<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bencana &#8211; DEPOK POS</title>
	<atom:link href="https://www.depokpos.com/tag/bencana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.depokpos.com</link>
	<description>Medianya Orang Depok</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 01:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://res.cloudinary.com/dvd4tnrxr/images/w_32,h_32,c_scale/f_webp,q_auto:low/v1792449405/cropped-depokpos-2/cropped-depokpos-2.jpg?_i=AA</url>
	<title>Bencana &#8211; DEPOK POS</title>
	<link>https://www.depokpos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Makin Terzalimi</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/10/dana-bencana-dikorupsi-rakyat-makin-terzalimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 01:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=105597</guid>

					<description><![CDATA[Oleh: dr. Jefni Anggreini, Praktisi Kesehatan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>DEPOKPOS</strong></a> &#8211; KPK kembali melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada 13 Oktober 2026. Kali ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (<a href="https://www.depokpos.com/2026/10/korupsi-bnpb-ditilep-dari-dana-darurat-karhutla-hingga-gempa-ntt/">BNPB</a>) dengan menetapkan 5 tersangka korupsi dana bencana, salah satu pelaku adalah adik dan tenaga ahli dari Kepala BNPB sendiri.</p>
<p>Fakta ini tentu memilukan, karena diduga telah berlangsung sejak 2022. Artinya, di saat peristiwa banjir merendam rumah rakyat, longsor menimbun kampung-kampung, dan <a href="https://www.depokpos.com/2026/09/karhutla-kalbar-ketika-asap-membakar-ekonomi-rakyat/">karhutla</a> menghanguskan hutan hingga rakyat sesak nafas, dana yang seharusnya untuk membantu mereka justru dijarah. Sungguh, ini bukan sekadar kejahatan biasa.</p>
<p><strong>Krisis Integritas di Tengah Penderitaan Rakyat</strong></p>
<p>Korupsi dana bencana bukan kejahatan biasa. Dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan korban malah disalahgunakan oleh pihak yang semestinya menjalankan amanah perlindungan. Akibatnya, masyarakat bukan hanya menanggung penderitaan akibat bencana, tetapi juga berisiko kehilangan hak atas bantuan yang seharusnya mereka terima.</p>
<p>Dalam situasi darurat, kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan sangat menentukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Korban membutuhkan pangan, tempat berlindung, layanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan mendesak lainnya. Karena itu, penyalahgunaan anggaran bencana memiliki konsekuensi yang melampaui angka kerugian keuangan negara. Ada kebutuhan masyarakat yang terancam tidak terpenuhi, sementara mereka tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengatasi keadaan secara mandiri.</p>
<p>Persoalan ini memperlihatkan krisis integritas ketika jabatan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab, tetapi sebagai kesempatan meraih keuntungan. Kewenangan yang diberikan untuk mengurus kepentingan masyarakat justru digunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika orientasi keuntungan mengalahkan tanggung jawab, jabatan publik kehilangan makna pengabdiannya.</p>
<p>Krisis integritas ini berkaitan dengan paradigma sekularisme yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan publik. Akibatnya, halal dan haram tidak dijadikan landasan yang mengikat dalam mengelola kekuasaan dan harta publik. Ketika kepentingan materi lebih diutamakan, keserakahan dapat mendorong seseorang menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi. Tanpa kesadaran akan dosa dan pertanggungjawaban di hadapan Allah, nilai-nilai agama pun tidak menjadi benteng yang kuat untuk mencegah pengkhianatan terhadap amanah.</p>
<p>Agama hanya dianggap urusan privat di tempat ibadah saja, tidak dibawa ke kantor, tidak dibawa saat mengelola anggaran. Selama tidak ada CCTV, tidak ada KPK akan merasa aman melakukan korupsi karena tidak ada rasa takut kepada Allah yang Maha Mengawasi.</p>
<p><strong>Korupsi, Borok Sistemis Bawaan Kapitalisme</strong></p>
<p>Korupsi tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga dengan sistem yang mengatur relasi kekuasaan dan pengelolaan kepentingan publik. Dalam sistem kapitalisme, praktik politik dan pemerintahan berkelindan dengan kepentingan ekonomi sehingga membuka ruang bagi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, kebijakan publik berisiko lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal atau kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan daripada pada kebutuhan masyarakat luas.</p>
<p>Fenomena ini dapat terlihat dalam praktik jual beli jabatan, politik balas budi, serta penyalahgunaan kewenangan. Jabatan hanya menjadi alat untuk membalas dukungan politik, sementara kebijakan dan fasilitas negara berisiko dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat pengaruh kelompok tertentu. Praktik semacam ini makin sulit dicegah ketika proses pengambilan keputusan tidak transparan dan pengawasan gagal mengendalikan konflik kepentingan.Lemahnya kontrol terhadap pejabat turut memperbesar risiko penyimpangan.</p>
<p>Dalam konteks ini muncullah satire di tengah masyarakat: bahkan malaikat pun bisa menjadi iblis jika masuk ke pemerintahan. Ungkapan tersebut bukan pernyataan harfiah atau tuduhan bahwa setiap orang yang masuk pemerintahan pasti menjadi koruptor. Satire itu menyuarakan kekecewaan terhadap sistem yang dinilai begitu rusak hingga orang yang semula dipandang baik pun dikhawatirkan dapat terseret ke dalam penyimpangan. Pesannya bukan bahwa karakter individu tidak penting, melainkan integritas saja tidak cukup apabila seseorang berada dalam lingkungan yang memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan tanpa kontrol yang efektif.</p>
<p>Korupsi bukan sekadar anomali yang hanya muncul sesekali, melainkan satu borok sistemis yang dapat terus berulang ketika kepentingan materi berkelindan dengan kekuasaan, konflik kepentingan tidak dikendalikan, dan pengawasan gagal menjalankan fungsinya. Mekanisme penunjukan langsung memang dibutuhkan untuk kondisi cepat saat bencana, tetapi kecepatan tidak boleh menghilangkan transparansi dan pertanggungjawaban. Tanpa kontrol yang memadai, kewenangan yang semestinya mempercepat pertolongan, justru berisiko dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.</p>
<p>Lemahnya pengawasan dari pemimpin negara kepada pejabatnya juga menjadikan korupsi merajalela. Penangkapan dan pemidanaan pelaku memang dibutuhkan, tetapi keduanya belum cukup jika hukuman tidak dijalankan secara konsisten dan celah penyalahgunaan kewenangan tetap terbuka. Dalam kondisi demikian, penegakan hukum berisiko berhenti pada penghukuman formal tanpa dapat menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.</p>
<p>Pemimpin dalam sistem Kapitalisme lebih sibuk menjaga citra dan kepentingan oligarki daripada mengontrol bawahannya. Maka korupsi bukan saja anomali dalam sistem Kapitalisme, melainkan penyakit bawaan yang memang melahirkan koruptor.</p>
<p><strong>Bagaimana Islam Menyelesaikan Korupsi?</strong></p>
<p>Pemimpin dalam Islam menjadikan jabatannya sebagai amanah, bukan ladang bisnis. Rasulullah SAW bersabda: “Imam (pemimpin) adalah raa&#8217;in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” Dalam hadits lain disebutkan: “Imam (pemimpin) adalah junnah (perisai), tempat rakyat berlindung” (HR. Bukhari dan Muslim). Jadi mana mungkin seorang perisai tega menjarah harta orang yang sedang ia lindungi? Teladan dari Khalifah Umar bin Khattab bahkan memikul sendiri gandum untuk rakyatnya yang kelaparan di tengah bencana.</p>
<p>Islam menempatkan negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Dalam keadaan darurat, tanggung jawab ini makin mendesak karena masyarakat membutuhkan pangan, tempat berlindung, layanan kesehatan, dan bantuan untuk memulihkan kehidupan mereka. Anggaran yang dialokasikan untuk membantu masyarakat bukan sekadar angka dalam perencanaan keuangan negara, melainkan amanah yang harus digunakan sesuai peruntukannya.</p>
<p>Penyelewengan dana bantuan bukan hanya pelanggaran dalam pengelolaan anggaran, melainkan pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan sekaligus perampasan hak masyarakat yang semestinya menerima pertolongan.</p>
<p>Untuk menjaga amanah, Islam membangun keimanan dan ketakwaan sebagai benteng pertama dalam diri setiap individu. Seorang pejabat harus menyadari bahwa setiap keputusan dan penggunaan anggaran akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.</p>
<p>Allah SWT berfirman di dalam ayat :<br />
وَأَسِرُّوا۟ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُوا۟ بِهِۦٓ ۖ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ</p>
<p>“<em>Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha Mengetahui segala isi hati</em>.” (QS Al-Mulk [67]: 13).</p>
<p>Juga ayat,<br />
&#8230;وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ</p>
<p>“<em>Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan</em>.” (QS Al-Hadid [57]: 4).</p>
<p>Kedua ayat ini mengingatkan bahwa tidak ada perbuatan yang luput dari pengetahuan Allah, termasuk manipulasi pengadaan, penggelembungan harga, ataupun pemotongan bantuan.Dengan landasan keimanan, seorang pejabat tidak boleh menjadikan besarnya anggaran atau terbatasnya pengawasan sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi. Ketakwaan semestinya mendorongnya menunaikan amanah dengan jujur, bukan sekadar menghindari hukuman ketika penyimpangan terungkap.</p>
<p>Islam membangun keimanan pada diri setiap orang sebagai benteng pertama, sebelum ada polisi dan KPK. Sistem pendidikan Islam yang berbasis akidah akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki kesadaran bahwa Allah Maha Melihat. rasa takut kepada Allah akan mencegah seseorang, termasuk pejabat untuk melakukan maksiat meski tidak ada yang mengawasi. Inilah kontrol internal yang tidak dimiliki sistem Sekuler.</p>
<p>Islam dapat menutup celah korupsi dari hulunya. Dalam Islam ada mekanisme perhitungan terbalik terhadap harta pejabat. Kekayaan pejabat dicatat sebelum dan sesudah menjabat. Jika ada penambahan harta yang tidak wajar, pejabat wajib membuktikan asal-usulnya. Jika tidak bisa membuktikan , langsung disita untuk Baitul Mal. Tidak perlu menunggu OTT. Khalifah Umar bin Khattab pernah menyita separuh harta pejabatnya yang kaya mendadak.</p>
<p>Dalam Islam ada sanksi tegas sebagai uqubat yang bersifat zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa). Pelaku korupsi dikenai sanksi ta’zir yang beratnya disesuaikan dengan kejahatannya, bisa berupa penjara yang lama, sita harta, pengumuman di depan publik agar hina, bahkan hingga hukuman mati untuk korupsi yang merusak hajat hidup orang banyak. Dengan sanksi tegas ini, orang akan berpikir seribu kali untuk korupsi.</p>
<p>Kasus BNPB ini menjadi tamparan keras lagi bagi kita. Selama kita masih mempertahankan sistem Sekuler-Kapitalisme, selama itu pula dana bencana akan terus dikorupsi dan rakyat akan terus terzalimi. Sudah saatnya kita campakkan sistem yang rusak ini dan kembali kepada sistem Islam yang akan menjaga harta rakyat dan menjadi perisai sejati bagi mereka.</p>
<p><em><strong>dr. Jefni Anggreini</strong></em><br />
<em><strong>Praktisi Kesehatan</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://api.transparency-initiative.org/uploads/where_does_all_the_money_go_pavel_constantin_14d052468b.jpeg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ketika Bencana Menjadi Ladang Cuan, di Mana Amanah Negara?</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/10/ketika-bencana-menjadi-ladang-cuan-di-mana-amanah-negara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 09:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=105540</guid>

