Di serambi Mekkah, pendidikan Islam telah berakar jauh sebelum Indonesia merdeka. Aceh memiliki tradisi pendidikan yang khas dan unik, yang tertuang dalam trilogi lembaga: Meunasah, Rangkang, dan Dayah. Ketiganya membentuk sebuah ekosistem pendidikan yang terstruktur, dari level paling dasar hingga perguruan tinggi. Inilah model pesantren Aceh yang melahirkan ulama-ulama besar sekaligus pejuang kemerdekaan yang gagah berani.

Meunasah: Fondasi Pendidikan Dasar di Setiap Gampong

Meunasah merupakan lembaga pendidikan dasar yang hampir selalu ada di setiap gampong (desa) di Aceh. Dalam bahasa Arab, kata “meunasah” berasal dari madrasah yang berarti tempat belajar. Jika disetarakan, Meunasah berfungsi seperti sekolah tingkat dasar atau ibtidaiyah. Di sinilah anak-anak Aceh pertama kali mengenal huruf hijaiyah, belajar membaca Al-Qur’an, dan memahami dasar-dasar pendidikan Islam.

Fungsi Meunasah tidak hanya terbatas pada pendidikan. Di masa Kesultanan Aceh, meunasah memiliki peran ganda yang sangat strategis: sebagai pusat pemerintahan desa, pusat ibadah, pusat penampungan dan pengembangan informasi, pusat komunikasi, tempat pembinaan generasi muda, hingga tempat musyawarah untuk memutuskan masalah sengketa. Meunasah dipimpin oleh seorang Teungku Meunasah yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mengurusi urusan keagamaan masyarakat seperti shalat, zakat, pernikahan, dan kematian. Sebelum seorang anak bisa belajar di dayah, ia harus terlebih dahulu menguasai kemampuan membaca Al-Qur’an yang diperoleh dari meunasah.

Rangkang: Pendidikan Menengah di Pondok Santri

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di meunasah, santri melanjutkan ke tingkat Rangkang. Rangkang secara harfiah berarti pondok atau tempat tinggal para murid yang sedang belajar. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari meunasah dan dapat disetarakan dengan pendidikan menengah pertama (tsanawiyah).

Di Rangkang, para santri mulai diajarkan dengan bahasa Arab dan mempelajari kitab-kitab agama dalam bahasa Arab. Mereka juga mulai diperkenalkan dengan ilmu-ilmu sains seperti ilmu bumi, sejarah, dan berhitung. Para santri yang sudah lebih tinggi ilmunya bertugas mengajar santri di tingkat bawah dan disebut Teungku Rangkang. Sedangkan mereka yang mengajar di tingkat lebih tinggi mendapatkan pengajaran lebih lanjut dari Teungku di Balee atau guru senior.

Hal yang membuat Rangkang begitu istimewa adalah metode pembelajarannya yang menekankan proses bertahap: membaca teks secara perlahan, menyimak dengan penuh perhatian, mencatat, mengulangi, dan berdialog. Model “belajar lambat” (slow learning) ini menjadi antitesis dari pembelajaran dangkal di era digital dan menawarkan pendekatan yang lebih mendalam dan reflektif. Rangkang mengajarkan nilai-nilai adab —kesopanan dan akhlak— sebagai fondasi sebelum santri memasuki kajian teks-teks besar di dayah.

Dayah: Perguruan Tinggi yang Melahirkan Ulama dan Pejuang

Dayah adalah jenjang pendidikan tertinggi dalam sistem pesantren Aceh. Kata “dayah” berasal dari bahasa Arab zawiyah yang berarti sudut atau tempat berkumpulnya para pencari spiritual. Dayah dapat disetarakan dengan sekolah menengah atas (aliyah) hingga perguruan tinggi. Bahkan dalam perkembangannya, dayah menawarkan tiga tingkatan: rangkang (junior), balee (senior), dan dayah manyang (universitas).

Dayah pertama di Aceh adalah Dayah Cot Kala di Peureulak, yang diperkirakan berdiri pada awal abad ke-10 Masehi, pada masa Kerajaan Peureulak. Para alumni dayah Cot Kala kemudian menyebarkan Islam dan mendirikan dayah-dayah baru di seluruh Aceh. Hingga kini, dayah tetap menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Aceh yang telah berkontribusi besar dalam membangun peradaban Islam dan mencerdaskan bangsa.

Peran dayah dalam perjuangan kemerdekaan juga sangat signifikan. Dayah dan meunasah berperan melawan penetrasi penjajah. Para alumni dayah menjadi pejuang di garis depan. Bahkan, dalam Qanun Meukuta Alam, ilmu disebut sebagai salah satu syarat sahnya berdiri suatu negeri, dan kurikulum dayah di masa lalu tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pertanian, ilmu falak, ilmu persenjataan, dan ilmu pemerintahan. Inilah sebabnya para alumni dayah mampu menjadi pemimpin dan pejuang yang tangguh.

