Optimisme membuncah saat Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace (BoP) Charter pada awal 2026. Di atas panggung diplomasi, inisiatif garapan Donald Trump ini dipuja sebagai “momentum bersejarah” untuk mengakhiri tragedi di Gaza.

Namun, bagi mata yang jeli membedah kebijakan internasional, kita tidak sedang menyaksikan fajar perdamaian, melainkan senjakala kedaulatan yang dibalut dalam sutra diplomasi. Di balik jargon kemanusiaan yang berkilau, BoP menyimpan orkestrasi kepentingan yang berpotensi menjadi “akta pengkhianatan” terstruktur terhadap kedaulatan bangsa dan rakyat Palestina.

Proyek “New Gaza” Arsitektur Mewah di Atas Tanah Genosida

Salah satu fakta paling krusial sekaligus mengerikan dari BoP adalah rencana pembangunan “Gaza Baru” (New Gaza). Alih-alih melibatkan rakyat Palestina sebagai subjek penentu nasib mereka sendiri, proyek ini justru merancang masa depan di mana penduduk asli menjadi entitas yang terpinggirkan. Rencana ini merupakan manifestasi dari 20 poin rencana Trump yang bertujuan menguasai Gaza secara total.

Berdasarkan dokumen tersebut, kawasan yang telah luluh lantak oleh genosida akan diubah menjadi pusat kemewahan neokolonial yang menargetkan populasi tertentu sebanyak 2,1 juta orang, namun tanpa jaminan perlindungan bagi warga asli Gaza.

“AS menyatakan ingin menguasai Gaza, mengusir penduduknya, serta membangun Gaza Baru (New Gaza). Di sana akan dibangun gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen… membentang di sepanjang pantai dan bekas perumahan di kawasan Rafah yang telah luluh lantak.”

Ini bukan sekadar rekonstruksi pascaperang; ini adalah social engineering yang mengusir penduduk asli secara legal melalui jalur pembangunan infrastruktur. Warga Gaza kehilangan ruang hidup mereka di bawah bayang-bayang resor mewah dan pelabuhan internasional yang dikendalikan pihak asing.

Membeli Ketundukan Harga Fantastis Rp17 Triliun

Keterlibatan Indonesia dalam BoP membawa konsekuensi fiskal yang tidak masuk akal. Angka kontribusi sebesar Rp17 triliun bukan hanya sekadar angka dalam nota keuangan, melainkan representasi dari “pembelian ketundukan” terhadap hegemoni Washington. PM Kanada, Mark Carney, secara tajam telah memperingatkan bahwa praktik iuran semacam ini adalah bentuk nyata dari pemaksaan ekonomi (economic coercion) oleh kekuatan besar terhadap negara-negara berkembang.

Untuk memahami betapa absurdnya beban ini, mari kita bedah perbandingannya yakni 500 kali lebih besar dibandingkan iuran tahunan Indonesia ke Sekretariat ASEAN, setara dengan biaya keanggotaan Indonesia di PBB selama 50 tahun. Kemudian mencapai dua kali lipat dari total anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri RI, sama dengan total setoran pajak dari 2 juta orang kelas menengah bawah.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Jalal, menegaskan, angka ini tidak memiliki preseden dalam sejarah diplomasi kita. Menyerahkan dana segar kepada negara yang secara historis mendukung pendudukan adalah sebuah anomali strategis yang sulit diterima nalar kedaulatan.

Retaknya Legitimasi Global dan Penolakan Tajam Uni Eropa

Narasi BoP sebagai “konsensus global” hancur seketika saat melihat penolakan keras dari sekutu tradisional AS di Eropa. Prancis, Jerman, dan Inggris secara tegas menolak bergabung. Penolakan ini bukan tanpa alasan; selain menganggap BoP sebagai langkah neokolonial yang mengangkangi PBB, terdapat friksi kepentingan yang tajam terkait kebijakan tarif dan sengketa isu Greenland.

