DEPOKPOS – Manusia diciptakan dengan keberagaman yang luar biasa, termasuk dalam hal kemampuan. Salah satu bentuk keberagaman pada anak-anak dapat dilihat dari kapasitas intelektual dan cara mereka berinteraksi dengan dunia. Perbedaan inilah yang perlu kita pahami bersama agar dapat memberikan pola asuh, pembelajaran, maupun treatment yang tepat demi mendukung pertumbuhan mereka.

Sayangnya, keterbatasan ini sering kali dipandang negatif oleh masyarakat yang kurang mengerti. Anak dengan Disabilitas Intelektual kerap dicap “lambat”, sementara anak dengan Autisme sering dianggap “aneh” atau bahkan “gila” karena perilaku mereka yang tidak biasa.

Lantas, apa sebenarnya Disabilitas Intelektual dan Autisme itu? Mari kita bedah satu per satu.

Disabilitas Intelektual (Intellectual Disability / ID)

Disabilitas Intelektual (dulu dikenal sebagai tunagrahita) adalah sebuah kondisi yang ditandai dengan keterbatasan pada kapasitas intelektual dan fungsi adaptif harian. Kondisi ini menyebabkan skor IQ berada di bawah rata-rata (kurang dari 70) dan gejalanya sudah muncul sebelum anak berusia 18 tahun.

Menurut Panzilion (2021), gangguan perkembangan ini ditandai dengan Intelligence Quotient (IQ) yang lebih rendah dari anak-anak seusianya. Akibatnya, anak dengan ID mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas kognitif. Ni’matuzahroh juga menambahkan bahwa anak dengan ID cenderung memiliki tingkat belajar yang lambat, pola belajar yang tidak teratur, serta kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan dan memahami konsep-konsep yang abstrak.

Berdasarkan tingkat skor IQ, Disabilitas Intelektual dibagi menjadi 4 kategori:

Mild (Ringan) | IQ 50–70: Anak kesulitan dalam tugas akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan akademiknya umumnya setara dengan anak kelas 6 SD. Mereka cenderung pemalu, pendiam, dan membutuhkan dukungan untuk jangka pendek.

Moderate (Sedang) | IQ 35–49: Perkembangan bahasanya cenderung lambat dan mengalami gangguan bicara. Mereka memerlukan bimbingan yang konsisten dan terarah dalam aktivitas sehari-hari.

Severe (Berat) | IQ 20–34: Hanya mampu memahami tugas akademik yang sangat sederhana (setara anak kelas 1 SD). Mengalami gangguan komunikasi yang berat dan membutuhkan pengawasan serta bimbingan yang konsisten.

Profound (Sangat Berat) | IQ < 20: Tidak dapat memahami tugas akademik, kemampuan bahasanya sangat terbatas, dan membutuhkan pengawasan total serta bantuan penuh sepanjang hidupnya.

Faktor Penyebab Disabilitas Intelektual:

Prenatal (Masa Kehamilan): Kelainan kromosom, gangguan metabolisme bawaan, gangguan perkembangan otak, atau keracunan saat ibu sedang hamil.

Perinatal (Proses Persalinan): Posisi janin yang salah saat lahir, cedera otak (brain injury), kekurangan oksigen saat lahir (anoxia), berat badan lahir rendah (BBLR), atau infeksi menular dari ibu.

Post-Natal (Setelah Kelahiran): Faktor biologis (seperti cedera kepala, penyakit meningitis, malnutrisi) dan faktor psikososial (seperti lingkungan yang buruk, tindakan kekerasan/abuse, atau kurangnya stimulasi ekstrem).

Gangguan Spektrum Autisme (Autism Spectrum Disorder / ASD)

Prevalensi autisme menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data WHO menunjukkan lonjakan luar biasa di Indonesia, dari 1 per 1.000 penduduk menjadi 8 per 1.000 penduduk (diperkirakan mencapai 150–200 ribu anak). Secara global, CDC mencatat prevalensinya mencapai 1 dari 44 anak. Angka ini tergolong tinggi, namun apakah masyarakat sudah benar-benar memahaminya?

