Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri; berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.” (QS. At-Taubah: 128)

Saat ini, kita hidup dalam sistem ekonomi yang rapuh. Nilai rupiah kian tergerus, terutama ketika situasi geopolitik memanas, seperti konflik Amerika–Iran. Dampaknya tidak hanya terasa pada kondisi finansial nasional, tetapi juga hingga ke dapur rumah tangga. Inflasi meningkat, harga kebutuhan pokok merangkak naik, krisis bahan bakar dan energi muncul, serta akses masyarakat terhadap sejumlah komoditas menjadi terbatas.

Semua ini terus menekan ketahanan ekonomi rakyat. Padahal, sejatinya Bumi Pertiwi adalah negeri yang kaya raya. Kekayaan alamnya sejak dahulu menjadi magnet bagi para pedagang internasional.

Mereka rela mengarungi samudera demi mendapatkan kapur barus, lada, kemenyan, minyak atsiri, cengkih, dan berbagai rempah Nusantara lainnya. Ironisnya, di tengah kekayaan tersebut, sebagian rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan terdampak bencana akibat eksploitasi sumber daya di wilayahnya.

Namun demikian, Allah Ta’ala telah menegaskan dalam QS. Al-Insyirah ayat 5–6, “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

Keyakinan ini menjadi fondasi bahwa di balik setiap krisis, terdapat peluang untuk bangkit. Kesulitan akibat bencana alam, krisis pangan, dan energi pascakonflik global harus dimaknai sebagai momentum untuk membangun kembali kemandirian ekonomi umat. Islam tidak hanya hadir sebagai penghibur di tengah kesulitan, melainkan sebagai panduan hidup yang komprehensif—sebuah cetak biru peradaban.

*Sistem Perlindungan Ekonomi Umat*

Ajaran Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. tidak semestinya berhenti sebagai pengetahuan atau kekaguman semata. Pemahaman tersebut harus bertransformasi menjadi sistem operasional (operating system) yang membimbing langkah umat. Salah satu implementasinya adalah dengan merekonstruksi sistem perlindungan aset.

Meneladani praktik Rasulullah saw. dan para sahabat, umat perlu kembali mempertimbangkan mekanisme lindung nilai berbasis emas dan perak. Setidaknya, tidak tergesa-gesa menjual atau menggadaikan aset berharga, serta mulai memproyeksikan nilai kekayaan dalam satuan yang lebih stabil seperti emas dan perak.

Tiga langkah strategis dalam perlindungan aset antara lain. Pertama, penguatan cadangan logistik nasional, khususnya pangan dan energi, agar gejolak eksternal tidak langsung berubah menjadi krisis domestik.

Kedua, diversifikasi aset di tingkat negara, institusi, maupun rumah tangga, dengan memilih instrumen bernilai riil dan tahan terhadap inflasi.

Ketiga, penguatan kemandirian komunitas, melalui pengembangan ekonomi lokal, produksi pangan mandiri, serta pengurangan ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan.

Negara memiliki kewajiban menghadirkan kebijakan yang membawa maslahat dan mencegah mafsadat. Stabilitas pangan, keamanan distribusi, dan perlindungan daya beli bukan sekadar urusan teknis, melainkan amanah kepemimpinan.

Dalam perspektif Islam, penguasa adalah pengurus urusan umat. Karena itu, ketika perdagangan global terguncang, negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya keselamatan ekonomi rakyat kepada mekanisme pasar internasional. Diperlukan edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan aset dari inflasi dan krisis.

Instrumen bernilai intrinsik seperti emas dan perak terbukti lebih tahan terhadap erosi nilai mata uang. Oleh sebab itu, menjaga aset dan menghindari utang yang tidak produktif menjadi langkah penting.

Cadangan emas dan perak yang dimiliki Indonesia sejatinya merupakan modal besar yang harus dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

*Bangkitkan Kejayaan Maritim*

Indonesia memiliki potensi besar untuk kembali menjadi kekuatan maritim dunia. Jika Iran mampu memaksimalkan Selat Hormuz sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik, Indonesia pun memiliki Selat Malaka, jalur strategis yang menghubungkan dua samudera dan tiga benua.

Sejarah mencatat, pada abad ke-7 hingga ke-10, Selat Malaka menjadi jalur perdagangan yang sangat ramai. Kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia membawa dan menukar komoditas unggulan Nusantara.

Wilayah Barus (Fansur) di Sumatera Utara bahkan dikenal sebagai pusat perdagangan kapur barus dan menjadi pintu masuk interaksi dengan saudagar Muslim. Dari jalur inilah Islam menyebar di Nusantara, melalui perdagangan dan interaksi damai, bukan dengan paksaan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dan maritim memiliki peran strategis dalam membangun peradaban.

Kini, meski kendali penuh atas Selat Malaka tidak berada di tangan Indonesia, peluang untuk membangkitkan kembali kejayaan maritim tetap terbuka. Komoditas unggulan seperti lada, cengkih, minyak atsiri, damar, dan kemenyan masih tersedia. Laut Indonesia pun menyimpan kekayaan luar biasa yang menunggu untuk dikelola secara optimal.

Dengan semangat inovasi, kemandirian, dan keberpihakan pada kepentingan umat, kejayaan itu bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diraih kembali. Saatnya kita bangkit, melindungi aset, memperkuat ekonomi, dan mengembalikan kehormatan umat.*

​Hal tersebut ditegaskan Ferry dalam acara Halal Bihalal Idulfitri 1447 Hijriah di Aula Ar Rahim Universitas Yarsi, Jakarta, Ahad (19/4/2026). Di hadapan ratusan alumni Timur Tengah, Ferry memaparkan realita pahit pembangunan desa yang ditemukannya saat berkeliling lapangan.​

“Bagaimana mengoperasionalkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kalau desanya listriknya enggak ada? Akhirnya kami panggil PLN mencari solusi untuk penyediaan pembangkit listrik tenaga surya yang skalanya mini,” ujar Ferry.

