Warga yang tinggal di RT 7 dan Perumahan Zenix Cimanggis di Jatijajar, Depok, berselisih dipicu teguran pembakaran sampah. Salah satu pihak memagari jalan hingga akses keduanya tertutup.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra Kurniawan mengatakan kasus bermula pada Selasa (29/9) di Jatijajar, Tapos, Depok.

Warga RT 7 berinisial S dan warga Perumahan Zenix Cimanggis berinisial A berselisih terkait asap pembakaran sampah. Warga RT 7 membakar sampah di kebunnya. Asap dari pembakaran sampah tersebut menyebar hingga ke area Perumahan Zenix Cimanggis.

“Penghuni Perumahan Zenix Cimanggis atas nama Bapak A merasa terganggu dengan asap pembakaran sampah tersebut,” ujar AKP Hendra dalam keterangannya, Senin (12/10) dikutip dari detik.com.

Warga Perumahan Zenix kemudian mengunggah permasalahan tersebut ke media sosial. Warga RT 7 menilai hal itu menyudutkan atau merugikan.

Unggahan di media sosial tersebut kemudian mendapat respons dari Tim Maung Kota Depok.

“Akibat permasalahan tersebut diunggah ke media sosial, pihak keluarga Bapak S merasa tidak nyaman dan terganggu. Pihak keluarga S meminta A untuk menghapus atau melakukan take down terhadap video yang telah diunggah,” tutur Hendra.

Namun, pihak penghuni Perumahan Zenix Cimanggis tidak bersedia menghapus unggahan tersebut. Kondisi ini memicu kekecewaan warga hingga akhirnya dilakukan pemagaran jalan akses menuju Perumahan Zenix Cimanggis.

Pihak kepolisian kemudian melakukan mediasi di antara kedua pihak warga pada Minggu (11/10) siang. Namun mediasi belum menghasilkan kesepakatan karena salah satu pihak tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

Pada pukul 17.00 WIB, A kemudian pulang dan hendak memasuki kawasan perumahan. Namun akses jalan dalam kondisi dipagar sehingga kendaraan milik A ditempatkan di tengah jalan.

“Sehingga menghambat aktivitas dan menyulitkan warga RT 07 yang hendak melintas. Kejadian tersebut memicu kemarahan dan emosi warga,” tuturnya.

Polisi kemudian melakukan mediasi kembali. Dari hasil mediasi keduanya memutuskan berdamai dan pagar telah dibuka.

“Sudah selesai mediasi semalam dan diselesaikan damai. Sudah dibuka kembali (pagarnya),” ungkapnya.

Pria yang biasa disapa HBS tersebut mengatakan hasil rapat dengan Dishub Depok pada akhir pekan ini belum mencapai klimaks. HBS mengaku bingung tentang apa yang dibahas.

“Iya, yang dibahas adalah bantuan atau tambahan armada Biskita Trans Depok untuk tahun depan, padahal bahasan yang kami tunggu adalah tentang APBD 19,2 Miliar yang sedang viral saat ini,” kata HBS kepada halaman.

Karena itu, HBS mendesak Dishub Depok agar segera memberikan klarifikasi tentang situasi APBD Kota Depok yang diduga terbuang sia-sia sebanyak hampir 20 miliar.

“Kami merasa dibohongi setelah mendengar data yang disampaikan. Ternyata yang jadi problem adalah pemborosan APBD oleh Dishub Depok sebanyak 19,2 M itu,” ujar HBS.

Atas dasar itu, HBS mendesak agar siapapun yang memiliki data tentang kejanggalan proyek layanan Biskita Trans Depok tahun 2026 untuk segera berkoordinasi dengan Komisi C DPRD Depok untuk dibahas lebih lanjut.

“Sepertinya menarik untuk dibahas, jangan sampai kita hanya dikasih kertas untuk tanda tangan tanda menyetujui apa yang sebenarnya dilanggar, bahaya juga fungsi kita kalau begitu,” ujar HBS.

Pernyataan HBS selaras dengan tudingan warga Kalimulya Depok bernama Atet Handiyana Sihombing. Atet menyebut Aan Syurahman sejauh ini selalu asal menyebut tanpa menggunakan data.

“Asbun atau asal bunyi itu Plt Kadishub Depok. Dikonfirmasi soal anggaran PL 19,2 Miliar malah dibahas tentang hibah lanjutan trayek baru Biskita Trans Depok. Lihat saja, besok saya informasikan ke pusat itu,” ujar Handiyana.

Atet mengaku memiliki data kongkrit dimana pada proyek layanan Biskita Trans Depok terdapat ratusan personel yang diduga fiktif dan diklaim memiliki pemasukan rutin.