ASD bukanlah penyakit biasa, melainkan gangguan perkembangan pervasif dan neurologis yang ditandai dengan perbedaan pada struktur serta fungsi otak. Kondisi ini menyebabkan hambatan persisten dalam komunikasi, interaksi sosial, kemampuan kognitif, bahasa, serta adanya pola perilaku yang terbatas dan berulang.

Faktor Risiko Autisme:

Kemiripan dengan ID, faktor genetik memegang peran penting. Namun, ASD juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan biologis lainnya, seperti:

Usia orang tua (ibu atau ayah) yang sudah tua saat kehamilan/persalinan.
Riwayat stres berat atau pendarahan maternal pada ibu selama hamil.
Infeksi saat hamil, paparan asap rokok, atau konsumsi obat antidepresan tertentu.

Jenis kelamin anak (lebih banyak ditemukan pada anak laki-laki).
Riwayat pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang terlalu dini (sebelum usia 6 bulan).

Gejala dan Karakteristik Utama ASD:

Gejala ASD sangat beragam dan unik pada setiap anak, dengan tingkat kecerdasan yang bervariasi. Secara umum, cirinya dibagi menjadi dua karakteristik utama:

Hambatan Komunikasi dan Interaksi Sosial:

Menghindari kontak mata dan tidak merespons saat dipanggil namanya (mulai terlihat sejak usia 9 bulan).
Minim ekspresi wajah dan jarang menggunakan isyarat tubuh (seperti melambaikan tangan).
Kesulitan memahami perasaan orang lain atau berbagi ketertarikan dengan orang di sekitarnya.

Perilaku Berulang dan Minat Terbatas (Repetitif):

Suka menyusun mainan atau benda secara berjejer dan akan marah jika susunannya diubah.

Mengulang kata atau frasa secara terus-menerus (echolalia / membeo).

Sangat kaku terhadap rutinitas dan memiliki obsesi berlebih pada objek tertentu (misalnya roda yang berputar).

Melakukan gerakan tubuh berulang (seperti mengepalkan tangan, mengayunkan tubuh, atau berputar-putar).

Klasifikasi dan Tipe Autisme:

Autis Disorder: Anak terlihat hidup di “dunianya sendiri” dan kesulitan memahami emosi orang lain, namun terkadang memiliki kemampuan memori, seni, atau berhitung yang sangat tinggi (savant syndrome).

Asperger Syndrome: Tidak mengalami keterlambatan bahasa secara formal dan komunikasi fisiknya normal, namun sangat kaku dalam memberikan respons emosional atau menunjukkan empati.

Childhood Disintegrative Disorder (CDD): Anak tumbuh normal hingga usia 2 tahun, namun perlahan-lahan kehilangan kemampuan motorik, bahasa, dan sosial yang sudah dikuasainya.

Pervasive Developmental Disorder (PDD-NOS): Gejalanya lebih kompleks dan kaku, sering kali melibatkan interaksi yang intens dengan teman imajinatif.

Sindrom Rett: Umumnya menyerang anak perempuan (terdeteksi usia 6–18 bulan), ditandai dengan kemunduran ukuran kepala (mikrosefali), kehilangan fungsi tangan, kejang, dan gangguan mobilitas.

Persamaan antara Disabilitas Intelektual (ID) dan Autisme (ASD)

Meski merupakan dua kondisi yang berbeda secara diagnosis klinis, ID dan ASD memiliki beberapa titik temu yang sering kali membuat masyarakat awam tertukar:

Hambatan Komunikasi: Anak dengan ID mengalami keterbatasan bahasa karena fungsi kognitif yang terbatas. Sementara anak dengan autisme mengalami hambatan komunikasi karena kesulitan interaksi sosial, keterlambatan bicara, atau gaya bahasa yang sulit dimengerti.

