Sejumlah media pemerintah Iran juga tak memberi indikasi pemerintah meminta agar serangan AS dibatalkan atau mengubah posisi di Selat Hormuz, demikian dikutip CNN, Minggu (2/8).

Sebaliknya, mereka menuding Trump lah yang justru mundur.

“Trump si bodoh sudah kehabisan tenaga,” demikian laporan FARS News Agency.

Media yang dikelola kantor pemimpin tertinggi Iran, KayhanOnline, juga memberitakan narasi serupa.

“Trump mundur dari posisinya sekali lagi setelah sekitar seminggu membuat dan mengancam Iran, mengeklaim kesepakatan sudah dekat,” demikian menurut KayHanOnline.

Kantor berita Mehr News, yang kerap dianggap mewakili pandangan Pemimpin Tertinggi, turut membantah Iran meminta AS menghentikan serangan.

“Trump sekali lagi menarik diri dari ancaman kosongnya dan menampilkan penarikan diri kepada dunia sebagai sebuah bantuan,” demikian berita Mehr News.

Pemerhati politik di Teheran, Morteza Semiari, bahkan menggunakan peribahasa Persia “Sekali lagi gunung Amerika melahirkan tikus” yang berarti gertak-gertak di awal, melempem di akhir.

Mehr News lalu menegaskan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) tetap dalam kesiapan tinggi untuk setiap kemungkinan, terlepas dari ancaman kosong atau bualan Trump.

Laporan media-media Iran itu muncul usai Trump sesumbar AS berhenti menyerang Iran karena permintaan dari mereka serta negara Arab seperi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar.

“Three explosions were heard around the airport, and at least one projectile from the American enemy hit Iranshahr airport,” in the southeast, state television IRIB reported on Telegram, as reported by AFP on Friday (July 17, 2026).

“A few minutes ago, the Bandar Abbas Railway Junction Station was targeted by the American enemy. According to this report, two Iranian citizens were injured in the attack,” Mehr said on Telegram.

An official report mentioned airstrikes on two bridges in Hormozgan Province, citing IRNA as saying that two people were killed and four others injured.

The US Central Command (CENTCOM) previously said its forces had launched a new wave of attacks on Iran. This latest US attack on Iran comes five consecutive nights.

“At 2:00 p.m. Eastern Time today, U.S. forces began a new wave of strikes against Iran for the fifth consecutive night to further degrade Iran’s military capabilities,” CENTCOM said, as reported by Anadolu Agency on Friday (July 17).

Tensions between the U.S. and Iran have recently escalated over the Strait of Hormuz, with both sides engaging in attacks despite a Pakistan-brokered memorandum of understanding aimed at ending the conflict and reaching a lasting peace agreement.

White House spokeswoman Karoline Leavitt previously stated that the reason for the recent U.S. strikes was “because Iran violated the memorandum of understanding we signed with them.”

“Specifically, in the memorandum of understanding they signed, they were prohibited from firing on commercial vessels transiting the Strait of Hormuz, and unfortunately, they made the tragic decision to do just that,” she said.

“Tiga ledakan terdengar di sekitar bandara dan setidaknya satu proyektil musuh Amerika menghantam bandara Iranshahr,” di tenggara, kata televisi pemerintah IRIB di Telegram, dilansir AFP, Jumat (17/7/2026)

“Beberapa menit yang lalu, Stasiun Persimpangan Kereta Api Bandar Abbas menjadi sasaran musuh Amerika. Menurut laporan ini, dua warga Iran terluka dalam serangan itu,” kata Mehr di Telegram.

Sebuah laporan resmi menyebutkan serangan udara di dua jembatan Provinsi Hormozgan dan mengutip IRNA yang mengatakan bahwa dua orang tewas dan empat lainnya terluka.

Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) sebelumnya mengatakan bahwa pasukan mereka melancarkan gelombang serangan baru terhadap Iran. Serangan terbaru AS ke Iran ini dilancarkan lima malam berturut-turut.

“Pada pukul 14.00 zona waktu timur hari ini, pasukan AS mulai melakukan gelombang serangan baru terhadap Iran untuk malam kelima berturut-turut untuk lebih melemahkan kemampuan militer Iran,” kata CENTCOM dilansir Anadolu Agency, Jumat (17/7).

Ketegangan antara AS dan Iran baru-baru ini meningkat terkait Selat Hormuz, dengan kedua pihak saling menyerang meskipun ada nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan mencapai kesepakatan perdamaian yang langgeng.

Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt sebelumnya mengatakan bahwa alasan serangan AS baru-baru ini adalah “karena Iran melanggar nota kesepahaman yang telah kita sepakati dengan mereka.”

“Secara spesifik, dalam nota kesepahaman yang mereka tandatangani, mereka dilarang menembak kapal-kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz, dan sayangnya, mereka telah membuat keputusan tragis untuk melakukan hal itu,” katanya.

Dalam pesan yang ditujukan kepada rakyat Yordania, Korps Garda Republik Iran (IRGC) mengatakan pasukannya menargetkan dan menghancurkan landasan penyimpanan jet tempur AS dan pusat komando dan kendali Amerika yang baru di Asia Barat di sebuah pangkalan yang sangat besar di Al-Azraq, Yordania, dengan rudal balistik Kheibar-Shekan.

