Tak hanya sepeda motor, sejumlah wadah berisi BBM juga terlihat berada di lokasi. Sedikitnya terdapat tujuh jerigen, dengan empat di antaranya berisi Pertalite, sedangkan tiga lainnya dalam kondisi kosong.

Sejumlah galon bekas air mineral berkapasitas sekitar 15 liter juga terlihat berada di lokasi. Tiga galon tampak berisi Pertalite, sementara empat lainnya dalam kondisi kosong dan diduga merupakan bekas wadah BBM.

Yang membuat awak media semakin mempertanyakan aktivitas tersebut adalah ketika terlihat satu sepeda motor sedang memindahkan Pertalite ke dalam jerigen biru berkapasitas sekitar 35 liter. Saat proses tersebut berlangsung, selang terlihat masih terpasang dari tangki sepeda motor menuju jerigen.

Awak media dari Indonesia Cerdas Nes (ICN) kemudian mencoba melakukan konfirmasi kepada dua pria yang berada di lokasi. Ketika ditanya dari mana BBM tersebut diperoleh, keduanya menyebut BBM dibeli dari SPBU Lampu Merah Sentul dan SPBU Babakan Madang.

Tak lama berselang, seorang perempuan keluar dari dalam lokasi. Perempuan tersebut terlihat merekam. Dia mempertanyakan kedatangan awak media dan menyatakan bahwa dirinya bersama suaminya tidak melakukan kesalahan.

Sebagai fungsinya, awak media dari ICN kemudian menjelaskan bahwa kedatangan mereka hanya untuk melakukan konfirmasi dan berikan edukasi terkait regulasi Undang Undang Migas terkhusus adanya aktivitas mengenai keberadaan sejumlah motor, jeriken dan galon berisi BBM Pertalite.

Namun, situasi kemudian semakin tegang. Perempuan tersebut kembali menegaskan bahwa BBM yang mereka miliki dibeli dari SPBU dan bukan hasil mencuri.

Ia juga mempertanyakan maksud awak media datang ke lokasi serta menyampaikan akan melaporkan kejadian tersebut kepada Dedi Mulyadi.

Karena kondisi di lokasi semakin tidak kondusif, awak media akhirnya menghubungi layanan kepolisian 110 sekitar pukul 03.28 WIB.

Laporan tersebut kemudian mendapat respons dari layanan 110. Awak media pun menunggu kedatangan petugas ke lokasi. Namun hingga sekitar pukul 03.50 WIB, petugas kepolisian belum juga tiba.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah orang yang diduga rekan-rekannya mulai berdatangan. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sekitar pukul 04.14 WIB, awak media akhirnya memutuskan meninggalkan lokasi.

Sahatma Refindo, Pimpinan Redaksi indonesiacerdasnews.com (ICN) angkat bicara terkait viralnya video yang beredar di medsos.

“Adanya seorang pria dalam video viral yang mengaku awak media ICN memang benar wartawan di media ICN dan bertugas di Kabupaten Bogor dan aktif di Organisasi Wartawan Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia. Pria tersebut bernama Insaan Athoriik, dan memang sedang bertugas untuk meliput tentang temuan pelanggaran peredaran/perdagangan BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Bogor yang di perjual belikan secara ilegal”.

Sahatma menyayangkan, jurnalis yang sedang bertugas malah di fitnah dan viral di medsos dengan penggiringan opini negatif oleh masyarakat yang menilai bahwa tugas jurnalis seperti itu salah, padahal sudah sangat jelas disitu ada pelanggaran tentang UU migas yang mengatur regulasi perdagangan/peredaran BBM bersubsidi, “Ucapnya tegas.

Selain itu, menjual BBM Bersubsidi secara eceran juga rawan kebakaran dan membahayakan masyarakat sekitar.

“Aparat Penegak Hukum harusnya cepat tanggap dan ambil tindakan tegas, jangan malah melakukan pembiaran secara sengaja atas adanya pelanggaran hukum secara terang-terangan dan membahayakan keselamatan masyarakat umum. “Urai Sahatma mantan Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Provinsi Banten.

