Aktivitas ekonomi yang sebelumnya secara konvensional kini mulai beralih ke sistem digital yang lebih cepat dan efisien. Mulai dari transaksi di e-commerce, financial technology, artificial intelligence, hingga transaksi lintas negara menjadi bagian dari perubahan besar yang dikenal sebagai era disrupsi global.

Perubahan yang terjadi secara cepat membuat pemerintah harus mampu beradaptasi agar sistem perpajakan tetap berjalan secara efektif dan relevan.

Dalam konteks perpajakan, Key Performance Indicator (KPI) digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan kinerja sistem perpajakan, baik dari sisi penerimaan negara maupun efektivitas layanan kepada wajib pajak.

Seiring berkembangnya digitalisasi, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan transformasi digital melalui berbagai layanan elektronik seperti e-Filing, e-Faktur, e-Billing, dan e-Bupot.

Digitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perubahan tersebut membuat cara mengukur kinerja perpajakan mulai dipertanyakan terutama, apakah KPI yang digunakan selama ini masih sesuai dengan perkembangan era digital?

Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya penggunaan layanan e-Filing dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2025, hingga 5 Mei 2025 sebanyak 760.978 wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III telah melaporkan SPT Tahunan, dan sekitar 94,07% di antaranya menggunakan layanan e-Filing.

Pelaksana Tugas Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, P. M. John L. Hutagaol, menyampaikan bahwa angka tersebut menunjukkan semakin kuatnya transformasi digital layanan perpajakan sekaligus meningkatnya kesadaran wajib pajak terhadap kemudahan dan efisiensi penggunaan sistem elektronik tersebut.

Data Direktorat Jenderal Pajak juga menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan masih menjadi kelompok terbanyak dalam pelaporan SPT Tahunan dengan jumlah 642.469 pelapor atau tumbuh sebesar 1,85% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berbanding terbalik dengan pelaporan menggunakan formulir SPT 1770 SS justru mengalami penurunan sebesar 3,15%. Penurunan ini bukan berarti kepatuhan menurun, tetapi lebih disebabkan perubahan kondisi wajib pajak, seperti tidak lagi bekerja, penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), atau sudah memiliki penghasilan di atas batas tertentu sehingga tidak lagi menggunakan formulir tersebut.

Di sisi lain, Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan tercatat sebanyak 62.894 pelapor dengan pertumbuhan sebesar 1,37%, sementara Wajib Pajak Badan mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 4,37% dari 55.265 menjadi 57.682 pelapor.

Data ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem perpajakan tidak hanya meningkatkan kemudahan pelaporan, tetapi juga memperluas partisipasi wajib pajak dari berbagai sektor.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Barri dan Hidayat (2025) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan e-Filing mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak. Temuan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa keberhasilan sistem perpajakan modern tidak lagi hanya dilihat dari besarnya penerimaan negara, tetapi juga dari seberapa baik kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Zahro dan Machdar (2024), yang menemukan bahwa digitalisasi membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Artinya, kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh kewajiban formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemudahan sistem yang disediakan.

Hal ini diperkuat oleh Wulandari (2021) yang menyatakan bahwa sistem digital perpajakan seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur mampu menurunkan biaya kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi. Jika dilihat lebih jauh, temuan-temuan ini mengarah pada satu kesimpulan penting: sistem perpajakan modern tidak bisa hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga harus menilai seberapa efektif proses yang dijalankan.

Meski digitalisasi memberikan banyak kemudahan, era disrupsi global justru menghadirkan tantangan baru bagi sistem perpajakan. Perkembangan ekonomi digital membuat transaksi menjadi lebih cepat, dinamis, dan sulit diawasi dengan pendekatan konvensional.

Di sisi lain, ketergantungan pada sistem digital juga membuka risiko baru seperti keamanan data, potensi gangguan sistem, hingga kesenjangan literasi digital di kalangan wajib pajak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa cara mengukur kinerja perpajakan melalui Key Performance Indicator (KPI) yang selama ini cenderung berfokus pada target penerimaan negara mulai terasa tidak lagi cukup.