IRGC menegaskan serangan tersebut merupakan pembalasan atas serangan AS yang memaksa evakuasi 121 anak penderita kanker di Ahvaz, serta serangan AS pada bulan Maret yang menewaskan 168 anak di sebuah sekolah di Minab.

IRGC mendesak masyarakat Yordania untuk tidak membiarkan tanah mereka digunakan “untuk kejahatan terhadap anak-anak ini”.

Pernyataan IRGC tersebut muncul setelah militer Yordania mengatakan telah mencegat delapan rudal Iran pagi ini.

Ini merupakan serangan kedua kali dilancarkan Iran di pangkalan angkatan udara AS di Azraq, Yordania dalam sepekan.

Sebelumnya, IRGC mengeklaim berhasil menggempur pangkalan jet tempur F-18 Amerika Serikat di Azraq, Yordania dan menargetkan Armada Kelima AS di Bahrain pada Selasa (14/7) waktu setempat.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh stasiun televisi pemerintah IRIB, pasukan Iran mengatakan drone peledak berhasil menargetkan area yang menampung jet tempur F-18 dan hanggar peralatan besar di pangkalan udara Azraq, Yordania, untuk kedua kalinya.

Diskusi yang dipandu Ketua Umum SAJID, Bachtiar Nasir, tersebut dihadiri para wartawan dari berbagai media cetak, media elektronik, dan media siber. Forum itu menjadi ruang dialog antara kalangan jurnalis dengan perwakilan diplomatik Iran mengenai perkembangan isu-isu geopolitik dan hubungan internasional.

Boroujerdi mengatakan, sikap Iran terhadap senjata nuklir tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik dan keamanan, tetapi juga berangkat dari landasan etika dan ajaran agama.

“Fatwa Iran dari almarhum Khomeini selaku pemimpin tertinggi menyatakan bahwa nuklir adalah haram jika digunakan untuk perang,” ujar Boroujerdi.

Menurut dia, perkembangan teknologi, termasuk teknologi nuklir, harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab moral serta kemanusiaan. Karena itu, pemanfaatan ilmu pengetahuan semestinya diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia, bukan sebagai instrumen penghancuran massal.

Boroujerdi juga menyoroti operasi militer Amerika Serikat yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ia menilai klaim bahwa serangan tersebut hanya menyasar target militer tidak sejalan dengan kondisi di lapangan karena, menurutnya, warga sipil turut menjadi korban.

Mengenai hubungan dengan negara-negara di kawasan, Boroujerdi menegaskan Iran tidak pernah menyerang negara tetangganya. Ia mengatakan operasi militer Iran hanya ditujukan kepada fasilitas militer Amerika Serikat yang berada di wilayah negara tetangga, bukan kepada negara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Boroujerdi menyatakan Iran pada prinsipnya tetap membuka ruang penyelesaian melalui jalur diplomasi. Menurut dia, perundingan damai sebelumnya dilakukan atas permintaan Amerika Serikat sehingga Iran memiliki hak untuk mengajukan kepentingan-kepentingannya dalam setiap proses negosiasi.

Boroujerdi juga menyampaikan pandangannya mengenai Indonesia. Ia mengklaim Israel telah melakukan tindakan yang berdampak terhadap Indonesia, antara lain melalui serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza, penurunan bendera Indonesia yang kemudian diganti dengan bendera Israel, serta tewasnya sejumlah personel pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di Lebanon.

Menurut Boroujerdi, nilai-nilai agama dapat menjadi pijakan dalam membangun diplomasi yang mendorong perdamaian dan stabilitas internasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Ia juga menyinggung pentingnya persatuan negara-negara Muslim dalam menghadapi berbagai tantangan internasional. Menurutnya, dialog dan saling memahami merupakan langkah penting agar dunia Islam tidak mudah terpecah oleh konflik yang berkepanjangan.*

Pernyataan tersebut disampaikan Boroujerdi dalam forum Friday Morning Talk yang diselenggarakan Serikat Jurnalis Islam Indonesia (SAJID) di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026). Diskusi dipandu Ketua Umum SAJID, Sajid Bachtiar Nasir, dan dihadiri para jurnalis dari berbagai media cetak maupun elektronik.

Dalam paparannya, Boroujerdi menyebut narasi pertentangan Sunni dan Syiah sebagai upaya yang, menurutnya, dimanfaatkan untuk memecah belah umat Islam.

“Ini bukan masalah Sunni atau Syiah. Tidak ada yang namanya perang Sunni dan Syiah. Itu adalah rekayasa rezim Zionis Israel untuk membuat perpecahan di antara umat Islam,” ujar Boroujerdi.

Ia menjelaskan bahwa di dalam Islam terdapat banyak mazhab fikih, baik di kalangan Sunni maupun Syiah, seperti Syafi’i, Maliki, Hanafi, Hambali, Zaidi, dan Ismaili. Menurut dia, perbedaan mazhab merupakan ranah keilmuan yang seharusnya menjadi ruang dialog para ulama, bukan dijadikan alat untuk kepentingan politik.