“Kita lihat saja, saya ada kok datanya. Pada pengajuan atau DPA terdapat personel yang diduga fiktif dan tetap mendapat bayaran Rp 150 ribu perhari, jumlahnya puluhan orang, tapi ga tau siapa orangnya,” pungkas Handiyana. []

Kuasa hukum pemohon, Kanisius Huller SH, mengatakan dirinya mengambil langkah melalukan praperadilan di PN Depok untuk mendapatkan hak kliennya bebas dari jeratan hukum karena dasar penetapan tersangka yang dilakukan Polres Metro Depok dinilai mengada-ngada dan tidak sesuai fakta-fakta hukum. Praperadilan ini dikatakan Kanisius agar kliennya mendapatkan keadilan, sehingga perkara yang dihadapi kliennya bisa terang benderang atas kedudukan hukumnya.

“Sayangnya sidang hari ini ditunda hingga tanggal 23 Oktober 2026 nanti karena termohon yakni Penyidik Polres Metro Depok tidak hadir dan ada permintaan dari hakim untuk melanjutkannya nanti,” jelas Kanisius di PN Depok, Jum’at (9/10/2026).

Sebagai kuasa hukum, dirinya bersama Richard William (RW) and Partner berharap putusan ini bisa diselesaikan dengan baik bahwa korban yang memiliki Hak waris dijadikan tersangka oleh Penyidik Polres Metro Depok adalah keliru. Kanisius juga berharap kliennya sebagai pihak yang terzolimi bisa berada dirumah dengan tenang bersama keluarganya.

Di tempat terpisah, kuasa hukum pemohon, Richard William, yang juga Ketua Umum GAPTA dan salah satu dewan pendiri Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia menyebut dasar alas hak yang digunakan patut dipertanyakan mengingat pihak Megapolitan Development Tbk lah yang harusnya menjadi tersangka dengan dalil alasan hukum bahwa mereka diduga melakukan tindak pidana penyerobotan karena tidak memiliki alas hak kuat dan mengklaim lahan ditempat warga yang disengketakan.

“Jadi mereka awalnya menggunakan SHGB 442, selanjutnya berubah menjadi SHGB 726, ini yang benar yang mana? karena tidak mungkin dalam satu obyek ada dua SHGB, itu yang perlu kami uji disini karena ada indikasi tindak pidana pemerasan memaksa seseorang menyerahkan suatu barang dengan cara menggunakan aparat hukum,” jelasnya saat dikonfirmasi seusai persidangan, Jum’at (9/10/2026).

Menurut dia, sebelumnya sudah ada perkara pidana dengan No 1/PID.B/2024 yang mana menggunakan alas hak yang sama di wilayah Kelurahan Limo, sementara saat ini SHGB tersebut berpindah ke Krukut.

“Itu kita pertanyakan, apakah status SHGB bisa seperti kutu loncat? Dasar hukumnya apa SHGB bisa loncat-loncat? Oleh karena itu kami berkeyakinan seratus persen bahwa klien kami Ibu Ida binti Alm Kusan itu bukan pelaku pidana penyerobotan lahan seperti yang disangkakan tapi justru korban penyerobotan lahan,” tegasnya.

Dirinya menambahkan, adanya dugaan konspirasi dengan adanya vonis tindak pidana penyerobotan, maka otomatis hak kliennya akan hangus dianggap terbukti secara hukum bahwa kliennya tidak memiliki lahan disitu.

Richard juga menyebut pihaknya melakukan upaya praperadilan agar pihak penyidik tidak menekan kliennya dan memaksa untuk diperiksa apalagi sampai nanti dilakukan penahanan karena sesuai aturan KUHAP yang baru tahun 2025 nomor 20 ditegaskan selama ada proses praperadilan maka proses hukum di kepolisian harus ditangguhkan.

Terkait adanya dugaan adanya oknum penyidik nakal, Richard menyebut bisa memastikan bahwa penyidik melakukan tindakan yang tidak sesuai.

“Kalau saya sudah tidak menduga lagi, tapi bisa memastikan bahwa penyidik melakukan tindakan yang nakal karena dari pihak Polres Depok melakukan pemagaran tahun 2025 menggunakan SHGB 442/Krukut Tahun 2013 namun kemudian melakukan pengukuran ulang menggunakan SHGB 726/Desa Limo Tahun 2009 diganti 726/Krukut. Disinilah kami dapat pastikan bahwa dokumen yang mereka gunakan palsu, karena tidak mungkin dalam satu obyek ada dua SHGB yang digunakan oleh orang yang sama,” tegasnya.

Untuk langkah lainnya, Richard mengatakan sudah melakukan laporan ke Propam Mabes Polri dan sudah di disposisikan ke Wassidik Polda Metro Jaya, serta mengajukan permohonan RDPU DI DPR RI supaya digelar dengan terang siapa dibalik tokoh yang bisa disebut mafia tanah dan hukum ini. []

Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan Atmaja di Nusakambangan, Rabu, mengatakan 115 narapidana Rutan Depok tersebut merupakan bagian dari total 313 narapidana yang dipindahkan dari lima wilayah.

