Australia secara resmi mengutuk perlakuan tersebut.

“Saya juga telah menginstruksikan DFAT (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan) untuk memanggil Duta Besar Israel untuk Australia untuk memperkuat pesan ini,” kata Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, melalui akun X, dilansir Aljazeera, Kamis (21/5/2026).

Dilansir AFP, Wong juga menilai tindakan Ben-Gvir terhadap aktivis Global Sumud Flotilla sangat merendahkan martabat manusia. Ia mengutuk tindakan terhadap para aktivis dari berbagai negara tersebut.

“Gambar-gambar yang kami lihat diunggah oleh Menteri Israel Ben-Gvir, yang telah dikenai sanksi oleh Australia, sangat mengejutkan dan tidak dapat diterima,” kata Wong.

“Kami mengutuk tindakannya dan tindakan merendahkan martabat yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap mereka yang ditahan,” kata Wong.

Wong juga mengatakan Australia terus menyerukan pembebasan 11 warga Australia yang berpartisipasi dalam armada kapal tersebut. Ia juga meminta “agar Israel memastikan tidak ada perlakuan buruk terhadap tahanan mana pun dan bertindak sesuai dengan kewajiban internasional”.

Sebelumnya, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengunggah video dirinya memperlakukan para aktivis Global Sumud Flotilla yang hendak menuju Gaza kini ditahan di Israel. Para aktivis terlihat dalam keadaan berlutut dengan dahi di lantai serta tangan diikat tali.

Dilansir Al Jazeera, unggahan Ben-Gvir itu diimbuhkan keterangan ‘Selamat datang di Israel’. Lagu kebangsaan Israel berkumandang saat para aktivis diperlakukan tak manusiawi. Terlihat ada aktivis yang memegang paspor di tangannya.

Dengan pengesahan undang-undang tersebut, Australia menjadi negara pertama yang memberlakukan pembatasan semacam itu.

UU yang disahkan oleh Senat Australia pada Kamis (28/11) itu akan melarang siapapun yang berusia kurang dari 16 tahun menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Reddit, dan X.

Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut pelarangan yang mulai berlaku akhir tahun depan tersebut penting “untuk melindungi kesehatan mental dan kemaslahatan” anak-anak muda.

UU yang sudah terlebih dahulu disahkan DPR Australia pada Rabu (27/11) tersebut akan menjatuhkan denda sebesar hingga 50 juta dolar Australia (Rp516 miliar) bagi perusahaan pelanggar.

Namun, menurut UU tersebut, pengelola media sosial tak dapat memaksa penggunanya memberikan bukti identitas, seperti KTP digital, untuk memastikan usia mereka, demikian dilaporkan ABC News.

Dalam pemungutan suara di Senat, UU tersebut disetujui oleh 34 senator dan ditolak 19 lainnya. Sementara, 102 anggota DPR Australia menyetujui UU dan hanya 13 yang menolak.

PM Albanese sebelumnya menyatakan bahwa media sosial “membawa kerusakan sosial”.

“Kami ingin anak-anak Australia menikmati masa kanak-kanaknya, dan kami ingin para orang tua tahu bahwa pemerintah bersama mereka. Ini adalah reformasi penting,” kata dia.

“Kami tahu akan ada anak-anak yang berusaha mencari celah, tapi kami sudah mengirim pesan kepada perusahaan pengelola media sosial untuk membereskan hal tersebut,” ucap Albanese.

Sebagian besar media sosial memang memiliki kebijakan untuk membatasi anak-anak dari menggunakan layanan mereka, namun hal tersebut seringkali diabaikan.

Sejumlah media sosial juga disebut-sebut memanfaatkan algoritma untuk membuat para remaja kecanduan — pengelola media sosial membantah tuduhan ini.

Sementara itu, sejumlah penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara penggunaan media sosial dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah dan masalah psikologis pada kaum muda.

Sumber: Anadolu