Boroujerdi mengatakan Iran juga memiliki populasi Muslim Sunni dalam jumlah besar. Karena itu, menurutnya, serangan yang dilakukan Israel terhadap Iran tidak hanya menimpa warga dari satu mazhab tertentu.

“Jadi, ketika Israel menyerang Iran, apakah mereka hanya menyerang orang Syiah? Banyak masyarakat Sunni yang telah menjadi martir, yang telah terbunuh. Ketika rudal datang, rudal itu tidak bertanya, ‘Apakah kamu Sunni atau Syiah?’ Rudal itu membunuh semuanya. Mereka semua adalah musuh bagi umat Islam,” katanya, yang disambut tawa hadirin saat menyampaikan analogi mengenai rudal yang tidak membedakan latar belakang mazhab korbannya.

Ia menegaskan bahwa seluruh umat Islam memiliki fondasi akidah yang sama, yakni menyembah Allah SWT, menghadap kiblat yang sama, mengikuti Rasulullah SAW, dan berpegang kepada Al-Qur’an. Menurut dia, perbedaan tata cara ibadah maupun mazhab tidak semestinya menjadi alasan munculnya permusuhan.

“Allah itu satu. Kiblat itu satu. Rasulullah itu satu. Al-Qur’an itu satu. Salat itu satu. Musuh pun satu. Musuh Islam adalah musuh seluruh umat Islam,” ujarnya.

Boroujerdi juga menyampaikan pandangannya bahwa Iran memberikan dukungan kepada Palestina bukan karena kesamaan mazhab, melainkan karena persoalan kemanusiaan dan penolakan terhadap pendudukan. Ia menilai narasi yang membingkai konflik Timur Tengah sebagai pertentangan Sunni dan Syiah merupakan bagian dari strategi politik untuk memecah belah dunia Islam.

Menurut dia, perbedaan mazhab merupakan ranah keilmuan yang menjadi ruang dialog para ulama, bukan isu yang semestinya dibawa ke ranah politik. “Dalam politik, musuhnya satu, yaitu rezim Zionis Israel,” katanya.*

Pernyataan itu disampaikan Boroujerdi dalam Friday Morning Talk yang diselenggarakan Serikat Jurnalis Islam Indonesia (Sajid) di AQL Islamic Center, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Diskusi tersebut dipandu Ketua Umum Sajid Bachtiar Nasir dan dihadiri wartawan dari berbagai media cetak, elektronik, dan daring.

Boroujerdi menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat yang menyebut pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai salah satu pencapaian Washington. Menurutnya, Selat Hormuz telah menjadi jalur pelayaran internasional yang terbuka selama ribuan tahun.

“Selat Hormuz telah terbuka selama ribuan tahun dan Iran selalu menjadi penjaganya. Jika Anda tidak menyerang kami, selat itu akan tetap terbuka. Selat itu ditutup karena Anda menyerang Iran. Selat itu ditutup karena Anda mencoba menyabotase perbatasan Iran,” kata Boroujerdi.

Ia menilai stabilitas kawasan akan lebih mudah diwujudkan apabila tidak ada intervensi kekuatan asing. Menurut dia, negara-negara di kawasan memiliki kemampuan untuk membangun keamanan bersama melalui dialog dan kerja sama regional.

Boroujerdi mengatakan Iran tidak memiliki persoalan dengan negara-negara Arab di kawasan Teluk. Ia menegaskan Tehran telah menyampaikan kepada negara-negara tetangganya bahwa Iran tidak akan mengambil tindakan selama wilayah udara, laut, maupun daratan mereka tidak digunakan oleh pihak yang menyerang Iran.

“Kami tidak memiliki masalah dengan negara-negara Arab. Kami telah menjelaskan kepada mereka, jika wilayah udara, laut, atau daratan mereka tidak digunakan oleh musuh kami, kami tidak akan menyerang mereka,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Boroujerdi juga mengkritik keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia. Menurutnya, pangkalan-pangkalan tersebut tidak memberikan jaminan keamanan bagi negara-negara setempat.

“Pangkalan-pangkalan Amerika Serikat tidak membawa keamanan bagi negara mana pun, termasuk negara-negara di Teluk Persia,” katanya.

Boroujerdi menilai ketegangan di kawasan telah memberikan dampak terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Menurut dia, konflik tersebut mengganggu stabilitas perdagangan dan distribusi energi global.

“Rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat telah menyandera ekonomi dunia. Kami berharap situasi ini kembali pada perdamaian dan keamanan di kawasan,” ujarnya.

Selain membahas isu geopolitik, Boroujerdi menawarkan peningkatan kerja sama ekonomi antara Iran dan Indonesia melalui transfer teknologi.

Ia mengungkapkan selama hampir tiga tahun bertugas di Indonesia, dirinya telah berdiskusi dengan banyak pejabat pemerintah mengenai peluang kerja sama di berbagai sektor strategis.

