Seperti apa penampakan diduga jet pribadi yang diduga dibeli menggunakan aliran dana hasil korupsi tersebut?

DEPOKPOS – KPK menduga bahwa aliran dana dari hasil korupsi kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Provinsi Papua tahun 2020–2022 digunakan untuk membeli pesawat private jet.

Dalam kasus itu, KPK menyebut bahwa perbuatan rasuah tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun.

“Penyidik menduga aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi tersebut salah satunya digunakan untuk pembelian private jet yang saat ini keberadaannya di luar negeri,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (12/6).

Seperti apa penampakan diduga jet pribadi yang diduga dibeli menggunakan aliran dana hasil korupsi tersebut?

Dari foto yang dilihat, pesawat private jet itu tampak berwarna putih berkelir kuning di bagian badan dan ekor pesawat.

Sementara, di bagian luar pada salah satu sisi kokpit, terlihat bendera warna merah-putih yang menunjukkan bendera Indonesia. Lalu, pada bagian ekor, pesawat itu tampak memiliki kode registrasi PK-RDG.

Diketahui, private jet itu berjenis Bombardier CRJ-200ER. Dikutip dari berbagai sumber, pesawat jenis ini merupakan jet regional yang diproduksi oleh Bombardier.

Adapun untuk pengusutan aliran dana itu, KPK pun memanggil seorang saksi bernama Gibrael Isaak yang merupakan WNA Singapura. Ia dipanggil untuk didalami terkait dengan pembelian atas pesawat private jet tersebut.

Gibrael Isaak tercatat merupakan bos RDG Airlines. Dalam situs perusahaan penyewaan jet pribadi maupun kargo itu, ia tercatat sebagai Presiden Direktur.

Jet pribadi perusahaan tersebut diduga pernah disewa oleh eks Gubernur Papua Lukas Enembe ke luar negeri.

Gibrael sedianya diperiksa penyidik lembaga antirasuah pada hari ini, Kamis (12/6). Namun, Gibrael tak hadir tanpa keterangan. KPK pun mengingatkan agar Gibrael kooperatif dalam memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Belum ada keterangan dari Gibrael mengenai ketidakhadirannya itu.

Dalam kasus ini, KPK juga telah menjerat seorang tersangka yakni Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, Dius Enumbi (DE). Budi menyebut, perbuatan DE diduga dilakukan bersama dengan eks Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Lukas Enembe meninggal dunia pada Desember 2024 lalu. Sementara Dius Enumbi belum berkomentar mengenai kasus yang menjeratnya itu.

“Dilakukan oleh tersangka DE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua bersama-sama dengan LE selaku Gubernur Papua,” tutur Budi kepada wartawan, Rabu (11/6) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Budi pun menyayangkan tindakan rasuah yang dinilai sangat merugikan masyarakat Papua. Pasalnya, kata dia, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut mestinya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Nilai Rp 1,2 triliun bisa untuk membangun berbagai fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pendidikan, baik sekolah-sekolah dasar, menengah, atas, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas,” ucap dia.

“Di mana dua sektor itu menjadi salah satu yang tentu harus kita tingkatkan dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Papua,” pungkasnya.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah menggeledah Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Senin (4/11/2024) lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik lembaga antirasuah menyita dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. KPK mengungkapkan bahwa dana operasional Lukas Enembe semasa jadi Gubernur Papua per tahun mencapai Rp 1 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari nilai yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dana ini disinyalir sebagai salah satu sumber pencucian uang Lukas Enembe. Karena belakangan, ditemukan penggunaan dana itu banyak yang fiktif.

Wakil Ketua KPK 2019–2024, Alexander Marwata, menyebut bahwa dana triliun setiap tahun tersebut salah satu peruntukannya ialah biaya makan dan minum.

Dalam sebuah video siniar yang diunggah di akun Instagram @hasan_nasbi dikutip di Jakarta, Rabu (18/9/2024), Hasan menegaskan, di tengah banyaknya pejabat publik yang menggunakan pesawat jet, Kaesang menggunakan fasilitas tersebut dengan status bahwa dirinya bukan pejabat publik dan memiliki bisnis sendiri.

“Konteks private jet ini kan yang disorot soal gaya hidup, kemudian dikaitkan bahwa Mas Kaesang adalah anaknya Presiden. Saya ingin ngasih statement, pertama bahwa Mas Kaesang ini bukan pejabat publik dan dia sudah dewasa, dia sudah punya hidup sendiri, sudah punya bisnis sendiri dan dia bukan pejabat publik,” kata Hasan dalam video tersebut.