Warisan untuk Generasi Masa Kini

Trilogi Meunasah-Rangkang-Dayah adalah warisan peradaban Aceh yang patut dijaga. Di era modern, dayah terus berevolusi menuju dayah modern dengan memasukkan pelajaran umum, namun tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Nilai-nilai yang diwariskan—keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, dan keberanian—tetap relevan dalam membentuk generasi yang berakhlak dan berdaya saing.

Meunasah, Rangkang, dan Dayah adalah bukti bahwa Aceh telah memiliki sistem pendidikan yang terintegrasi jauh sebelum Indonesia merdeka. Dari ketiganya, lahirlah generasi-generasi yang tidak hanya paham agama, tetapi juga berani berjuang dan mampu membangun peradaban. Inilah model pesantren Aceh yang terus hidup dan menginspirasi.

Demikian dan terima kasih (odie).

Pamulang, 19 Agustus 2026.

Murodi al-Batawi.

Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh menyebabkan kerusakan pada berbagai infrastruktur dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi. Di Dusun Alue Lipah Timu, sumur-sumur warga dan fasilitas air di Dayah Bustanur Rahmani mengalami pencemaran akibat lumpur dan kontaminasi, sementara fasilitas MCK mengalami kerusakan sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan santri maupun masyarakat sekitar.

Melihat kondisi tersebut, PBV bersama Laznas ASAR Humanity menghadirkan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi yang meliputi sumur bor, fasilitas MCK permanen, tempat wudhu, serta instalasi sanitasi yang aman dan layak digunakan. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mendukung aktivitas ibadah, pendidikan, serta kebutuhan sehari-hari masyarakat secara berkelanjutan.

Sebanyak 213 penerima manfaat yang terdiri dari 27 kepala keluarga, termasuk para santri Dayah Bustanur Rahmani dan warga Dusun Alue Lipah Timu, kini dapat memanfaatkan fasilitas tersebut setelah proses pembangunan selesai dan resmi diserahterimakan pada 30 Juli 2026.

Ketua Yayasan Laznas ASAR Humanity, Noval Eriansyah, menyampaikan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan darurat, tetapi juga harus memastikan masyarakat kembali memiliki akses terhadap layanan dasar yang layak.

“Air bersih merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan. Melalui kolaborasi bersama Peace Boat Disaster Relief, kami ingin memastikan masyarakat yang terdampak banjir tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Kehadiran sumur bor dan fasilitas MCK ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung aktivitas belajar dan beribadah para santri di Dayah Bustanur Rahmani,” ujar Noval Eriansyah, Ketua Yayasan Laznas ASAR Humanity.

Pembangunan fasilitas tersebut dilaksanakan melalui tahapan asesmen kebutuhan, koordinasi dengan pemerintah desa dan pengelola dayah, perencanaan teknis, pembangunan, pengujian fungsi fasilitas, hingga proses serah terima kepada pihak penerima manfaat. Pendekatan yang digunakan mengedepankan konsep community-based recovery, yakni pemulihan berbasis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Kepala Dusun Alue Lipah Timu, M. Nasir, mengapresiasi komitmen PBV dan Laznas ASAR Humanity yang terus hadir mendampingi masyarakat sejak masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan.

“Ini merupakan satu-satunya lembaga yang hadir di dusun kami sejak pasca banjir, mulai dari program hot meal, distribusi kebutuhan dasar, hygiene kit, hingga kini membangun tempat wudhu, MCK, dan sumur bor. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat dan santri yang membutuhkan akses air bersih setelah bencana,” ungkap M. Nasir.

Senada dengan itu, Koordinator Ksatria ASAR Humanity Aceh Timur, Yuslizar, menjelaskan bahwa pembangunan dapat diselesaikan dengan baik meskipun sempat menghadapi tantangan ketersediaan material di lapangan.

> “Alhamdulillah, tahap demi tahap telah terlaksana dengan baik. Walaupun ada sedikit kendala ketersediaan bahan material di lapangan, seluruh fasilitas kini telah selesai dan dapat dipergunakan sepenuhnya. Kami berharap bantuan ini dapat dirawat bersama agar memberi manfaat dalam jangka panjang,” tuturnya.

Kolaborasi antara PBV Jepang dan Laznas ASAR Humanity menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat proses pemulihan masyarakat pascabencana melalui pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan. Selain mendukung kesehatan lingkungan, keberadaan fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat bagi para santri.