Dalam konteks saat ini, KPI perpajakan perlu bergeser menjadi lebih komprehensif, tidak hanya mengukur besarnya penerimaan, tetapi juga efektivitas layanan digital, tingkat kemudahan akses sistem, keamanan data, serta pengalaman wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan.Dengan demikian, KPI perpajakan di era disrupsi global masih relevan, tetapi jelas membutuhkan penyesuaian. Tanpa perubahan cara ukur, ada risiko bahwa sistem perpajakan yang sudah semakin modern justru dinilai dengan indikator yang tertinggal dari perkembangan realitas digital itu sendiri. Oleh karena itu, transformasi KPI menjadi penting agar sistem perpajakan tidak hanya mampu mengejar target penerimaan, tetapi juga mampu menjawab tantangan digitalisasi yang terus berkembang.

Karya ilmiah ini disusun oleh:

– Amelia
– Annisa Nur Kamilah Fitriani
– Aulia Fitriani
– Azila Umara
– Desy Nur Apriyani
– Fauzan Permana Aji

Mahasiswa Universitas Pamulang

Di tengah perubahan ini, akuntansi syariah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak hanya mencatat dan melaporkan transaksi, akuntansi syariah juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa dan pelaku ekonomi syariah untuk memahami bagaimana digitalisasi memengaruhi praktik akuntansi syariah, sekaligus melihat peluang dan tantangan yang ada di depan mata.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyebutkan bahwa pada triwulan pertama tahun 2025, total aset keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp9.529 triliun, atau sekitar 25,1% dari seluruh aset keuangan nasional. Angka ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah di Indonesia terus tumbuh dan semakin mendapat tempat dalam sistem keuangan nasional.

Kontribusi terbesar berasal dari pasar modal syariah dengan nilai Rp8.176 triliun, kemudian dari perbankan syariah sebesar Rp960 triliun, dan dari industri keuangan non-bank syariah sebesar Rp392 triliun. Pertumbuhan ini tentu menjadi angin segar bagi pelaku usaha syariah, termasuk bagi lulusan akuntansi syariah yang memiliki peluang besar untuk berkarya di sektor ini.

Fintech atau teknologi finansial adalah layanan keuangan yang menggunakan teknologi digital untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi, meminjam uang, menabung, atau berinvestasi. Saat ini, fintech syariah mulai banyak bermunculan dan menjadi solusi keuangan yang sesuai syariah.

Contohnya adalah layanan peer-to-peer (P2P) lending syariah, yaitu platform yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor) dan peminjam secara langsung, tanpa perantara bank, namun tetap mengikuti akad-akad syariah seperti akad murabahah (jual beli) atau akad musyarakah (kerja sama). Menurut proyeksi, nilai transaksi fintech syariah di Indonesia bisa mencapai lebih dari US$8,5 miliar pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan layanan keuangan berbasis syariah.

Teknologi blockchain adalah sistem pencatatan data yang tidak bisa diubah dan sangat transparan. Blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi keuangan syariah secara otomatis dan tanpa bisa dimanipulasi. Hal ini sangat membantu dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, aman, dan sesuai dengan prinsip Islam.

Dalam konteks halal supply chain (rantai pasok halal), blockchain bisa digunakan untuk melacak asal-usul produk halal mulai dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk halal dan juga membuka peluang baru dalam pelaporan dan audit keuangan syariah.

Di era digital ini, akuntansi syariah harus mampu beradaptasi. Akuntan syariah tidak lagi hanya dituntut bisa menghitung dan menyusun laporan keuangan, tetapi juga harus mampu memahami teknologi, sistem digital, dan regulasi yang terus berubah.

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus berupaya menyesuaikan standar akuntansi dengan perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah penerbitan PSAK 413 tentang penurunan nilai aset syariah, PSAK 408 tentang asuransi syariah, dan PSAK 410 tentang sukuk.

Pembaruan standar ini bertujuan agar laporan keuangan lembaga keuangan syariah lebih relevan, akurat, dan sesuai dengan prinsip syariah di era digital. Dengan standar yang lebih baik, maka transparansi dan kepercayaan investor terhadap keuangan syariah pun meningkat.

Namun, tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah kurangnya tenaga profesional yang menguasai akuntansi syariah dan teknologi sekaligus. Data dari INDEF (Institut for Development of Economics and Finance) menunjukkan bahwa hanya sekitar 9,1% pegawai di sektor keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi Islam. Artinya, masih banyak yang belum memahami konsep syariah secara menyeluruh.

Oleh karena itu, dunia pendidikan, khususnya jurusan akuntansi syariah, harus bisa menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan industri modern. Mahasiswa harus diberi pemahaman tentang teknologi finansial, sistem informasi akuntansi digital, hingga pengenalan tentang artificial intelligence dalam audit dan pelaporan keuangan.

