Serangan tersebut dilaporkan mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka serta mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Ketua Alumni Madinah dan Saudi Arabia KH. Dr (HC) Bachtiar Nasir, Lc., M.M., menegaskan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil internasional, terlebih yang menjadi pintu gerbang perjalanan ibadah, merupakan tindakan serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Terkait insiden tersebut, Alumni Madinah dan Saudi Arabia menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut.

1. Mengutuk Keras Serangan terhadap Fasilitas Sipil

Alumni Madinah dan Saudi Arabia mengecam keras segala bentuk serangan terhadap fasilitas sipil, khususnya bandara internasional yang melayani ribuan penumpang setiap harinya. Serangan terhadap fasilitas tersebut mengancam keselamatan masyarakat sipil dan tidak dapat dibenarkan apabila melanggar hukum internasional.

2. Menyampaikan Duka Cita dan Solidaritas bagi Korban

Keluarga besar Alumni Madinah dan Saudi Arabia menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang meninggal dunia serta mendoakan kesembuhan bagi mereka yang mengalami luka-luka. Alumni Madinah dan Saudi Arabia juga menyatakan solidaritas kepada rakyat dan Kerajaan Arab Saudi dalam upaya menjaga keamanan serta kedaulatan wilayahnya.

3. Mendesak Perlindungan bagi Jamaah Umrah dan WNI

Mengingat Arab Saudi, termasuk bandara-bandara internasionalnya, merupakan jalur vital bagi perjalanan jamaah umrah dan pekerja migran Indonesia, Alumni Madinah dan Saudi Arabia mendesak seluruh pihak terkait, khususnya Kementerian Luar Negeri RI, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, dan Kementerian Haji dan Umrah, untuk memastikan perlindungan dan pemantauan terhadap keselamatan seluruh warga negara Indonesia (WNI) dan jamaah umrah yang berada di Arab Saudi.

Alumni Madinah dan Saudi Arabia juga meminta agar informasi mengenai kondisi keamanan, perubahan jadwal penerbangan, serta langkah-langkah penanganan bagi penumpang terdampak disampaikan secara jelas dan tepat waktu.

4. Mendesak Peran Komunitas Internasional dan PBB

Alumni Madinah dan Saudi Arabia menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata guna mencegah eskalasi konflik serta mendorong pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti secara sengaja menargetkan warga sipil dan fasilitas publik.

5. Menyerukan Doa bagi Keamanan Haramain dan Perdamaian Dunia Islam

Ketua Alumni Madinah dan Saudi Arabia yang juga Ketua Umum DPP Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) KH. Dr (HC) Bachtiar Nasir, Lc., M.M. mengajak seluruh umat Islam dan alumni Timur Tengah di Tanah Air untuk memanjatkan doa bagi keselamatan Tanah Suci serta kawasan Timur Tengah. Alumni Madinah dan Saudi Arabia berharap kawasan tersebut senantiasa dilimpahi ketenteraman, perdamaian, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

“Keamanan fasilitas publik dan keselamatan manusia di atas segalanya. Serangan terhadap bandara sipil adalah ancaman langsung terhadap ketertiban dunia dan kenyamanan jutaan tamu Allah yang hendak beribadah. Kami mendoakan stabilitas dan keamanan segera pulih sepenuhnya di Arab Saudi.”

Dalam keterangannya kepada TimTeng Podcast pagi ini (13/10), Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan serangan tersebut melanggar hukum internasional dan membahayakan keselamatan warga serta jemaah umrah.

Menurut Sudarnoto, aksi penyerangan yang mengenai fasilitas publik tidak hanya merusak infrastruktur dan menelan korban jiwa dari kalangan sipil, tetapi juga mengganggu umat Islam yang sedang menjalankan ibadah umrah. Ia menegaskan bahwa hak-hak sipil dan jemaah ibadah wajib dilindungi oleh pihak mana pun sesuai ketentuan hukum internasional.