Tantangan Sosial: Anak dengan ID kesulitan membaca situasi sosial karena keterbatasan pemahaman konsep. Sejalan dengan hal itu, anak dengan autisme juga mengalami kesulitan interaksi dua arah dan cenderung menarik diri atau asyik dengan dunianya sendiri.

Faktor Penyebab: Keduanya sama-sama dapat dipicu oleh faktor genetik bawaan serta adanya gangguan perkembangan neuroanatomi (struktur dan fungsi otak).

Muncul di Masa Perkembangan: Gejala dari kedua kondisi ini sudah dapat dideteksi dan mulai terlihat sejak masa kanak-kanak.

Dampak Akademik: Kedua gangguan ini sama-sama memberikan hambatan atau tantangan tersendiri bagi anak dalam mencapai prestasi akademik konvensional di sekolah.

Memahami perbedaan dan persamaan kedua kondisi ini adalah langkah awal yang sangat penting, khususnya bagi orang tua dan pendidik. Dengan pengetahuan yang tepat, kita tidak lagi memberikan penghakiman keliru, melainkan mampu memberikan deteksi dini, penanganan yang tepat, serta kasih sayang yang sesuai dengan kebutuhan unik mereka.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kebersamaan, serta menunjukkan potensi dan kreativitas siswa berkebutuhan khusus kepada masyarakat luas.

Acara diawali dengan pawai yang dimulai dari lingkungan SLB YPAC Surakarta menuju Gedung Loji Gandrung. Meskipun hujan sempat turun, para siswa bersama segenap pengajar tetap melanjutkan pawai dengan penuh antusias.

Sepanjang perjalanan, pawai dimeriahkan dengan penampilan drumband serta para siswa yang mengenakan pakaian adat daerah, mencerminkan keragaman budaya Indonesia sekaligus semangat inklusivitas.

Setibanya di Gedung Loji Gandrung, para siswa dan guru melakukan sesi swafoto bersama sebagai bentuk dokumentasi dan kenangan atas partisipasi mereka dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional. Setelah itu, rombongan kembali ke gedung SLB YPAC Surakarta untuk melanjutkan rangkaian kegiatan berikutnya.

Di lingkungan sekolah, acara berlanjut dengan berbagai penampilan dan aktivitas yang tak kalah menarik. Beberapa di antaranya adalah kegiatan wheelchair activity, penampilan tari dari para siswa, serta berbagai kegiatan kreatif lainnya yang menampilkan bakat dan kemampuan siswa sesuai dengan potensi masing-masing. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Suasana acara berlangsung meriah dan penuh keceriaan. Anak-anak tampak menikmati setiap kegiatan yang disajikan. Sebagai bentuk apresiasi, panitia juga memberikan beberapa hadiah kepada para siswa, sehingga semakin menambah kebahagiaan dan semangat mereka dalam mengikuti acara.

Melalui kegiatan ini, SLB YPAC Surakarta berharap peringatan Hari Disabilitas Internasional tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi ruang ekspresi, edukasi, serta penguatan nilai-nilai inklusivitas bagi siswa, pendidik, dan masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap anak, dengan segala keunikan dan keterbatasannya, memiliki hak yang sama untuk berkarya, berekspresi, dan diapresiasi.

Aliya Labiba

Dalam kesempatan ini Gus Ipul juga menekankan atensi Presiden Prabowo tentang pentingnya para penyandang disabilitas menambah keterampilan.

“Ke depan masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan bersama-sama, tetapi satu hal yang menjadi atensi dari Bapak Presiden adalah bagaimana para penyandang disabilitas ini di samping memperoleh pendidikan, tetapi juga ada kesempatan untuk menambah keterampilan-keterampilan mereka,” ujarnya.

Ia menuturkan Kementerian Sosial juga sedang berusaha keras agar instansi pemerintah dan swasta juga menyertakan penyandang disabilitas dalam rekrutmen pegawai. Setidaknya, ada sebanyak 1 persen penyandang disabilitas dari seluruh karyawan instansi pemerintah atau swasta.