Ia menambahkan, APH diminta tindak tegas atas dugaan jual beli BBM Bersubsidi jenis Pertalite dengan modus membeli BBM Bersubsidi jenis Pertalite dengan menggunakan motor thunder yang memiliki tangki kapasitas besar dan menjualnya kembali secara eceran kepada masyarakat umum karna sangat merugikan Negara dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Terpisah, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan dalam keterangan Pers nya di Jakarta, Jum’at (11/9/2026) mengatakan publik harus melihat dalam berbagai sisi. Terlebih adanya regulasi hilir mudik Migas telah diatur Undang Undang.

“Penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, termasuk pengecer tanpa izin dan penimbunan, diatur dan diancam dengan sanksi pidana berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Jelas Opan.

Dia juga menyinggung celoteh Kang Dedi Mulyadi (KDM) Gubernur Jawa Barat yang memframing tudingan miring dan tidak elok terhadap profesi wartawan dan LSM. Dalam video yang dibuatnya melalui akun pribadinya DeMul, die membela pelaku tindak kejahatan meski itu dilakukan oleh rakyat biasa.

“KDM jangan aaal bicara, Hukum tidak berpihak pada siapapun. Jika benar ada di peristiwa itu awak media melakukan unsur pemerasan dan meminta uang, silahkan di proses. Namun kejadian Minggu (6/9/2026) dini hari itu jelas rekan jurnalis konfirmasi dan memberikan edukasi, maka saya katakan disini KDM salah kaprah dan terkesan tidak memahami regulasi hilir mudik Migas dan UU Migas. Celoterhnya ngeblunder dan memicu kemarahan profesi jurnalis dan LSM. “Beber Opan.

Secara profesi, Opan mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk segera menarik ocehannya dan meminta maaf kepada wartawan serta LSM karena ocehannya itu menyebut oknum wartawan dan LSM jelek di mata publik.[]

Peristiwa itu berhasil direkam warga dan awak media yang hadir tepat di Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan pada Sabtu (21/2/2026).

Terlihat tubuh wanita yang mengenakan pakaian sederhana itu tampak menggigil sedikit saat berdiri di depan pintu mobil KDM. Matanya berkaca-kaca terpampang jelas dibawah sinar lampu yang menerangi area sekitar lapangan, sementara air mata perlahan mengucur di pipinya. Suaranya yang bergetar namun tetap terdengar jelas menyampaikan desakan yang sudah lama tertahan dalam hati.

Mata berlinang, suara bergetar memohon bantuan Gubernur Jawa Barat. “Pak Gubernur tolong saya, “ucapnya sambil menangis, dengan kedua tangan hampir menyentuh pelat nomor mobil yang sedang akan melaju meninggalkan lokasi. Gerakannya tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan, hanya penuh dengan rasa putus asa dan harapan yang terakhir pada sosok orang nomor satu di Jawa Barat itu.

Ia memperkenalkan diri sebagai Mariam, dan mengaku telah melakukan berbagai upaya selama ini untuk mendapatkan kejelasan terkait persoalan pengadaan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Cikarang Barat. Menurutnya, perkara tersebut telah tertunda lebih dari 3 tahun lamanya dan tanpa ada kepastian apapun.

“Uang Saya Mandek, Tolong Saya Pak KDM”, dengan nada yang semakin terhimpit, Mariam menjelaskan bahwa dana yang seharusnya menjadi haknya kini “mandek” di tingkat kecamatan. Ia berulang kali mengulang kalimat yang penuh dengan kesusahan.

“Uang saya mandek di Kecamatan Cikarang Barat sudah lama, tolong saya Pak KDM,” ucapnya sambil menatap langsung ke arah Gubernur Dedi Mulyadi.

Terlihat petugas keamanan yang awalnya siap mengamankan jalur justru berdiri diam, menyaksikan bagaimana kepala daerahnya merespons aduan warga.