					<description><![CDATA[Oleh: Syifa Handeen. Aktivis Muslimah Bekasi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>DEPOKPOS</strong></a> &#8211; Bencana alam sudah cukup membuat rakyat kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga. Namun, penderitaan itu dapat bertambah ketika dana yang disiapkan untuk menolong korban justru diduga menjadi objek korupsi. Negara mengalokasikan anggaran untuk menyelamatkan rakyat, tetapi muncul dugaan bahwa kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa kebencanaan disalahgunakan. Ironi ini memperlihatkan bahwa ancaman bagi korban bukan hanya datang dari bencana alam, melainkan juga dari tata kelola kekuasaan yang seharusnya melindungi mereka.</p>
<p>Metro TV, dalam berita “KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana Bencana, Adik Kepala BNPB Terseret” pada 15 Oktober 2026, melaporkan bahwa KPK menetapkan lima tersangka setelah OTT di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menyasar Dana Siap Pakai (DSP). Salah satu tersangka merupakan tenaga ahli Kepala BNPB yang disebut sebagai adik kandung kepala lembaga saat itu. Meski proses hukum masih berjalan, kasus ini menuntut pemeriksaan serius terhadap mekanisme pengelolaan dana darurat, bukan hanya terhadap individu yang ditetapkan sebagai tersangka.</p>
<p><strong>Ketika Kedaruratan Membuka Celah Penyimpangan</strong></p>
<p>Dana Siap Pakai dirancang agar negara dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi. Metro TV pada 15 Oktober 2026 melaporkan bahwa alokasi DSP BNPB pada 2026 mencapai Rp4,62 triliun. Besarnya anggaran dan tuntutan kecepatan penanganan membuat tata kelolanya harus semakin akuntabel. Sebab, dalam situasi darurat, masyarakat tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu bantuan, sementara proses pengadaan dapat melibatkan keputusan cepat, informasi terbatas, dan penyedia barang atau jasa yang harus segera dipilih.</p>
<p>BBC News Indonesia, melalui laporan “Anggaran bencana yang dikorupsi pejabat di antara hidup dan mati warganya” pada 16 Oktober 2026, mengutip mantan komisioner KPK Laode M. Syarif yang menyoroti risiko penunjukan langsung tanpa pengawasan ketat. Mekanisme darurat memang dibutuhkan agar bantuan tidak terlambat, tetapi tanpa pemeriksaan harga, keterlacakan transaksi, dan verifikasi barang di lapangan, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan. Persoalannya bukan semata-mata adanya prosedur darurat, melainkan apakah kewenangan yang dipercepat tetap disertai kontrol yang efektif.</p>
<p>Di sinilah kritik sistemik perlu diarahkan. Ketika pejabat memiliki akses terhadap keputusan pengadaan, sementara pengawasan tidak sebanding dengan besarnya kewenangan, terbuka ruang bagi konflik kepentingan dan perburuan rente. Jika relasi pribadi atau kelompok ikut memengaruhi keputusan, kepentingan publik berisiko dikalahkan oleh kepentingan segelintir orang. Dugaan dalam perkara BNPB harus dibuktikan melalui proses hukum, tetapi desain pengawasan yang lemah perlu dibenahi tanpa menunggu kasus serupa terulang.</p>
<p>Dalam sistem kapitalisme, orientasi keuntungan dapat menguat ketika jabatan dan kewenangan diperlakukan sebagai sumber manfaat material, sedangkan tanggung jawab sosial dan pengawasan tidak bekerja secara memadai. Kritik ini bukan berarti setiap pengadaan atau pejabat pasti korup, melainkan bahwa peluang penyimpangan membesar ketika kepentingan ekonomi dan relasi kekuasaan tidak dikendalikan oleh prinsip amanah serta mekanisme pertanggungjawaban yang kuat. Penindakan terhadap individu saja tidak cukup jika struktur yang memungkinkan penyimpangan tetap dibiarkan.</p>
<p><strong>Korupsi Dana Bencana adalah Pengkhianatan terhadap Amanah</strong></p>
<p>Dampak korupsi dana kebencanaan tidak bisa diukur hanya dari nilai uang yang diduga diselewengkan. BBC News Indonesia pada 16 Oktober 2026 mengutip Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, yang mengingatkan bahwa korupsi dapat menurunkan kualitas barang dan jasa hingga memperburuk keadaan warga. Bantuan yang tidak sesuai standar, logistik yang terlambat, atau layanan yang tidak tersedia dapat memperpanjang penderitaan korban. Keluarga miskin menjadi kelompok yang paling rentan karena mereka memiliki pilihan paling sedikit ketika bantuan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya.</p>
<p>Dalam pandangan Islam, penyalahgunaan dana yang diperuntukkan bagi korban bencana merupakan pelanggaran terhadap amanah dan hak masyarakat. Allah Swt. berfirman:</p>
<p>Artinya: &#8220;<em>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.&#8221;</em> (QS. An-Nisa: 58).</p>
<p>Ayat ini menegaskan dua prinsip pokok: menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menegakkan hukum dengan adil. Ini bukan sekadar nasihat moral individual, melainkan asas fundamental dalam pengelolaan kekuasaan dan keuangan publik. Karena itu, dana yang seharusnya ditujukan untuk menyelamatkan rakyat, termasuk yang tertimpa musibah, tidak boleh diselewengkan menjadi sarana memperkaya diri.</p>
<p><strong>Islam Menutup Celah dari Hulu hingga Hilir</strong></p>
<p>Islam membangun ketakwaan sebagai benteng pertama agar pejabat menyadari bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Namun, ketakwaan pribadi harus berjalan bersama sistem yang mencegah penyalahgunaan kewenangan. Rasulullah saw. bersabda,<br />
“Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).</p>
<p>Pemimpin bukan sekadar pemberi instruksi, melainkan pihak yang bertanggung jawab memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi dan amanah negara terjaga.</p>
<p>Dalam konsep pemerintahan Islam (Khilafah), pencegahan korupsi dilakukan melalui pendidikan berbasis akidah, seleksi pejabat berdasarkan kelayakan dan integritas, pemeriksaan kekayaan pejabat, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Pemeriksaan harta diperlukan untuk menelusuri ketidakwajaran antara penghasilan sah dan kekayaan yang dimiliki. Pengadaan darurat pun harus tetap dapat ditelusuri: kebutuhan harus terverifikasi, harga dapat diperiksa, barang harus benar-benar diterima, dan penyaluran bantuan perlu dipastikan sampai kepada korban. Kecepatan penanganan bencana tidak boleh dijadikan alasan untuk meniadakan pertanggungjawaban.</p>
<p>Dalam konsep Khilafah, Baitul Mal mengelola keuangan negara untuk memenuhi kewajiban negara terhadap rakyat, termasuk kebutuhan penanggulangan bencana. Islam juga mengenal ta‘zir, yakni sanksi atas pelanggaran yang penetapannya diserahkan kepada otoritas berwenang sesuai ketentuan syariat. Sanksi harus diterapkan secara adil berdasarkan bukti, disertai pengawasan yang mencegah pelanggaran berulang. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak berhenti pada penahanan tersangka, tetapi juga mencakup pembenahan mekanisme yang membuka peluang penyimpangan.</p>
<p>Bencana memang tidak selalu dapat dicegah, tetapi pengkhianatan terhadap amanah dapat diupayakan pencegahannya. Rakyat yang sedang berjuang menyelamatkan hidup tidak boleh dibebani penderitaan tambahan akibat anggaran yang diduga diselewengkan. Negara harus memastikan setiap dana darurat benar-benar menjadi pertolongan, bukan keuntungan pribadi. Sebab, dalam Islam, kekuasaan adalah amanah, dan keselamatan rakyat merupakan tanggung jawab yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan segelintir orang. Wallahu a‘lam bish-shawab.</p>
<p><em>Syifa Handeen</em><br />
<em>Aktivis Muslimah Bekasi</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://t4.ftcdn.net/jpg/05/84/66/87/360_F_584668797_IJJQBKG19Rja7v4MWma2um8lj0yiNYhz.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TNI Bangun Jembatan Gantung 120 Meter di Aceh Tamiang</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/01/tni-bangun-jembatan-gantung-120-meter-di-aceh-tamiang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 01:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=96441</guid>