“Sementara kalau untuk pemerintah BUMN itu 2 persen. Ini hal yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama, kita juga bersyukur fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas terus berkembang, terutama di fasilitas-fasilitas umum. Baik itu di trotoar, atau di kendaraan-kendaraan umum, di stasiun, di bandara,” katanya.

Menurutnya, fasilitas untuk para penyandang disabilitas harus terus dikembangkan dan diperkuat. Sehingga, nantinya mereka akan mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial. Serta dapat ikut program-program pemberdayaan sosial.

“Kerja sama semua pihak termasuk dengan kementerian-kementerian terkait adalah satu hal yang dibutuhkan untuk kita semua bisa mengetahui lebih jauh tentang bagaimana penyandang disabilitas berusaha untuk terus berkarya di tengah-tengah keterbatasannya,” tutupnya. (B. Karmila)

Festival Seni bagi Penyandang Disabilitas Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2025 di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta Pusat yang diadakan 5-6 Agustus 2025 merupakan wujud upaya itu.

Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno di Jakarta, Selasa mengatakan ini menjadi ajang ekspresi seni yang inklusif bagi warga Jakarta, khususnya para penyandang disabilitas.

“Seni menjadi medium dalam mengekspresikan keberagaman sekaligus menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukanlah satu halangan untuk menyalurkan semangat, imajinasi, dan potensi melalui berbagai karya seni,” kata dia.

Rano menyampaikan, berkesenian menjadi salah satu ruang bagi setiap individu untuk menunjukkan kreativitas dan bakat seninya.

Selain itu, dukungan emosional dan moral yang diberikan menjadi bekal bagi anak-anak disabilitas untuk lebih mandiri, serta berkontribusi bagi masyarakat.

Adapun Festival Seni bagi Penyandang Disabilitas Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2025 mengusung tema “Semangat Berkarya Seni dalam Menyongsong 500 Tahun Kota Jakarta”.

Festival itu diikuti murid dari Sekolah Luar Biasa (SLB) dan peserta umum yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta dengan total partisipan untuk lomba tari kreasi daerah sebanyak 110 orang. Lalu, sebanyak 25 peserta lomba menggambar dan 19 peserta lomba solo vokal.

Festival juga menghadirkan bazaar UMKM dan pameran karya seni hasil pelatihan penyandang disabilitas dari Suku Dinas Kebudayaan DKI Jakarta di lima wilayah kota administrasi.

“Selamat mengikuti festival seni dan menikmati karya luar biasa dari para calon-calon seriman penyandang disabilitas ini. Semoga menginspirasi berbagai elemen masyarakat untuk bersinergi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ujar Wagub Rano.

Di Indonesia, meskipun terdapat sejumlah kebijakan yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas, implementasinya masih jauh dari harapan. Infrastruktur yang tidak ramah disabilitas, seperti trotoar yang sempit atau rusak, minimnya fasilitas toilet yang sesuai, serta kurangnya transportasi umum yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, merupakan masalah yang nyata di berbagai kota. Selain itu, stigma sosial dan ketidakpahaman masyarakat terhadap kebutuhan penyandang disabilitas sering kali memperburuk kondisi ini, mempersempit ruang bagi mereka untuk berinteraksi, bekerja, dan berkembang.

Lantas, apa yang sebenarnya menjadi kendala utama dalam menciptakan ruang publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas? Apakah kendala tersebut berasal dari faktor desain fisik, kurangnya kesadaran sosial, atau keterbatasan kebijakan yang lebih inklusif? Bagaimana kita sebagai masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan aksesibel bagi semua, tanpa terkecuali? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih adil dan setara bagi seluruh warganya, terlepas dari kondisi fisik atau kemampuan mereka.

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, perekonomian dan infrastruktur di berbagai negara turut mengalami kemajuan. Namun, perkembangan infrastruktur ini terkadang mengabaikan kebutuhan sebagian kelompok masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Di kota-kota besar, banyak infrastruktur yang masih belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka kesulitan menikmati fasilitas umum yang ada.