Atas kondisi tersebut, MUI menyampaikan beberapa poin penegasan:

Penghentian Serangan Sipil: Syiah Houthi didesak untuk segera menghentikan seluruh serangan yang mengincar fasilitas maupun masyarakat sipil.

Penghentian Perang dan Dialog: Kedua belah pihak yang bertikai diminta menghentikan konfrontasi militer dan segera memulai perundingan damai (peace talk) guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.

Peran Negara Global: Negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, diminta tidak memperkeruh situasi agar kondisi global tidak semakin memburuk.

Peran Diplomatik Indonesia: Pemerintah Indonesia diharapkan mengambil momentum untuk memainkan peran strategis dalam mendorong resolusi konflik dan mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB, Sabtu (26/9) malam, Lavrov memperingatkan situasi yang cepat memburuk di wilayah pendudukan Tepi Barat akibat peningkatan aktivitas permukiman Israel.

Ia juga mengkritik mandeknya implementasi rencana perdamaian untuk Jalur Gaza yang telah didukung Dewan Keamanan PBB.

Lebih lanjut, Lavrov menyatakan kesiapan negaranya untuk bekerja sama secara konstruktif dengan berbagai pihak asing untuk berkontribusi pada stabilitas dan kondisi tenang di Kawasan Timur Tengah

Selain Sarandon, aktris serial “Hacks”, Hannah Einbinder, juga dilaporkan ditahan.

Dilansir AFP, Jumat (25/9/2026), polisi New York (NYPD) membubarkan demonstrasi yang digelar kelompok Jewish Voice for Peace pada Kamis (24/9) waktu setempat. Aksi tersebut berlangsung ketika Netanyahu bersiap menyampaikan pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Rekaman AFP memperlihatkan sejumlah petugas NYPD memborgol Sarandon dan membawanya menjauh dari lokasi demonstrasi.

Jewish Voice for Peace (JVP) adalah organisasi advokasi sayap kiri asal Amerika Serikat yang berhaluan anti-Zionis dan aktif menyuarakan solidaritas bagi Palestina.

The New York Post melaporkan Einbinder juga dibawa polisi dari lokasi aksi. Para demonstran membawa sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan “Stop Arming Israel” dan “End the Genocide”.

Juru bicara NYPD mengatakan polisi mendatangi lokasi setelah menerima laporan mengenai demonstrasi yang tidak terjadwal. Menurutnya, para peserta aksi juga disebut memblokir sebuah persimpangan jalan.

“Anggota Biro Urusan Masyarakat NYPD memberikan beberapa peringatan, memberitahu para peserta agar meninggalkan lokasi,” kata juru bicara tersebut.

Namun, para demonstran disebut tetap memblokir persimpangan.

“Mereka terus memblokir persimpangan. Beberapa orang yang tidak mematuhi perintah tersebut dibawa ke dalam tahanan,” lanjutnya.

NYPD tidak menyebutkan jumlah orang yang ditangkap dalam aksi tersebut.

Sidang ke-81 Majelis Umum PBB resmi dibuka di New York pada 8 September. Seperti sebelumnya, Pekan Tingkat Tinggi akan digelar sebagai bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB. Sementara, debat umum dijadwalkan berlangsung pada 22-26 September dan 28 September.

“Upaya mencegah Presiden Mahmoud Abbas ikut dalam Sidang Majelis Umum PBB dan berbicara atas nama Negara Palestina telah gagal karena isu Palestina telah menjadi topik utama dalam pidato delegasi Arab dan internasional,” kata Abu Rudeineh, seperti dikutip kantor berita Palestina WAFA.

Dia mengatakan perwakilan sejumlah negara Arab, negara-negara Islam, dan negara lainnya menegaskan dukungan mereka pada hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan di sidang Majelis Umum PBB.

“Palestina terus terwakili di kancah internasional, meskipun terdapat upaya untuk membatasi partisipasinya dalam kegiatan PBB,” kata Abu Rudeineh.