Dunia internasional juga menyaksikan kebingungan geopolitik saat Ukraina mempertanyakan standard ganda Washington. Di satu sisi AS menyokong Ukraina, namun di sisi lain, BoP justru melibatkan dana dari Rusia dan Belarus. BoP mengalokasikan sekitar US$1 miliar (Rp16,7 triliun) dari aset Rusia yang dibekukan untuk anggaran proyek ini. Fenomena ini membuktikan BoP bukanlah forum perdamaian multilateral, melainkan sebuah “kerajaan” eclectic yang berisi 26 negara dengan kepentingan yang saling silang mulai dari Argentina, Belarus, hingga Vietnam di bawah kendali satu dirigen.

Kepemimpinan Absolut Menempatkan Trump sebagai Raja

Struktur kepemimpinan BoP menghancurkan prinsip kesetaraan antarnegara berdaulat. Dalam piagamnya, Donald Trump ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi tanpa batas waktu. Bahkan, hak untuk menunjuk penggantinya berada sepenuhnya di tangan Trump sendiri.

Inilah dinamika “Raja” dan “Negara Pengekor” (vassal state) yang sesungguhnya. Negara anggota, termasuk Indonesia, hanya diposisikan sebagai pelengkap legitimasi semu bagi agenda pribadi sang pemimpin. Kekuasaan mutlak ini memungkinkan BoP mengabaikan dinamika kemanusiaan di lapangan demi mengikuti kehendak tunggal Washington, menciptakan sebuah institusi internasional yang beroperasi di luar kendali hukum internasional manapun.

Fenomena Bebek Lumpuh dan Paradoks Umat Terbaik

Keterlibatan negeri-negeri Muslim seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Indonesia dalam BoP melahirkan istilah peyoratif yang lebih menyakitkan dari sekadar “pembebek”: yaitu “Bebek Lumpuh”. Jika negara pembebek hanya mengekor, maka “Bebek Lumpuh” adalah simbol kelumpuhan total kedaulatan di mana sebuah negara tidak lagi memiliki daya tawar dan sepenuhnya berada dalam kendali AS.

Status ini sangat kontras dengan identitas yang seharusnya disandang sebagai Khairu Ummah (Umat Terbaik). Allah Taala berfirman, “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah…” (QS Ali Imran: 110).

Secara teologis, bersekutu dengan AS yang dikategorikan sebagai negara Kafir Harbi Fi’lan karena keterlibatan fisiknya dalam memerangi dan mendukung genosida terhadap kaum Muslim adalah sebuah pelanggaran prinsipil. Bergabung dalam perjanjian resmi BoP yang mendikte kebijakan luar negeri adalah tindakan haram karena memberikan jalan bagi pihak luar untuk menguasai orang beriman. “…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (QS an-Nisa: 141).

Seharusnya, negeri-negeri Muslim menyadari kekuatan sejati tidak ditemukan dalam piagam-piagam yang dirancang di Washington atau Davos, melainkan dalam persatuan hakiki yang digambarkan Rasulullah SAW. “Orang-orang Mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuhnya ikut merasakan tidak bisa tidur dan panas.” (HR Muslim).

Perdamaian atau Legalisasi Penjajahan?

Proyek Board of Peace berdiri di atas pondasi yang rapuh dan penuh tipu daya. Di satu sisi, ia menjanjikan stabilitas melalui pembangunan mewah; di sisi lain, ia sedang melegalisasi pengusiran penduduk Gaza dan mengikis kedaulatan fiskal serta politik negara-negara anggotanya.

Pertanyaan retoris yang harus kita renungkan, apakah kemitraan internasional ini benar-benar jalan menuju perdamaian, ataukah ini hanyalah mekanisme canggih untuk melegalkan penjajahan gaya baru melalui jalur ekonomi? Untuk melindungi masa depan Palestina dan martabat bangsa, kemandirian mutlak dan persatuan hakiki antar negeri Muslim adalah solusi yang jauh lebih mendesak daripada sekadar menjadi pelengkap dalam agenda hegemonik yang merugikan.[]

Secara teori, badan keamanan ini akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk “demiliterisasi” Jalur Gaza

DEPOKPOS – Indonesia dilaporkan bakal menjadi negara pertama yang akan mengerahkan pasukan untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Forces/ISF) ke Jalur Gaza, Palestina.