​Ia mengungkapkan kekagetannya karena masalah infrastruktur dasar masih jamak ditemukan di wilayah yang dianggap maju. “Saya pikir yang enggak ada listriknya itu daerah 3T atau di daerah pegunungan, ternyata di Jawa, di Banten aja banyak,” tambahnya.

Selain listrik, akses internet dan fasilitas nelayan menjadi sorotan utama. Ferry menyebut belasan ribu desa belum tersentuh internet. Di wilayah pesisir, kondisi nelayan dinilai memprihatinkan karena ketiadaan akses bahan bakar dan pengawetan hasil tangkapan.

​”Saya ulangi, tidak ada satupun SPBU solar untuk nelayan. Dan enggak ada dilengkapi dengan pabrik-pabrik es batu. Boro-boro cold storage, pabrik es batunya aja enggak ada,” tegas Ferry.

​Menanggapi hal itu, Menkop membuka pintu lebar bagi JATTI untuk mengisi sektor produktif desa. “Kalau ada sekiranya teman-teman di JATTI yang ingin bikin SPBU solar untuk nelayan, kami akan mendukung penuh perizinannya. Ini perwujudan Asta Cita keenam Bapak Prabowo Subianto, yakni penggerakan ekonomi dari desa dan dari bawah,” jelasnya.

Rektor Universitas Yarsi, Prof. Fasli Djalal, menyambut baik ajakan tersebut. Ia menilai alumni Timur Tengah adalah SDM top class yang bisa berperan sebagai motivator dan ilmuwan bagi kemajuan desa.

​”Alumni JATTI punya modal untuk mendukung pengembangan koperasi ini. Kalau desa nanti makin maju dengan dana desa dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), ekonomi desa akan luar biasa, tapi memerlukan SDM dan jaringan,” kata Prof. Fasli. Ia juga menawarkan 300 dosen Universitas Yarsi untuk menjadi mitra riset dan pendamping aksi bagi JATTI.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP JATTI, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), memberikan perspektif mengenai tantangan global. Ia mengingatkan bahwa gejolak geopolitik Timur Tengah saat ini telah memicu kenaikan harga bahan baku industri yang memukul sektor UMKM.

UBN menekankan bahwa kedaulatan ekonomi masa depan berkaitan erat dengan penguasaan Kecerdasan Buatan (AI). “AI telah bertransformasi menjadi infrastruktur utama peradaban. Kita jangan hanya jadi konsumen. Produk AI umat harus memenuhi syarat: bermanfaat nyata, berbasis etika, kuat secara teknis, punya kedalaman data lokal, dan scalable,” papar UBN.

​Ia juga menitipkan pesan kepada kader muda JATTI di bawah usia 40 tahun untuk bersiap memimpin. “Ke depan eranya era identitas. Jangan mundur. Harapan kalian untuk memimpin, baik di tingkat nasional maupun internasional, kalian akan menang,” tegas UBN.

​Acara ini turut dihadiri oleh tokoh nasional seperti praktisi ekonomi syariah Syafi’i Antonio dan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. JATTI sendiri merupakan wadah bagi para alumni yang pernah menempuh studi di berbagai negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania, Sudan, Libya dan lain sebagainya.*

Hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Eskalasi global akibat meletusnya perang Iran versus Amerika–Israel terus merambat ke berbagai aspek kehidupan. Iran, yang membalas serangan Israel–Amerika, menargetkan 14 pangkalan militer Amerika di sejumlah negara Timur Tengah.

Penguasaan Selat Hormuz, sebagai salah satu urat nadi ekonomi dunia, oleh Iran mulai terasa dampaknya hingga ke negara kita. Merespons eskalasi yang semakin memanas, khususnya di kawasan tersebut, umat Muslim sebagai populasi terbesar di dunia seharusnya mampu mengambil sikap dan posisi. Tidak hanya di media sosial, tetapi juga sebagai hamba Allah Ta’ala yang berakal dan mampu membaca tanda-tanda perubahan zaman.

Pahami Peta dan Fakta

Dalam situasi perang modern, konflik sering kali dimulai dari narasi yang beredar luas. Di dalamnya terdapat berbagai tipu daya dan permainan algoritma yang harus diwaspadai. Memahami peta zaman berarti juga memahami fitnah zaman, serta menjalankan kewajiban tabayun (check and recheck). Eskalasi militer hari ini bukan sekadar peluru dan jet tempur, tetapi juga perang narasi yang hadir dalam genggaman melalui gawai kita.

Allah Azza wa Jalla berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 6, “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Siapakah “orang fasik” dalam konteks geopolitik hari ini? Ia bisa hadir dalam bentuk propaganda media sosial atau informasi dari pihak asing.

Sosoknya mungkin tidak terlihat, tetapi di baliknya ada “war room” yang menyusun narasi. Ruang itu bernama newsroom, tempat opini dikemas seolah-olah sebagai fakta, padahal bisa jadi merupakan rekayasa.

Propaganda asing kerap bertujuan memecah belah umat menjadi faksi-faksi yang saling bertentangan dan membenci, terutama karena perbedaan pandangan politik luar negeri. Bahkan, dinamika politik dalam negeri pun tak luput dari upaya memanfaatkan situasi ini untuk memperkeruh keadaan melalui berbagai manipulasi algoritma.

Dalam sejarah, terdapat pelajaran dari Sulthanul Ulama, Al-Izz Ibnu Abdus Salam. Beliau bukan hanya faqih dalam ilmu agama, tetapi juga memahami peta zaman. Ia menekankan pentingnya maslahat bangsa di tengah krisis.

Sejarah mencatat ketegasannya dalam menjaga kedaulatan saat ancaman Mongol mengintai. Melalui kaidah maslahah mursalah, beliau menegaskan bahwa menjaga keutuhan negara dan ekonomi rakyat merupakan inti dari keberlangsungan sebuah bangsa.

Bersatu Menjaga Bangsa

Ketika harga energi melonjak dan beban fiskal negara meningkat akibat krisis di Selat Hormuz, maka jihad kita hari ini bukanlah berangkat perang ke negeri orang, melainkan menjaga stabilitas domestik. Tidak ada kemaslahatan dalam perpecahan, termasuk yang terjadi di media sosial akibat keberpihakan pada negara tertentu.