Untuk kedua kalinya berturut-turut, Amerika Serikat menolak memberikan visa kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB secara langsung di New York.

Pada 17 September, Majelis Umum PBB mengizinkan Presiden Palestina tersebut menyampaikan pidato melalui sambungan video, seperti yang dilakukan setahun sebelumnya.

Dalam unggahan di media sosial buatannya Truth Social pada Senin (21/9), Trump mengatakan Gedung Putih tak sedang menyerang kebebasan pers, sesuatu yang dia klaim sangat dihargai.

“Gedung Putih sedang menyerang berita palsu, sesuatu yang telah tumbuh seperti kanker di Amerika Serikat tercinta kita,” kata Trump.

Dia lalu berujar, “Berita palsu ini korup, disengaja, merajalela, terkoordinasi sepenuhnya, dan benar-benar di luar kendali. Ini merupakan ancaman bagi Keamanan Nasional kita, dan harus dihentikan, sekarang!”

Pernyataan itu muncul usai tiga media yang jurnalisnya dilarang masuk mengajukan gugatan untuk pemerintahan Trump.

Media seperti CNN, MS NOW, dan Politico mengajukan gugatan berdasarkan Amandemen Pertama guna memulihkan akses para jurnalisnya. Permohonan darurat ini akan diajukan ke hadapan hakim federal di Pengadilan Distrik Washington DC.

“Tanpa pemberitahuan atau proses yang semestinya, Gedung Putih mencabut izin jurnalistik kami karena keberatan dengan pemberitaan kami,” demikian menurut ketiga media itu, dikutip CNN.

Jika dibiarkan tanpa perlawanan, lanjut media-media tersebut, ini mengancam kebebasan pers dan hak publik atas jurnalisme independen yang “bebas dari campur tangan pemerintah.

Gugatan itu muncul usai kartu pers reporter CNN Betsy Klien, Akayla Gardner dari MS NOW, dan Cheyenne Haslett, tak bisa masuk ke Gedung Putih karena akses kartu mereka dinonaktifkan tanpa sepengetahuan pemegang kartu.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Houthi Yahya Saree mengatakan jet tempur Saudi F-15 melakukan 37 serangan dalam 24 jam terakhir, demikian dikutip Tasnim News.

Serangan itu, lanjut dia, terjadi di Provinsi Taiz dan Hajjah, Yaman. Imbas operasi tersebut, beberapa orang tewas dan yang lain mengalami luka-luka.

Sementara itu, pemimpin Houthi Sayyed Abdul Malik al Houthi mengatakan Arab Saudi terus melakukan agresi dan pengepungan terhadap Yaman di bawah pengawasan AS dan dan hasutan Israel.

Meski di bawah gempuran, Abdul Malik optimis rakyat Yaman tetap berkomitmen untuk menghadapi kampanye berkepanjangan dari musuh-musuhnya.

“Kemenangan yang sudah diraih datang dengan pertolongan Tuhan dan dalam kerangka perjuangan rakyat kita yang adil,” kata dia.

“Rakyat kita tercinta terus menghadapi agresi musuh dan pengepungan tidak adil yang dikenakan pada negara mereka; kita berada di tahun kedua belas perang dan pengepungan ini,” imbuh Abdul Malik.

Lebih lanjut, Abdul Malik mengatakan Houthi tak pernah memulai perang dan tetap berada dalam posisi bertahan. Menurut dia eskalasi terbaru dimulai saat Riyadh meluncurkan serangan ke bandara Sanaa.

Laporan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Saudi dan Houthi. Milisi itu sebelumnya menggempur pipa Riyadh dan pangkalan udara negara Teluk ini.

Peringatan ini menegaskan kembali komitmen Negara Qatar untuk mendukung upaya internasional dalam melindungi siswa, guru, sekolah, universitas, dan ruang belajar, serta memastikan keberlangsungan pendidikan di masa perang, konflik, dan krisis.