“Untuk yang di Rutan Depok ini ada 115 yang kami pindahkan, termasuk juga yang terdampak dalam video viral beberapa hari yang lalu, kita sudah pindahkan,” katanya.

Sebanyak 313 narapidana yang dipindahkan ke Nusakambangan berasal dari Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur.

“Sejak akhir 2024 hingga saat ini, sudah sebanyak 3.474 narapidana yang kami pindahkan ke Nusakambangan. Hari ini (7/10), sebanyak 313 narapidana kembali dipindahkan ke Nusakambangan,” kata Tatan.

Menurut dia, pemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, pelanggaran, serta kebutuhan pembinaan masing-masing narapidana.

Narapidana yang dipindahkan tidak ditempatkan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan tingkat risiko, pelanggaran, dan hasil asesmen.

Menurut Tatan, pemindahan tersebut juga menjadi peringatan bagi narapidana agar tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan pemasyarakatan.

“Sehingga ini merupakan efek jera, kemudian sebagai peringatan. Kita tunjukkan kepada masyarakat kita tidak main-main dengan warga binaan yang melakukan pelanggaran, termasuk pegawai yang melakukan pelanggaran,” katanya.

Selain memindahkan narapidana, Ditjenpas juga memeriksa lima pegawai Rutan Depok terkait persoalan tersebut.

Tatan mengatakan satu dari lima pegawai tersebut telah menjalani proses hukum di Polres Metro Depok, sedangkan empat pegawai lainnya masih menjalani pemeriksaan terkait tanggung jawab mereka sebagai pejabat struktural.

“Kita akan tindak terus, baik itu pegawai maupun warga binaan,” katanya.

Ia memastikan Ditjenpas akan terus melakukan tindakan apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan narapidana maupun petugas pemasyarakatan.

“Kita tidak akan berhenti di sini apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan maupun pegawai. Kita akan tindak. Tidak ada toleransi,” ujar Tatan.

Sebelumnya, Rutan Kelas I Depok memeriksa sekitar 22 warga binaan setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah orang berada dalam sebuah ruangan dengan musik keras dan beberapa di antaranya berjoget. Sekitar tiga hingga empat warga binaan kemudian didalami lebih lanjut.

Rutan Depok juga melaporkan dua petugas yang diduga terkait dengan kasus video viral tersebut kepada Polres Metro Depok.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Tengah Mardi Santoso mengatakan keberadaan sejumlah lapas dengan klasifikasi pengamanan berbeda di Nusakambangan memungkinkan penempatan narapidana berdasarkan tingkat risiko.

“Di Nusakambangan itu ada lapas super ‘maximum security’, ‘maximum security’, ‘medium security’, dan ‘minimum security’,” katanya.

Menurut Mardi, perbedaan tingkat pengamanan tersebut mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengendalian narapidana sesuai karakteristik serta tingkat risikonya.

Petugas Rutan Depok berinisial S itu berperan sebagai perantara yang membawa sabu dari pengedar ke narapidana yang memesan barang terlarang tersebut.

Dalam sekali aksi, S mendapat upah Rp 1 juta dari narapidana berinisial AA dan SW.

Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Depok Kompol Sutirto mengungkapkan barang haram itu disamarkan mengggunakan wadah deodoran dan sabun.

Modus tersebut digunakan agar narkoba dapat masuk ke dalam rutan tanpa menimbulkan kecurigaan.

“Dengan cara barang tersebut dimasukkan ke dalam Rexona dan sabun-sabun,” ujar Sutirto dalam konferensi pers di kantornya, Depok, Selasa (6/10/2026).

Sabu tersebut dipesan oleh narapidana berinisial AA kepada seseorang di luar rutan berinisial R.

Setelah dipesan, R mengirimkan sabu menggunakan layanan ojek online menuju Rutan Kelas I Depok.

Sesampainya di rutan, paket tersebut diambil oleh S yang merupakan petugas rutan.

S kemudian memberikan narkoba tersebut kepada AA dan narapidana berinisial SW.

“Pesannya dari R, napi tersebut, AA ini. Dipesankan ke Gojek, diantar ke rutan. Melalui handphonenya napi, dia pegang handphone. Napi berhubungan dengan oknum tersebut, S. Maka S mengambilnya,” jelas Sutirto.

Setiap kali mengantarkan narkoba, S disebut menerima kompensasi sebesar Rp 1 juta dari narapidana.

“Oknum rutan tersebut menerima kompensasi dari membawa barang haram tersebut dari napi yang ada di dalam. Per item mengantarkan nilainya Rp 1 juta,” kata Sutirto.

