Konser bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour tersebut dijadwalkan berlangsung di dua lokasi, yakni Taman Lumbini, Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (31/10/2026) dan Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026). Kendati Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam telah menyampaikan penolakan resmi, perizinan dari pihak berwenang tetap diterbitkan sehingga memicu kritik publik.

“Jangan beri panggung kepada pelaku sekaligus pendukung penjajah dan pelaku genosida di Gaza dan Palestina,” ujar UBN di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

UBN menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas MUI. Menurut dia, langkah MUI didasari kepedulian terhadap kemanusiaan dan kepentingan nasionalisme, bukan motif anti-seni atau antiagama. Ia secara khusus menyoroti rekam jejak Bocelli yang disebut pernah terlibat dalam agenda penggalangan dana bagi Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) pada 2010.

“Itu berarti dia terlibat dalam pengumpulan amunisi pembantaian terhadap kemanusiaan dan mendukung penjajahan terhadap Palestina,” tegasnya.

Selain rekam jejak pada 2010, UBN juga menyoroti sikap penyanyi tersebut pada 2023 yang dinilai hanya menunjukkan simpati kepada seorang sandera yang dibebaskan. Menurut dia, Bocelli tidak pernah menunjukkan kepedulian terhadap ribuan warga dan anak-anak Palestina yang selama puluhan tahun hidup dalam penindasan zionis.

UBN mengingatkan masyarakat dan pengambil kebijakan agar tidak terkecoh oleh simbolisme artifisial, seperti penggunaan syal pro-Palestina maupun pembagian bantuan kemanusiaan yang diinisiasi pihak penyelenggara menjelang konser.

“Apakah jika hari ini dia konser di Indonesia dengan menggunakan syal agar bisa diterima konser di Indonesia lalu kita benarkan? Terlalu naif rasanya,” kata dia.

Menurut UBN, pembiaran terhadap penyelenggaraan konser tersebut dapat melahirkan preseden buruk. Pada kemudian hari, figur publik lain dengan rekam jejak serupa dikhawatirkan dapat dengan mudah memulihkan citranya hanya melalui penggunaan atribut pro-Palestina demi keuntungan materi semata.

UBN juga mengkritisi potensi perputaran ekonomi hingga ratusan miliar rupiah yang diproyeksikan dari perhelatan tersebut. Menurut dia, keuntungan finansial sebesar apa pun tidak akan pernah sebanding dengan tetesan darah korban genosida di Palestina.

“Ratusan miliar itu tidak akan pernah sepadan dengan satu tetes darah orang-orang yang dibantai di Palestina,” cetusnya.

Menutup keterangannya, UBN mengingatkan pentingnya konsistensi bangsa dan kepemimpinan nasional dalam memegang amanat Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi.

“Di mana nasionalisme kita? Di mana Pembukaan Undang-Undang Dasar yang anti pada penjajahan? Di mana konsistensi kita? Kita tidak boleh memberi panggung kepada mereka, pelaku dan pendukung genosida di Gaza,” pungkas UBN.*