Contohnya, banyak jalur pemandu yang terbatas bahkan ada yang dipasang dengan cara yang tidak tepat, yang bisa berakibat fatal. Jalur pemandu yang salah arah dapat menyebabkan penyandang disabilitas jatuh ke jalan yang tidak memiliki pembatas, berisiko tinggi hingga menyebabkan kecelakaan.

Selain itu, keberadaan tangga dengan kemiringan terjal sangat menyulitkan pengguna kursi roda, memaksa mereka untuk mengeluarkan tenaga ekstra agar dapat melewati tangga tersebut. Tak jarang, tanpa pengawasan yang baik, kursi roda bisa meluncur dengan cepat dan membahayakan penggunanya.

Lebih lanjut, banyak bangunan atau warung yang berdiri di trotoar, bahkan menjadikannya sebagai tempat parkir sepeda motor. Padahal, trotoar seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hal infrastruktur untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi.

Selain itu, dalam pemilu, kelompok penyandang disabilitas, seperti tuna netra dan tuna daksa, juga menghadapi tantangan. Banyak tempat pemungutan suara yang belum ramah bagi penyandang disabilitas, misalnya, kertas suara yang tidak dilengkapi dengan braille untuk tuna netra, atau lokasi yang menggunakan tangga, jalan licin, dan papan pencoblosan yang sulit dijangkau oleh pengguna kursi roda. Padahal, Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum telah mengatur perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas, yang seharusnya memastikan mereka mendapatkan kemudahan dalam menjalankan hak pilih, baik sebagai pemilih maupun calon terpilih. Penting untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya diakui, tetapi juga dipenuhi secara maksimal agar mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dengan setara.

Oleh karena itu pemerintah serta kemensos harus memperhatikan infrastruktur yang memadai bagi penyandang disabilitas, karena mereka juga merupakan masyarakat yang harus terpenuhi hak-hak, karena infrastruktur yang ada saat ini bisa dikatakan kurang baik, sesuai yang dikatakan pasal 13 Convention on the rights of persons with disabilities (CPRD) “bahwa negara wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.” dikutip dari hukumonline.com.

Tentu saja ini bukan hanya tugas pemerintah dan kemensos saja namun juga tugas kita sebagai masyrakat untuk menyuarakan hal tersebut agar hak kita sebagai masyarakat terpenuhi, serta mengingatkan dan melarang para oknum yang menggunakan trotoar untuk kepentingan pribadinya sehingga para masyarakat baik penyandang disabilitas atau non disabilitas terpenuhi haknya serta meningkatkan kualitas hidup kita.

Perkembangan infrastruktur di banyak kota besar memang membawa dampak positif bagi perekonomian dan kemajuan teknologi. Namun, jika tidak diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, kemajuan tersebut justru menjadi penghalang bagi mereka untuk merasakan manfaatnya. Infrastrukur yang tidak ramah disabilitas, seperti jalur pemandu yang tidak tepat, tangga yang terjal, serta trotoar yang terganggu oleh bangunan atau parkir sepeda motor, memperburuk situasi dan mempersempit akses penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik.

Masalah aksesibilitas ini tidak hanya terbatas pada ruang publik sehari-hari, tetapi juga berlanjut hingga dalam hak politik, seperti saat pemilu. Meskipun ada peraturan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, implementasinya seringkali belum optimal. Penyandang disabilitas, khususnya tuna netra dan tuna daksa, masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan hak pilih mereka, seperti ketiadaan fasilitas braille atau lokasi TPS yang tidak ramah disabilitas.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah, melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan instansi terkait lainnya, lebih serius dalam merancang dan membangun infrastruktur yang benar-benar ramah penyandang disabilitas. Hal ini penting agar hak-hak mereka tidak hanya diakui, tetapi juga dipenuhi dengan maksimal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun, tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada pemerintah. Kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dengan menyuarakan kebutuhan aksesibilitas yang layak, serta mengingatkan dan melarang penggunaan ruang publik untuk kepentingan pribadi yang mengganggu.