Menurut polisi, modus penyelundupan tersebut telah dilakukan sebanyak tiga kali.

Irjen Kemen Imipas, Komjen Rudi Setiawan, mengatakan ada dugaan pegawai Rutan Depok menyediakan narkoba dan alat-alat pesta.

“Terkait di Depok, ini kami sudah melihat sebenarnya, bukan belum memperoleh, dapat informasi yang riil dari Kanwil, tapi kami sudah diskusikan bahwa ada pegawai kami yang turut membantu menyediakan narkoba dan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta,” jelas Rudi di kantor Kemen Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026).

Rudi menyebut pihaknya telah melakukan investigasi internal. Dia memastikan ada sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar aturan.

“Tentunya ini akan kami dalami dan pasti akan dijatuhkan hukuman ya,” ujar Rudi.

Sebelumnya, Rutan Depok buka suara soal viral sekelompok pria berjoget dan mengonsumsi narkoba di dalam Rutan Depok. Sebanyak 22 narapidana dan 2 petugas diperiksa terkait hal ini.

Masih dalam video tersebut, tampak mereka juga berjoget diiringi dentuman musik yang kencang.

Dalam narasi video disebutkan lokasi kejadian berada di Lapas Depok.

Terkait hal tersebut, rumah tahanan (Rutan) Depok melakukan penyelidikan dugaan sekelompok pria berjoget dan mengonsumsi narkoba di sebuah ruangan yang diklaim berada di dalam Lapas Depok.

Sebanyak 22 narapidana dan 2 petugas diperiksa terkait hal ini.

Ario menyebut dua petugas dilakukan pemeriksaan terkait hal ini. Dia juga membenarkan peristiwa tersebut terjadi di Rutan Depok.

“Jelas petugas kami, pegawai Rutan Depok. Posisinya ada di jajaran satuan pengamanan dan staf di bimbingan kerja,” ujar Karutan Depok Ario Galih Maduseno kepada wartawan, Minggu (4/10/2026).

“Kalau kita pemeriksaan di kamar itu ada kurang lebih 22 warga binaan dan yang kami dalami lagi ada sekitar 3 sampai 4 orang,” tambahnya.

Ario menjelaskan pihaknya saat ini telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Serta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan arahan dan langkah penanganan.

“Langkah-langkah penanganan sudah secara tepat kami lakukan. Termasuk langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar,” jelasnya.

“Kami juga melaporkan kepada kepala kantor wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan arahan dan langkah penanganan,” tambahnya.

Dia mengatakan pemeriksaan akan dilakukan oleh tim gabungan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ditjenpas, dan Rutan Depok. Hal ini guna mengurai fakta dan menentukan langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami juga berjanji untuk transparan dan responsif, siapa pun yang terbukti terlibat melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dan kami Rutan Depok berkomitmen perang terhadap peredaran gelap narkoba,” tutupnya.

“48% Gen Z merasa khawatir dengan masa depan hidupnya, seperti memikirkan pendidikan, pekerjaan, karir, kehidupan setelah menikah dan seterusnya,” ungkapnya dalam forum kajian bulanan remaja Muslimah, Ahad (30/8/26), di Depok.

Kak Mumu menjelaskan, kondisi tersebut berkaitan dengan kecenderungan Gen Z memilih keinginan yang lebih mudah dicapai dibandingkan tujuan yang dianggap sulit diwujudkan. Menurutnya, membeli rumah, melanjutkan pendidikan tinggi, memperoleh pekerjaan sesuai keinginan, hingga menabung dinilai semakin sulit dicapai dalam kondisi ekonomi saat ini.

“Setelah melihat realita Gen Z hari ini, mereka harus menyadari dan harus bisa memahami apakah ini adalah sebuah masalah atau gaya hidup yang wajar untuk dijalani. Kebanyakan Gen Z mengukur kebahagiaan mereka berdasarkan materi. Tentu ini bukanlah cara pandang yang benar dalam IsIam,” terangnya di hadapan puluhan remaja Muslimah.

Menurut Kak Mumu, cara pandang yang menjadikan materi sebagai ukuran kebahagiaan merupakan cara pandang yang lahir dari sistem kapitalis. “Sistem kapitalis melahirkan akidah sekuler, yakni memisahkan agama dari kehidupan. Sistem kapitalis jugalah yang menjadikan materi sebagai tolak ukur kebahagiaan,” ujarnya.

Karena itu, kekhawatiran terhadap masa depan sejatinya tidak hanya berkaitan dengan tekanan ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya krisis tujuan hidup. Tekanan ekonomi yang semakin berat ditambah budaya hedonis yang dinormalisasi dapat semakin memperkuat kondisi tersebut.