Program yang diinisiasi Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Hidayatullah (BMH) bersama ormas Hidayatullah ini dihadiri Ketua Umum DPP Hidayatullah KH Naspi Arsyad, Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol (Purn) Armia Pahmi, Direktur Utama BMH Supendi, serta Direktur Prodaya BMH Pusat Syamsuddin.

Kampung Inspirasi difungsikan sebagai instrumen penguatan masyarakat yang terdampak signifikan akibat bencana alam. Pada fase tanggap darurat, BMH mengerahkan sekitar 100 relawan untuk menjangkau wilayah terisolasi serta mendistribusikan bantuan logistik, seperti beras, sarden, dan kebutuhan pokok lainnya.

Selain itu, BMH juga menyediakan layanan air bersih dan dapur mobile guna memastikan ketersediaan makanan siap saji bagi warga terdampak. Layanan tersebut terus beroperasi hingga Ramadhan.

Memasuki tahap pemulihan, program Recycle House dijalankan dengan fokus pada renovasi dan relokasi hunian warga. Sebanyak 80 rumah telah diperbaiki dan kembali dihuni sebelum Ramadhan.

Saat ini, lebih dari 120 kepala keluarga di Dusun Karya terlibat dalam program Kampung Inspirasi yang tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, sosial, pendidikan, hingga dakwah sebagai proyek percontohan.

Program ini juga mencakup aspek keberlanjutan lingkungan dan mitigasi bencana melalui penanaman pohon, edukasi kebersihan, serta pembentukan tim siaga bencana di tingkat desa.

Direktur Prodaya BMH Pusat, Syamsuddin, menegaskan bahwa peresmian ini merupakan awal dari pendampingan jangka panjang bagi masyarakat. “Ini bukan akhir, melainkan awal untuk terus membersamai masyarakat,” ujarnya.

Ketua Umum DPP Hidayatullah, KH Naspi Arsyad, mengapresiasi sinergi antara lembaga dan pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan. Ia menyebut jaringan Hidayatullah telah hadir di 38 provinsi dengan dukungan dana zakat, infak, dan sedekah masyarakat.

Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengklasifikasikan kerusakan rumah warga ke dalam kategori ringan, sedang, dan berat. Pemda juga memproyeksikan pembangunan sekitar 8.000 hunian tetap (huntap) serta menyiapkan 4.000 hunian sementara (huntara).

Dukungan bantuan dari Kementerian Sosial mencakup perabot rumah tangga senilai Rp3 juta, bantuan ekonomi Rp5 juta, serta jaminan hidup Rp500 ribu per individu selama tiga bulan.

Bupati turut membuka akses pelaporan langsung bagi warga yang belum menerima bantuan. “Jika ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, silakan datang ke kantor bupati atau langsung kepada saya,” tegasnya.

Ia berharap dukungan masyarakat agar pemerintah daerah dapat terus menjalankan pelayanan secara optimal dalam proses pemulihan Aceh Tamiang pascabencana.

Kampung Inspirasi terwujud berkat dukungan warga penyintas bencana, mitra BMH, dan pemerintah. Program ini diharapkan dapat menularkan semangat kebaikan serta menjadi model inspiratif bagi daerah lain.*

Mengerahkan puluhan alat berat untuk membantu pemulihan akses mobilitas warga dan fasilitas umum di 31 desa tersebar di delapan kecamatan yang terisolir pascabanjir. Senen (26/01).

Sebanyak 12 unit excavator, empat unit bulldozer, tiga unit backhoe loader, enam unit grader, serta dua unit dump truck dikerahkan untuk membuka kembali akses jalan penghubung di delapan kecamatan yang terdampak parah, yakni Julok,

Simpang Ulim, Pante Bidari, Nurussalam, Birem Bayeun, Peunaron, Idi Tunong, dan Peureulak. Pengerahan alat berat tersebut dilakukan sejak 2 Desember 2025.

Senior Manajer Communication Medco E&P Leony Lervyn mengatakan, dukungan selama Desember 2025 ditujukan untuk membantu warga di 31 desa yang sempat terisolasi,

Sehingga kini distribusi bantuan logistik dan mobilitas warga dapat kembali berjalan dengan lebih cepat dan tepat. Selain penanganan jalan,

Upaya pemulihan juga dilakukan di RSUD Sultan Abdul Azis Peureulak melalui pembersihan area terdampak agar layanan kesehatan kembali optimal.

“Kami berkomitmen mendukung program penanggulangan darurat akibat bencana alam sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Kami juga berterima kasih atas dukungan pemerintah dan warga sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan baik,” ujar Leony.

Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si dalam pernyataan kepada awak media beberapa waktu lalu mengapresiasi langkah cepat Medco E&P dalam membantu masyarakat paska bencana banjir sejak masa tanggap darurat hingga masa pemulihan menuju rehabilitasi dan rekontruksi.

“Dukungan dari PT Medco E & P Malaka menjadi salah satu kolaborasi aktif Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta sejak dari masa tanggap darurat kemudian berlanjut hingga fase pemulihan diharapkan menjadi dorongan bagi semua pihak untuk bersinergi menuju Aceh Timur bangkit paska bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Bulan November lalu” ujar Iskandar.

“Kami sudah 16 hari membangun jembatan ini dan kami targetkan dalam waktu satu bulan lagi dapat berfungsi sebagai jembatan penyeberagan,” ujar salah seorang anggota TNI yang menyambut kedatangan 4 orang wartawan dari Jakarta, Kamis 15 Januari 2026.

Menurutnya, jembatan ini hanyalah jembatan sementara sebelum jembatan yang permanen dibangun kembali.

Pembangunan jembatan tersebut merupakan prioritas utama untuk memulihkan urat nadi perekonomian warga. Selain di Lubuk Sidup, TNI AD juga tengah menggarap proyek serupa di pedalaman Desa Pantai Kera, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, yang juga mengalami nasib serupa.

Sejumlah prajurit TNI telah bekerja selama beberapa hari terakhir untuk menyambung kembali akses yang menghubungkan Kecamatan Sekerak dan Bandar Pusaka tersebut.

Kondisi pasca-robohnya jembatan rangka baja Aras Sembilan – Lubuk Sidup memang sangat menyulitkan warga. “Warga dan pendatang terpaksa kembali menyeberangi sungai menggunakan perahu boat berbayar sejak jembatan itu dihantam banjir,” kata prajurit tersebut.

Berdasarkan catatan, jembatan permanen yang roboh itu sebelumnya merupakan jalan lintas provinsi yang dibangun pada tahun 2008 dan mulai difungsikan penuh sejak 2010. Robohnya jembatan ini membuat transportasi warga kembali ke pola lama.

Jalur ini sebenarnya memiliki sejarah transportasi air yang panjang. Pada era 1990-an, jalur penyeberangan ini dilayani oleh sarana getek atau rakit mesin milik Dinas Perhubungan Aceh Tamiang yang dikelola oleh pemerintah desa setempat, sebelum akhirnya digantikan oleh jembatan permanen.

Pembangunan jembatan gantung oleh TNI AD ini diharapkan dapat segera rampung dalam waktu dekat guna mengakhiri ketergantungan warga pada jasa penyeberangan boat dan mengembalikan kelancaran distribusi logistik di Aceh Tamiang.***

Ketika terjadi bencana sudah semestinya negara hadir secara penuh untuk melindungi dan memulihkan kehidupan rakyatnya. Namun, nyatanya Presiden hendak membuka peluang keterlibatan pihak swasta dalam pemanfaatan lumpur bencana. Miris! Tentu saja hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai arah kebijakan negara dalam penanggulangan bencana.

Presiden mengungkapkan bahwasanya tumpukan lumpur di wilayah bencana, terkhusus di Aceh dan Sumatra, menarik minat sejumlah pihak swasta. Menurutnya, lumpur tersebut memiliki nilai ekonomis dan potensi untuk dimanfaatkan dalam industri tertentu. Bahkan, pemanfaatan lumpur ini oleh pihak swasta dianggap dapat membantu menambah pemasukan daerah (Sindonews, 1/1/26).

Pernyataan ini disampaikan dengan nada positif, seolah-olah bencana yang telah terjadi tidak hanya menyisakan penderitaan, namun juga menjadi peluang ekonomi yang patut disambut dengan suka hati. Negara memberi sinyal positif kepada swasta untuk masuk dan mengelola material sisa bencana tersebut.

Kebijakan pemerintah semacam ini semakin menegaskan bahwasanya ini merupakan cara pandang yang khas dari watak kapitalistik. Pemerintah seakan-akan melempar tanggung jawab ke pihak swasta dengan dalih keuntungan ekonomi dan efisiensi, padahal semestinya negara memegang tanggung jawab penuh terhadap penanggulangan bencana. Bencana yang telah terjadi bukan saja menjadi tragedi kemanusiaan yang menuntut empati dan penanganan menyeluruh tetapi diperlakukan sebagai sebuah komoditas untuk mencari keuntungan.