					<description><![CDATA[ACEH TAMIANG &#8211; Prajurit TNI AD dari jajaran...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ACEH TAMIANG</strong> &#8211; Prajurit TNI AD dari jajaran Korem 011/Lilawangsa membangun jembatan gantung sepanjang 120 meter di atas Sungai Tamiang, Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Infrastruktur vital ini sebelumnya putus total akibat diterjang banjir besar.</p>
<p>&#8220;Kami sudah 16 hari membangun jembatan ini dan kami targetkan dalam waktu satu bulan lagi dapat berfungsi sebagai jembatan penyeberagan,&#8221; ujar salah seorang anggota TNI yang menyambut kedatangan 4 orang wartawan dari Jakarta, Kamis 15 Januari 2026.</p>
<p>Menurutnya, jembatan ini hanyalah jembatan sementara sebelum jembatan yang permanen dibangun kembali.</p>
<p>Pembangunan jembatan tersebut merupakan prioritas utama untuk memulihkan urat nadi perekonomian warga. Selain di Lubuk Sidup, TNI AD juga tengah menggarap proyek serupa di pedalaman Desa Pantai Kera, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, yang juga mengalami nasib serupa.</p>
<p>Sejumlah prajurit TNI telah bekerja selama beberapa hari terakhir untuk menyambung kembali akses yang menghubungkan Kecamatan Sekerak dan Bandar Pusaka tersebut.</p>
<p>Kondisi pasca-robohnya jembatan rangka baja Aras Sembilan – Lubuk Sidup memang sangat menyulitkan warga. &#8220;Warga dan pendatang terpaksa kembali menyeberangi sungai menggunakan perahu boat berbayar sejak jembatan itu dihantam banjir,&#8221; kata prajurit tersebut.</p>
<p>Berdasarkan catatan, jembatan permanen yang roboh itu sebelumnya merupakan jalan lintas provinsi yang dibangun pada tahun 2008 dan mulai difungsikan penuh sejak 2010. Robohnya jembatan ini membuat transportasi warga kembali ke pola lama.</p>
<p>Jalur ini sebenarnya memiliki sejarah transportasi air yang panjang. Pada era 1990-an, jalur penyeberangan ini dilayani oleh sarana getek atau rakit mesin milik Dinas Perhubungan Aceh Tamiang yang dikelola oleh pemerintah desa setempat, sebelum akhirnya digantikan oleh jembatan permanen.</p>
<p>Pembangunan jembatan gantung oleh TNI AD ini diharapkan dapat segera rampung dalam waktu dekat guna mengakhiri ketergantungan warga pada jasa penyeberangan boat dan mengembalikan kelancaran distribusi logistik di Aceh Tamiang.***</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengungkap Wajah Asli Kapitalisme di Balik Lumpur Bencana</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/01/mengungkap-wajah-asli-kapitalisme-di-balik-lumpur-bencana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 04:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=96410</guid>

					<description><![CDATA[Oleh: Nanda Nabila Rahmadiyanti alumnus Universitas Indonesia]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Oleh: Nanda Nabila Rahmadiyanti alumnus Universitas Indonesia</strong></em></p>
<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>DEPOKPOS</strong></a> &#8211; Bencana yang seharusnya menjadi momentum kehadiran negara justru berubah menjadi peluang bisnis bagi segelintir pihak. Presiden mengungkap bahwa tumpukan lumpur di wilayah bencana menarik minat beberapa pihak swasta dalam rapat kerja di Aceh Tamiang. &#8220;Gubernur [Aceh] melaporkan, ada pihak-pihak swasta yang tertarik. Dia bisa memanfaatkan lumpurnya, di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, di sawah dan sebagainya. Silakan, saya kira ini bagus sekali,&#8221; ujar Prabowo, pada Kamis (1/1/2026). &#8220;Kalau bisa lumpurnya, kalau swasta mau beli, silakan.&#8221;</p>
<p>Menurut Prabowo pihak swasta dapat memanfaatkan material lumpur banjir dengan membeli lumpur yang ada dimana-mana. Prabowo juga mempersilakan pemerintah daerah yang ingin menjual material lumpur ke pihak swasta, dengan alasan bisa mempercepat normalisasi sungai yang mendangkal akibat sedimen dari banjir dan longsor serta memberikan manfaat langsung kepada pemasukan daerah.</p>
<p>Miris, alih-alih empati melihat daerah yang sedang ditimpa bencana, justru menjadi “ajang aji mumpung” bagi pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. Peristiwa ini justru memperlihatkan dan mempertegas watak asli sistem kapitalisme yang melempar tanggung jawab kepada swasta demi memperoleh keuntungan diatas penderitaan rakyatnya. Hal ini juga menjadi wadah “cuci tangan” penguasa yang menjadi dalang kerusakan alam penyebab bencana. Seolah mereka sudah menemukan solusi untuk mengatasi penumpukan lumpur pasca bencana.</p>
<p>Kebijakan ini juga menunjukkan kesalahan prioritas pengurusan kebutuhan rakyat. Dalam situasi darurat, semestinya fokus utama negara adalah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak—mulai dari hunian layak, pangan, layanan kesehatan, hingga pemulihan sosial-ekonomi. Sedangkan, sampai saat ini masih banyak berita beredar yang mengabarkan bahwa masyarakat terdampak kekurangan kebutuhan pokok, baik sandang, pangan, dan papan. Tempat tinggal mereka juga masih banyak yang belum layak huni.</p>
<p>Solusi menjual lumpur kepada swasta hanyalah solusi pragmatis dan berpotensi problematik. Alih-alih menuntaskan masalah, malah membuat masalah baru. Kebijakan yang tidak disertai regulasi yang jelas, memungkinkan swasta akan melakukan eksploitasi sumber daya di wilayah bencana. Negara bukan hanya berlepas tangan, namun melegitimasi penguasaan aset publik oleh swasta dengan dalih pemasukan daerah.</p>
<h3>Bagaimana Islam memandang hal ini?</h3>
<p>Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadits dari jalur Abu Hurairah ra, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bersabda: “Sesungguhnya seorang imam itu [laksana] perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng”. Menjadi Junnah (perisai) bagi umat Islam, khususnya, dan rakyat umumnya, meniscayakan seorang pemimpin (Imam) harus menjadi pelindung utama bagi rakyatnya, khususnya para korban bencana. Negara juga berperan sebagai ra’in atau pengurus rakyat. Negara wajib bertanggung jawab penuh dalam penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, penanganan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Negara juga wajib memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama pascabencana. Bukan malah melemparkan tanggung jawab kepada pihak swasta.</p>
<p>Negara yang menerapkan sistem islam pasti akan mendahulukan keselamatan dan kemaslahatan rakyatnya diatas kepentingan materiil. Setiap kebijakan yang dibuat semata-mata untuk menyelamatkan jiwa, memberi ketenangan, dan memulihkan kehidupan mereka. Bukan menjadikan wilayah bencana menjadi komoditas segelintir pihak.</p>
<p>Islam sebagai peraturan hidup yang sempurna, juga memiliki regulasi kepemilikan. Islam secara tegas melarang swastanisasi sumber daya alam, karena termasuk kepada kepemilikan umum. Sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara dan hasilnya wajib dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat. Dengan begitu, pengelolaan sumber daya alam tidak akan menjadi ajang eksploitasi yang hanya memperkaya segelintir orang dan menyengsarakan orang banyak.</p>
<p>Hanya dengan penerapan sistem Islam secara menyeluruh, agar negara mampu mewujudkan perannya sebagai pelindung dan pengurus umat secara adil dan bertanggung jawab. Wallahu a’lam bi ash-shawwab.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapitalisme dan Pengelolaan Bencana, Siapa yang Dilindungi?</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/01/kapitalisme-dan-pengelolaan-bencana-siapa-yang-dilindungi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 23:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=96298</guid>