Islam, menurut Kak Mumu, telah memberikan jawaban terhadap kekhawatiran tersebut dengan memberikan tujuan hidup dan standar kebahagiaan yang jelas, yakni meraih rida Allah. “Sehingga pemikiran dan pola sikapnya tidak mudah terbawa arus zaman yang menyesatkannya,” sebutnya.

Menurutnya, jangan biarkan hidup seperti air yang mengalir, hidup harus punya tujuan yakni untuk beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT surah adz-Dzariyat ayat 55 yang artinya: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

Kak Mumu pun menegaskan, Islam juga memiliki serangkaian aturan sempurna yang mampu mengatasi berbagai persoalan umat manusia, terutama persoalan ekonomi yang mulai dirasakan Gen Z hari ini.

Untuk itu, Kak Mumu mengingatkan para peserta untuk terus mengkaji IsIam, agar kita bisa menyadari dan memahami betapa luar biasanya islam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan kita.

“Jangan mencukupkan diri dengan sekadar datang kajian bulanan, atau mencukupkan diri sampai di kajian ini saja. Tapi kita harus tetap kontinyu mempelajari Islam secara mendalam dan menyeluruh dengan rutin,” pungkasnya.

Widya Utami

Kondisi tiang yang miring itu dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan karena rentan jatuh ke jalan dan mengenai pengguna jalan yang lewat.

Warga setempat mengatakan, tiang tersebut menjadi miring setelah kabel yang terhubung ke tiang listrik itu tersangkut truk kontainer sekitar dua minggu lalu.

Kabel yang tersangkut kendaraan tersebut turut menarik tiang dari posisi semula sehingga miring ke jalan raya.

Setelah kejadian itu, warga beberapa kali membantu menaikkan dan mengikat kabel yang menjuntai agar tidak kembali tersangkut kendaraan besar yang melewati Jalan Raya.

Masih menurut kesaksian warga, petugas dari sejumlah perusahaan telekomunikasi sempat datang untuk memperbaiki kabel milik mereka. Namun, perbaikan tersebut hanya dilakukan pada kabel masing-masing perusahaan dan tidak memperbaiki posisi tiang yang miring.

Daftar hotel tersebut menjadi bagian dari informasi yang disiapkan PB Porprov untuk memudahkan 27 kontingen kabupaten/kota selama berada di Kota Depok.

Informasi mengenai penginapan, venue pertandingan, rumah sakit, restoran, hingga tempat wisata akan dimuat dalam handbook Porprov.

Ketua PB Porprov XV Jabar Kota Depok, Nina Suzana, mengatakan handbook tersebut nantinya menjadi panduan bagi seluruh kontingen.

Tak hanya berisi informasi pertandingan, tetapi juga berbagai kebutuhan selama mereka berada di Depok.

“Semua informasi terkait pertandingan, rumah sakit, tempat-tempat wisata, restoran, semuanya ada di handbook,” ujar Nina kepada berita.depok.go.id, Senin (21/09/26).

Salah satu kawasan yang cukup banyak memiliki pilihan penginapan adalah kawasan Margonda.

Beberapa hotel yang masuk dalam daftar rekomendasi antara lain Favehotel Depok di Jalan Margonda Nomor 166, Hotel Santika Depok di Jalan Margonda Nomor 88, Hotel Savero Depok di Jalan Margonda Raya Nomor 230A, serta Hotel Sifaana di Jalan Margonda Nomor 246.

Ada pula The Margo Hotel di Jalan Margonda Nomor 358 yang bisa menjadi pilihan bagi kontingen maupun pendukung yang membutuhkan akomodasi di kawasan Margonda.

Selain kawasan Margonda, tersedia pilihan lain seperti Hotel Mutiara di Jalan Akses UI, Hotel Nonies Huis di kawasan Harjamukti, serta Hotel Uli Arta di wilayah Sukamaju, Cilodong.

Nina menjelaskan, informasi dalam handbook tidak berhenti pada nama penginapan.

Kontingen juga akan mendapatkan informasi mengenai jarak penginapan menuju venue hingga peta lokasi yang dapat membantu mereka menentukan pilihan.

“Misalnya di seputar Margonda ada penginapannya apa, ada hotel apa, terus apartemen. Jarak dari apartemen, penginapan ke GOR itu berapa. Termasuk maps-nya sudah kita siapkan di situ,” katanya.

Untuk membantu kontingen selama berada di Depok, PB Porprov juga menyiapkan liaison officer (LO) bagi masing-masing kabupaten/kota.

Nantinya, setiap kontingen diharapkan memiliki dua orang LO yang dapat menjadi penghubung ketika membutuhkan informasi selama pelaksanaan Porprov.

“Misalnya Bandung, nanti LO-nya siapa, nomor teleponnya siapa. Kita masukkan juga di dalam handbook, kalau butuh informasi yang kurang jelas di handbook,” tuturnya.