Tanpa menunjukkan tanda-tanda kesal atau terganggu, Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) dengan tenang mempersilakan Mariam untuk menyampaikan keluhan secara rinci. Ia berdiri dengan sikap yang ramah namun tetap tegas, memberikan perhatian penuh pada setiap kata yang keluar dari mulut wanita separuh baya itu.

Setelah beberapa saat mendengarkan, Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) kemudian menyuruh salah satu ajudannya untuk langsung menangani kasus yang diajukan Mariam.

Selain itu, ia juga memerintahkan agar nomor kontak resmi diberikan kepada Mariam agar proses penanganan dapat dipantau secara berkala.

“Saya dan ajudan akan menanganinya,” ucapnya dengan suara yang jelas dan menenangkan, membuat suasana yang tadinya tegang perlahan kembali mereda.

Langkah cepat dan tanggap dari Gubernur Dedi Mulyadi mendapat apresiasi tersirat dari para warga yang menyaksikan peristiwa tersebut. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa gaya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat masih tetap dijunjung tinggi, bahkan di tengah kesibukan jadwal acara resmi seorang Gubernur.

Peristiwa singkat namun penuh makna itu menjadi potret nyata bahwa masyarakat masih menaruh harapan yang besar kepada pemerintah daerah. Mereka berharap bahwa setiap persoalan yang mereka hadapi baik sekecil apa pun akan mendapatkan perhatian dan solusi yang tepat.[]

“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri”

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membantah dana Pemprov Jabar mengendap sebesar Rp4,1 triliun di perbankan.

Menurutnya, data yang ia paparkan adalah hasil pemantauan Bank Indonesia per September 2025. Oleh sebab itu, ia menilai Dedi dibohongi oleh bawahannya.

“Tanya aja ke bank sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda,” ujar Purbaya, Selasa (21/10), seperti dilansir CNN Indonesia.

Purbaya menekankan tidak pernah secara rinci menyebutkan dana pemda Jabar yang tersimpan di perbankan. Ia hanya memaparkan data keseluruhan dana pemda yang mengendap di bank meningkat.

“Saya enggak pernah describe data Jabar kan. Saya bilang, data di Perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari sistem keuangan bank sentral,” jelasnya.

Purbaya pun ogah berkoordinasi langsung dengan KDM terkait persoalan ini. Menurutnya, untuk mengecek data keuangan tersebut adalah masing-masing pemda.

“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya,” tegas Purbaya.

Sebelumnya, melalui unggahan video di instagramnya, KDM menyebutkan tidak ada dana Pemda Jabar yang diendapkan sebesar Rp4,1 triliun seperti yang dipaparkan Kementerian Keuangan dan Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 pada Senin (20/10).

“Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda (kas daerah) juga tidak ada,” kata Dedi.

Dedi menyatakan siap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila memang ada dana Pemprov Jabar mengendap sebesar itu di perbankan.

“Saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain ternyata Rp4,1 triliun tidak ada. Mudah-mudahan nanti adalah ya tahun depan ya buat Jawa barat ditambahin dana transfer nya,” kata dia melanjutkan videonya.

Namun, ia mengakui memang ada dana Pemda Jabar atau kas sebesar Rp2,3 triliun di perbankan.

Kendati, dana itu bukan sengaja diendapkan melainkan untuk pembayaran pihak ketiga jelang akhir tahun.

“Untuk itu, dana Rp2,3 triliun itu untuk apa sih? untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan Pemda Jabar, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit, pokoknya banyak lah,” tegasnya.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menilai kebijakan masuk sekolah pukul enam pagi justru kontraproduktif dengan tujuan membangun kualitas hidup dan tumbuh kembang anak. Iman menemukan berbagai riset atau kajian ilmiah menunjukkan dampak negatif kurang tidur.

“Anak akan sulit berkonsentrasi, penurunan daya ingat, gangguan metabolisme tubuh, sarapan bisa terlewatkan, kelelahan, kecemasan, bahkan penurunan prestasi akademik,” kata Iman seperti dilansir Republika, Selasa (3/6/2025).