					<description><![CDATA[Oleh: Eulis Martini, Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KKM) Depok]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Oleh: Eulis Martini, Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KKM) Depok</strong></em></p>
<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>DEPOKPOS</strong></a> &#8211; Pernyataan Presiden terkait pemanfaatan material lumpur pasca bencana oleh pihak swasta kembali menyingkap cara pandang kapitalistik dalam pengelolaan musibah. Lumpur yang dihasilkan dari bencana alam diposisikan memiliki nilai ekonomi dan dinilai menarik minat swasta untuk diolah demi meningkatkan pemasukan daerah. Cara pandang ini menunjukkan bencana tidak sepenuhnya dipahami sebagai tragedi kemanusiaan, melainkan sebagai potensi komoditas.</p>
<p>Sebagaimana diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, material lumpur pasca bencana di wilayah Sumatra, khususnya Aceh, diminati oleh pihak swasta. Hal tersebut disampaikan berdasarkan laporan kepala daerah. “Gubernur melaporkan ke saya bahwa ada pihak-pihak swasta yang tertarik memanfaatkan lumpurnya di berbagai lokasi, tidak hanya di sungai tetapi juga di sawah dan sebagainya. Silakan, ini saya kira bagus sekali. Tolong didalami dan kita laksanakan,” ujarnya dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).</p>
<p>Pernyataan ini tidak bisa dipandang sebagai hal teknis semata. Dalam situasi bencana, seharusnya negara menempatkan keselamatan, pemulihan, dan pemenuhan kebutuhan korban sebagai prioritas utama. Namun yang tampak justru sebaliknya, negara membuka ruang bagi swasta untuk masuk dan mengambil keuntungan dari kondisi darurat rakyat, dengan dalih pemulihan ekonomi.</p>
<p>Pertanyaan mendasar yang patut diajukan, ekonomi siapa yang sedang dipulihkan? Ketika korban masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, sementara negara berbicara soal nilai ekonomis lumpur dan minat investor, maka jelas terjadi pergeseran orientasi. Penderitaan rakyat direduksi menjadi peluang bisnis, sementara negara berperan sebagai fasilitator kepentingan modal.</p>
<p>Inilah wajah nyata kapitalisme dalam pengelolaan bencana. Sistem ini memandang segala sesuatu termasuk musibah, dari kacamata keuntungan dan efisiensi ekonomi. Akibatnya, penanganan bencana kerap lambat, parsial, dan minim empati. Negara berlindung di balik narasi “proses” dan “keterbatasan”, sementara ruang bisnis justru dibuka selebar-lebarnya.</p>
<p>Pelibatan swasta dalam kondisi darurat juga menyimpan risiko serius. Tanpa regulasi yang ketat dan pengawasan yang tegas, keterlibatan swasta rawan eksploitasi sumber daya, pengabaian hak korban, dan ketimpangan pemulihan. Dalam logika kapitalisme, tujuan utama bukan keselamatan rakyat, melainkan keuntungan maksimal. Ketika logika ini dilegalkan oleh negara, maka fungsi negara sebagai pelindung rakyat menjadi kabur.</p>
<p>Dalam pandangan Islam, persoalan ini bersifat prinsipil. Keselamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat merupakan kewajiban mutlak negara, terlebih dalam kondisi darurat. Negara tidak boleh menyerahkan urusan strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat kepada pihak yang berorientasi pada keuntungan. Musibah bukan ruang bisnis, melainkan ujian amanah kekuasaan.</p>
<p>Islam menegaskan negara adalah ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” Prinsip ini menuntut kehadiran negara secara total dalam penanggulangan bencana: mengerahkan sumber daya, menjamin kebutuhan korban, dan memastikan pemulihan berjalan adil serta manusiawi.</p>
<p>Lebih jauh, persoalan pengelolaan bencana ini tidak berdiri sendiri. Ia sejalan dengan pola kebijakan lain dalam sistem kapitalisme: privatisasi sumber daya, komersialisasi layanan publik, dan penarikan negara dari tanggung jawab langsung terhadap rakyat. Bencana hanyalah satu dari sekian banyak sektor di mana negara memilih berbagi peran dengan modal, bukan berbagi tanggung jawab dengan rakyat.</p>
<p>Dalam sistem pemerintahan Islam, kemaslahatan umat ditempatkan di atas kepentingan materi. Penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh dan terpusat pada keselamatan manusia, bukan pada nilai ekonomis material sisa bencana. Negara bertindak sebagai penanggung jawab penuh, bukan sebagai perantara bisnis atau broker kepentingan swasta.</p>
<p>Dengan demikian, polemik pemanfaatan material bencana oleh swasta sejatinya cermin dari sistem yang dianut negara. Selama kapitalisme dijadikan landasan, musibah akan terus berpotensi diperdagangkan, dan rakyat akan terus berada di posisi rentan. Islam hadir bukan sekadar sebagai kritik moral, tetapi sebagai solusi sistemik yang melindungi umat dari dampak bencana sekaligus dari kezaliman sistem yang menormalisasi keuntungan di atas penderitaan manusia.[]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miris! Ketika Negara Mengais Rupiah dari Lumpur Bencana</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/01/miris-ketika-negara-mengais-rupiah-dari-lumpur-bencana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 05:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir Sumatera]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=96139</guid>

