai 118 orang dan tersebar di tujuh rumah sakit,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Mustiko Wibowo di Kudus, Kamis, seperti dilansir Antara.

Adapun rinciannya, siswa dirawat di RSUD Loekmono Hadi Kudus sebanyak 28 orang, RS Mardi Rahayu Kudus 22 orang, RS Sarkies Aisyiyah 19 orang, RSI Kudus 14 orang, RS Kumala Siwi 13 orang, RS Kartika 9 orang, dan RS Aisyiyah 13 orang.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMA Negeri 2 Kudus Dwiyana mengungkapkan siswa yang menjalani perawatan tidak hanya hari ini (29/1) saja, melainkan sebagian sudah dirawat sejak Rabu (28/1) malam.

Menurut dia keluhan awal justru lebih dahulu dirasakan oleh para guru setelah menyantap menu MBG yang diterima sekolah dari SPPG Purwosari pada Rabu (28/1) sekitar pukul 11.15 WIB. Kemudian dibagikan kepada siswa serta guru sekitar pukul 11.45 WIB.

“Awalnya keluhan sakit perut dan diare muncul di kalangan guru. Setelah itu, banyak siswa yang mengeluhkan perut sakit, mual, pusing, dan diare,” ujarnya.

Ia menjelaskan jumlah guru dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 2 Kudus sebanyak 98 orang, sedangkan jumlah siswa mencapai 1.178 orang. Berdasarkan laporan sementara, sekitar 600 siswa mengalami gejala serupa, namun sebagian besar memilih menjalani perawatan di rumah, termasuk sejumlah guru.

Menu MBG yang diterima sekolah dari SPPG Purwosari berupa soto ayam suwir, tempe, dan tauge.

Dwiyana menambahkan pihak sekolah sempat memanggil perwakilan SPPG Purwosari untuk meminta klarifikasi terkait menu makanan dan kondisi kesehatan makanan tersebut. Sekolah juga mengumpulkan perwakilan kelas untuk pendataan siswa yang mengalami keluhan.

“Setiap kelas ada yang melaporkan 35 siswa sakit, ada yang 20, dan 17 siswa. Setelah kami merasa tidak mampu menangani, kami meminta bantuan dokter puskesmas,” ujarnya.

Petugas puskesmas bersama Dinas Kesehatan kemudian datang ke sekolah. Karena kondisi sejumlah siswa terus memburuk, pihak sekolah meminta bantuan ambulans untuk merujuk siswa ke rumah sakit di Kabupaten Kudus.

“Data sebelumnya tercatat ada 34 siswa yang harus menjalani rawat inap di enam rumah sakit di Kabupaten Kudus,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Mustiko Wibowo di Kudus, Jumat.

Keenam rumah sakit tersebut adalah RSUD Loekmono Hadi Kudus, RS Mardi Rahayu, RS Kartika, RS Kumala Siwi, RS Islam, dan RS Aisyiyah.

Ia memperkirakan sudah ada yang pulang setelah mendapatkan perawatan, sehingga data tersebut harus dimutakhirkan untuk jumlah pastinya per hari ini (30/1).

Sebanyak 34 siswa yang harus menjalani rawat inap, kata dia, merupakan siswa yang sebelumnya dirawat di sejumlah rumah sakit. Setelah dilakukan observasi, mereka diminta untuk rawat inap.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam (RSI) Sunan Kudus Ahmad Syaifuddin membenarkan bahwa di rumah sakit itu terdapat lima siswa SMA 2 Kudus yang menjalani rawat inap.

Awalnya, kata dia, terdapat 16 anak yang menjalani perawatan pada Kamis (29/1), kemudian setelah observasi ada lima anak yang harus menjalani rawat inap.

“Hari ini (30/1), kondisi kelima pasien tersebut sudah membaik. Mudah-mudahan hari ini (30/1) sudah bisa pulang,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus Abdul Hakam mengungkapkan ada 18 siswa SMA 2 Kudus yang menjalani rawat inap. Namun, tiga pasien di antaranya meminta pulang atas permintaan sendiri.

Rumah sakit lainnya, seperti RS Mardi Rahayu Kudus juga mencatat ada dua pasien dugaan keracunan MBG yang menjalani rawat inap.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, hingga Kamis (29/1) sore tercatat jumlah siswa maupun guru dan tenaga kependidikan SMA 2 Kudus yang harus menjalani perawatan di tujuh rumah sakit mencapai 118 orang.