Hasan pun menyinggung Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang kerap kali menggunakan pesawat jet pribadi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dia menegaskan, Kaesang dan Megawati keduanya bukanlah pejabat publik.

Kemudian, Hasan juga menyinggung Mahfud MD yang saat masih menjabat sebagai menko polhukam, kerap menggunakan pesawat jet pribadi milik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 M Jusuf Kalla (JK). Di sisi lain, Kaesang sebagai putra bungsu Presiden Joko Widodo yang menggunakan pesawat jet pribadi justru menjadi berita yang heboh.

Hasan menilai, kondisi tersebut seperti pengadilan oleh pers (trial by press) terhadap Kaesang dan Erina karena ada faktor kebencian. “Saya merasa ini kayak semacam trial by press terhadap Mas Kaesang karena soal kebencian tadi. Kebencian yang mereka tumpuk-tumpuk kemudian ketemu ini kemudian diglorifikasi,” kata Hasan.

Hasan pun meminta publik melihat secara adil dan tidak menyudutkan Kaesang maupun Presiden Jokowi. Sebelumnya Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono mendapat banyak sorotan di media sosial, salah satunya mengenai penggunaan jet pribadi ketika melakukan perjalanan ke AS.

Dugaan gratifikasi itu diperbincangkan warganet, seperti di media sosial X, setelah istri Kaesang, Erina Gudono, mengunggah pemandangan dari dalam jet pribadi melalui media sosial Instagram. Erina mengunggah foto itu bertepatan warganet sedang ribut DPR RI akan merevisi UU Pilkada untuk menghindari putusan MK.

Sumber: republika.co.id

Kurnia menilai dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi ini tak hanya menyangkut Kaesang

JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai penggunaan private jet oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sepatutnya ditelusuri lewat dugaan gratifikasi terhadap para penyelenggara negara di lingkaran keluarga Kaesang.

Kaesang adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus adik dari wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa pekan terakhir Kaesang disorot publik setelah istrinya mengunggah foto sayap pesawat terbang dalam perjalanan ke Amerika Serikat.

Lewat unggahan itu Kaesang diduga pergi ke AS menggunakan jet pribadi.

“Maka dari itu, dugaan gratifikasi harus ditelusuri terkait penyelenggara negara yang ada di sekitar Kaesang. Itu enggak bisa dilepaskan,” kata Kurnia dalam acara Political Show CNN Indonesia, Senin (9/9) malam.

Kurnia menilai dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi ini tak hanya menyangkut Kaesang.

Dia berkata keluarga Kaesang dipenuhi dengan para penyelenggara negara yang masih aktif. Semisal ayahnya Joko Widodo merupakan presiden, kakaknya Gibran Rakabuming Raka merupakan wapres terpilih dan kakak iparnya berstatus wali kota Medan.

“Yang kami yakini ini bukan hanya terkait Kaesang seorang wiraswasta. Tak ada masalah tadi. Tapi keluarga Kaesang ini dipenuhi dengan penyelenggara negara,” kata dia.

Di sisi lain, Kurnia juga mengatakan ada konflik kepentingan terkait penggunaan jet pribadi oleh Kaesang apapun alasannya. Ia menilai sudah semestinya Kaesang peka dengan kondisi semacam ini dan tak melakukannya.

“Harusnya Kaesang peka dengan itu. Apakah jika Kaesang bukan anak Jokowi kemudian orang itu akan ajak Kaesang atau tidak? Pembuktiannya ada di aparat penegak hukum,” kata dia.

Kurnia mengajak publik melihat peristiwa di masa lalu. Menurut dia, dulu mantan Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo sempat diproses hukum lantaran pembantunya menerima suap.

Kasus Djody semestinya bisa diambil pelajaran keluarga atau orang dekat para pejabat aktif bahwa mereka bisa terkena jerat hukum jika bersalah melakukan tindakan korupsi.

“Jadi apalagi kalau dalam konteks keluarganya Kaesang,” kata dia.

Kaesang sejauh ini belum memberikan klarifikasi apapun. Sementara itu Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer (Noel) mengaku menerima informasi bahwa Kaesang menumpang jet pribadi temannya yang seorang anak pengusaha.

Menurut Noel, Kaesang tidak menyewa jet pribadi, melainkan diajak temannya ke Amerika Serikat.

“Bukan menyewa. Enggak ada. Info yang saya dapat pemilik private jet itu kawannya Kaesang. Dan Mas Kaesang diajak ke Amerika,” kata Noel dalam acara Political Show CNN Indonesia.

“Bukan meminjamkan. Jadi anak ini yang punya private jet ini mau ke Amerika. Mas Kaesang diajak nebeng. Salah atau tidak itu orang itu?” kata Noel lagi.