Rasulullah SAW bersabda, “Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.” (HR. Bukhari no. 6026 dan Muslim no. 2585).

Hadis ini mengingatkan pentingnya menjaga kekuatan internal bangsa di tengah konflik global. Waspadai skenario adu domba. Krisis di Timur Tengah kerap dimanfaatkan oleh aktor asing untuk mengimpor konflik sektarian ke dalam negeri. Tujuannya agar kita sibuk bertengkar, menjadi lemah, dan mudah didikte.

Perlu disadari bahwa lemahnya kedaulatan ekonomi dan pangan dapat membuka pintu penjajahan gaya baru.
Pelajaran penting bagi NKRI saat ini adalah kemandirian. Bangsa ini harus didukung untuk berdaulat dalam energi dan pangan agar tidak bergantung pada kekuatan asing. Jangan biarkan aktivitas di media sosial justru menjadi alat kepentingan pihak luar yang ingin melihat Indonesia terpecah.

Konflik atas nama Sunni–Syiah atau perdebatan kepentingan di media sosial sering kali tidak membawa manfaat. Sebaliknya, hal tersebut justru melemahkan kondisi internal. Yang perlu dilakukan adalah menjalankan pesan Rasulullah SAW untuk saling menguatkan, khususnya di antara kaum Muslimin di Nusantara.

Gugurnya putra-putra terbaik bangsa di Timur Tengah demi menjaga perdamaian merupakan sinyal serius. Laporan di lapangan menunjukkan bahwa prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan bukan karena kecelakaan, melainkan akibat serangan yang terukur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia dapat terseret ke dalam konflik yang lebih luas.

Oleh karena itu, sesama Muslim dan sesama anak bangsa, mari kita menjaga persatuan dan kedaulatan. Bersama TNI, Kepolisian, dan seluruh rakyat, kita harus memperkuat pertahanan serta keamanan dari berbagai ancaman, baik yang nyata maupun yang tersembunyi melalui perang informasi.*

Penutupan tersebut tidak hanya membatasi akses umat Islam ke salah satu situs suci, tetapi juga berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah, termasuk pelarangan shalat Idulfitri baru-baru ini di kawasan tersebut.

UBN menegaskan bahwa kondisi ini melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia karena Masjid Al Aqsa merupakan salah satu dari tiga masjid suci dalam Islam.

Ia menilai, pelarangan shalat Idulfitri di Al Aqsa menjadi simbol nyata dari terhambatnya kebebasan beribadah bagi umat Islam di Palestina.

“Ini bukan sekadar penutupan fisik, tetapi juga pengekangan hak dasar umat Islam untuk beribadah, termasuk pada momentum besar seperti Idulfitri,” ujar UBN dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

UBN juga menyoroti lemahnya solidaritas umat Islam global dalam merespons kondisi tersebut. Ia menyebut, fakta bahwa lebih dari dua miliar umat Islam di dunia tidak mampu menjaga satu masjid, yakni Masjid Al Aqsa, merupakan tamparan keras bagi dunia Islam.

“Fakta dua miliar umat Islam tidak mampu menjaga satu masjid, yakni Masjid Al Aqsa, adalah tamparan bagi kita semua. Ini menunjukkan umat Islam belum mampu melindungi tanah suci tersebut,” tegasnya.

UBN mendorong seluruh elemen bangsa Indonesia untuk turut berkontribusi dalam memperjuangkan pembukaan kembali Masjid Al Aqsa melalui langkah-langkah damai dan konstruktif.

Salah satu upaya yang diserukan adalah meramaikan media sosial dengan tagar #EnteringAlAqsa sebagai bentuk solidaritas global terhadap kondisi yang terjadi di Masjid Al Aqsa.

Pimpinan Perkumpulan AQL itu menjelaskan bahwa penggunaan tagar tersebut bukan tanpa dasar. Ia menyebut, #EnteringAlAqsa terinspirasi dari firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 21.

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan umat untuk memasuki tanah suci yang telah ditetapkan, yang oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai wilayah yang di dalamnya terdapat Masjid Al Aqsa.

“Tagar ini bukan sekadar simbol, tetapi panggilan iman. Ini terinspirasi dari perintah Allah dalam Al-Maidah ayat 21 untuk memasuki tanah suci,” ujar UBN.

UBN yang juga Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) itu menilai, semangat yang terkandung dalam ayat tersebut dapat menjadi penggerak bagi umat Islam untuk terus memperjuangkan akses dan kebebasan beribadah di Masjid Al Aqsa.

Menurutnya, melalui kesadaran kolektif dan upaya bersama, termasuk kampanye digital, harapan untuk pembukaan kembali Al Aqsa dapat semakin menguat.

Ia pun berharap solidaritas
umat Islam di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, dapat menjadi dorongan moral yang kuat agar Masjid Al Aqsa kembali terbuka dan umat Islam dapat berziarah dan menjalankan ibadah, termasuk shalat lima waktu tanpa hambatan.*

Dalam pernyataan resminya, UBN mengawali dengan ungkapan belasungkawa. “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Dari relung hati yang paling dalam, saya menyampaikan rasa duka cita yang teramat mendalam atas gugurnya putra-putra terbaik bangsa,” ujar UBN, Selasa (31/3/2026).

Ia menyebut para prajurit yang gugur sebagai sosok yang telah mengabdikan diri sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan global. “Mereka telah kembali ke haribaan Allah dalam tugas mulia menjaga perdamaian dunia,” kata UBN.

Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) itu juga menyinggung, Praka Farizal Rhomadhon, bersama rekan-rekannya yang dinilai gugur dalam misi kemanusiaan internasional di wilayah konflik.

Menurutnya, insiden yang terjadi di wilayah Naqoura dan Adchit al-Qusayr bukan hanya menjadi kehilangan bagi keluarga besar TNI, tetapi juga merupakan duka nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. “Ini bukan sekadar kehilangan institusi, tetapi duka seluruh bangsa,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa para prajurit tersebut menjalankan mandat internasional di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tanggung jawab melindungi warga sipil.