Menurut dia, Iran siap mentransfer teknologi kepada Indonesia, mulai dari bidang kesehatan, pertanian, energi, hingga teknologi antariksa. Boroujerdi menilai banyak negara bersedia menjual produk teknologi, tetapi tidak memberikan penguasaan teknologinya.

“Iran siap mentransfer teknologi kepada Indonesia. Banyak negara menjual peralatan, tetapi tidak memberikan teknologinya. Kami siap berbagi teknologi untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, dan sektor-sektor strategis lainnya demi kepentingan kedua negara,” kata Boroujerdi yang disambut tepuk tangan peserta diskusi.

Ia menambahkan, berbagai inovasi yang dikembangkan Iran tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan pertahanan. Menurutnya, teknologi satelit, drone, dan berbagai hasil riset lainnya juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sipil, seperti pertanian modern, mitigasi perubahan iklim, pelayanan kesehatan, hingga penguatan pembangunan nasional.

Boroujerdi menegaskan dirinya siap memfasilitasi kerja sama tersebut apabila terdapat komitmen dari pemerintah maupun sektor swasta Indonesia.

Menurutnya, kolaborasi teknologi antara Iran dan Indonesia akan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pembangunan ekonomi di masa mendatang.

Hal itu disampaikan Musthafa dalam Diskusi Serikat Jurnalis Islam Indonesia (Sajid) yang digelar di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026). Acara dipandu Ketua Sajid, Bachtiar Nasir, dan dihadiri para jurnalis Muslim dari berbagai media.

Musthafa juga menyoroti perubahan lanskap media global. Menurutnya, dominasi media Barat dalam pemberitaan internasional mulai mengalami pergeseran sejak munculnya jaringan televisi Al Jazeera dari Qatar.

Sebelum kemunculan Al Jazeera, kata dia, pemberitaan internasional didominasi media-media Barat seperti CNN dan BBC. Namun kehadiran Al Jazeera menghadirkan perspektif baru yang mampu menarik perhatian publik dunia, khususnya masyarakat Timur Tengah.

“Hegemoni media Barat terhadap pemberitaan internasional mulai berakhir setelah munculnya Al Jazeera. Pengaruhnya luar biasa dan menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat Timur Tengah,” katanya.

Ia menilai media-media dunia Islam perlu terus diperkuat agar mampu menghadirkan perspektif yang lebih berimbang dalam pemberitaan internasional.

Sebagai wartawan yang lama bertugas di Timur Tengah, Musthafa mengaku rutin mengikuti berbagai media Israel seperti Haaretz, Jerusalem Post, dan Yedioth Ahronoth.

Menurutnya, meskipun secara politik ia mengkritik ideologi Zionisme, memahami media Israel tetap penting untuk mengetahui dinamika politik dan opini publik di negara tersebut.

“Saya membaca media Israel hampir setiap hari. Mereka sangat cepat dan profesional dalam pemberitaan. Kita harus memahami bagaimana mereka berpikir dan bagaimana lanskap politik mereka bekerja,” ujarnya.

Musthafa mencontohkan kebijakan Presiden Mesir Anwar Sadat pasca-Perang Arab-Israel 1973 yang mendorong pembelajaran bahasa Ibrani di berbagai universitas Mesir sebagai bagian dari strategi memahami Israel secara lebih mendalam.

“Sadat pernah mengatakan, ‘Kenalilah musuhmu.’ Karena itu berbagai universitas di Mesir membuka program studi bahasa Ibrani agar masyarakat dan para ahli memahami Israel secara lebih baik,” katanya.

Menurut Musthafa, pemahaman yang mendalam terhadap lawan merupakan bagian penting dalam membangun strategi politik, diplomasi, maupun media yang efektif di kawasan Timur Tengah.*

Hal itu disampaikan Musthafa dalam Diskusi Serikat Jurnalis Islam Indonesia (Sajid) yang digelar di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026). Acara dipandu Ketua Sajid, Bachtiar Nasir, dan dihadiri para jurnalis Muslim dari berbagai media.

Dalam paparannya, Musthafa menyoroti dinamika geopolitik Timur Tengah pascaperang yang menurutnya akan sangat dipengaruhi oleh pertarungan kekuatan regional, khususnya antara Iran, Turki, dan Israel.

Menurut dia, apabila dalam lima tahun ke depan Iran berhasil memperkuat ekonomi, teknologi, dan kapasitas strategisnya hingga mampu menyaingi Israel dan Turki, maka negara itu berpotensi menjadi faktor penekan bagi Israel untuk menerima implementasi berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 dan 338 yang menuntut penarikan Israel dari wilayah-wilayah Arab yang diduduki sejak Perang 1967.

“Kalau Iran sukses membangun ekonominya, teknologinya, dan mampu bersaing dengan Israel dan Turki, maka akan muncul kekuatan baru yang bisa memaksa Israel menerima resolusi-resolusi internasional tersebut,” ujarnya.

Musthafa menambahkan, posisi Israel saat ini semakin tertekan di tingkat internasional. Menurutnya, sejumlah negara Barat yang selama ini dikenal dekat dengan Israel mulai menunjukkan dukungan yang lebih terbuka terhadap Palestina.