Ketujuh rumah sakit tersebut, yakni RSUD Loekmono Hadi Kudus, RS Mardi Rahayu Kudus, RS Sarkies Aisyiyah, RSI Kudus, RS Kumala Siwi, RS Kartika, dan RS Aisyiyah.

“Kami ditutup sementara sampai hasil Labkesda keluar. Kami juga tetap mengikuti SOP (standard operating procedure) keamanan pangan dari BGN,” kata Kepala SPPG Meruya Selatan, Satria Jayaputra, dilansir Antara, Selasa (4/11/2025).

Satria mengakui pihaknya melakukan uji organoleptik (pengecapan) sebelum MBG tersebut didistribusikan kepada para penerima manfaat. Ia mengaku tidak ada tanda-tanda rusak maupun bau saat MBG tersebut dicoba.

Satria mengatakan adanya sebagian puding yang gosong itu didukung adanya seorang siswa yang melapor tercium aroma tidak sedap dari puding yang dibagikan. “Ada satu anak yang bilang baunya kayak asap rokok. Tapi setelah saya cium, ternyata memang ada aroma gosong dari puding itu,” kata dia.

Adapun puding adalah menu yang dipasok langsung oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bekerja sama dengan SPPG Meruya Selatan.

Sementara itu, pihak SDN Meruya Selatan 01 juga menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 10 hari dengan alasan yang sama.

“Jadi, untuk sementara itu memang diberhentikan kurang lebih 10 hari,” kata Wakil Kepala SDN Meruya Selatan 01, Nur Syamsiyah.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu, 29 November 2025, setelah para siswa menyantap MBG pada hari ketiga. Indikasi keracunan terlihat saat 20 orang anak menunjukkan gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG yang terdiri dari mi, telur kecap, puding dan beberapa item menu lainnya.

“Tujuh yang ke RSUD, karena waktu itu Puskesmas Kembangan lagi penuh. Jadi, akhirnya kami disarankan ke RSUD Kembangan. Yang di sekolah, 13 anak itu ditangani sama dokter. Artinya tak parah,” ujar Kepala SDN Meruya Selatan 01, Siti Sofyatun.

Kasus yang sama sudah beberapa kali terjadi di Tasikmalaya

DEPOKPOS – Tim medis melakukan penanganan kesehatan terhadap 109 siswa yang menjadi korban gejala keracunan diduga setelah menyantap menu sajian Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Ada 109 orang korban yang sudah terdata,” kata Kepala Puskesmas Cipatujah, Cepi Anwar di Tasikmalaya, Kamis, dikutip dari Antara.

Ia menuturkan jumlah pasien yang terdata itu mendapatkan penanganan medis tidak hanya di Puskesmas Cipatujah, tapi juga di puskesmas lain seperti Puskesmas Bantarkalong, Culamega, Karangnunggal, Darawati, dan empat klinik swasta.

Namun kondisi kesehatan mereka, kata dia, sebanyak 73 orang sudah mulai membaik dan diperbolehkan pulang, tinggal 36 orang yang dirawat di beberapa puskesmas dan klinik.

“Di PKM Cipatujah sebagian besar sudah bisa pulang,” katanya.

Pasien gejala keracunan itu menimpa siswa SMK Negeri Cipatujah, SMP Negeri 4 Cipatujah, kemudian ada santri juga siswa SMP di Pondok Pesantren Nursyamsi.

Siswa yang mengalami gejala keracunan itu merasakan pusing, mual, muntah, dan sesak napas setelah menyantap menu MBG yang dibagikan di sekolah.

Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menyampaikan keprihatinannya atas adanya keracunan massal yang diduga setelah menyantap sajian program MBG, apalagi kejadian tersebut sudah beberapa kali terjadi di Tasikmalaya.

Beruntung kejadian itu, kata dia, berhasil cepat ditangani secara medis, sehingga pasien korban keracunan kembali sehat.

“Kondisi para korban sekarang sudah stabil, bahkan sebagian sudah dipulangkan,” katanya.

“Terdapat sekitar 110 siswa yang mengalami gejala, termasuk mual, muntah, diare, dan pusing,” kata Surveilans Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purworejo Ratri Nur Hidayati di Purworejo, Jawa Tengah, seperti dilansir Antara, Jumat.