UBN menilai kehadiran prajurit Indonesia di Lebanon merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjaga ketertiban dunia sesuai amanat konstitusi. “Indonesia bukan penonton, tetapi pelaku aktif dalam misi perdamaian dunia,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kontribusi Kontingen Garuda (Konga) sebagai duta bangsa yang membawa misi kemanusiaan dan diplomasi di kancah global.

Menurutnya, para prajurit tidak hanya menjalankan tugas militer, tetapi juga membangun hubungan dengan masyarakat lokal. “Mereka membawa wajah kemanusiaan Indonesia yang santun namun tegas,” ujarnya.

UBN turut menyampaikan solidaritas kepada keluarga korban. “Kepada keluarga yang ditinggalkan, kami berdiri bersama kalian dalam doa dan solidaritas tanpa batas,” katanya.

Di akhir pernyataannya, UBN mengajak seluruh prajurit TNI untuk tetap teguh menjalankan tugas negara. “Jangan biarkan duka ini memadamkan api pengabdian. Dunia melihat bahwa Garuda tidak pernah terbang rendah di hadapan ancaman,” tutupnya.*

Hal itu terlihat saat Ketua Pembina Laznas AQL Peduli, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), meresmikan meunasah dan menyerahkan bantuan perahu di Dusun Rantau Panjang, Desa Sijudo, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, Senin (16/2/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky.

Dalam kesempatan itu, UBN menegaskan bahwa fase tanggap darurat telah berlalu, namun pekerjaan besar membangkitkan kembali sendi-sendi kehidupan masyarakat masih berlangsung.

Melalui gerakan “Membangun dari Meunasah”, AQL Peduli mengarahkan program pada penguatan pusat ibadah sebagai titik konsolidasi sosial sekaligus mendorong kebangkitan ekonomi warga.

Di Aceh Timur, delapan unit meunasah yang rusak akibat banjir saat ini masih dalam proses pembangunan. Meunasah tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial dan musyawarah masyarakat.

“Ramadhan adalah momentum terbaik untuk bangkit. Bangkit dalam iman dan bangkit dalam kepedulian sosial,” ujar UBN.

Selain pembangunan meunasah, AQL Peduli menyerahkan tujuh unit perahu bermesin untuk menunjang mobilitas warga. Perahu tersebut akan dimanfaatkan sebagai ambulans air, transportasi pelajar, serta sarana distribusi logistik ke wilayah yang sulit dijangkau.

Upaya pemulihan juga menyasar sektor sosial budaya. Sebanyak 21 ekor sapi disalurkan guna mendukung pelaksanaan tradisi meugang di Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kota Langsa.

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menegaskan bahwa dampak banjir masih dirasakan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Banyak sawah tertimbun lumpur dan tambak rusak, sehingga memerlukan dukungan berkelanjutan.

Ia menyebutkan tiga sektor prioritas pemulihan, yakni keagamaan, pendidikan, dan penguatan ekonomi warga. Pendataan kerusakan rumah juga terus dilakukan untuk diajukan ke pemerintah pusat.

Rangkaian kegiatan kemanusiaan tersebut turut melibatkan tim medis yang dipimpin Prof. Dr. Ridha Darmajaya. Tiga dokter diterjunkan untuk memberikan layanan pengobatan gratis bagi warga terdampak, terutama di daerah pedalaman.

Kehadiran tim medis dinilai penting untuk mencegah munculnya penyakit pascabencana dan memastikan kondisi kesehatan warga tetap terjaga di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung.*

​Pascapertemuan tersebut, ulama pro-kemerdekaan Palestina sekaligus Pimpinan Perkumpulan AQL, Ustaz Bachtiar Nasir, memberikan catatan kritis terkait posisi Indonesia dalam badan perdamaian internasional baru tersebut. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam diplomasi “ikut-ikutan” (FOMO) dan harus berani mengambil sikap ekstrem jika kedaulatan Palestina dikhianati.

​Dalam konferensi pers daring melalui aplikasi Zoom dari Mekkah, Arab Saudi, Selasa (3/2/2026), Bachtiar Nasir mengungkapkan bahwa bergabungnya Indonesia merupakan hasil proses panjang dalam lingkaran delapan negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

​”Indonesia awalnya ikut dalam pertemuan bersama tujuh negara dunia Islam yang tergabung dalam OIC (OKI). Lima negara Arab dan tiga non-Arab, yaitu Indonesia, Turki, dan Pakistan. Ini adalah proses yang sudah lama berjalan dan intens,” jelas Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) tersebut.

​Bachtiar tidak menampik bahwa keputusan Indonesia ini dipenuhi tekanan sistemik, terutama di tengah dinamika keamanan global yang sering kali berjalan di luar kendali PBB. Ia menyebut adanya peran aktor besar seperti Donald Trump yang mencoba memainkan peran dominan dalam konstelasi dunia Islam.

​”Ini bukan tanpa tekanan. Jika Indonesia menolak, risikonya juga besar. Kita menghadapi risiko hanya menjadi stempel moderasi bagi kepentingan negara besar, dan ini sulit dihindari,” ungkapnya.

​Namun, Bachtiar mengaku memahami alasan di balik keputusan pemerintah. Selama ini, Indonesia dianggap kurang memiliki pengaruh kuat karena sering berada di luar lingkaran utama kelompok perdamaian dunia.

​Belajar dari Sejarah Keluar dari PBB

​Menanggapi kemungkinan Indonesia keluar dari BoP jika forum tersebut tidak efektif, UBN merujuk pada keberanian diplomatik masa lalu. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak keluar dari organisasi internasional demi prinsip keadilan. ​”Kita punya sejarah berani. Indonesia pernah keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” tegas Bachtiar.

​Sebagai catatan sejarah, pada 7 Januari 1965, Presiden Soekarno menarik Indonesia dari PBB sebagai protes atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Meski akhirnya kembali bergabung pada 1966, langkah tersebut menjadi bukti kedaulatan sikap Indonesia.

​Bachtiar juga menyoroti aspek finansial yang sangat besar, yakni iuran senilai hampir Rp17 triliun yang dibayarkan Indonesia. Ia menuntut adanya akuntabilitas dan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) yang transparan.