Dalam kondisi darurat pasca bencana, prioritas yang seharusnya pemerintah lakukan adalah serius untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak seperti makanan, tempat tinggal yang layak, layanan kesehatan, serta pemulihan psikologis korban selamat. Namun, fokus pada potensi keuntungan yang akan didapat dari lumpur bencana beresiko mengalihkan perhatian negara dari kewajiban utamanya terhadap rakyat sehingga pemerintah dianggap salah prioritas dalam menentukan kebijakan.

Kebijakan semacam ini dinilai sebagai solusi jangka pendek dan bersifat pragmatis, tidak memiliki regulasi yang jelas dan ketat. Karena keterlibatan swasta ini justru dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi. Masyarakat yang terdampak menjadi pihak yang tersisihkan karena dalam pengelolaan lumpur yang seharusnya dikelola demi mempertimbangkan keselamatan lingkungan dan sosial malah menjadi objek perburuan keuntungan.

Dalam sudut pandang Islam, negara bertanggung jawab penuh atas urusan rakyat terutama dalam situasi bencana karena perannya sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung). Sehingga negara tidak boleh sekadar menjadi fasilitator apalagi sampai menjadikan penderitaan rakyat sebagai peluang ekonomi.

Penanggulangan bencana dilakukan secara langsung oleh negara, dengan memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi dan dampak lingkungan ditangani secara aman dan berkelanjutan. Karena dalam pemerintahan Islam, kemaslahatan masyarakat menjadi prioritas utama bahkan jauh di atas kepentingan materi.

Islam melarang swasta memiliki dan mengelola secara penuh sumber daya alam yang termasuk dalam kepemilikan umum. Material alam yang memiliki manfaat luas terhadap kehidupan masyarakat tidak boleh dikuasai atau dimanfaatkan untuk keuntungan segelintir pihak. Negara memiliki kewajiban untuk mengelolanya untuk kepentingan umat.

Sebenarnya, lumpur bencana bukanlah ladang bisnis tetapi simbol penderitaan, kehilangan, dan ujian bagi negara dalam menjalankan fungsinya. Namun, ketika negara tergoda untuk mengincar keuntungan dari bencana, di situlah krisis kepemimpinan semakin nyata. Padahal, rakyat tidak butuh kreativitas ekonomi berbasis bencana melainkan hadirnya peran negara yang bertanggung jawab, adil, dan memihak sepenuhnya pada kemaslahatan umat.[]

Dari video yang beredar, material kayu yang terbawa arus banjir itu melintas di perkampungan warga dengan cukup deras yang membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah.

Kepala Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, Ilham Abdi membenarkan informasi itu.

Namun karena sungai yang dalam, air yang membawa material kayu tidak sempat meluap dan hingga kini belum ada laporan adanya korban jiwa.

“Tadi di Kampung Fajar Harapan, sempat sungai kembali banjir bandang tapi karena sungai dalam jadi aliran air tidak sempat keluar dari sungai. Laporan sementara tidak ada korban,” kata Ilham seperti dilansir CNN Indonesia, Jum’at (9/1).

Hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan jembatan utama khususnya di ruas jalan Nasional Bireuen – Takengon yang melintasi kampung tersebut.

Hingga malam ini pukul 20.30 WIB hujan dengan intensitas sedang masih mengguyur daerah Kabupaten Bener Meriah. Ia mengimbau warga untuk tetap waspada terkait potensi banjir susulan.

Selain di Bener Meriah banjir luapan juga terjadi di Kabupaten Aceh Timur yang merendam 7 kecamatan di sana yaitu Kecamatan Indra Makmur, Ranto, Peureulak, Simpang Ulim, Madat, Pante Bidari, Julok dan Kecamatan Alu Ie Mirah.

Kemudian di Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Kecamatan Langkahan, Tanoh Jambo Aye, Cot Girek dan Lhoksukon ketinggian air banjir dilaporkan mencapai 1 meter.

Kick off program dilaksanakan di 10 desa yang tersebar di Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Bireuen.

Adapun wilayah pelaksanaan gotong royong meliputi:

1. Desa Air Tenang, Kecamatan Pasar Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
2. Desa Rawe, Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah
3. Dusun Teupin Gajah, Desa Seumatang, Kecamatan Julok, Aceh Timur
4. Desa Lhokseuntang, Kecamatan Julok, Aceh Timur
5. Meunye Lhee, Desa Ranto, Kecamatan Nibong, Aceh Utara
6. Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya
7. Desa Bie, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya
8. Desa Pante Baro Kumbang, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireuen
9. Desa Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Bireuen
10. Desa Lhok Nga, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya

Dalam pelaksanaannya, ASAR Humanity mengerahkan beberapa alat berat serta melibatkan ratusan relawan, masyarakat setempat, pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, mahasiswa/ pelajar dan mitra kolaborasi untuk membersihkan lingkungan, membuka akses wilayah, dan mempercepat pemulihan pascabencana di desa-desa sasaran.

Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, secara khusus hadir dan mengapresiasi inisiatif ASAR Humanity dalam menggerakkan aksi gotong royong lintas desa tersebut.

“Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada ASAR Humanity yang telah menggagas gerakan gotong royong ini dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Kehadiran ASAR Humanity sangat membantu proses pemulihan di wilayah terdampak. Harapanya kegiatan ini bisa segera dilakukan di tempat lain,” ujar Iskandar.

Direktur Komunikasi dan Media ASAR Humanity, Purwadi Nugroho, menegaskan bahwa gerakan ini berangkat dari nilai dasar bangsa Indonesia.

“Gotong royong adalah DNA bangsa Indonesia. Melalui program Gotong Royong Negeri: Sumatra Bangkit Kembali, ASAR Humanity ingin memastikan bahwa proses pemulihan tidak hanya soal alat dan bantuan, tetapi juga tentang menghadirkan kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian antarwarga,” ujar Purwadi.

Ia menambahkan, kehadiran alat berat dalam aksi gotong royong ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pemulihan, tanpa menghilangkan peran aktif masyarakat di lapangan.

“Kami percaya, ketika masyarakat bergerak bersama dan didukung dengan sumber daya yang tepat, proses bangkit akan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Program “Gotong Royong Negeri: Sumatra Bangkit Kembali” dirancang sebagai gerakan kolaboratif yang membuka ruang partisipasi luas bagi berbagai elemen masyarakat, komunitas, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedepannya, ASAR Humanity akan terus memperluas jangkauan aksi gotong royong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah terdampak di Sumatra.
ASAR Humanity meyakini bahwa pemulihan sejati hanya dapat terwujud melalui kebersamaan, dengan gotong royong sebagai fondasi utama dalam membangun kembali harapan dan ketahanan masyarakat.

Mirwan MS sudah menerbitkan surat ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor.

Surat itu diterbitkan Mirwan pada 27 November bernomor 360/1315/2025.

Kemudian pada 2 Desember, Mirwan justru pergi umrah memboyong keluarganya di tengah masih adanya warga di kawasan Trumon mengungsi di tenda pengungsian.

Berikut fakta-fakta Bupati Aceh Selatan umrah saat banjir dan longsor di wilayah tersebut.

Izin umrah ditolak Gubernur Aceh, tapi tetap berangkat

Gubernur Aceh Selatan Muzakir Manaf alias Mualem sebelumnya sudah menolak dan tidak mengabulkan keinginan Mirwan menunaikan umrah saat banjir.

Surat izin permohonan perjalanan ke luar negeri itu disampaikan Bupati Aceh Selatan ke Mualem pada 24 November 2025. Namun, dia tak mengabulkan karena saat itu Aceh sedang dilanda bencana alam hidrometeorologi.

“Gubernur telah menyampaikan balasan tertulis permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Jumat (5/12).

Mualem menilai Kabupaten Aceh Selatan salah satu daerah yang terdampak parah akibat bencana banjir dan longsor. Bupati sendiri telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Selatan.

Dikecam warganya Sendiri

Salah satu warga Aceh Selatan, Nasrol, mengatakan bahwa meski air banjir sudah surut, masih ada masyarakat yang mengungsi hingga saat ini.

“Airnya sudah surut. Tapi pengungsi masih ada, meskipun tidak sebanyak di awal,” kata Nasrol kepada wartawan, Jumat (5/12).

Alasan Pejabat Aceh Selatan

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Aceh Selatan Denny Saputra mengatakan, Mirwan berangkat usai kondisi Aceh Selatan membaik dari bencana banjir.

“Keberangkatan Bupati Aceh Selatan beserta istri menjalani ibadah umrah ke tanah suci tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di pemukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny saat dikonfirmasi.

Denny juga membantah Mirwan meninggalkan rakyat di tengah bencana. Menurut dia, bupati Aceh Selatan itu sempat menyambangi dan mengirim bantuan ke warga terdampak banjir.

“Bupati beserta istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya, bahkan turun langsung dengan mengantarkan logistik wilayah terdampak,” ungkap Denny.

Dicopot dari posisi Ketua DPC Gerindra

Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengaku telah mendapat laporan soal keberangkatan Mirwan ke Tanah Suci di tengah bencana yang menimpa Aceh Selatan.

“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan. Oleh karena itu, DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sugiono, Jumat (5/12).

Profil Mirwan MS

Mirwan MS adalah politikus Partai Gerindra kelahiran 9 Maret 1975. Mirwan menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan periode 2025–2030. Ia menjabat sejak 17 Februari 2025 setelah dilantik Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.