Iman menegaskan kebijakan ini di luar kelaziman internasional. Contohnya Malaysia, Cina, Amerika Serikat rata-rata masuk sekolah sekitar 7.30 pagi. Sedangkan India, Inggris, Rusia, Kanada, Korea Selatan masuk sekolah pukul 8.00 pagi. Lalu Singapura dan Jepang masuk pukul 8.30 pagi.

“Semuanya dengan skema belajar 5 hari atau Senin – Jumat. Artinya negara-negara maju rata-rata masuk sekolah lebih siang,” ujar Iman.

Iman merujuk pula penelitian The Open University, Brigham and Women’s Hospital, Harvard University, dan University of Nevada bahwa jam masuk sekolah pukul 10:00 lebih baik bagi kesehatan dan performa akademik siswa usia 13–16 tahun dibandingkan jam 8:30 pagi. Artinya, kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilaksanakan pada pukul enam pagi tidak memiliki dasar kajian.

“Oleh sebab itu kami berharap ada kajian terlebih dahulu untuk penerapan KBM pukul enam pagi,” ujar Iman.

Selain itu, Iman meminta Pemprov Jabar belajar dari Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pernah mencoba menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Setelah uji coba dan evaluasi di sekolah lalu direvisi menjadi pukul 5.30 pagi. Bahkan pada akhirnya kembali menerapkan masuk sekolah pukul 7 pagi setelah Pemprov NTT melakukan evaluasi komprehensif termasuk mendengarkan masukan berbagai pihak.

“Kita harus belajar dari NTT, jangan sampai kebijakan pendidikan coba-coba dan akhirnya kembali seperti sedia kali. Sebaiknya hati-hati dan kaji dulu,” ujar Iman.

Dia menilai kondisi itu memberatkan guru-guru yang domisilinya jauh dari sekolah tempat mengajar

JAWA BARAT – Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menilai, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ihwal penerapan kegiatan belajar mengajar dimulai sejak jam 6 pagi belum memiliki kajian dan petunjuk teknis yang jelas. Dia menyarankan agar kebijakan tersebut dikaji ulang.

“(Membuat kebijakan) tidak hanya berdasarkan common sense saja, harus berbasiskan kajian,” kata Iman pada Senin, 2 Juni 2025.

Menurut dia, tanpa petunjuk teknis yang jelas para guru di sekolah bakal memprotes kebijakan ini. Sebab, ujarnya, guru harus datang lebih awal ke sekolah jika pembelajaran dimulai jam 6 pagi.

“Guru harus sampai di sekolah paling tidak satu atau setengah jam sebelum pembelajaran dimulai,” ujarnya.

Artinya, guru-guru harus sudah hadir di sekolah antara pukul 5 hingga 5.30 pagi. Dia menilai kondisi itu memberatkan guru-guru yang domisilinya jauh dari sekolah tempat mengajar.

Sekolah yang dimulai lebih pagi, kata dia, menyebabkan guru yang berangkat menggunakan transportasi umum akan kesulitan datang tepat waktu.

Iman meminta kepada Dedi Mulyadi untuk memberikan petunjuk teknis soal masalah akses transportasi ini. Menurut dia, pemerintah daerah perlu menyusun mekanisme agar para guru yang domisilinya jauh dan memakai transportasi publik bisa terfasilitasi.

Di sisi lain, ia mengapresiasi tujuan pemberlakuan kebijakan sekolah dimulai jam 6 pagi ini. Menurut dia, kebijakan ini dilakukan agar pelajar terbiasa beraktivitas sejak pagi dan menghindari kegiatan larut malam.

“Jadi bagi kami tidak masalah jika anak (didik) harus bangun pagi,” ucapnya.

Kebijakan sekolah mulai pukul 06.00 pagi sebelumnya digulirkan oleh Dedi Mulyadi sebagai bagian dari upaya membangun kedisiplinan untuk kalangan pelajar.

“Tidak apa-apa mulai pukul 06.00, tapi belajarnya kan sampai Jumat,” kata dia dikutip dari siaran pers Humas Jawa Barat, Jumat, 30 Mei 2025.