​”Indikator utamanya jelas, apakah iuran ini mempercepat pembukaan gerbang bantuan atau menghentikan agresi? Jika hanya bersifat seremonial, lebih baik anggaran tersebut dialokasikan langsung melalui lembaga kredibel seperti BAZNAS untuk membantu akar rumput di Gaza,” cetusnya.

​Ia menekankan bahwa posisi Indonesia sebagai middle power harus diukur dengan “penggaris keadilan” sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi pendengar, melainkan menjadi kekuatan yang disruptif jika kebijakan yang dihasilkan justru merugikan kemanusiaan.

​”Kehadiran kita di Board of Peace harus bersifat disruptif jika tidak berpihak pada kemanusiaan. Opsi pintu keluar harus tetap terbuka jika forum ini merugikan Palestina. Jangan sampai kita terjebak dalam agenda status quo hanya karena takut dianggap tidak konsisten,” ujar Bachtiar Nasir.*

Bachtiar mengatakan, sejak awal inisiatif ini sudah problematik karena menempatkan Amerika Serikat sebagai aktor utama yang memegang kendali politik, hukum, dan keamanan Gaza, sementara rakyat Palestina justru disingkirkan dari proses pengambilan keputusan.

“Kalau kita membaca draf bocor resolusinya, yang tampak jelas adalah desain kekuasaan, bukan desain perdamaian,” kata Bachtiar.

“Gaza diperlakukan sebagai wilayah administrasi yang bisa diatur sepenuhnya oleh kekuatan asing, tanpa mandat rakyat Palestina.”

Dalam draf resolusi yang dilaporkan Drop Site News, Board of Peace disebut memiliki kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif penuh atas Jalur Gaza. Dewan tersebut dipimpin langsung oleh Donald Trump, dengan anggota yang mencakup pejabat tinggi Amerika Serikat dan Israel.

Warga Palestina tidak termasuk dalam keanggotaan dewan, dan hanya ditempatkan dalam struktur teknokratis di bawah pengawasan perwakilan asing.
Bachtiar menyoroti satu hal yang dianggap sangat krusial: tidak adanya penyebutan Kota Gaza maupun eksistensi politik rakyat Palestina secara tegas dalam piagam dewan tersebut.

Menurutnya, penghilangan ini bukan sekadar soal redaksional, melainkan mencerminkan cara pandang kolonial terhadap Gaza.

“Ini aneh sekaligus berbahaya. Dewan yang mengklaim membawa perdamaian Gaza, tetapi tidak menyebut Gaza sebagai subjek politik yang berdaulat,” ujarnya. “Rakyat Palestina diposisikan hanya sebagai objek kebijakan, bukan pemilik sah tanahnya sendiri.”

Ia menilai, konsep demiliterisasi total yang diusung Board of Peace serta penempatan pasukan stabilisasi internasional di bawah kepemimpinan Amerika Serikat pada hakikatnya bertujuan menjamin keamanan Israel secara permanen, bukan melindungi warga sipil Palestina.

“Selama ini Amerika Serikat konsisten berpihak pada Israel—baik melalui bantuan senjata, dukungan politik, maupun veto di Dewan Keamanan PBB,” kata Bachtiar. “Maka sulit menerima klaim bahwa AS tiba-tiba berubah menjadi penjamin perdamaian yang netral dan adil.”

Bachtiar juga mengkritik narasi pembangunan dan investasi ekonomi besar-besaran yang dijanjikan dalam draf tersebut. Menurutnya, janji rekonstruksi kerap dijadikan alat untuk menormalisasi penghilangan kedaulatan Palestina.

“Pembangunan tanpa kemerdekaan bukan solusi. Itu hanya mengubah penjajahan militer menjadi penjajahan administratif dan ekonomi,” ujarnya. “Perdamaian yang dibangun di atas ketimpangan struktural hanya akan melahirkan konflik baru.”

JATTI turut menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang digagas Trump. Bachtiar mengingatkan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia selama ini jelas mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.

“Keterlibatan Indonesia dalam dewan semacam ini harus dikaji ulang secara serius,” kata dia. “Indonesia tidak boleh terjebak dalam forum yang secara substantif justru mengukuhkan pendudukan dan mengerdilkan perjuangan Palestina.”

Menurut Bachtiar, kehadiran negara-negara Muslim atau negara berkembang dalam Board of Peace berpotensi dijadikan legitimasi moral bagi proyek politik yang sejak awal timpang. Ia menilai, hal ini berbahaya karena dapat mengaburkan batas antara diplomasi kemanusiaan dan kompromi terhadap prinsip keadilan.

“Perdamaian sejati tidak lahir dari forum elit yang menyingkirkan korban utama konflik,” ujarnya. “Perdamaian harus berpijak pada keadilan, pengakuan hak, dan penghentian pendudukan.”

Bachtiar menegaskan bahwa solusi atas Gaza tidak bisa dilepaskan dari pengakuan penuh terhadap hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

“Gaza tidak membutuhkan wali internasional. Gaza membutuhkan kemerdekaan,” kata dia. “Tanpa itu, Board of Peace hanya akan menjadi nama lain dari penguasaan baru atas Palestina.”

Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) dan Ketua Pembina Global Peace Convoy Indonesia itu menilai, keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional di Tanah Air bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sikap Indonesia terhadap Israel adalah bentuk nyata dari amanat konstitusi itu,” kata UBN dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Sebelumnya, Presiden Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) Morinari Watanabe bersama Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia Ita Yuliati meninjau kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan dunia yang akan digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno. Dari jadwal resmi FIG, delegasi Israel tercatat akan tampil dalam kategori Men’s Qualification Subdivision 7 dan Women’s Qualification Subdivision 3.

UBN menegaskan, membiarkan atlet Israel bertanding di Jakarta dapat menodai konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan internasional.

“Olahraga memang menjunjung persahabatan, tetapi tidak ada persahabatan yang lahir dari ketidakadilan,” ujarnya.