Ia juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan.

Pada Pilbup Aceh Selatan 2024, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Selatan masa jabatan 2025–2030 berpasangan dengan politikus Partai Demokrat, Baital Mukadis. Mereka meraih 51.609 suara atau 36,32 persen dari total suara sah.

Selain di politik, Mirwan menekuni dunia usaha sejak tahun 2000, bahkan sampai dikenal sebagai pengusaha yang telah melalang buana di Jakarta.

Berikut rekam jejak karirnya di perusahaan yakni:

Pelaksana Husni Utama Grub Tahun 1995-1997
Pelaksana PT Alfindo Jaya Abadi Jakarta Tahun 1998-1999.
Pegawas PT Lampiri Jakarta Utara Tahun 1999-2021
Direktur PT Ariesta (APM) Tahun 2002-2011.
Direktur PT Desindo Putra Mandiri Tahun 2011-2014
Direktur PT Ariesta Motor (SHowroom) mulai tahun 2010.
Komisaris PT Ariesta Aldundo Venturer mulai tahun 2011.

Sejumlah kendaraan roda empat mulai dapat melewati jalur tersebut dengan kecepatan terbatas. Targetnya, besok pagi atau Rabu (3/12), jalur tersebut sudah dapat dilalui secara 100 persen. Pekerjaan hari ini tinggal menyingkirkan beberapa material yang masih menumpuk di pinggir jalan.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengirim tim pendampingan di seluruh titik kabupaten/kota yang terdampak dan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Deputi 4 BNPB), Jarwansyah. Pendampingan ini meliputi pendistribusian logistik dan peralatan secara bertahap, baik melalui jalur laut dan udara, pemutakhiran data dan informasi, sistem komando dan hal lain yang dibutuhkan selama fase penanganan darurat.

Untuk distribusi bantuan jalur laut, dukungan ini dikirimkan dari Banda Aceh menuju Langsa, sebagai pintu masuk dengan durasi kurang lebih dua hari. Saat siaran pers ini diturunkan, bantuan logistik sudah berada di kantor Dinas Sosial Langsa untuk Kota Langsa, sedangkan Aceh Tamiang sudah dalam perjalanan. Hari ini juga, pendistribusian dukungan ini akan mulai dilakukan.

Sementara jalur udara untuk Aceh Tamiang, Deputi 4 BNPB telah memerintahkan helikopter untuk mengirimkan dukungan dengan metode air drop di beberapa titik seperti lapangan Dekat Babo dan Perupuk, Kecamatan Bandar Pusaka.

Adapun jenis dan kuantitas barang yang dikirim dalam tahap ini meliputi makanan siap saji 100 pack, hygiene kit 100 buah, paket sembako 50 pack, selimut 100 lembar, matras 100 lembar, alat kebersihan 25 buah.

Dengan terbukanya akses dari Medan menuju Aceh Tamiang, Langsa, hingga Lhoksumawe ini diharapkan membawa dampak yang lebih baik bagi masyarakat dan seluruh komponen yang bertugas di lapangan selama tanggap darurat hingga pemulihan nanti. Setelah akses mulai terbuka, maka distribusi bantuan logistik dan permakanan, pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi serta pembersihan material dapat lebih mudah dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.

“Dengan rata-rata tinggi tanaman sekitar 1,5 sampai 2 meter yang diperkirakan ada 960 ribu batang ganja seberat 180 ton”

DEPOKPOS, ACEH – Bareskrim Polri mengungkap ladang ganja seluas 25 hektare di wilayah Nagan Raya, Aceh. Total ganja yang dijadikan sebagai barang bukti dalam pengungkapan itu mencapai 180 ton.

“Dari hasil operasi ditemukan total sebanyak 8 titik ladang ganja dengan perkiraan luas lahan kurang lebih 25 hektare,” kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, melalui keterangan yang diterima pada Selasa (24/6).

Eko menjelaskan pengungkapan kasus bermula pada Mei 2025. Saat itu, polisi menangkap pria bernama Yusni Hidayat alias Musra dan Muhammad Ramadhan. Dalam pengungkapan itu, polisi menyita ganja seberat 27 kilogram.

“Menggeledah tersangka Yusni Hidayat di Banda Sakti, Lhokseumawe, Aceh dengan barang bukti satu paket kecil ganja kering dan satu unit HP,” ucap dia.

Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Yusni, akhirnya terungkap bahwa ganja yang hendak diedarkan merupakan milik seorang DPO bernama Fauzan alias Podan.

Berbekal informasi tersebut, polisi lalu melakukan penggeledahan di kediaman Podan di wilayah Beutong Ateuh Banggala, Aceh. Ketika didatangi, Podan sudah tak lagi berada di sana. Meski begitu, polisi mendapati adanya ganja seberat 8 kilogram di kediaman Podan.