Dari jumlah tersebut, lanjut dia, 56 siswa diantaranya dirawat jalan di Puskesmas Bubutan dan delapan siswa lainnya masih menjalani observasi.

“Selain itu, 37 siswa dan satu guru yang diperiksa di sekolah juga dilaporkan mengalami gejala serupa, dan satu orang lainnya rawat jalan di Puskesmas Bragolan,” kata Ratri.

Ia menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Puskesmas Bumbutan dan Bragolan untuk melakukan pemeriksaan.

Gejala yang timbul diduga berasal dari makanan yang dikonsumsi pada hari Kamis (2/10). Menu makanan yang dikonsumsi siswa pada hari itu meliputi tahu, kentang rebus, telur puyuh rebus, sayur wortel, selada, timun, dan sambal kacang.

Dinas Kesehatan juga memberikan imbauan kepada SPPG untuk lebih memperhatikan cara pengolahan makanan dan bahan pangan yang digunakan. Mereka menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan makanan, termasuk batas waktu konsumsi makanan setelah dimasak.

“Kami mohon kepada seluruh SPPG untuk lebih memperhatikan cara pengolahan makanan dan juga bahan-bahan pangan yang dipakai. Yang pertama, bahan pangan harus aman. Yang kedua, waktu memasak dan juga waktu distribusi,” kata Ratri Nur Hidayati.

“Iya benar ada sekitar puluhan. Belum tahu data pasti karena terus meningkat dan sementara dilakukan evakuasi ke RSU Soe,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan TTS, Teguh Sabat dilansir CNN Indonesia, Jumat sore.

Dia mengatakan belum mengetahui secara pasti jumlah siswa yang mengalami keracunan dan juga dari berapa sekolah. Dia mengatakan hingga sekitar pukul 15.30 Wita (14.30 WIB), masih dilakukan sejumlah evakuasi diduga korban keracunan dari sekolah maupun rumah siswa.

“Sementara kami masih mondar-mandir melakukan evakuasi. Sekarang masih terus dilarikan ke rumah sakit dan mereka ada riwayat usai konsumsi MBG,” kata Teguh.

Teguh menjelaskan karena berasal dari beberapa sekolah sehingga belum di ketahui secara pasti jam berapa anak-anak mulai keracunan. Pasalnya, kata dia, ada pula yang gejalanya baru muncul setelah pulang ke rumah.

“Masih kita data, tapi yang jelas terus mengalami kenaikan [jumlah yang alami keracunan], karena ada yang setelah pulang baru mengalami pusing, mual, dan muntah,” ujarnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Luragung, Suleha, mengatakan puluhan siswa yang mendapatkan perawatan medis itu umumnya mengalami gejala seperti diare pada Kamis (2/10) malam. Kemudian, baru pada Jumat (3/10) pagi itu pihaknya baru mendapatkan laporan.

“Kronologi anak-anak tuh tadi malam sudah diare, cuma tadi pagi pas jam delapan ada laporan. Jadi sudah langsung saja bawa ke puskesmas, diduga MBG kemarin. Tadi dari polres juga sudah hadir, mungkin akan konfirmasi ke dapur dan sebagainya. Kita juga masih menunggu hasil kesimpulannya. Tapi memang anak-anak mencret-mencret, mual gitu,” kata Suleha seperti dikutip dari detikJabar.

Menurut Suleha, ada sekitar 60 anak yang mengalami gejala keracunan. Anak-anak tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Luragung.

“Kita belum bisa memastikan keracunan disebabkan oleh apa. Yang jelas anak-anak gejalanya diare. Makannya kita rujuk ke puskesmas. Pihak puskesmas juga sekarang sedang meneliti. Cuman memang gejalanya sama kurang lebih sama ada sekitar 60 siswa yang ke puskesmas. Cuma sebagian sudah boleh pulang,” tutur Suleha.

Menurut Suleha, pihak puskesmas masih meneliti sampel kotoran dari para siswa untuk mengetahui penyebab dari keracunan.

“Pihak puskesmas juga sekarang sedang meneliti. BAB [buang air besar] anak dan diambil sampelnya. Apakah itu keracunan dari makanan atau apa,” tutur Suleha.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kuningan, Edi Martono mengatakan pihak mendapatkan laporan tersebut sebelum tadi sebelum waktu dhuhur.

“Saya baru turun ke lapangan. Laporannya baru masuk sebelum Jum’atan,” kata Edi.