					<description><![CDATA[Oleh: Elisabeth Yunika Pratiwi, Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Oleh: Elisabeth Yunika Pratiwi, Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok</strong></em></p>
<p>Ketika terjadi bencana sudah semestinya negara hadir secara penuh untuk melindungi dan memulihkan kehidupan rakyatnya. Namun, nyatanya Presiden hendak membuka peluang keterlibatan pihak swasta dalam pemanfaatan lumpur bencana. Miris! Tentu saja hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai arah kebijakan negara dalam penanggulangan bencana.</p>
<p>Presiden mengungkapkan bahwasanya tumpukan lumpur di wilayah bencana, terkhusus di Aceh dan Sumatra, menarik minat sejumlah pihak swasta. Menurutnya, lumpur tersebut memiliki nilai ekonomis dan potensi untuk dimanfaatkan dalam industri tertentu. Bahkan, pemanfaatan lumpur ini oleh pihak swasta dianggap dapat membantu menambah pemasukan daerah (Sindonews, 1/1/26).</p>
<p>Pernyataan ini disampaikan dengan nada positif, seolah-olah bencana yang telah terjadi tidak hanya menyisakan penderitaan, namun juga menjadi peluang ekonomi yang patut disambut dengan suka hati. Negara memberi sinyal positif kepada swasta untuk masuk dan mengelola material sisa bencana tersebut.</p>
<p>Kebijakan pemerintah semacam ini semakin menegaskan bahwasanya ini merupakan cara pandang yang khas dari watak kapitalistik. Pemerintah seakan-akan melempar tanggung jawab ke pihak swasta dengan dalih keuntungan ekonomi dan efisiensi, padahal semestinya negara memegang tanggung jawab penuh terhadap penanggulangan bencana. Bencana yang telah terjadi bukan saja menjadi tragedi kemanusiaan yang menuntut empati dan penanganan menyeluruh tetapi diperlakukan sebagai sebuah komoditas untuk mencari keuntungan.</p>
<p>Dalam kondisi darurat pasca bencana, prioritas yang seharusnya pemerintah lakukan adalah serius untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak seperti makanan, tempat tinggal yang layak, layanan kesehatan, serta pemulihan psikologis korban selamat. Namun, fokus pada potensi keuntungan yang akan didapat dari lumpur bencana beresiko mengalihkan perhatian negara dari kewajiban utamanya terhadap rakyat sehingga pemerintah dianggap salah prioritas dalam menentukan kebijakan.</p>
<p>Kebijakan semacam ini dinilai sebagai solusi jangka pendek dan bersifat pragmatis, tidak memiliki regulasi yang jelas dan ketat. Karena keterlibatan swasta ini justru dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi. Masyarakat yang terdampak menjadi pihak yang tersisihkan karena dalam pengelolaan lumpur yang seharusnya dikelola demi mempertimbangkan keselamatan lingkungan dan sosial malah menjadi objek perburuan keuntungan.</p>
<p>Dalam sudut pandang Islam, negara bertanggung jawab penuh atas urusan rakyat terutama dalam situasi bencana karena perannya sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung). Sehingga negara tidak boleh sekadar menjadi fasilitator apalagi sampai menjadikan penderitaan rakyat sebagai peluang ekonomi.</p>
<p>Penanggulangan bencana dilakukan secara langsung oleh negara, dengan memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi dan dampak lingkungan ditangani secara aman dan berkelanjutan. Karena dalam pemerintahan Islam, kemaslahatan masyarakat menjadi prioritas utama bahkan jauh di atas kepentingan materi.</p>
<p>Islam melarang swasta memiliki dan mengelola secara penuh sumber daya alam yang termasuk dalam kepemilikan umum. Material alam yang memiliki manfaat luas terhadap kehidupan masyarakat tidak boleh dikuasai atau dimanfaatkan untuk keuntungan segelintir pihak. Negara memiliki kewajiban untuk mengelolanya untuk kepentingan umat.</p>
<p>Sebenarnya, lumpur bencana bukanlah ladang bisnis tetapi simbol penderitaan, kehilangan, dan ujian bagi negara dalam menjalankan fungsinya. Namun, ketika negara tergoda untuk mengincar keuntungan dari bencana, di situlah krisis kepemimpinan semakin nyata. Padahal, rakyat tidak butuh kreativitas ekonomi berbasis bencana melainkan hadirnya peran negara yang bertanggung jawab, adil, dan memihak sepenuhnya pada kemaslahatan umat.[]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengapa Denda Rp38 Triliun Tak Cukup Hentikan Deforestasi di Indonesia</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/01/mengapa-denda-rp38-triliun-tak-cukup-hentikan-deforestasi-di-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Deforestasi]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=95801</guid>

					<description><![CDATA[Deforestasi masif, yang telah menghilangkan jutaan hektar hutan di Sumatera, Borneo, dan Papua Barat, menjadi biang keladi utama.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>DEPOKPOS</strong></a> &#8211; Saat kita merayakan Natal di tengah hujan deras yang tak kunjung reda, ribuan keluarga di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat masih mengungsi dari banjir bandang yang menelan lebih dari seribu nyawa.</p>
<p>Lumpur dan air bah menyapu desa-desa, menghancurkan rumah, dan bahkan membunuh spesies langka seperti orangutan Tapanuli.</p>
<p>Tragedi ini bukan sekadar bencana alam-ini adalah bom waktu yang meledak akibat tangan manusia.</p>
<p>Deforestasi masif, yang telah menghilangkan jutaan hektar hutan di Sumatera, Borneo, dan Papua Barat, menjadi biang keladi utama.</p>
<p>Dan sementara pemerintah baru saja mengumumkan denda rekor Rp38,6 triliun terhadap 71 perusahaan sawit dan tambang ilegal, Apakah ini cukup untuk menghentikan kehancuran? Mari kita telusuri fakta-faktanya.</p>
<p>Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menetapkan denda administratif ini sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia, menargetkan 49 perusahaan sawit dan 22 perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin.</p>
<p>Dari total itu, potensi denda sektor sawit mencapai Rp109,6 triliun, sementara pertambangan Rp32,63 triliun angka yang fantastis, tapi baru sebagian kecil yang ditagih.</p>
<p>Jaksa Agung bahkan menyebut ada &#8220;pelaku di balik&#8221; banjir mematikan ini, menunjuk pada deforestasi skala besar yang memperlemah daya serap tanah dan memperburuk curah hujan ekstrem.</p>
<p>Tak heran, BMKG memprediksi cuaca buruk berlanjut hingga Tahun Baru 2026, dengan siklon tropis dan seruakan dingin dari Asia yang semakin ganas akibat perubahan iklim.</p>
<p>Tapi, mengapa denda sebesar itu terasa seperti obat sakit gigi untuk kanker stadium akhir?</p>
<p>Pertama, ini datang terlambat. Deforestasi telah merampok Indonesia lebih dari 5 juta hektar hutan dalam beberapa tahun terakhir, dan banjir Sumatera saja menyebabkan kerugian nasional hingga Rp68,6 triliun jauh melebihi pemasukan dari tambang ilegal yang hanya Rp16,6 triliun.</p>
<p>Bayangkan, negara rugi besar, rakyat menderita, sementara korporasi-korporasi ini telah meraup untung puluhan tahun.</p>
<p>Denda Rp38,6 triliun mungkin terdengar heroik, tapi bagi perusahaan raksasa, ini bisa jadi sekadar &#8220;biaya operasional&#8221; yang bisa mereka bayar sambil terus menebang.</p>
<p>Belum lagi, dari 27 perusahaan yang diduga picu banjir di Sumatera, baru sebagian yang diperiksa, dan transparansi prosesnya masih dipertanyakan.</p>
<p>Di mana akuntabilitasnya? Apakah denda ini akan benar-benar mengalir ke pemulihan hutan, atau malah lenyap dalam birokrasi?</p>
<p>Kedua, masalahnya bukan cuma uang tapi sistem yang rusak. Deforestasi di Indonesia bukan rahasia lagi: Pembukaan lahan untuk sawit dan tambang sering kali didukung oleh izin abu-abu, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum.</p>
<p>Satgas PKH memang menargetkan pemulihan 4 juta hektare lahan hutan, tapi tanpa reformasi mendalam, ini seperti menambal ban bocor dengan plester.</p>
<p>Lihat saja proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Borneo : Di satu sisi, pemerintah bicara soal pembangunan hijau, tapi di sisi lain, hutan primer terus digusur untuk infrastruktur.</p>
<p>Hasilnya? Banjir semakin sering, biodiversitas hilang, dan masyarakat adat terpinggirkan. Perubahan iklim memperburuk semuanya hutan yang hilang berarti karbon dilepas ke atmosfer, memicu siklus banjir dan kekeringan yang lebih ekstrem.</p>
<p>Maka dari itu denda saja tak cukup. Kita butuh pendekatan holistik yang menggabungkan hukuman pidana bagi pemilik perusahaan (bukan cuma denda administratif), moratorium penebangan baru, dan investasi masif dalam restorasi hutan.</p>
<p>Bayangkan jika Rp38,6 triliun itu dialokasikan untuk program reboisasi bersama masyarakat lokal, bukan sekadar tagihan yang mungkin ditawar. Pemerintah harus memprioritaskan lingkungan sebagai aset nasional, bukan komoditas. Jika tidak, tragedi Sumatera akan terulang.</p>
<p><em><strong>Devia Octi Pertiwi</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancol Donasikan Hasil Penjualan Tiket Perayaan Tahun Baru untuk Sumatera</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2026/01/ancol-donasikan-hasil-penjualan-tiket-perayaan-tahun-baru-untuk-sumatera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 22:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ancol]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Donasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=95652</guid>

					<description><![CDATA[Dana yang disalurkan 10 persen dari dari penjualan tiket tersebut sebesar Rp145.034.550 yang digenapkan menjadi Rp150 juta.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk mendonasikan Rp150 juta dari hasil penjualan tiket masuk orang pada malam pergantian tahun pada Rabu (31/12), untuk membantu korban bencana di Sumatera.</p>
<p>“Donasi ini dikumpulkan dari hasil penjualan tiket online dan penjualan tiket offline (on the spot) di loket Pintu Gerbang Utama,” kata Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Daniel Windriatmoko di Jakarta, Jumat.</p>
<p>Menurut dia, pada Rabu (31/12) total jumlah kunjungan 41.597 orang dengan omset/pendapatan Rp1.450.345.500. Dana yang disalurkan 10 persen dari dari penjualan tiket tersebut sebesar Rp145.034.550 yang digenapkan menjadi Rp150 juta.</p>
<p>“Donasi tersebut telah disalurkan ke Baznas Bazis DKI Jakarta yang akan digunakan untuk bantuan kemanusiaan dan pemulihan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Sumatera,” kata Daniel.</p>
<p>Ia mengatakan bantuan kemanusiaan ini sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Pihaknya percaya dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra akan mampu bangkit kembali.</p>
<p>“Kami berdiri bersama para korban, menyatukan doa dan harapan, serta berkomitmen untuk terus mendukung upaya kemanusiaan demi meringankan beban saudara-saudara kita,” ujarnya.</p>
<p>Sebelumnya PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk akan mendonasikan 10 persen dari penjualan tiket masuk pada malam pergantian tahun pada Rabu (31/12) untuk membantu pemulihan korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.</p>
<p>“Sebagai BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, Ancol ingin hadir bukan hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dan saling membantu,” kata Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Winarto.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salurkan Zakat Mal, Rossa Ajak Masyarakat Peduli Korban Bencana di Sumatra</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2025/12/salurkan-zakat-mal-rossa-ajak-masyarakat-peduli-korban-bencana-di-sumatra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 01:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiburan]]></category>
		<category><![CDATA[Humanitas]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Rossa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=95506</guid>