“Secara internasional Israel sudah terpojok. Dukungan terhadap negara Palestina sangat kuat, terutama di Eropa. Palestina kini telah diakui oleh banyak negara besar dunia. Tinggal menunggu bagaimana pertarungan di tingkat regional setelah perang ini,” katanya.

Ia juga berharap proses perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang sedang berlangsung dapat menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan. Menurutnya, stabilitas kawasan akan membuka jalan bagi lahirnya “Iran baru” yang lebih kuat dalam bidang ekonomi dan teknologi.

Dalam kesempatan yang sama, Musthafa turut berbagi pengalaman selama hampir tiga dekade menggeluti dunia jurnalistik internasional, termasuk pengabdiannya sebagai wartawan Kompas di Timur Tengah.

Ia mengungkapkan bahwa pendiri Kompas, Jakob Oetama, sejak awal memiliki visi agar Kompas memiliki wartawan tetap di Timur Tengah sehingga pemberitaan kawasan tersebut dapat diperoleh langsung dari sumber utama tanpa bergantung pada kantor berita internasional.

“Saya bersyukur pernah diberi kesempatan hampir 20 tahun bersama Kompas dan ikut mewarnai pemberitaan internasional, khususnya Timur Tengah,” ujarnya.

Presiden Amerika Serikat (AS) itu mengeklaim telah mendapat jaminan dari Iran bahwa mereka tak akan pernah mengembangkan program pengayaan uranium menjadi senjata nuklir.

“Satu-satunya jaminan yang harus saya dapatkan adalah tak akan ada senjata nuklir. Mereka sudah setuju, dan itu sangat menarik,” kata Trump dalam wawancara yang disiarkan Fox News, Sabtu (30/5).

Selain menghentikan nuklir Iran, prioritas AS saat ini, kata dia, membuka kembali Selat Hormuz yang ditutup sejak awal Maret.

Iran menutup Selat Hormuz usai Amerika Serikat dan Israel menggempur habis-habisan negara itu pada 28 Februari. Sebagai bagian dari operasi balasan dan menekan musuh-musuhnya, Teheran menutup rute perdagangan global itu.

Di kesempatan tersebut, Trump juga mengendurkan tindakan militer AS yang sebelumnya tampak agresif ingin kembali menggempur Iran jika tak memenuhi tuntutannya.

“Saya tidak buru-buru. Pelan tapi pasti, saya rasa kita akan mendapat apa yang kita inginkan, dan jika kita tak mendapat apa yang kita mau, kita mengakhiri dengan cara berbeda,” kata dia, dikutip AFP.

Sejak negosiasi dimulai, Iran kerap membantah klaim Trump terutama soal program nuklir. Di banyak kesempatan, mereka menegaskan fokus utama mereka mengakhiri perang, dan persoalan nuklir akan dibahas lain waktu.

Masih soal Iran, salah satu sumber mengatakan Trump telah mengirim proposal baru ke pemerintahan yang berbasis di Teheran dengan tuntutan “lebih keras.” Tak ada rincian lebih lanjut soal tuntutan yang dimaksud.

Pekan lalu, AS dan Iran sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Washington mengeklaim negosiasi program nuklir Teheran sedang dimulai.

ADA satu perkembangan diplomatik yang layak dibaca lebih serius dari sekadar agenda pertemuan rutin antarnegara. Pada 6 Mei 2026, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bertemu Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, di Beijing. Pertemuan itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Iran–Amerika Serikat dan ancaman terhadap stabilitas Selat Hormuz, jalur vital energi dunia.

Momentum pertemuan ini menjadi menarik karena hanya berselang sekitar sepekan sebelum Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dijadwalkan bertemu Presiden China, Xi Jinping, pada 14–15 Mei mendatang di Beijing.

Sebelumnya, Washington juga dikabarkan meminta Beijing ikut membantu menekan Teheran agar tidak memperkeras blokade Selat Hormuz.

Di titik inilah posisi China berubah menjadi sangat penting.

Selama beberapa waktu terakhir, Pakistan memang terlihat memainkan peran sebagai mediator awal antara Iran dan Amerika. Islamabad menjadi jalur komunikasi yang relatif aman untuk menyampaikan pesan kedua pihak. Namun ketika isu mulai menyentuh kepentingan energi global, eskalasi ekonomi internasional, dan stabilitas rantai pasok dunia, maka skala permainan berubah. China hadir bukan lagi sebagai mediator tambahan, melainkan sebagai kekuatan besar dengan kepentingan langsung.

Bagi Beijing, Selat Hormuz bukan sekadar isu Timur Tengah. Jalur itu adalah nadi energi dunia yang ikut menentukan stabilitas industri China. Sekitar seperlima distribusi minyak dan gas global melintasi kawasan tersebut. Jika konflik memburuk dan distribusi energi terganggu, dampaknya akan terasa pada harga minyak, biaya logistik, manufaktur, hingga stabilitas ekonomi global. China tentu tidak ingin ikut membayar mahal akibat perang yang tidak mereka mulai.

Karena itu, masuknya Beijing ke arena diplomasi Hormuz bukan semata untuk membantu Iran ataupun memenuhi permintaan Amerika Serikat. China bergerak karena kepentingannya sendiri sedang dipertaruhkan.