Media Israel, KAN, bahkan menyebut pasukan Indonesia akan tiba dalam beberapa pekan ke depan di Gaza.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/2) kemarin menyampaikan Indonesia memang akan mengirim sekitar 8.000 prajurit ke Jalur Gaza untuk bergabung dengan ISF. Meski begitu, Prasetyo tak mengonfirmasi kapan Indonesia akan mengirim pasukan ke Jalur Gaza.

“Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan (kirim) kurang lebih di angka 8.000 itu. Total (tentaranya) 20 ribu,” kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2), ketika ditanya mengenai kapan pengerahan ini berlangsung.

ISF merupakan bagian dari upaya Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyelesaikan konflik di Jalur Gaza.

Lalu, apa saja tugas ribuan tentara Indonesia saat nanti bertugas sebagai bagian dari ISF di Gaza?

ISF merupakan bagian dari Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang diizinkan Dewan Keamanan PBB melalui resolusinya pada tahun lalu. ISF terdiri dari pasukan yang berasal dari berbagai negara, terutama negara anggota BoP.

Nantinya, negara-negara akan menyumbangkan personel ke ISF setelah melalui “konsultasi dan kerja sama yang erat” dengan Mesir dan Israel, demikian dikutip situs resmi PBB.

Negara-negara yang telah menyatakan akan mengirim ISF sejauh ini di antaranya Indonesia, Mesir, Qatar, dan Azerbaijan.

Secara teori, badan keamanan ini akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk “demiliterisasi” Jalur Gaza.

ISF disebut akan menjadi pasukan multinasional yang dikerahkan ke Gaza untuk membantu melatih polisi, mengamankan perbatasan, menjaga keamanan dengan membantu demiliterisasi Gaza, melindungi warga sipil dan operasi kemanusiaan, termasuk mengamankan koridor kemanusiaan.

Sementara itu, menurut laporan Al Jazeera, pada dasarnya, pasukan tersebut akan mengambil alih tanggung jawab keamanan yang selama ini dikelola Hamas selama 19 tahun terakhir.

Sejak 2006, Hamas memimpin dan menguasai Jalur Gaza, termasuk mengelola layanan sosial dan keamanannya.

Di sisi lain, laporan media Israel KAN memaparkan pasukan Indonesia maupun ISF diwanti-wanti untuk tak berkonfrontasi dengan Hamas secara langsung.

Pasukan ISF dilaporkan akan mengawasi penerapan garis gencatan senjata dan kemungkinan menangani masalah soal perbatasan lain.

Sebagai contoh, pasukan Indonesia bisa saja dikerahkan untuk mengawasi garis perbatasan di Khan Younis dan Rafah di Gaza selatan.

DEPOKPOS – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan sebuah forum Internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang diklaim bertujuan menangani dan menyelesaikan konflik global. Board of Peace (BoP) disebut sebagai organisasi yang mempromosikan stabilitas, perdamaian, dan tata kelola pemerintahan di wilayah yang terdampak atau terancan konflik. Trump sendiri akan menjabat sebagai ketua dewan secara tidak terbatas.

Rencana utama pemerintahan Trump dengan adanya Dewan Perdamaian ini adalah upaya bertahap untuk menghentikan perang di Gaza dan mentransformasikan kawasan tersebut. Keanggoataan BoP bersifat terbatas. Negara anggota akan menjabat selama tiga tahun, dan untuk mendapatkan kursi permanen harus membayar iuran sebesar US$1 miliar atau setara Rp16,82 triliun (asumsi kurs Rp16,826 per dolar AS).