					<description><![CDATA[Rossa menyalurkan zakat mal senilai Rp500.000.000 untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah di Sumatra.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com/"><strong>JAKARTA</strong> </a>&#8211; Bencana alam yang terjadi di Indonesia seperti di Sumatera Barat, Sumatera Utara (Sibolga) dan Aceh tidak hanya pemerintah yang peduli terhadap musibah itu. Semua pihak dari elemen masyarakat seperti Pejabat, Influencer bahkan aktris dan musisi pun juga turut peduli.</p>
<p>Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial, salah satu musisi ternama Queen of Pop Rossa menyalurkan zakat mal senilai Rp500.000.000 untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah di Sumatra.</p>
<p>Zakat mal tersebut disalurkan melalui KitaBisa, Partner in Goodness, serta donasi langsung di lapangan, guna memastikan bantuan dapat diterima secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.</p>
<p>Berdasarkan laporan penyaluran dari mitra kemanusiaan, bantuan Rossa digunakan di wilayah terdampak bencana di Sumatra digunakan antara lain: Pembangunan tenda-tenda penampungan sementara bagi warga terdampak dan Penyediaan genset dan akses listrik darurat.</p>
<p>Kemudian, Penyediaan konektivitas komunikasi melalui Starlink, agar koordinasi dan akses informasi tetap berjalan. Serta Pembuatan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) demi menjaga kesehatan dan sanitasi pengungsi.</p>
<p>Melalui akun Instagram dan TikTok resminya @itsrossa910, Rossa juga membagikan aktivitas kemanusiaan ini secara terbuka, sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada para relawan dan donatur yang telah bersolidaritas membantu para korban bencana.</p>
<p>Dalam berbagai unggahannya, Rossa menegaskan bahwa kepedulian sosial bukan hanya tentang donasi pribadi, tetapi tentang gerakan bersama. Ia secara aktif mengajak masyarakat luas, rekan-rekan di industri kreatif, serta para pengikutnya untuk ikut berdonasi dan membantu saudara-saudara yang sedang menghadapi masa sulit.</p>
<p>Melalui aksi ini, Rossa berharap semakin banyak pihak yang tergerak untuk berpartisipasi, sehingga proses pemulihan bagi para korban bencana dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.</p>
<p>“Semoga apa yang kita lakukan bersama bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak. Setiap bantuan, sekecil apa pun, sangat berarti,” ungkap pelantun &#8220;Tegar&#8221; itu berharap pada Senin (29/12/2025)</p>
<p>Selanjutnya dalam Instagramnya Rossa memberikan pesan yang menyentuh, ia mengingatkan musibah di akhir tahun adalah sebuah peringatan untuk saling membantu sesama manusia. Harta yang baik bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa juga bermanfaat bagi orang lain.</p>
<p>&#8220;Akhir tahun 2025 ini mengajarkan kita banyak hal. Bahwa saudara itu bukan berdasarkan darah, tapi sesama manusia. Dan sebaik-baiknya harta adalah yang bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Semoga Allah menggantikan semua kehilangan dengan yang lebih baik,&#8221; tulis Rossa lagi.</p>
<p>Di akhir tulisan Rossa mengucapkan terimakasih untuk teman-teman yang selalu siap dan semangat berjuang. &#8220;Terimakasih teman-teman partners_in_goodness yang selalu siap dan semangat dalam perjuangan kemanusiaan. Hanya Allah yang bisa membalas tenaga dan ketulusan kalian,&#8221; tutup Rossa. (B. Karmila)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Persada 212 Lepas Tim Reaksi untuk Pemulihan Air Bersih di Aceh Tamiang</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2025/12/persada-212-lepas-tim-reaksi-untuk-pemulihan-air-bersih-di-aceh-tamiang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 00:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humanitas]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir Sumatera]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Persada 212]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=95191</guid>

					<description><![CDATA[Program kemanusiaan ini direncanakan berlanjut ke sejumlah wilayah lain di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>ACEH</strong></a> &#8211; Tim Relawan Aksi (REAKSI) Persada 212 secara resmi diberangkatkan menuju Aceh Tamiang pada Sabtu (20/12/2025) malam sekitar pukul 22.30 WIB. Pelepasan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Persada 212, Ustaz Uus Sholehudin.</p>
<p>Tim awal Reaksi Persada 212 terdiri dari 10 relawan, dengan dua relawan menyusul, serta didukung dua unit ambulans yang menempuh perjalanan darat. Misi kemanusiaan ini dipimpin oleh Ustaz Verry Koestanto selaku Wakil Sekretaris Jenderal Pertahanan Persada DTN 212.</p>
<p>Adapun misi utama tim awal tersebut meliputi pembangunan sumur air bersih, penyediaan fasilitas sanitasi dan MCK, serta distribusi air bersih bagi warga terdampak bencana di Aceh Tamiang.</p>
<p>Program kemanusiaan ini direncanakan berlanjut ke sejumlah wilayah lain di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyesuaikan dengan kemampuan DTN Persada 212 serta dukungan para muhsinin dan muhsinat sebagai donatur.</p>
<p>Dalam perjalanan menuju lokasi tujuan, tim Reaksi Persada 212 juga melakukan silaturahmi dengan pengurus DTK dan DTP Persada 212 di wilayah yang dilalui, sebagai bagian dari penguatan ukhuwah organisasi dan konsolidasi dukungan program.</p>
<p>Saat singgah di Pekanbaru, Riau, tim Reaksi 212 diterima oleh Ketua DTP Persada 212 Riau, Ustaz Ade Hasibuan, bersama pengurus DTK Persada 212 Kuantan Singingi.</p>
<p>Dalam pertemuan tersebut, tim menerima amanah donasi sebesar Rp5 juta dari para santri Dar-el Rasyid Kasang Limau Sundai, Kuantan Singingi, serta Rp4 juta dari DTK Persada 212 Kuansing untuk korban banjir.<br />
Usai bersilaturahmi, tim melanjutkan perjalanan menuju Sumatera Utara.</p>
<p>Selanjutnya, tim Reaksi 212 singgah di MT Umariyah Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, untuk memohon doa dan restu. Rangkaian perjalanan akan berlanjut ke Medan, Langkat, hingga Aceh Tamiang, untuk berkolaborasi dan memperkuat relawan yang telah lebih dahulu bertugas di lapangan di bawah koordinasi Tengku Khairul Rijal.</p>
<p>“Semoga tenaga, pikiran, dan semangat para Relawan Aksi 212 dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” ujar Ustaz Verry Koestanto.</p>
<p>Laporan ini disampaikan pada Selasa (23/12/2025) dari Kampung Tanjung Morang, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update Korban Banjir Sumatera 1.016 Meninggal, 212 Hilang</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2025/12/update-korban-banjir-sumatera-1-016-meninggal-212-hilang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 12:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir Sumatera]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=94717</guid>