UBN juga mengingatkan bahwa Presiden Soekarno telah memberi teladan dalam menjaga kehormatan bangsa. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari kualifikasi Piala Dunia agar tidak berhadapan dengan Israel, dan pada Asian Games 1962, menolak memberikan visa bagi atlet Israel meski berujung sanksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC).

“Soekarno tidak tunduk pada tekanan. Beliau justru mendirikan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) sebagai simbol kemandirian dan solidaritas terhadap negara-negara berkembang,” kata UBN.

Selain berlandaskan konstitusi dan sejarah, UBN menilai penolakan terhadap Israel juga memiliki dasar hukum internasional yang kuat. Ia menegaskan, berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Resolusi 194 (1948) dan Resolusi 242 (1967) telah mengecam pelanggaran Israel terhadap hak-hak rakyat Palestina.

“Tindakan Israel dalam memperluas wilayah pendudukan bahkan menjadi perhatian International Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ), karena bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1949,” ujarnya.

UBN menyerukan agar pemerintah meninjau kembali izin keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga tersebut. Ia menegaskan bahwa penolakan bukanlah bentuk intoleransi, melainkan sikap konstitusional yang mencerminkan komitmen moral bangsa terhadap kemerdekaan Palestina.

“Jika dulu Soekarno mampu berdiri tegak di tengah tekanan dunia, maka generasi hari ini pun harus berani mengambil posisi yang sama yakni teguh, berdaulat, dan setia pada nurani kemanusiaan,” tegas UBN.*

UBN, yang juga pembina Global Peace Convoy Indonesia, menegaskan bahwa penangkapan ratusan relawan kemanusiaan adalah bukti nyata kezaliman blokade Gaza yang telah berlangsung 18 tahun. “Ini tragedi kemanusiaan yang menunjukkan betapa zalimnya blokade Gaza. Penangkapan hampir 500 aktivis dari berbagai bangsa justru membuktikan bahwa solidaritas dunia untuk Palestina semakin kokoh. Kami mendesak pemerintah Indonesia, OKI, dan komunitas internasional segera mengambil langkah nyata untuk membebaskan para relawan serta memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke rakyat Gaza,” ujarnya di Jakarta, Kamis (2/10).

Sebagai respons atas tragedi ini, UBN mengumumkan rencana aksi solidaritas besar-besaran di Indonesia pada 7 Oktober 2025. “Insya Allah, pada 7 Oktober kita akan turun bersama dalam aksi damai besar-besaran di Indonesia sebagai bentuk dukungan moral bagi para relawan yang ditahan dan untuk mendesak segera dibukanya blokade Gaza. Aksi ini bukan hanya milik umat Islam, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia yang cinta keadilan dan kemanusiaan,” tegasnya.

UBN juga menyerukan agar masyarakat Indonesia memperkuat doa, menjaga semangat solidaritas, dan tidak tinggal diam menghadapi tragedi ini. “Saya mengajak seluruh umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia pada umumnya untuk memperbanyak doa, aksi solidaritas, dan dukungan nyata bagi Palestina. Kita buktikan bahwa bangsa Indonesia tetap konsisten bersama perjuangan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina,” kata Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) ini.

Sebelumnya, armada GSF yang terdiri dari 50 kapal dicegat oleh Angkatan Laut Israel sekitar 120 mil laut dari Gaza. Hingga Kamis pagi (2/10), 200 aktivis dari 46 negara, termasuk Greta Thunberg dan Mandla Mandela, ditahan setelah 12 kapal dinaiki paksa oleh militer Israel. Peristiwa tersebut memicu gelombang protes global dari Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika Latin, serta dikecam sebagai pelanggaran serius hukum laut internasional.

Dengan pengumuman UBN, Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu pusat gelombang solidaritas dunia untuk Palestina dalam beberapa hari ke depan.*

Penetapan ini berlangsung di Grand Paragon Hotel, Jakarta, Sabtu–Ahad, 27–28 September 2025, dan dihadiri ratusan alumni dari berbagai wilayah Indonesia.

UBN kembali memimpin JATTI untuk kali kedua, setelah sebelumnya juga dipercaya menakhodai organisasi para alumni perguruan tinggi Timur Tengah tersebut. Dalam forum yang sama, KH Dede Muharam ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina JATTI.

Kepada media, UBN menegaskan bahwa JATTI ke depan akan diposisikan sebagai lembaga strategis yang berperan aktif menghadirkan solusi di tengah tantangan umat dan bangsa.

“Kita tidak bikin ormas baru. Kita tidak menjadi partai politik baru. Kita menjadi nafas kehidupan di tengah keresahan. Masalah spiritual, masalah keimanan, maraknya kemunkaran, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai lembaga amar makruf nahi munkar,” tegas UBN.

UBN juga menekankan bahwa JATTI tidak sekadar mengejar jumlah anggota, tetapi lebih pada kesiapan kader untuk berkorban dengan waktu, tenaga, dan ilmu. Program utama yang disiapkan kepengurusan baru adalah kaderisasi dengan target merekrut 100 calon pemimpin.

“Agenda terdekat kami adalah merekrut 100 kader yang akan dibina menjadi calon-calon pemimpin,” ujarnya.

Selain penguatan kader, UBN menyebut JATTI juga akan bergerak pada bidang ekonomi, kesejahteraan, serta diplomasi kemanusiaan global. Ia berharap kontribusi JATTI bisa memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.

“Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi episentrum bagi dunia Islam. Karenanya, kerja-kerja JATTI ke depan akan mengarah kepada dunia Islam. Untuk itu kami akan lakukan kerja besar, mohon doanya,” tambahnya.

Munas II JATTI yang berlangsung selama dua hari itu mengangkat tema “Meneguhkan Solidaritas, Mengawal Peradaban, Mewujudkan Indonesia Emas 2045.” Forum ini meneguhkan kembali komitmen JATTI sebagai wadah alumni Timur Tengah untuk berperan strategis dalam pengembangan ilmu, solidaritas umat, dan pembangunan bangsa menuju visi Indonesia Emas.

Selain menetapkan kepemimpinan baru, Munas II JATTI juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting. Dalam ranah internal, JATTI menegaskan penguatan ukhuwah lintas generasi dan lintas perguruan tinggi Timur Tengah agar menjadi rumah besar perjuangan kolektif alumni.