Dalam kesempatan ini, Kedutaan Besar bergabung dengan kampanye global #UniteToProtect, dengan menekankan bahwa pendidikan harus tetap dapat diakses dan aman bahkan di lingkungan yang paling rentan dan tidak aman.

Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dipelopori oleh Negara Qatar dan Sheikh Moza bint Nasser, etua Yayasan *Education Above All*, serta didukung oleh 62 negara.

Penetapan ini menjadikan tanggal 9 September sebagai peringatan internasional tahunan untuk menyoroti kebutuhan mendesak akan perlindungan pendidikan di zona konflik dan mengatasi hambatan terhadap keberlangsungannya.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Ketangguhan Manusia: Bisakah Pendidikan Bertahan dari Serangan?”, yang mencerminkan pergeseran fokus dari sekadar pencegahan serangan menuju penguatan kemampuan sistem pendidikan untuk bertahan, beradaptasi, pulih, dan memastikan keberlangsungan pembelajaran selama dan setelah konflik.

Hal ini menuntut kesiapsiagaan proaktif, termasuk sistem peringatan dini, infrastruktur pendidikan alternatif, solusi pendidikan jarak jauh, serta rencana kontingensi dan keberlangsungan pembelajaran.
Peringatan ini juga menyoroti peran penting siswa, guru, keluarga, dan masyarakat setempat dalam mengembangkan solusi inovatif untuk mempertahankan pendidikan di tengah konflik, pengungsian, dan serangan terhadap sekolah.

Selain itu, ditekankan pula pentingnya teknologi, platform pembelajaran digital, dan pendidikan jarak jauh ketika ruang belajar hancur, diduduki, atau tidak dapat diakses. Pada saat yang sama, penguatan ketangguhan pendidikan harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional, upaya penegakan keadilan, dan akuntabilitas bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap pendidikan.

Negara Qatar terus mendukung upaya internasional untuk melindungi hak atas pendidikan dan memperkuat ketangguhan sistem pendidikan melalui berbagai inisiatif dan kemitraan internasional.

Hal ini terutama diwujudkan melalui upaya Yayasan *Education Above All*, yang bekerja menyediakan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dan kaum muda kurang mampu yang terdampak krisis dan konflik di seluruh dunia.

Dalam konteks ini, Kedutaan Besar Negara Qatar di Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap kampanye global #UniteToProtect serta kontribusinya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi pendidikan dan memperkuat aksi kolektif guna menjamin keberlangsungan pembelajaran di lingkungan yang terdampak krisis dan konflik.

Syekh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir Negara Qatar, menegaskan bahwa: “Pendidikan bukan sekadar hak asasi manusia; pendidikan merupakan pilar fundamental bagi kemajuan masyarakat dan upaya mengatasi kesulitan. Kami tetap berkomitmen untuk mendukung dan melindungi hak anak-anak serta kaum muda dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dan aman, apa pun tantangan dan risikonya.” Pesan ini disampaikan dalam pidato sambutan dan pengantar pada acara peluncuran inisiatif Qatar dan dukungan terhadap resolusi PBB mengenai perlindungan pendidikan, pada tanggal 9 September 2020 di Doha.

Pada kesempatan ini, Kedutaan Besar Negara Qatar di Indonesia menyerukan kepada pemerintah, organisasi internasional dan kemanusiaan, mitra pembangunan, masyarakat sipil, kaum muda, pendidik, dan masyarakat setempat untuk menyatukan upaya dalam melindungi pendidikan dari serangan, mendukung siswa dan guru yang terdampak, memperkuat ketahanan sistem pendidikan serta keberlangsungan pembelajaran, dan menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran yang terjadi.

Pada tanggal 9 September ini, mari kita #UniteToProtect (bersatu untuk melindungi) pendidikan.