Dengan kesadaran yang lebih besar dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan penyandang disabilitas itu sendiri, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Lingkungan yang benar-benar memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu, tanpa terkecuali. Jika kita benar-benar ingin menjadi bangsa yang maju, kita harus memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas.

Fitra Padilah, Mahasiswa Universitas Pamulang

Peresmian kerja sama dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan – Financial Expo (Finexpo) 2023, di Yogyakarta pada tanggal 26-29 Oktober 2023. Pada kegiatan tersebut, Amartha hadir mendukung inisiatif OJK sebagai PUJK yang memfasilitasi penyaluran modal kerja bagi UMKM penyandang disabilitas.

Aria Widyanto, Chief Risk & Sustainability Officer Amartha menyampaikan, “Sebagai penyedia layanan keuangan digital inklusif, Amartha senantiasa hadir mendukung UMKM akar rumput untuk terus bertumbuh dengan menyediakan akses modal kerja, termasuk UMKM penyandang disabilitas. Saat ini, Amartha sendiri memiliki mitra UMKM binaan yang merupakan penyandang disabilitas, namun jumlahnya masih terbatas.

Oleh sebab itu, di tahun mendatang kami akan memperluas akses keuangan inklusif bagi UMKM penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan Menembus Batas. Ini sejalan dengan misi Amartha dalam memberikan peluang yang setara khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas”.

Dalam kerja sama ini, Menembus Batas akan bertindak sebagai rekanan yang mereferensikan UMKM penyandang disabilitas untuk diberikan modal kerja. Selain penyaluran modal kerja, Amartha juga memfasilitasi UMKM penyandang disabilitas dengan edukasi literasi keuangan dan digital serta pendampingan usaha.

Rangga, COO Menembus Batas menjelaskan, “Kita sama-sama mengetahui, bahwa segmen UMKM akar rumput sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan untuk mendukung usahanya. Kondisi ini semakin sulit apabila calon debitur adalah penyandang disabilitas.

Mereka yang masuk kelompok rentan membutuhkan layanan keuangan inklusif karena pada dasarnya, UMKM penyandang disabilitas juga memiliki potensi besar untuk bertumbuh dan berdaya. Menembus Batas sangat mendukung penuh kolaborasi dengan Amartha dan optimis inisiatif ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut mendukung UMKM penyandang disabilitas”.

Inisiatif ini juga sejalan dengan arahan dari OJK yang akan memprioritaskan sejumlah segmen masyarakat untuk terus diperluas inklusinya, seperti pada penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terpencil.

Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK dalam sambutannya menyampaikan, “Peningkatan akses keuangan masyarakat khususnya bagi difabel dan masyarakat yang berada di daerah terpencil penting untuk terus dilakukan. Seluruh masyarakat berhak untuk mendapat perlakuan dalam mengakses produk dan layanan jasa keuangan,”.

Pada tahap permulaan, Amartha menyalurkan permodalan kepada UMKM penyandang disabilitas yang bergerak di sektor kriya, fesyen, olahan pangan skala industri rumah tangga, serta jasa.

Seremonial penyerahan modal kerja dilaksanakan di acara puncak Finexpo tanggal 28 Oktober 2023. Pemilik UMKM penyandang disabilitas, Ibu Aslimah, adalah salah satu penerima manfaat dari Amartha. Beliau mendirikan usaha dengan merk Aswa Craft yang menjual berbagai kerajinan khas Yogyakarta. Ibu Aslimah turut hadir untuk menerima simbolisasi pemberian modal kerja.

“Saya merasa bersyukur dapat terpilih untuk menjadi penerima modal dari Amartha. Modal ini akan saya gunakan untuk membeli bahan baku agar produksi akar wangi dan kerajinan yang saya jual, bisa meningkat.

Akses modal seperti ini sangat membantu, saya jadi bisa membeli bahan baku dalam jumlah grosir dengan harga lebih murah, sehingga keuntungan semakin besar. Saya berharap, semakin banyak penyandang disabilitas yang juga mendapatkan modal”, ucap Aslimah.