Dengan panduan tersebut, para kontingen diharapkan tidak perlu repot mencari informasi sendiri ketika tiba di Depok.

Mulai dari venue, hotel, rumah sakit, restoran hingga destinasi wisata telah disiapkan dalam satu panduan.

Berikut sejumlah hotel yang direkomendasikan PB Porprov XV Jabar Kota Depok:

1. Alin Apartemen

Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

2. Margonda Residence

Jl. Margonda No.Kav 42 – 46, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

3. Apartemen Royal Garden

Jl. Raya Keadilan No.58, RW.59, Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok,

4. Casa Uno

Jl. Al-Furqon No.5, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

5. Cinere Inn & Residence

Sebelah Kantor, Jl. Cinere Raya Jl. Madrasah No.8, Cinere, Depok

6. Cinere Resort Apartment

Jl. Raya Gandul, Gandul, Cinere, Depok

7. Daima Suites Margonda

Jl. Margonda Raya No.28, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok,

8. Denz Syariah Depok / Urban 24 Depok

Depok, Pancoran Mas, Depok City

9. Graha HSC

Jl. Karet No.15B, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok,

10. Grand Desa Resort Cimaja

Jl. Raya Cisolok No.KM. 8 No.23, Cimaja, Kec. Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43365

Selengkapnya bisa diakses melalui website https://porprov.depok.go.id/city-guide?category=tempat-menginap

Jadi, bagi kontingen yang akan bertanding di Depok, urusan mencari tempat menginap bisa dipersiapkan sejak awal.

Tinggal menyesuaikan pilihan akomodasi dengan venue pertandingan, kebutuhan tim, dan akses selama berada di Kota Depok.

Hal inilah yang dilakukan Rumah Zakat melalui penyaluran bantuan pendidikan berupa paket alat tulis kepada 20 siswa-siswi SMP Islam Al Hasyimiyah.

Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan Hari Kunjungan ke Perpustakaan, Senin (14/9), dengan mengajak para siswa mengunjungi Perpustakaan Kota Depok.

Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda sekaligus mengenal perpustakaan sebagai salah satu ruang penting untuk memperoleh pengetahuan.

Perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan dan meminjam buku. Bagi anak-anak sekolah, perpustakaan dapat menjadi ruang untuk menemukan informasi, mengembangkan minat baca, memperluas wawasan, serta membangun kebiasaan belajar secara mandiri.

Kedekatan anak dengan perpustakaan sejak usia sekolah diharapkan dapat menumbuhkan budaya literasi yang akan bermanfaat bagi perjalanan pendidikan mereka.

Setibanya di Perpustakaan Kota Depok, para siswa bersama tim Rumah Zakat mengikuti rangkaian kegiatan literasi yang dikemas secara menyenangkan dan interaktif. Anak-anak mendapatkan pemaparan mengenai sejarah berdirinya Perpustakaan Kota Depok, kemudian diajak menyaksikan film animasi bertema literasi.

Suasana semakin meriah ketika anak-anak mengikuti sesi kuis interaktif. Mereka terlihat antusias menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengenalan ruang-ruang baca yang tersedia di perpustakaan serta sesi membaca buku secara langsung.

Tidak hanya mendapatkan pengalaman baru, pada kesempatan tersebut Rumah Zakat juga menyalurkan 20 paket alat tulis kepada 20 siswa-siswi SMP Islam Al Hasyimiyah. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan belajar mereka sekaligus menjadi penyemangat agar terus berprestasi dan tidak berhenti menuntut ilmu.

Dalam sesi dialog interaktif, anak-anak diajak menceritakan pengalaman mereka selama mengikuti kegiatan. Keceriaan terlihat dari respons mereka yang merasa senang dapat berkunjung ke perpustakaan sekaligus memperoleh perlengkapan sekolah.

Zahra, salah satu penerima manfaat, mengungkapkan rasa senangnya setelah mengikuti kegiatan.

“Saya senang sekali bisa datang ke perpustakaan. Tadi saya jadi tahu tentang perpustakaan dan bisa melihat banyak buku. Saya juga senang mendapatkan alat tulis dari Rumah Zakat. Terima kasih karena sudah memberikan pengalaman dan bantuan untuk kami.”

Hal senada disampaikan Lutfi. Menurutnya, kunjungan ke perpustakaan memberikan pengalaman baru yang menyenangkan.

“Saya senang bisa belajar di tempat yang berbeda. Di sini kami bisa menonton film, ikut kuis, melihat ruang baca, dan membaca buku. Saya juga senang mendapatkan alat tulis karena bisa digunakan untuk belajar di sekolah.”

Melalui kegiatan ini, Rumah Zakat berharap bantuan pendidikan yang diberikan tidak hanya hadir dalam bentuk perlengkapan sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung tumbuhnya semangat belajar dan budaya literasi di kalangan generasi muda.