Bagi kita yang sedang menempuh pendidikan di bidang akuntansi syariah, ini adalah peluang emas. Permintaan terhadap tenaga ahli akuntansi syariah yang memahami digitalisasi akan semakin besar. Lulusan yang memiliki kemampuan teknologi dan sekaligus memahami prinsip-prinsip syariah akan menjadi sumber daya yang sangat berharga.

Digitalisasi telah membuka jalan lebar bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Teknologi seperti fintech dan blockchain membawa kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam transaksi keuangan syariah. Namun, perubahan ini juga menuntut akuntansi syariah untuk berkembang dan menyesuaikan diri. Dibutuhkan standar akuntansi yang relevan, sistem pelaporan yang transparan, serta SDM yang memiliki keahlian ganda di bidang syariah dan teknologi.

Sebagai mahasiswa akuntansi syariah, kita memiliki peran penting untuk menjadi generasi penerus yang siap menghadapi tantangan zaman. Dengan bekal ilmu, semangat belajar, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam, kita bisa menjadi bagian dari transformasi ekonomi syariah Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, modern, dan tetap berlandaskan syariah.

Penulis:
FIRA ALIANI
Mahasiswa Institut Agama Islam SEBI

Salah satu dampak paling signifikan dari digitalisasi adalah peningkatan produktivitas. Teknologi digital memungkinkan otomatisasi proses yang sebelumnya memerlukan tenaga kerja manual, sehingga mengurangi biaya dan waktu produksi. Misalnya, adopsi teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) dalam manufaktur telah memungkinkan prediksi yang lebih akurat, optimisasi rantai pasok, dan pengurangan limbah produksi.

Dalam sektor jasa, teknologi digital memungkinkan penyediaan layanan yang lebih efisien dan personal. Layanan perbankan, misalnya, telah berubah drastis dengan adanya internet banking dan mobile banking, yang memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi konsumen tetapi juga mengurangi biaya operasional bagi bank.

Menurut laporan McKinsey, digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas global hingga 2-3% per tahun. Laporan ini juga menyoroti bahwa negara-negara yang mengadopsi teknologi digital lebih cepat akan memperoleh manfaat yang lebih besar dalam hal peningkatan produktivitas .

Salah satu kekhawatiran yang sering dikemukakan terkait digitalisasi adalah dampaknya terhadap lapangan kerja, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada tenaga kerja manual. Namun, meskipun digitalisasi memang dapat menggantikan pekerjaan tertentu, ia juga menciptakan jenis pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Industri teknologi informasi, misalnya, telah menciptakan jutaan pekerjaan baru di seluruh dunia, mulai dari pengembang perangkat lunak, analis data, hingga spesialis keamanan siber. Selain itu, munculnya platform ekonomi digital, seperti e-commerce dan gig economy, telah memberikan kesempatan kerja bagi individu di berbagai latar belakang.

World Economic Forum (WEF) memperkirakan bahwa pada tahun 2025, teknologi digital akan menciptakan sekitar 97 juta pekerjaan baru di seluruh dunia, terutama di bidang analisis data, kecerdasan buatan, dan otomasi .

Digitalisasi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekonomi digital. Ekonomi digital, yang mencakup e-commerce, fintech, dan berbagai layanan digital lainnya, telah menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi global. Di Indonesia, misalnya, ekonomi digital diperkirakan akan mencapai USD 133 miliar pada tahun 2025, menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company .

Sektor e-commerce telah berkembang pesat, didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan adopsi teknologi oleh UMKM. Selain itu, fintech telah merevolusi cara orang mengakses layanan keuangan, terutama di negara-negara berkembang. Dengan adanya fintech, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan sekarang dapat menggunakan layanan keuangan dasar seperti pembayaran digital, kredit mikro, dan investasi.

Digitalisasi juga memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar global. Melalui platform digital, UMKM dapat memasarkan produk mereka ke seluruh dunia tanpa harus memiliki jaringan distribusi fisik. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak peluang, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital, yaitu perbedaan akses terhadap teknologi digital antara kelompok masyarakat yang berbeda. Di banyak negara berkembang, akses terhadap internet masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Ini menghambat potensi penuh dari digitalisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ada juga tantangan terkait regulasi dan perlindungan data. Dalam ekonomi digital, data menjadi aset yang sangat berharga. Namun, tanpa regulasi yang tepat, data ini dapat disalahgunakan, yang dapat merugikan individu maupun perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang memastikan perlindungan data sambil tetap mendorong inovasi digital.

Sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam proses digitalisasi. Peralihan ke ekonomi digital memerlukan tenaga kerja yang terampil dalam teknologi digital. Ini membutuhkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, untuk memastikan bahwa tenaga kerja dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi.

Digitalisasi telah membuktikan dirinya sebagai kunci pertumbuhan ekonomi di era Industri 4.0. Melalui peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja baru, dan penguatan ekonomi digital, teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi global. Namun, untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi, tantangan seperti kesenjangan digital, regulasi, dan keterampilan tenaga kerja harus diatasi. Dengan pendekatan yang tepat, digitalisasi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Nur Aidah Fitriah
(Mahasiswi STEI SEBI)

Pasar modal yang efisien dapat dicapai jika harga saham mencerminkan semua informasi yang relevan. Informasi akuntansi yang relevan dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan melalui teknik analisis fundamental.

Oleh karena itu, informasi akuntansi yang akurat dan transparan sangat penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan.

Dalam konteks pasar modal, Investor memerlukan data yang akurat yang berasal dari laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan perusahaan memiliki peran sebagai sumber informasi utama yang membantu dalam membuat keputusan investasi. P

enting untuk menjaga agar laporan keuangan perusahaan disusun dengan cermat dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mencegah manipulasi informasi yang dapat memengaruhi mekanisme pasar modal, yang berperan dalam menentukan harga saham di pasar modal, agar berjalan dengan transparan dan alami. Pasar modal efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas telah mencerminkan semua informasi yang relevan (Yusuf, 2023).

Terdapat tiga bentuk tingkat efisiensi pasar, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi-kuat, dan pasar efisien bentuk kuat. Pasar efisien bentuk lemah menyatakan bahwa harga aset saat ini mencerminkan semua informasi historis.

Dalam bentuk pasar efisien ini, investor tidak dapat memperoleh abnormal return dengan menggunakan informasi historis, karena informasi tersebut telah tercermin dalam harga saat ini. Implikasi dari pasar efisien bentuk lemah adalah bahwa analisis teknikal tidak dapat digunakan untuk menghasilkan abnormal return. Pasar efisien bentuk semi-kuat menyatakan bahwa harga aset saat ini mencerminkan semua informasi historis dan publik.

Dalam bentuk pasar efisien ini, investor tidak dapat memperoleh abnormal return dengan menggunakan informasi historis atau publik, karena informasi tersebut telah tercermin dalam harga saat ini. Implikasi dari pasar efisien bentuk semi-kuat adalah bahwa analisis fundamental tidak dapat digunakan untuk menghasilkan abnormal return. Pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa harga aset saat ini mencerminkan semua informasi historis, publik, dan pribadi.

Dalam bentuk pasar efisien ini, investor tidak dapat memperoleh abnormal return dengan menggunakan informasi historis, publik, atau pribadi, karena informasi tersebut telah tercermin dalam harga saat ini. Implikasi dari pasar efisien bentuk kuat adalah bahwa insider trading tidak dapat digunakan untuk menghasilkan abnormal return (Dwipayana & Wiksuana, 2017).

Dalam pasar efisien, investor mengandalkan informasi keuangan untuk membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, laporan keuangan harus akurat dan transparan agar investor dapat memperoleh informasi yang relevan.

Jika laporan keuangan tidak akurat atau transparan, investor dapat membuat keputusan investasi yang salah, yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Dalam pasar efisien, analisis fundamental tidak dapat digunakan untuk menghasilkan abnormal return. Hal ini karena informasi fundamental telah tercermin dalam harga saat ini.

Oleh karena itu, analisis fundamental hanya dapat digunakan untuk memperkirakan kinerja perusahaan di masa depan, bukan untuk menghasilkan abnormal return. Dalam pasar efisien bentuk kuat, insider trading dilarang karena informasi pribadi telah tercermin dalam harga saat ini.

Oleh karena itu, insider trading tidak dapat digunakan untuk menghasilkan abnormal return. Jika seorang insider melakukan insider trading, maka dia melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam pasar efisien, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang relevan dengan cepat agar investor dapat memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu.

Perkembangan digital di Indonesia telah berkembang pesat dari waktu ke waktu dan tak hentinya para pengembangnya terus melakukan inovasi-inovasi berbasis teknologi. Dalam We Are Social Indonesia Digital Report 2023 menunjukkan Dalam data yang sama, total populasi Indonesia disebut mencapai 276,4 juta jiwa per Januari 2023.