“Terdapat ganja milik Fauzan (Podan) yang disimpan di gubuknya,” jelas dia.

Setelah menggeledah kediaman Podan, polisi bersama tim gabungan dari Bea Cukai Aceh mencari keberadaan ladang ganja milik Podan. Akhirnya, polisi mendapati total 8 titik ladang ganja seluas sekitar 25 hektare yang berada di Desa Blang Meurandeh dan Desa Kuta Teungoh.

Ladang itu telah ditanami ganja yang diperkirakan berusia 4 hingga 6 bulan.

“Dengan rata-rata tinggi tanaman sekitar 1,5 sampai 2 meter yang diperkirakan ada 960 ribu batang ganja seberat 180 ton,” jelas dia.

Sebagai tindak lanjut, sambung Eko, ladang ganja itu telah dimusnahkan pada Senin (23/6). Adapun akibat perbuatannya, pelaku yang telah ditangkap disangkakan Pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 2 subsider Pasal 111 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman pidana mati atau penjara paling lama 20 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar,” kata dia.

Bahkan Mualem mengatakan potensi kandungan gas di pulau tersebut setara dengan Blok Andaman

ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengatakan empat pulau yang saat ini berpolemik memiliki potensi sumber daya alam energi dan gas bumi, sehingga banyak pihak yang menginginkan wilayah tersebut.

Keempat pulau yang berpolemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yaitu Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Panjang.

Bahkan Mualem mengatakan potensi kandungan gas di pulau tersebut setara dengan Blok Andaman.

“Kenapa sekarang berebut empat pulau itu? Tahu ndak? Itu kandungan energi kandungan gas sama besar di Andaman (blok migas Andaman) itu permasalahannya,” kata Mualem usia melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang, Sabtu (14/6).

Mualem juga tidak ingin ribut-ribut mempersoalkan pulau tersebut karena sudah memiliki bukti kuat berupa dokumen-dokumen.

“Tapi yang jelas empat pulau itu hak kita, kita punya. Buat apa kita berteriak ini berteriak itu, ini itu hak kita, cuma kita slow aja gak apa-apa,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal mengatakan dari data historis di lokasi empat pulau itu pernah dilakukan pengeboran migas pada 1970-1973.

Apalagi letak pulau itu berdekatan dengan Blok Offshore South West Aceh (OSWA) atau Blok Singkil yang saat ini dikelola oleh perusahaan Conrad Asia Energy Ltd. Jaraknya hanya sekitar 30 kilometer.

“Dari data historis mencatat pengeboran migas pernah dilakukan di wilayah itu antara tahun 1970 hingga 1973, seperti di Telaga Satu, Singkil Satu, dan Lakota Satu,” kata Nasri, Jumat (13/6).

BPMA juga belum bisa memastikan berapa banyak cadangan migas di wilayah empat pulau tersebut. Pihaknya akan melanjutkan studi terhadap potensi migas melalui aktivitas eksplorasi lanjutan.

Mengutip dari akun X milik Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pukul 18.03 WIB dengan lokasi episentrum di laut sekitar 36 kilometer barat daya Kabupaten Aceh Selatan.

Hiposentrum gempa itu berada pada kedalaman 29 kilometer. Atas gempa yang terjadi, BMKG menyatakan tak ada potensi tsunami.

Sejauh ini belum diketahui bagaimana dampak guncangan gempa tersebut di wilayah daratan yang terdampak.

#Gempa Mag:6.2, 31-Jan-25 18:03:43 WIB, Lok:3.15 LU,96.95 BT (36 km BaratDaya KAB-ACEHSELATAN), Kedlmn:29 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG pic.twitter.com/R1eEahyGSx

— BMKG (@infoBMKG) January 31, 2025

Beberapa menit kemudian, BMKG memutakhirkan penghitungan data kekuatan, posisi episentrum, dan hiposentrum gempa tersebut.

Mengutip dari akun X milik BMKG, kekuatan gempa itu dimutakhirkan perhitungannya jadi M 5,7 pada pukul 18.03 WIB.

Adapun lokasi episentrum gempa ada di 37 kilometer barat daya Aceh Selatan, dan kedalaman 58 kilometer.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian pernyataan BMKG.

#Gempa Mag:5.7, 31-Jan-2025 18:03:43WIB, Lok:3.14LU, 96.95BT (37 km BaratDaya KAB-ACEHSELATAN), Kedlmn:58 Km #BMKG
Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data pic.twitter.com/ByAr1FX5Im

— BMKG (@infoBMKG) January 31, 2025