Sebab, setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar, mengenal dunia lebih luas, dan mendapatkan dukungan untuk meraih cita-citanya.

Di Kota Depok, sebanyak 13 veteran menerima paket bingkisan berupa sembako. Penyaluran dilakukan di beberapa wilayah, yaitu Limo, Cimanggis, dan Tapos, pada Jumat (18/9).

Bantuan disalurkan dengan mengantarkan paket sembako secara langsung ke rumah masing-masing veteran. Cara ini dilakukan agar para penerima manfaat dapat menerima bingkisan tanpa harus datang ke lokasi kegiatan, mengingat sebagian besar veteran yang menerima bantuan kini telah berusia lanjut.

Alimuddin, Koordinator Veteran wilayah Cimanggis, mengatakan bahwa para anggota veteran saat ini rata-rata telah berusia lebih dari 70 tahun. Meski demikian, semangat mereka untuk tetap beraktivitas dan berkumpul bersama rekan-rekan sesama veteran masih terjaga.

“Bahkan ada yang usia 90 tahun, tapi masih aktif dan semangat untuk ikut kegiatan veteran,” ujar Alimuddin.

Salah satu penerima manfaat, Masrur, selaku Ketua Ranting 6 wilayah Limo, turut menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan melalui program tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur, khususnya #InfluencerBaik, atas bingkisan yang diberikan,” ujar Masrur.

Program Kado Bahagia menjadi salah satu bentuk kepedulian untuk memberikan perhatian kepada para veteran yang telah memberikan pengabdian bagi bangsa. Melalui kolaborasi bersama #InfluencerBaik dan dukungan para donatur, Rumah Zakat berharap bingkisan yang diberikan dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi pengingat bahwa jasa dan perjuangan para veteran tetap dihargai.

Rumah Zakat juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kepedulian terhadap para veteran dan kelompok masyarakat yang membutuhkan, sebagai bagian dari upaya menghadirkan kebahagiaan dan kebermanfaatan secara berkelanjutan.

Kurang lebih dua RT yang terdiri dari sekitar 75 kepala keluarga (KK) di wilayah tersebut mengaku mengalami kesulitan air. Kondisi ini telah berlangsung selama kurang lebih dua bulan, sejak Juli hingga September 2026.

Maulana (35), salah seorang warga Sawangan Baru, mengatakan bahwa selama kondisi tersebut warga harus membeli air dari depot untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Sudah dua bulan, tepatnya sejak Juli sampai sekarang September, air kita beli di depot setiap hari, empat galon dengan harga Rp6.000 per galon,” ujar Maulana.

Kondisi tersebut kemudian mendapat respons dari Rumah Zakat. Pada Rabu (16/9), Rumah Zakat menyalurkan bantuan 8.000 liter air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kesulitan air.

Penyaluran dilakukan langsung di tengah pemukiman warga. Warga datang secara bergantian dengan membawa wadah masing-masing untuk mengambil air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

Bantuan air bersih ini merupakan bagian dari respons Rumah Zakat terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Program tersebut terlaksana melalui dukungan para donatur Rumah Zakat melalui platform Infak.id.

Kehadiran bantuan ini disambut baik oleh warga Sawangan Baru. Bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban warga yang selama beberapa bulan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan air.

“Terima kasih para donatur Infak.id,” ujar sejumlah warga Sawangan Baru sebagai bentuk apresiasi atas bantuan yang diberikan.

Sebanyak 500 peserta yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), ulama, dan masyarakat Kecamatan Sawangan melaksanakan Salat Istisqa untuk memohon diturunkan hujan pada Selasa, 15 September 2026.

Salat Istisqa yang berlangsung di lapangan Kampus Universitas Islam Depok (UID), Kelurahan Sawangan Baru, tersebut dimulai pukul 07.00 hingga 08.30 WIB.

Kegiatan ini diinisiasi melalui kerja sama antara Pemerintah Kecamatan Sawangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Depok.

Camat Sawangan, Anwar Nasihin, menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah ini merupakan ikhtiar spiritual di tengah dampak kemarau berkepanjangan yang sudah menyebabkan kekeringan di beberapa titik.

“Peserta yang hadir sekitar 500 orang, terdiri dari ASN, para lurah, pengurus DKM Masjid, anggota Dewan Masjid Indonesia (DMI), pendiri Kampus UID KH Damanhuri, LPM, hingga warga sekitar. Kami secara khusyuk berdoa memohon Rahmat Allah SWT agar segera diturunkan hujan,” ujar Anwar di lokasi kegiatan.

HBS menyampaikan catatan itu melalui interupsi dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Jumat (11/09/2026). Menurut dia, pembahasan penyertaan modal tidak semata-mata soal besaran anggaran, tetapi menyangkut penggunaan uang publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kita tidak sedang membicarakan angka Rp40 miliar semata. Kita sedang membicarakan uang rakyat dan pelayanan dasar masyarakat,” kata HBS.