Di sinilah kekuatan diplomasi China mulai terlihat. Beijing memiliki akses kepada dua pihak sekaligus. Dengan Iran, hubungan ekonomi dan energi China sangat erat.

Dengan Amerika Serikat, meski kompetitif, hubungan keduanya tetap menentukan arah perdagangan global. Posisi ini membuat China memiliki kemampuan berbicara kepada Teheran tanpa dianggap sebagai kepanjangan tangan Washington, sekaligus menyampaikan kepentingan Iran langsung kepada Amerika.

Kunjungan Abbas Araghchi ke Beijing sebelum kedatangan Donald Trump juga tampaknya bukan kebetulan diplomatik biasa. Iran terlihat ingin memastikan posisinya lebih dulu masuk ke meja Beijing sebelum Xi Jinping bertemu Trump. Dengan begitu, China tidak hanya menerima sudut pandang Washington, tetapi juga membawa kepentingan Teheran dalam setiap pembicaraan dengan Amerika Serikat.

Peran Pakistan dan China dalam konteks ini pun berbeda. Pakistan penting sebagai jembatan komunikasi awal. Namun China memiliki sesuatu yang jauh lebih besar: daya tekan ekonomi, pengaruh geopolitik, serta kepentingan strategis terhadap stabilitas energi dunia. Dalam konflik sebesar Hormuz, mediator yang hanya menyampaikan pesan tidak cukup. Dibutuhkan aktor yang memiliki bobot global.

Beijing Mainkan Pengaruh

Menariknya, Amerika Serikat sendiri tampaknya mulai menyadari bahwa tekanan militer semata tidak cukup menyelesaikan persoalan. Permintaan Washington agar China ikut menekan Iran menunjukkan pengakuan tersirat bahwa pengaruh Beijing terhadap Teheran tidak bisa diabaikan. Artinya, dalam krisis ini, China memegang kunci yang tidak dimiliki banyak negara lain.

Bagi Beijing, situasi ini juga membuka peluang besar untuk memperkuat citra sebagai kekuatan diplomatik global. Jika China berhasil membantu meredakan ketegangan Iran–Amerika dan menjaga stabilitas Hormuz, keuntungan yang diperoleh bukan hanya soal energi yang lebih aman. China juga akan memperoleh peningkatan pengaruh politik di Timur Tengah sekaligus legitimasi internasional sebagai pemain utama dalam diplomasi global.

Perkembangan ini tentu tidak jauh dari kepentingan Indonesia. Sebagai negara pengimpor energi, Indonesia ikut rentan terhadap gejolak Hormuz.

Ketika konflik meningkat, dampaknya bisa langsung terasa pada harga BBM, biaya logistik, nilai tukar rupiah, hingga inflasi domestik. Sebaliknya, jika diplomasi berhasil menahan eskalasi, negara-negara seperti Indonesia akan ikut menikmati stabilitas ekonomi yang lebih terjaga.

Pada akhirnya, kunjungan Menlu Iran ke Beijing dan rencana kedatangan Donald Trump beberapa hari kemudian menunjukkan satu hal penting: China kini berada di titik strategis dalam percaturan global.

Pakistan mungkin menjadi jalur komunikasi awal. Namun Beijing kini telah berubah menjadi ruang utama tarik-menarik kepentingan dunia. Iran ingin didengar, Amerika ingin dibantu, dan dunia berharap Selat Hormuz tetap terbuka.

Pertanyaannya, apakah China akan benar-benar menjadi penurun ketegangan, atau justru memanfaatkan krisis ini sebagai panggung baru persaingan kekuatan besar?

Yang jelas, arah krisis Hormuz kini tidak lagi hanya ditentukan oleh Teheran dan Washington. Beijing sudah masuk ke tengah permainan. Dan ketika China masuk, arah diplomasi dunia bisa berubah jauh lebih besar dari yang diperkirakan.**

Sejauh ini, beberapa kapal yang mencoba melintasi selat tersebut dilaporkan ditembak, dan Iran menyita beberapa kapal lainnya.

Militer Iran mengingatkan bahwa pasukan AS akan diserang jika mereka memasuki Selat Hormuz. Hal ini disampaikan pada hari Senin (4/5), setelah Trump mengumumkan Washington akan mulai mengawal kapal-kapal melintasi jalur air vital yang diblokir Iran tersebut.

“Kami memperingatkan bahwa setiap pasukan bersenjata asing — terutama militer AS yang agresif — jika mereka bermaksud mendekati atau memasuki Selat Hormuz, akan menjadi sasaran dan diserang,” kata Mayor Jenderal Ali Abdollahi dari komando pusat militer Iran, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh stasiun penyiaran pemerintah Iran, IRIB.

Akhir pekan lalu, Donald Trump mengatakan AS akan mulai membantu membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz akibat perang AS-Israel melawan Iran. Hal ini disampaikannya setelah sebuah kapal tanker dilaporkan terkena proyektil tak dikenal di jalur air vital tersebut.