Konsolidasi organisasi diarahkan untuk membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan dengan sistem kaderisasi yang modern. Peningkatan kapasitas alumni diproyeksikan melalui kaderisasi, forum ilmiah, dan pelatihan kepemimpinan khususnya bagi dai muda agar tampil sebagai ulama, akademisi, diplomat, pengusaha, dan penggerak masyarakat. Semua program diarahkan menjadi gerakan khidmah nyata yang memberikan manfaat konkret bagi umat melalui dakwah, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam aspek kebangsaan, JATTI meneguhkan perannya sebagai penopang bangsa yang menjunjung Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dalam bingkai Islam rahmatan lil ‘alamin. Alumni Timur Tengah juga bertekad terlibat aktif dalam pembangunan moral, pendidikan, sosial, dan ekonomi, termasuk di daerah 3T. Komitmen tersebut dikaitkan langsung dengan visi Indonesia Emas 2045 melalui gagasan strategis, kader unggul, dan kontribusi nyata agar bangsa ini berdaulat, maju, adil, dan bermartabat di kancah global.

Pada saat yang sama, JATTI menegaskan pentingnya menjaga harmoni sosial dengan menjadi perekat bangsa di tengah polarisasi serta menghadirkan wacana Islam yang moderat, damai, dan menyejukkan demi persatuan nasional.

Sementara itu, dalam skala internasional, JATTI menegaskan posisinya sebagai jembatan peradaban yang menghubungkan Indonesia dengan dunia Islam, khususnya Timur Tengah, melalui kerja sama akademik, riset, budaya, dan diplomasi.

JATTI juga menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam isu-isu kemanusiaan global, termasuk perjuangan kemerdekaan Palestina, resolusi konflik di berbagai negara, dialog antar agama, dan solidaritas kemanusiaan sehingga suara alumni Timur Tengah dari Indonesia semakin diperhitungkan di panggung dunia.*

UBN menegaskan IGPC adalah gerakan murni kemanusiaan yang tidak terkait kepentingan politik

KUALA LUMPUR – Ulama nasional Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) bersama pegiat kemanusiaan Husein Gaza menggalang konsolidasi masyarakat sipil melalui Indonesia Global Peace Convoy (IGPC). Pertemuan ini digelar di sela Festival Sumud Nusantara di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad (24/8/2025).

Konsolidasi membahas langkah strategis menghadapi pelaparan sistemik akibat blokade Israel di Gaza, sekaligus memperkuat perjuangan menuju Palestina merdeka.

UBN menegaskan IGPC adalah gerakan murni kemanusiaan yang tidak terkait kepentingan politik.

“Indonesia Global Peace Convoy ini adalah gerakan kemanusiaan non-politik. Tidak berafiliasi ke partai politik manapun, juga tidak ke ormas manapun. IGPC adalah inisiatif kemanusiaan yang anti-penjajahan dan anti-genosida,” ujar UBN, inisiator IGPC.

Ia menekankan, IGPC bersifat terbuka bagi semua kalangan.

“Organisasi ini milik bersama. Setiap orang boleh menggunakan ini. Ke depan, organisasi yang kuat adalah organisasi yang berbasis kepercayaan kolektif, bukan kekuatan tunggal. Karena di masa depan, itulah yang dipercaya,” jelasnya.

UBN juga menegaskan fokus utama IGPC adalah perjuangan membebaskan Gaza.

“Dalam organisasi IGPC, kita tak mengangkat tokoh manapun. Atau organisasi manapun yang ditonjolkan. Fokus kita Gaza. Di mana aktivitas utama kita fokus menembus blokade Gaza. Kerja-kerja inilah yang akan kita lakukan secara strategis. Bagaimana mengubah emosi menjadi kerja-kerja nyata. Kemudian kerja-kerja emosional sudah waktunya diturunkan dalam bentuk kerja-kerja strategis,” tegasnya.

Senada dengan itu, Husein Gaza menilai IGPC dapat menjadi sarana edukasi sekaligus pemersatu di kalangan akar rumput.

“Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat untuk bersatu di kalangan grassroots, itulah harapan kami. Indonesia Global Peace Convoy harus menjadi pengikat. Kita tidak hanya berwacana, tapi benar-benar mengambil langkah strategis. Dan IGPC adalah salah satunya,” ujar Husein, Koordinator IGPC.

Festival Sumud Nusantara turut dihadiri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, aktivis kemanusiaan, tokoh masyarakat sipil, serta delegasi dari berbagai negara Asia Tenggara. Forum ini menjadi ajang konsolidasi regional untuk memperkuat solidaritas bagi rakyat Palestina dengan menekankan pentingnya sumud—keteguhan dalam menghadapi blokade dan agresi Israel.

Festival ini juga menjadi momentum pelepasan konvoi kapal kemanusiaan dari sejumlah negara ASEAN menuju Gaza sebagai simbol perlawanan blokade.

Melalui forum tersebut, UBN dan Husein Gaza berharap IGPC berkembang menjadi gerakan lintas batas yang memperkuat solidaritas Indonesia bersama komunitas internasional dalam membela Palestina dan melawan blokade yang menindas.*

Menurut UBN, Festival Sumud Nusantara bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud perlawanan damai terhadap blokade yang telah memicu krisis kemanusiaan di Gaza.

“Sumud adalah simbol keteguhan rakyat Palestina dalam menghadapi penindasan. Melalui forum ini, kita ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak tinggal diam melihat saudara kita di Gaza dikepung kelaparan akibat blokade. Solidaritas ini harus diwujudkan dalam aksi nyata,” ujarnya ketika ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Sabtu (23/8/2025).

UBN menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara di kawasan untuk menekan dunia internasional agar membuka akses kemanusiaan ke Gaza. “Solidaritas ini harus dipandang sebagai bagian dari diplomasi kemanusiaan Asia Tenggara. Jika negara-negara di kawasan bersatu, kita bisa lebih kuat mendesak dunia agar blokade segera diakhiri dan bantuan kemanusiaan bisa sampai kepada rakyat Gaza,” tegasnya.