Ia mengatakan dirinya tidak menolak penguatan PT Tirta Asasta maupun penyertaan modal dari APBD. Namun, tambahan modal harus disertai target yang jelas sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya melalui pelayanan air bersih yang lebih andal.

HBS menyoroti persoalan kontinuitas pelayanan air perpipaan. Ia mempertanyakan kesiapan PT Tirta Asasta meningkatkan kualitas pelayanan jika di sisi lain pelanggan masih menghadapi gangguan aliran air dalam waktu cukup lama.

“Kalau hari ini kita minta masyarakat beralih dari air tanah ke air perpipaan PDAM, tetapi pada saat yang sama pelanggan masih mengalami air mati berjam-jam, apakah kita sudah memberikan service excellence yang layak?” ujarnya.

Ia mencontohkan gangguan aliran air yang dikeluhkan pelanggan pada 2 September 2026. Gangguan tersebut, kata HBS, berlangsung sekitar 12 jam.

Bagi pelanggan, kata dia, gangguan selama itu bukan sekadar persoalan teknis. Ketiadaan air dapat mengganggu kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas usaha.

“Air bersih bukan layanan tambahan. Air adalah kebutuhan dasar,” kata dia.

Karena itu, HBS meminta DPRD tidak hanya membahas besaran penyertaan modal, tetapi juga memastikan hasil yang akan dicapai dari penggunaan dana tersebut.

Ia meminta manajemen PT Tirta Asasta menjelaskan secara terbuka rencana penggunaan Rp40 miliar, termasuk target peningkatan cakupan pelayanan, kontinuitas aliran, penurunan jumlah dan durasi gangguan, serta penanganan pengaduan pelanggan.

Selain itu, DPRD perlu mendapatkan penjelasan mengenai target peningkatan kualitas air, roadmap penguatan jaringan dan infrastruktur, evaluasi penggunaan penyertaan modal sebelumnya, serta kontribusi perusahaan terhadap PAD dan kesehatan keuangan PT Tirta Asasta.

“Setiap tambahan modal harus memiliki target output, target outcome, indikator pelayanan dan evaluasi yang terukur,” tutur HBS.

HBS juga mengaitkan penyertaan modal tersebut dengan kebijakan Pemkot Depok yang mendorong masyarakat mengurangi penggunaan air tanah.

Ia merujuk Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 600.1.5.4/835/Psda/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Dalam surat tersebut, masyarakat, kelompok usaha dan instansi diimbau tidak menggunakan air tanah dan beralih ke fasilitas air bersih yang dikelola pemerintah daerah melalui PT Tirta Asasta.

Menurut HBS, kebijakan mengurangi penggunaan air tanah merupakan langkah positif untuk menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air. Namun, kebijakan itu harus diikuti kesiapan layanan air perpipaan.

“Jangan masyarakat diminta meninggalkan sumur, tetapi ketika mereka sudah menjadi pelanggan PDAM justru menghadapi persoalan kontinuitas air,” katanya.

Karena itu, ia menilai ketersediaan, kontinuitas, kualitas dan keandalan jaringan harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan penyertaan modal.

HBS juga mengapresiasi respons Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah dalam sidang paripurna tersebut. Chandra, kata HBS, merespons masukan DPRD dan meminta dilakukan pembahasan serta pengecekan kembali kepada PT Tirta Asasta.

HBS meminta sejumlah hal dipastikan sebelum penyertaan modal tersebut direalisasikan, mulai dari penggunaan dana hingga target pelayanan yang harus dicapai.

Menurut dia, fungsi budgeting DPRD harus berjalan beriringan dengan fungsi kontrol. DPRD tidak cukup hanya mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan, tetapi juga harus memastikan manfaatnya bagi masyarakat.

“DPRD bukan sekadar membahas berapa uang yang diberikan. DPRD harus memastikan untuk apa uang itu digunakan dan apa manfaat yang diterima masyarakat,” ujarnya.

HBS menegaskan tetap mendukung penguatan PT Tirta Asasta. Namun, dukungan tersebut harus disertai akuntabilitas dan transparansi.

“Jangan hanya menambah modal. Tambahkan juga kualitas pelayanan. Jangan hanya memperluas jaringan. Perkuat juga keandalan jaringan,” kata HBS.

Ia berharap tambahan modal Rp40 miliar tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran, tetapi dapat terlihat dalam pelayanan yang diterima pelanggan.

“Kalau masyarakat sudah kita dorong untuk menggunakan air PDAM, maka pemerintah dan PDAM juga harus memberikan kepastian: airnya tersedia, alirannya lancar, kualitasnya baik, gangguan cepat ditangani, dan informasi cepat disampaikan,” tutupnya.**