Belum jelas negara mana yang akan dibantu oleh operasi AS itu atau bagaimana operasi tersebut akan berjalan. Trump hanya memberikan sedikit detail tentang rencana untuk membantu kapal-kapal dan awaknya yang telah “terjebak” di Selat Hormuz, dan kekurangan makanan serta persediaan lainnya.

“Kami telah memberi tahu negara-negara ini bahwa kami akan memandu kapal-kapal mereka dengan aman keluar dari jalur air yang dibatasi ini, sehingga mereka dapat dengan bebas dan mampu melanjutkan bisnis mereka,” kata Trump dalam sebuah unggahan di situs Truth Social miliknya pada hari Minggu (3/5) waktu setempat, dilansir kantor berita AFP, Senin (4/5).

Menurut Organisasi Maritim Internasional, ratusan kapal dan sebanyak 20.000 pelaut tidak dapat melewati Selat Hormuz selama perang AS-Israel melawan Iran. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan akan mendukung upaya tersebut dengan 15.000 personel militer, lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, serta kapal perang dan drone.

Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan AS (Pentagon), Jules Hurst, pada Rabu (29/4) di hari Menteri Pertahanan Pete Hegseth menghadap Kongres untuk bersaksi soal perkembangan perang AS di Iran sejauh ini.

Hurst, yang menjalankan tugas sebagai pengawas keuangan (comptroller), mengatakan kepada anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR bahwa sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk amunisi.

Namun, Hurst tidak merinci komponen apa saja yang termasuk dalam estimasi biaya tersebut, termasuk apakah sudah memperhitungkan proyeksi biaya pembangunan kembali dan perbaikan infrastruktur pangkalan di Timur Tengah yang rusak akibat konflik.

Biaya sebesar US$25 miliar tersebut setara dengan seluruh anggaran tahunan NASA tahun ini.

Namun, belum jelas bagaimana Pentagon menghitung angka tersebut, mengingat sumber sebelumnya mengatakan kepada Reuters bulan lalu bahwa enam hari pertama perang saja diperkirakan telah menelan biaya setidaknya US$11,3 miliar.

Sementara itu, Menhan Hegseth membela pengeluaran perang tersebut dengan mengatakan kepada anggota parlemen bahwa jumlah itu sepadan dengan tujuan AS untuk memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir.

“Berapa yang akan Anda bayar untuk memastikan Iran tidak mendapatkan bom nuklir? Berapa?” kata Hegseth.

Menurut data pelayaran terbaru yang didapat firma intelijen maritim Kpler, sebagian besar kapal yang melintasi Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir menggunakan jalur pelayaran yang ditetapkan otoritas Iran. Sekitar setengah dari kapal-kapal tersebut memuat kargo di pelabuhan Iran.

Kpler mengungkap ada sebanyak 17 kapal tercatat melintasi Selat Hormuz antara Jumat (24/4) hingga Minggu (25/4).

Dari 17 kapal yang terlacak, ada empat kapal tanker besar yang membawa muatan penuh. Dua tanker berangkat dari pelabuhan Iran, sementara dua lainnya berlayar dari Uni Emirat Arab.

Kapal terbesar, menurut Kpler, adalah Jiaolong milik perusahaan Yunani, yang berangkat dari UEA pada Jumat dan tiba Senin di pelabuhan Sikka, India.

Meski begitu, jumlah pelayaran kapal di selat ini berkurang banyak dari hari biasa sebelum perang AS-Iran dan blokade diterapkan.

Selama dua bulan terakhir, lalu lintas melalui Selat Hormuz hanya sekitar 5% dari rata-rata harian sebelum perang. Hal ini memicu kelangkaan produk olahan minyak, terutama di kawasan Asia.

Iran menyatakan akan tetap mempertahankan kendali atas Selat Hormuz, sementara Amerika mengumumkan blokade terhadap pelayaran menuju dan dari pelabuhan Iran sejak 13 April lalu.

Pelayaran kapal-kapal di Selat Hormuz ini dinilai bentuk penolakan Teheran terhadap blokade AS yang bertujuan mencegah kapal menggunakan pelabuhan Iran.

Pencegatan kapal Iran oleh AS sejauh ini memang terjadi di luar kawasan selat. Namun, belum jelas apakah kapal-kapal yang berangkat dari Iran juga telah dicegat.

​SELAMA berpuluh-puluh tahun, eksistensi Israel di kancah internasional tidak hanya ditopang oleh kecanggihan alutsista, tetapi juga oleh “perisai citra” yang dirajut dengan sangat rapi. Di panggung publik Amerika Serikat, Israel telah lama dipasarkan sebagai sekutu demokratis yang paling setia, sebuah oase nilai Barat di tengah Timur Tengah yang bergejolak, serta korban abadi dari ancaman kawasan. Namun, memasuki April 2026, perisai citra tersebut kini menunjukkan keretakan yang sangat nyata dan fundamental.

​Laporan terbaru dari Institute for National Security Studies (INSS) Israel memotret kenyataan pahit bagi Tel Aviv: posisi Israel di mata publik Amerika sedang terjun bebas. Sekitar 60 persen warga Amerika kini memandang Israel secara negatif, sebuah angka yang melonjak drastis dari 42 persen pada tahun 2022. Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi statistik, melainkan pergeseran tektonik dalam persepsi masyarakat negara penyokong utamanya.