Ia juga berharap dukungan Asia Tenggara dapat menjadi kekuatan kolektif dalam diplomasi global. “Kami berharap ASEAN mengambil peran lebih strategis, sekaligus mendorong PBB agar memastikan akses pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar bagi rakyat Palestina dapat segera dibuka,” tutur UBN.

Festival Sumud Nusantara dijadwalkan turut dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim serta diikuti berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dari Asia Tenggara. Agenda ini dirancang sebagai wadah konsolidasi lintas negara untuk memperkuat dukungan kemanusiaan dan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Sementara itu, Global Sumud Flotilla menjadi bagian penting dari rangkaian acara. Aksi gabungan 44 negara tersebut melanjutkan misi pelayaran kapal Madleen dan Handala dengan tekad menyalurkan bantuan langsung sekaligus menantang blokade Israel di Jalur Gaza.

Rangkaian kegiatan sebelum keberangkatan relawan meliputi konvoi darat dan aksi damai di sejumlah negara peserta. Acara puncak ditandai dengan flag off delegation Flotilla yang dijadwalkan berlangsung pada Ahad (24/8/2025) di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur.*

Aksi konvoi ini digelar dalam momen peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Para peserta memulai perjalanan dari Masjid Al-Muttaqin, berkeliling kota dengan menggunakan kendaraan—mayoritas sepeda motor— dan kembali ke titik awal untuk mengikuti orasi kebangsaan.

“Ini bukan sekadar konvoi. Ini adalah suara hati rakyat Indonesia untuk menegaskan bahwa kemerdekaan bukan hanya hak bangsa kita, tetapi juga hak rakyat Palestina,” kata Ustaz Bachtiar Nasir dalam orasinya yang menjadi puncak acara.

Meski terik matahari menyengat, semangat massa tak surut. Mereka membawa bendera Indonesia dan Palestina, mengumandangkan takbir, serta meneriakkan yel-yel dukungan seperti “Stop starving Gaza!” dan “Palestina merdeka!”. Suasana jalanan Bogor berubah menjadi lautan solidaritas, dengan warga sekitar ikut memberi dukungan.

Dalam orasinya, UBN menegaskan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza bukan sekadar akibat perang, melainkan strategi sistematis untuk melemahkan perlawanan rakyat Palestina. “Persoalan kita bukan sekadar melihat Gaza yang kelaparan. Gaza tidak kelaparan. Gaza dilaparkan!” seru UBN disambut pekikan takbir para massa yang hadir.

Ia juga mengkritik sikap dunia internasional yang dinilai lamban. Menurutnya, rakyat Palestina tidak membutuhkan evakuasi massal ke luar negeri, tetapi dukungan konkret agar mereka tetap bertahan di tanah mereka. “Yang mereka butuhkan bukan dievakuasi ke negara lain. Mereka ingin bertahan di tanah airnya. Kita yang harus membantu dengan segala cara,” ujarnya.

UBN mengungkapkan bahwa saat ini tengah digalang gerakan Global Civil Society untuk mematahkan blokade Gaza melalui pengiriman kapal bantuan dari berbagai negara.

Ia juga menyampaikan tekad membangun kembali Gaza menjadi kota metropolitan tanpa bergantung pada bantuan Amerika atau Israel. “14 ribu ton makanan, obat-obatan, air bersih, hingga kendaraan siap kita kirim. Kita akan bangun kembali Gaza, kita tidak butuh bantuan Amerika,” katanya.

Aksi diakhiri dengan pembacaan doa bersama. UBN mengajak seluruh peserta mengangkat tangan, mengucap syahadat, takbir, dan memohon agar Allah menguatkan rakyat Palestina. “Ya Allah, bersama syahadat kami, kirimkan malaikat-Mu mengguncang jiwa-jiwa tentara Israel,” ucapnya dengan suara lantang yang menggema di pelataran Masjid Al-Muttaqin.

Aksi ini menjadi pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah masa lalu Indonesia, tetapi juga tentang solidaritas terhadap bangsa lain yang masih dijajah. “Kalau kita dulu berjuang untuk merdeka, mengapa kita diam melihat Palestina masih dijajah?” pungkas UBN.

Rangkaian kegiatan dimulai dari Kupang, berlanjut ke Ende hingga Flores

FLORES – Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) melakukan ekspedisi dakwah ke wilayah timur Indonesia yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 17 hingga 21 Juli 2025.

Rangkaian kegiatan dimulai dari Kupang, berlanjut ke Ende hingga Flores. UBN berkesempatan menyampaikan khotbah Jumat di Masjid Agung Ende yang dihadiri ribuan jemaah.

Dalam misi tersebut, UBN menegaskan komitmennya membangun peradaban melalui Alquran. Ia menyampaikan pesan penting terkait penguatan tauhid, kecintaan terhadap ajaran Islam, dan implementasi nilai-nilai Alquran dalam kehidupan umat.

“Dakwah hari ini tidak cukup hanya dengan kata-kata. Kita harus turun langsung menyapa, membantu, dan menghidupkan semangat peradaban berbasis Alquran,” ujar UBN kepada media, Senin (21/7/2025).

Ekspedisi Dakwah UBN tak hanya berisi ceramah, tetapi juga distribusi bantuan sarana dan prasarana ibadah. Sebanyak 300 mukena dan sajadah, serta karpet masjid dan musala disalurkan secara gratis kepada masyarakat setempat.

Di bidang pendidikan, UBN juga membagikan perangkat untuk penulisan Alquran 30 juz dan memberikan bantuan renovasi musala yang membutuhkan.

“Alquran bukan hanya dibaca, tapi ditulis, dijaga, dan dihidupkan. Kami ingin dakwah ini menyentuh ruh dan realita umat,” katanya.

UBN menambahkan bahwa Ekspedisi Dakwah ini merupakan bagian dari komitmen JATTI dalam mendukung daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap sarana keislaman.

“Flores bukan pinggiran dakwah, tapi titik terang peradaban yang sedang tumbuh. Dari sini kita nyalakan cahaya untuk Indonesia,” pungkasnya.*