Dengan kata lain, penetrasi internet di Indonesia saat ini mencapai 77 persen (212,9 juta jiwa). Adapun sebanyak 98,3 persen pengguna Indonesia mengakses internet melalui perangkat telepon seluler (Smartphones). Dari data tersebut ekonomi digital Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang (We are social, 2023).

Perkembangan teknologi di era digital saat ini telah membawa dampak yang signifikan pada berbagai sektor, termasuk di bidang akuntansi dan pasar modal. Digitalisasi akuntansi memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang akurat dan transparan bagi pasar modal. Digitalisasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi proses akuntansi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat.

Hal ini penting bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Digitalisasi akuntansi juga dapat meningkatkan transparansi informasi keuangan, sehingga investor dapat mengakses informasi keuangan secara real-time.

Hal ini membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. Selain itu, digitalisasi akuntansi dapat meningkatkan akurasi informasi keuangan dengan mengurangi risiko kesalahan manusia. Dengan menggunakan sistem akuntansi otomatis, data keuangan dapat diproses dan dianalisis dengan lebih akurat, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang lebih dapat diandalkan.

Digitalisasi akuntansi juga dapat meningkatkan relevansi informasi keuangan dengan menyediakan informasi yang lebih terperinci dan terbaru. Hal ini membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik dan mengurangi risiko investasi pada perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk.

Selain itu, digitalisasi akuntansi dapat mengurangi biaya produksi informasi keuangan, sehingga membuat informasi keuangan lebih mudah diakses oleh perusahaan kecil. Hal ini meningkatkan persaingan di pasar modal dan memberikan kesempatan investasi yang lebih banyak bagi investor.

Dalam rangka memperkuat digitalisasi sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan kolaborasi dalam SP 37/DHMS/OJK/VIII/2021 untuk memperkuat digitalisasi sektor keuangan.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat infrastruktur pasar keuangan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, digitalisasi juga dapat meningkatkan partisipasi investor di pasar modal dan memperkuat perekonomian Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Peran Digitalisasi Akuntansi Terhadap Informasi Keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Proses Akuntansi

Dalam era digital, banyak proses akuntansi yang dulunya dilakukan secara manual dapat diotomatiskan. Penggunaan perangkat lunak akuntansi modern memungkinkan perusahaan untuk melakukan pencatatan transaksi secara otomatis, mengurangi risiko kesalahan manusia. Hal ini berdampak positif terhadap informasi keuangan yang dihasilkan, karena keakuratan dan konsistensi data menjadi lebih tinggi.

2. Aksesibilitas Informasi Keuangan

Digitalisasi akuntansi juga telah meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan. Dulu, laporan keuangan hanya dapat diakses oleh pihak internal perusahaan, namun dengan adanya sistem akuntansi digital, informasi keuangan dapat dengan mudah dibagikan kepada pemangku kepentingan eksternal seperti investor, analis keuangan, dan regulator. Ini memungkinkan pasar modal untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap informasi keuangan perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi pasar

3. Analisis Data yang Lebih Mendalam

Digitalisasi akuntansi juga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan teknik analisis data yang lebih canggih. Dengan menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan, perusahaan dapat menggali wawasan yang lebih dalam dari data keuangan mereka. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, serta memungkinkan pasar modal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat tentang kinerja keuangan perusahaan.

4. Keamanan Informasi Keuangan

Keamanan informasi keuangan menjadi perhatian utama dalam era digital. Namun, digitalisasi akuntansi telah membawa perbaikan signifikan dalam hal keamanan data. Sistem akuntansi modern dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi data dan penggunaan otentikasi ganda. Ini membantu mencegah akses tidak sah ke informasi keuangan, menjaga kerahasiaan dan integritas data.

Digitalisasi akuntansi telah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap informasi keuangan pasar modal. Melalui penyederhanaan proses akuntansi, aksesibilitas informasi keuangan yang lebih baik, analisis data yang lebih mendalam, dan peningkatan keamanan informasi, pasar modal telah diberikan akses yang lebih baik dan pemahaman yang lebih akurat tentang kinerja keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan dan pelaku pasar modal harus terus mengadopsi teknologi akuntansi digital untuk memastikan informasi keuangan yang berkualitas dan relevan.

Liva Fatrianda, mahasiswa program akuntansi