​Guncangan paling hebat terasa pada fondasi masa depan, yaitu generasi muda. Di kelompok usia 18-29 tahun, angka pandangan negatif terhadap Israel menyentuh level kritis sebesar 75 persen. Kebencian moral ini bahkan merembas ke jantung basis politik pendukungnya, di mana sentimen negatif mencapai 85 persen di kalangan Demokrat muda dan secara mengejutkan menyentuh 64 persen di kalangan Republik muda. Hal ini menandakan bahwa narasi lama Israel tidak lagi mampu menjangkau nurani pemilih masa depan Amerika.

​Fenomena ini merupakan sinyal krisis reputasi yang sangat serius karena menyentuh empat pilar utama dukungan Amerika selama ini: pemerintah, lobi politik, dukungan lintas partai, dan basis keagamaan konservatif. Saat generasi muda dari kalangan Republik, Evangelis, hingga Yahudi Amerika mulai berpaling, maka yang terguncang bukan hanya citra di permukaan, melainkan legitimasi politik jangka panjang Israel di Washington.

​Sesuatu yang dulu dianggap tabu kini menjadi nyata: komunitas Yahudi Amerika sendiri semakin kritis terhadap kebijakan Tel Aviv. Data menunjukkan sekitar 55-60 persen dari mereka kini menolak aksi militer terkait Iran, dan 63 persen lebih memilih jalur diplomasi. Bahkan, sekitar 30 persen—terutama dari kalangan muda—kini lebih bersimpati kepada Palestina, dibarengi dengan meningkatnya desakan untuk membatasi bantuan militer kepada Israel.

​Mengacu pada pemikiran Andrew Griffin dalam Crisis, Issues and Reputation Management, sebuah reputasi tidak dibangun dari apa yang diklaim sebuah aktor tentang dirinya, melainkan bagaimana publik menilai tindakan nyata, keputusan, dan responsnya dari waktu ke waktu. Masalah Israel hari ini bukan lagi karena mereka “gagal menjelaskan diri”, melainkan karena tindakan mereka di lapangan tidak lagi selaras dengan citra yang selama ini mereka jual. Publik kini tidak lagi sekadar mendengar narasi, tetapi melihat realitas.

​Meskipun Israel terus menggaungkan narasi “membela diri”, mata publik Amerika menyaksikan realitas kehancuran Gaza, tingginya angka korban sipil Palestina, dan eskalasi perang yang kian meluas. Muncul persepsi kuat di masyarakat Amerika bahwa Israel justru menyeret negara mereka ke dalam konflik yang lebih besar dan berbahaya. Di titik inilah, masalah yang dihadapi Israel telah bergeser dari sekadar hambatan komunikasi menjadi sebuah kegagalan moral yang nyata.

​Dalam kerangka Griffin, Israel kini berada pada fase isu reputasi tingkat tinggi yang bergerak cepat menuju krisis reputasi total. Meskipun bantuan militer masih mengalir dan hubungan diplomatik formal belum terputus, gejala krisis sudah terlihat jelas melalui memburuknya opini publik dan tidak solidnya basis pendukung tradisional seperti Evangelis dan Republik muda. Kepercayaan publik sedang menurun secara tajam dan sistemik.

Moral Outrage

​Lebih serius lagi, Israel menghadapi apa yang disebut sebagai external issue, yaitu narasi yang berkembang liar di luar kendali Tel Aviv maupun Washington. Isu mengenai korban sipil, bantuan militer, dan pengaruh Israel terhadap kebijakan luar negeri Amerika kini hidup secara mandiri di kampus-kampus, media sosial, komunitas agama, dan gerakan sipil. Israel sedang menghadapi moral outrage—kemarahan moral publik atas ketidakadilan dan standar ganda yang tidak bisa lagi diredam hanya dengan konferensi pers atau strategi diplomasi konvensional.

​Dari perspektif siyasah syar’iyyah kontemporer, krisis ini menegaskan bahwa legitimasi politik tidak bisa hanya dibangun di atas kekuatan senjata atau dukungan negara besar. Legitimasi sejati harus berpijak pada keadilan, perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), dan pencegahan kerusakan (dar’u al-mafsadah). Berdasarkan kaidah ma’alat al-af’al, kebijakan yang terus-menerus memproduksi penolakan, kebencian, dan luka moral publik adalah kebijakan yang telah gagal menjaga kemaslahatan.

​Pada akhirnya, sejarah membuktikan bahwa lobi politik mungkin bisa menahan tekanan untuk sementara, namun ia tidak akan pernah mampu menahan perubahan nurani publik secara permanen. Mahasiswa, jurnalis muda, dan aktivis hari ini adalah para penentu kebijakan esok hari. Jika generasi ini tumbuh dengan persepsi bahwa kekuatan Israel tidak lagi dibarengi dengan keadilan, maka hubungan istimewa Amerika-Israel sedang menghitung hari menuju perubahan yang fundamental.*