Dana tersebut menurut pejabat AS akan digunakan untuk membiayai rekosntruksi Gaza. Sejumlah negara telah menyatakan bergabung dengan BoP, salah satunya adalah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung pengumuman pembentukan BoP di Davos dan menandatangani komitmen keikutsertaan Indonesia. Kehadiran Prabowo menandai Indonesia resmi menjadi bagian dari forum tersebut. (CNN Indonesia, 24/01/26)

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan sejumlah alasan Indonesia bergabung dengan BoP atau Dewan Perdamaian diantaranya merupakan bagian dari komitmen Indonesia menciptakan perdamaian di Kawasan Timur Tengah khususnya di Palestina dan di Gaza. Alasan lainnya adalah demi tercapainya solusi dua negara atau two state solution dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendukung Keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan BoP atau Dewan Perdamaian. Bergabungnya Indoensia dengan BoP dipandang sebagai sebuah inisiatif internasional yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Palestina dengan Israel. (Kompas.com, 04/02/26)

Sedari awal seharusnya kita sudah menyadari bahwasanya BoP dibentuk bukan untuk perdamaian Palestina. Penjajahan gaya baru dibungkus dengan istilah “perdamaian”, “rekonstruksi” dan sebagainya, selamanya tidak akan menghadirkan keadilan. Keterlibatan para pemimpin negeri Muslim dalam BoP sejatinya menunjukkan kepada kita akan ketidakberdayaan mereka dihadapan penjajah.

Ini juga merupakan pengkhianatan terhadap Allah SWT, Rasulullah, Islam dan kaum muslim khususnya muslim Palestina. BoP juga tidak melibatkan rakyat Palestina ataupun perwakilan Palestina. Padahal mereka adalah korban penjajahan dan genosida. Hal tersebut semakin memperjelas arah dan tujuan dibentuknya BoP sebenarnya. BoP dibentuk melainkan untuk kepentingan geopolitik dan ekonomi AS. Trump ingin menguasai Gaza, mengusir penduduknya, dan membangun Gaza Baru yang berisi Gedung-gedung pencakar langit, wisata Pantai, Pelabuhan, bandara dan menara apartemen.

BoP justru ditujukan untuk menghancurkan Palestina. Keberadaan negara-negara Muslim (termasuk Indonesia) hanya menjadi pelengkap legitimasi. BoP adalah alat untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Gaza. Keikutsertaan neger-negeri muslim dalam BoP adalah pengkhianatan terhadap muslim Gaza.

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Palestina, tidak membutuhkan BoP maupun solusi pragmatis apapun yang datangnya dari penjajah seperti AS. Solusi satu-satunya untuk membebaskan Palestina adalah dengan mengusir penjajah Zionis Yahudi beserta dengan sekutunya dari tanah Palestina dengan jihad. Allah SWT berfirman,

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡ ۚ

Perangilah kaum kafir itu di mana saja kalian temui mereka dan usirlah mereka dari tempat mana saja mereka telah mengusir kalian… (TQS al-Baqarah [2]: 191).

Khilafah adalah satu-satunya institusi yang akan mengomando jihad akbar untuk membebaskan Palestina. Dari sinilah perdamaian hakiki bagi Palestina akan terwujud.

Negara-negara Muslim tidak boleh bersekutu dengan negara kafir harbi fi’lan yang tengah memerangi muslim Palestina (AS dan Zionis). Apalagi menjadikan orang kafir sebagai pelindung bagi orang-orang beriman dan mengharapkan kemuliaan disisi mereka. Padahal kemuliaan hanya milik Allah SWT,

ࣙالَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۗ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًاۗ ۝١٣٩

(Yaitu) orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? (Ketahuilah) sesungguhnya semua kemuliaan itu milik Allah. (TQS. An Nisa : 139)

Negeri-negeri muslim justru harus bersegera menegakkan Khilafah. Umat Islam harus menjadikah Khilafah sebagai qadhiyah masiriyah (agenda utama) dan bersegera merealisasikannya.

Bachtiar mengatakan, sejak awal inisiatif ini sudah problematik karena menempatkan Amerika Serikat sebagai aktor utama yang memegang kendali politik, hukum, dan keamanan Gaza, sementara rakyat Palestina justru disingkirkan dari proses pengambilan keputusan.