					<description><![CDATA[Jumlah tersebut meningkat 10 jiwa dibanding data kemarin, yang tercatat 1.006.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, total korban jiwa dalam musibah banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) per Minggu (14/12/2025) telah mencapai 1.016.</p>
<p>Jumlah tersebut meningkat 10 jiwa dibanding data kemarin, yang tercatat 1.006.</p>
<p>Kabupaten Agam di Sumbar membukukan jumlah korban jiwa terbanyak, dengan angka 184. Disusul Aceh Utara (162), Tapanuli Tengah (116), Tapanuli Selatan (86), dan Aceh Tamiang (66).</p>
<p>Sementara korban hilang, kini berjumlah 212 atau berkurang lima angka dibanding data Sabtu (13/12/2025), yang dibukukan dengan angka 217.</p>
<p>Data ini terlihat tidak sinkron. Karena mestinya, jika jumlah korban jiwa bertambah 10, maka jumlah korban hilang berkurang 10. Tapi ini, hanya berkurang lima.</p>
<p>Terkait hal tersebut, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Kapusdatin BNPB) Abdul Muhari menjelaskan, data korban hilang tidak mesti diambil dari data yang ditemukan di lapangan.</p>
<p>Data korban hilang, juga berasal dari data penambahan identifikasi korban yang sebelumnya sudah ditemukan, kemudian dikonfirmasi. Misalkan ternyata bukan warga Kabupaten A, pindah ke Kabupaten B.</p>
<p>&#8220;Hal-hal dinamis seperti ini masih terus kami dapati di lapangan. Supaya pencatatannya benar-benar sesuai dengan identifikasi by name by address di tiap kabupaten/kota,&#8221; kata Muhari dalam konferensi pers, Minggu (14/12/2025) sore.</p>
<p>Untuk jumlah pengungsi, hari ini dilaporkan berjumlah 624.670 atau berkurang 29.972 dari total pengungsi 654.642 pada Sabtu (13/12/2025).</p>
<p>Muhari menuturkan, pihaknya masih terus mengonfirmasi pengurangan tersebut, apakah benar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing atau masih merupakan pengurangan status pengungsi. Misalnya saja, pindah dari pengungsian terpusat ke pengungsian mandiri, tapi tetap bergantung pada suplai makanan atau logistik dari dapur umum.</p>
<p>&#8220;Kita pastikan terus angkanya, supaya kebutuhan pangan saudara-saudara kita yang saat ini berada di daerah terdampak bencana, bisa terus dipenuhi,&#8221; ujar Muhari.</p>
<p>Saat ini, jumlah pengungsi terbanyak ada di Kabupaten Aceh Tamiang dengan angka 208.200. Diikuti Aceh Utara (166.900), Bireuen (49.100), Aceh Timur (45.600), dan Gayo Lues (33.800).</p>
<p>Musibah banjir bandang dan longsor Sumatera juga merusak 158 ribu rumah di 52 kabupaten/kota. Kerusakan juga dialami 1.200 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, dan 145 jembatan.**</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duka Sumatera – Aceh, Intip Anggaran Penanggulangan Bencana di Indonesia</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2025/12/duka-sumatera-aceh-intip-anggaran-penanggulangan-bencana-di-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 01:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir Sumatera]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=94581</guid>

					<description><![CDATA[Oleh Hari Dwi Cahya, Mahasiswa Pascasarjana Institut SEBI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Oleh Hari Dwi Cahya, Mahasiswa Pascasarjana Institut SEBI</strong></em></p>
<p>Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.</p>
<p>Posisi geografis membuat Indonesia rawan atas bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Selain bencana yang disebabkan oleh faktor geologis, Indonesia juga menghadapi ancaman hidrometeorologi basah dan kering. Bencana hidrometeorologi basah masih didominasi dengan kejadian banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. wabah, penyakit hewan (zoonosis), hama dan penyakit tanaman, serta berbagai ancaman biologis lainnya juga dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Bencana telah menjadi perhatian khusus, baik di mata dunia pada umumnya maupun di Indonesia pada khususnya. Oleh karena itu, dalam perspektif yang lebih luas, bencana harus dapat dikelola dengan baik agar dampak yang ditimbulkan dapat ditekan hingga seminimal mungkin.</p>
<p>Kejadian bencana alam di Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta potensi risiko pembiayaan bencana yang bersumber dari APBN. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi peningkatan kejadian bencana alam. Peningkatan kejadian bencana alam di Indonesia dengan keterjadian terbanyak yaitu banjir, tanah longsor, dan puting beliung. (Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB))</p>
<p>Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memerlukan komitmen baik dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga usaha, dan masyarakat. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). lembaga pemerintah nonkementerian yang dipimpin oleh Kepala setingkat Menteri.</p>
<p>BNPB sebagai Lembaga Pemerintah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mana dari tahun ke tahun menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan selama delapan tahun terakhir. Puncaknya pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 negara mengeluarkan angka yang fantastis hingga Rp. 11,78 Triliun. Namun setelah itu, anggaran BNPB terus menerus turun dari tahun ke tahun hingga tercatat kurang dari 1 Triliun.</p>
<p>Dalam RAPBN 2026 menunjukkan penurunan alokasi anggaran yang sangat drastis khususnya BNPB. Pemerintah hanya mengalokasikan Rp. 491 miliar untuk BNPB. Pemotongan alokasi lebih dari 75 persen dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2,01 triliun dipangkas menjadi alokasi anggaran paling kecil dalam satu dekade terakhir.</p>
<p>Dengan anggaran yang sangat minimalis tentu sangat menentukan kinerja BNPB di lapangan dalam merespons bencana. Mulai dari mempersiapkan logististik hingga mitigasi dan edukasi risiko berpotensi terdampak akibat pemotongan dan efisiensi anggaran.</p>
<p>Nilai anggaran pada 2026 ini yang menurut Media tidak masuk akal, apalagi Indonesia berada di wilayah rawan bencana. Anggaran untuk bencana sangat kecil daripada untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun dalam APBN 2026. “Efisiensi besar-besaran terjadi karena pembiayaan program ini dan dampaknya terasa dari pusat hingga daerah,” kata Media. (Tempo)</p>
<p>Disisi lain, korban jiwa terus bertambah dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jum’at (12/12) pagi melaporkan, 990 orang meninggal dunia, 222 jiwa belum ditemukan, 5400 jiwa terluka dan 833,900 jiwa mengungsi dalam bencana banjir Sumatera. Jumlah korban meninggal dan luka berpotensi untuk terus bertambah, dan ribuan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan. (Dasboard BNPB)</p>
<p>Selain itu sarana dan prasana warga seperti rumah rusak sebanyak 157,8 ribu, fasilitas umum rusak 1,2 ribu, rumah ibadah rusak 434, fasilitas kesehatan rusak 219, fasilitas pendidikan rusak 581, gedung/kantor rusak 290 serta jembatan rusak mencapai 498.</p>
<p>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa cuaca ekstrem ini dipicu oleh dua siklon tropis aktif yang meningkatkan suplai uap air dan memicu hujan lebat berjam-jam di Sumatra. Selanjutnya BMKG mengungkapkan perkembangan terbaru cuaca serta langkah cepat yang dilakukan bersama lintas sektor di wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). BMKG memantau adanya dinamika atmosfer yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di wilayah tersebut, yang sangat berpengaruh pada proses evakuasi dan pemulihan.</p>
<p>Kepala BMKG Faisal juga mengingatkan “Perlu diwaspadai peningkatan intensitas hujan pada tanggal 11, 12, dan 16 Desember akibat pengaruh dari Bibit Siklon Tropis 91S. Tapi, mohon tetap tenang, waspada, dan menjaga kesiapsiagaan karena potensi bibit siklon ini tumbuh menjadi siBerklon tropis ke daratan dalam kategori rendah,” (10/12).</p>
<p>Meski demikian, apabila terjadi bencana, BNPB bisa meminta dana kepada Bendahara Umum Negara (BUN). Sebab, Bendahara Umum Negara yang mempunyai cadangan dana ketika terjadi bencana. Pemerintah memiliki dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementrian Keuangan (BA BUN) dapat digunakam pada saat kejadian tanggap darurat (dana on-call) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemberian hibah Pemerintah Pusat kepada Pemda.</p>
<p>Selain alokasi anggaran pada BNPB, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan penanggulangan bencana alam pada APBN. Rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dalam periode tahun 2014-2024 adalah sekitar Rp4,29 triliun per tahun.</p>
<p>Angka cadangan dalam rentang tahun 2021-2025 stagnan di angka Rp 5 triliun. Padahal dalam setiap tahun dana cadangan terpakai bahkan kerap melebihi alokasi dikarenakan bencana yang terus meningkat. Perkiraan untuk tahun selanjutnya dana cadangan tidak lebih dari Rp 5 triliun.</p>
<p>Kendati demikian Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk memanfaatkan alokasi dana darurat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ungkapnya bahkan kurang dari Rp 5 triliun yang disampaikan tapi hanya Rp 4 triliun melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (4/12/2025).</p>
<p>Setiap bencana menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Selain itu, bencana menimbulkan kerusakan dan kerugian berupa harta benda (materi) dan gangguan psikologis (nonmateri) serta menghambat pembangunan nasional. Penanganan bencana tidak hanya mengandalkan aspek kesehatan namun juga operasi kemanusiaan.</p>
<p>Kearifan lokal yang berisi nilai-nilai kebaikan dapat membantu masyarakat, saling gotong royong dan tumbuh bangkit kembali. Penguatan ketahanan berkelanjutan perlu dilakukan, mengingat ancaman bencana masih terus akan terjadi. Disamping itu, banyak NGO, relawan, aktivis dan para influencer yang turun langsung ke daerah terdampak untuk membantu meringankan penderitaan para korban bencana. Diantaranya Ferry Irwandi, Praz Teguh, Willie Salim, Zaskia Adya Mecca dan yang lainnya.</p>
<p>Ferry Irwandi berhasil mengumpulkan uang donasi warga sebanyak 10 milyar dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Ferry mengakui bahwa apa yang disalurkannya, 10 milyar masih jauh dari kata cukup dan berharap bisa membantu lebih banyak melalui kanal instagram pribadinya.<br />
Harapannya agar alokasi anggaran untuk BNPB ditambahkan bukan malah dipangkas hingga 75 persen dari tahun sebelumnya, sehingga akan lebih dapat maksimal untuk menanggulangi pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana tanpa perlu mengajukan Anggaran kembali saat bencana terjadi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rawan Dikentit Manusia Tak Berotak, KPK Awasi Ketat Penyaluran Bantuan Bencana</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2025/12/rawan-dikentit-manusia-tak-berotak-kpk-awasi-ketat-penyaluran-bantuan-bencana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 22:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir Sumatera]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=94375</guid>