“Kalau kita membaca draf bocor resolusinya, yang tampak jelas adalah desain kekuasaan, bukan desain perdamaian,” kata Bachtiar.

“Gaza diperlakukan sebagai wilayah administrasi yang bisa diatur sepenuhnya oleh kekuatan asing, tanpa mandat rakyat Palestina.”

Dalam draf resolusi yang dilaporkan Drop Site News, Board of Peace disebut memiliki kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif penuh atas Jalur Gaza. Dewan tersebut dipimpin langsung oleh Donald Trump, dengan anggota yang mencakup pejabat tinggi Amerika Serikat dan Israel.

Warga Palestina tidak termasuk dalam keanggotaan dewan, dan hanya ditempatkan dalam struktur teknokratis di bawah pengawasan perwakilan asing.
Bachtiar menyoroti satu hal yang dianggap sangat krusial: tidak adanya penyebutan Kota Gaza maupun eksistensi politik rakyat Palestina secara tegas dalam piagam dewan tersebut.

Menurutnya, penghilangan ini bukan sekadar soal redaksional, melainkan mencerminkan cara pandang kolonial terhadap Gaza.

“Ini aneh sekaligus berbahaya. Dewan yang mengklaim membawa perdamaian Gaza, tetapi tidak menyebut Gaza sebagai subjek politik yang berdaulat,” ujarnya. “Rakyat Palestina diposisikan hanya sebagai objek kebijakan, bukan pemilik sah tanahnya sendiri.”

Ia menilai, konsep demiliterisasi total yang diusung Board of Peace serta penempatan pasukan stabilisasi internasional di bawah kepemimpinan Amerika Serikat pada hakikatnya bertujuan menjamin keamanan Israel secara permanen, bukan melindungi warga sipil Palestina.

“Selama ini Amerika Serikat konsisten berpihak pada Israel—baik melalui bantuan senjata, dukungan politik, maupun veto di Dewan Keamanan PBB,” kata Bachtiar. “Maka sulit menerima klaim bahwa AS tiba-tiba berubah menjadi penjamin perdamaian yang netral dan adil.”

Bachtiar juga mengkritik narasi pembangunan dan investasi ekonomi besar-besaran yang dijanjikan dalam draf tersebut. Menurutnya, janji rekonstruksi kerap dijadikan alat untuk menormalisasi penghilangan kedaulatan Palestina.

“Pembangunan tanpa kemerdekaan bukan solusi. Itu hanya mengubah penjajahan militer menjadi penjajahan administratif dan ekonomi,” ujarnya. “Perdamaian yang dibangun di atas ketimpangan struktural hanya akan melahirkan konflik baru.”

JATTI turut menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang digagas Trump. Bachtiar mengingatkan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia selama ini jelas mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.

“Keterlibatan Indonesia dalam dewan semacam ini harus dikaji ulang secara serius,” kata dia. “Indonesia tidak boleh terjebak dalam forum yang secara substantif justru mengukuhkan pendudukan dan mengerdilkan perjuangan Palestina.”

Menurut Bachtiar, kehadiran negara-negara Muslim atau negara berkembang dalam Board of Peace berpotensi dijadikan legitimasi moral bagi proyek politik yang sejak awal timpang. Ia menilai, hal ini berbahaya karena dapat mengaburkan batas antara diplomasi kemanusiaan dan kompromi terhadap prinsip keadilan.

“Perdamaian sejati tidak lahir dari forum elit yang menyingkirkan korban utama konflik,” ujarnya. “Perdamaian harus berpijak pada keadilan, pengakuan hak, dan penghentian pendudukan.”

Bachtiar menegaskan bahwa solusi atas Gaza tidak bisa dilepaskan dari pengakuan penuh terhadap hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

“Gaza tidak membutuhkan wali internasional. Gaza membutuhkan kemerdekaan,” kata dia. “Tanpa itu, Board of Peace hanya akan menjadi nama lain dari penguasaan baru atas Palestina.”