					<description><![CDATA[Setyo Budiyanto bakal mengerahkan anak buahnya untuk mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah maupun kementerian/lembaga yang diperuntukkan untuk bantuan bencana di tiga provinsi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>YOGYAKARTA</strong></a> &#8211; Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto bakal mengerahkan anak buahnya untuk mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah maupun kementerian/lembaga yang diperuntukkan untuk bantuan bencana di tiga provinsi Sumatra-Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).</p>
<p>&#8220;Kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, apakah Koordinasi Supervisi atau mungkin Pencegahan untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan ya, donasi dari masyarakat,&#8221; ujar Setyo usai agenda &#8216;Launching and Workshop e-Learning Integrity Ranger&#8217; di Ruang Sultan Agung Museum Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12).</p>
<p>Setyo mafhum pintu untuk menyalahgunakan anggaran terbuka lebar. Untuk itu, kata dia, KPK akan berusaha menutup ruang-ruang tersebut agar tidak terjadi korupsi.</p>
<p>&#8220;Karena ini kan banyak, permasalahannya memang ini kan pintunya banyak, semua pihak bisa memberikan donasi. Ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan melalui lembaga yang sudah ditentukan,&#8221; tutur Setyo.</p>
<p>&#8220;Ini menjadi salah satu pemikiran dan upaya kami untuk ikut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka supaya proses penyaluran bantuan-bantuan itu akan sesuai dengan peruntukannya,&#8221; sambung pria yang sebelumnya dikenal sebagai jenderal bintang tiga Polri tersebut.</p>
<p>Bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memakan banyak korban jiwa hingga banyak fasilitas rusak parah. Pemerintah RI belum menetapkan status bencana nasional.</p>
<p>Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto bersama anak buahnya sudah menggelar rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12) malam.</p>
<p>Sejumlah keputusan diambil dalam rapat dimaksud. Termasuk mengenai akses bantuan hingga pembahasan hunian sementara untuk korban terdampak.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rumah Zakat Perkuat Respons Bencana di Sumatera: Ribuan Donatur Bergerak untuk Sesama</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2025/12/rumah-zakat-perkuat-respons-bencana-di-sumatera-ribuan-donatur-bergerak-untuk-sesama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 03:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humanitas]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir Sumatera]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Zakat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=94298</guid>

					<description><![CDATA[Rumah Zakat mencatat penghimpunan donasi Infak Peduli Bencana Sumatera mencapai Rp 5.727.974.162, dengan Rp 3.881.008.832 di antaranya telah disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.cok"><strong>BANDUNG</strong></a> &#8211; Gelombang kepedulian untuk masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatera terus mengalir. Hingga 4 Desember 2025, Rumah Zakat mencatat penghimpunan donasi Infak Peduli Bencana Sumatera mencapai Rp 5.727.974.162, dengan Rp 3.881.008.832 di antaranya telah disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan. Gerakan ini memperoleh dukungan luar biasa dari 82.690 donatur serta 159 kampanye kolaborasi bersama influencer, komunitas, dan mitra lembaga.</p>
<p>Bantuan disalurkan ke berbagai titik yang terpukul dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mulai dari Pidie Jaya dan Aceh Tamiang, hingga Medan, Langkat, Solok, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman. Di lapangan, Rumah Zakat mengerahkan 50 relawan, 5 ambulans, dan 5 armada rescue untuk memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah sulit.</p>
<p>Logistik yang telah didistribusikan mencakup 20.000 paket Superqurban, 2.650 paket makanan siap saji, 321 paket sembako, 455 liter layanan air bersih, serta dukungan hunian darurat berupa 69 shelter kit dan 46 paket alat kebersihan. Selain itu, Pos Hangat turut hadir di beberapa titik pengungsian dengan menyediakan 400 minuman hangat bagi para penyintas.</p>
<p>Chief Program Officer Rumah Zakat, Murni Alit Baginda, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengambil peran dalam respon kemanusiaan ini. “Apa yang kita lihat di Sumatera adalah bukti bahwa solidaritas masih sangat kuat di tengah masyarakat. Data per 4 Desember ini menunjukkan bahwa ribuan orang ikut bergerak bersama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Rumah Zakat hanya menjadi perantara; kekuatan sesungguhnya ada pada kolaborasi,” ungkap Murni.</p>
<p>Ia menambahkan bahwa Rumah Zakat akan terus memperluas dukungan, khususnya memasuki fase pemulihan jangka menengah. “Kami berkomitmen untuk mendampingi warga hingga mereka benar-benar kembali pulih. Masih ada amanah yang perlu kami salurkan, dan itu akan kami optimalkan untuk kebutuhan pascabencana, baik di aspek sosial, lingkungan, maupun ekonomi,” jelasnya.</p>
<p>Respons bencana ini merupakan hasil sinergi dengan berbagai mitra seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BPKH, PT PLN Indonesia Power, Paragon Technology &amp; Innovation, Majelis Telkomsel Taqwa, Jamkrindo Syariah, Jars Indonesia, Masjid Nusantara, dan puluhan lembaga lainnya yang turut memperkuat kehadiran bantuan di lapangan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalam 2 Hari Kabupaten Bogor Dilanda 65 Bencana, 3.473 Warga Jadi Korban</title>
		<link>https://www.depokpos.com/2025/08/dalam-2-hari-kabupaten-bogor-dilanda-65-bencana-3-473-warga-jadi-korban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 03:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=90673</guid>

					<description><![CDATA[Dari total kejadian tersebut, 33 di antaranya merupakan bencana banjir, 15 tanah longsor, dan 17 angin kencang.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h3><em>Dari total kejadian tersebut, 33 di antaranya merupakan bencana banjir, 15 tanah longsor, dan 17 angin kencang.</em></h3>
</blockquote>
<p><a href="https://www.depokpos.com/"><strong>BOGOR</strong> </a>&#8211; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mencatat telah menangani 65 kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 9-10 Agustus 2025 akibat hujan deras disertai angin kencang.</p>
<p>Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani mengatakan bencana tersebut tersebar di 28 desa/kelurahan yang berada di 11 kecamatan, yakni Rancabungur, Kemang, Cibinong, Tajurhalang, Cigombong, Bojonggede, Citeureup, Caringin, Sukaraja, Cijeruk, dan Cigudeg.</p>
<p>“Selama dua hari terakhir, hujan intensitas tinggi yang berlangsung cukup lama setiap sore disertai angin kencang meningkatkan kadar air tanah dan debit air di hulu sungai. Kondisi ini memicu banjir, longsor, dan kerusakan akibat angin di sejumlah titik,” ujarnya.</p>
<p>Dari total kejadian tersebut, 33 di antaranya merupakan bencana banjir, 15 tanah longsor, dan 17 angin kencang. Dampak sementara yang tercatat meliputi 940 kepala keluarga atau 3.473 jiwa terdampak.</p>
<p>BPBD juga mendata kerusakan 70 rumah rusak ringan, 39 rumah rusak sedang, dan 6 rumah rusak berat. Selain itu, terdapat kerusakan pada tiga ruas jalan, satu jembatan, tiga tembok penahan tanah (TPT), serta satu unit fasilitas perikanan.</p>
<p>Adam menyebut pihaknya telah melakukan kaji cepat di seluruh lokasi terdampak untuk memastikan kebutuhan penanganan darurat.</p>
<p>“Kami berkoordinasi dengan aparat desa, kecamatan, dan unsur relawan untuk penanganan segera, mulai dari evakuasi warga hingga perbaikan darurat infrastruktur,” katanya.</p>
<p>Menurut dia, upaya yang dilakukan meliputi pembersihan material longsor, perbaikan sementara rumah warga, serta pendistribusian bantuan logistik bagi keluarga terdampak.</p>
<p>BPBD juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di daerah rawan bencana, mengingat intensitas hujan diperkirakan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan.</p>
<p>“Penting bagi warga untuk segera melaporkan kejadian kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” ujar Adam.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