Education Above All Foundation didirikan pada tahun 2012 melalui upaya Yang Mulia Sheikha Moza bint Nasser dan bergiat menyediakan kesempatan pendidikan bagi anak-anak serta kaum muda kurang mampu yang terdampak krisis dan konflik di seluruh dunia. Upaya diplomatik dan kemitraan internasional Qatar turut berkontribusi dalam penetapan tanggal 9 September sebagai Hari Internasional PBB untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan yang diperingati setiap tahun.

Pekik kegembiraan dan tawa ceria membahana di salah satu sudut Jalur Gaza, Palestina. Di tengah suasana prihatin dan ujian berat yang masih menyelimuti kawasan tersebut, seratusan anak-anak Palestina berkumpul membawa semangat baru.

Kepedulian ini terus disuarakan selama arena Muktamar V di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, bahkan menjadi ciri khas dimana syal Palestina menjadi icon utama yang dipakai oleh peserta Muktamar hingga pejabat Pemerintah yang hadir.

“Kemerdekaan palestina bukan hanya mimpi orang-orang palestina, melainkan juga merupakan mimpi dan cita-cita umat muslim diseluruh dunia. Maka jangan pernah berhenti untuk menyuarakan kemerdekaan palestina, penderitaan masyarakat palestina adalah penderitaan kita dan kebahagiaan masyarakat palestina juga merupakan kebahagiaan bagi kita,” tegas Ustaz Muh Ikhwan Jalil di arena Muktamar V Wahdah, yang juga selaku Pembina KITA Palestina dan Ketua Dewan Syura DPP Wahdah Islamiyah.

Berkat kolaborasi kebaikan dari para donatur Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) bersama Komite Solidaritas KITA Palestina serta didampingi tokoh lokal Syekh Mundzir, sebuah perayaan unik bertajuk “Pesta Rakyat & Senyum untuk Gaza” sukses digelar guna menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Sejak pagi hari, area kegiatan telah dipenuhi antusiasme lebih dari 100 anak yang datang dengan senyum merekah. Lapangan tempat berlangsungnya acara mendadak riuh oleh sorak-sorai saat berbagai perlombaan khas 17-an mulai dipertandingkan.

Anak-anak dengan gembira mengikuti serangkaian lomba, mulai dari kompetisi tarik tambang yang penuh semangat kebersamaan, aksi kocak dalam permainan “mencari hadiah di dalam tepung”, lomba balap karung, hingga uji ketangkasan lewat permainan kursi. Tak hanya mengandalkan fisik, wawasan mereka juga diasah melalui kuis budaya dan pengetahuan umum yang disajikan secara interaktif.

Direktur Utama Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), Syahruddin, menegaskan komitmen persaudaraan dan solidaritas dari masyarakat Indonesia untuk warga Gaza.

“Momentum kemerdekaan ini kita jadikan sebagai pendorong utama semangat berbagi. Indonesia telah merdeka, namun hati dan jiwa rakyat Indonesia akan selalu membersamai perjuangan saudara-saudara kita di Gaza,” ujarnya, Rabu (26/8/2026).

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menyalurkan kekuatan batin dan menghadirkan sedikit kebahagiaan di tengah duka mereka. Perjuangan kita masih panjang, dan mari kita terus berdoa agar bangsa Palestina bisa segera menyusul, meraih kemerdekaan yang hakiki,” tambahnya.

Kebahagiaan para peserta kian lengkap saat panitia membagikan berbagai bentuk apresiasi. Tidak hanya hadiah simbolis berupa kado kemerdekaan berornamen bendera Merah Putih dan Palestina, anak-anak juga menerima paket perlengkapan sekolah dan kebutuhan harian.

Selain itu, panitia turut menyalurkan bantuan bahan makanan pokok untuk mendukung kebutuhan keluarga para peserta di rumah.

Raut kegembiraan yang terpancar dari wajah anak-anak Palestina menjadi bukti betapa berartinya kehadiran acara ini. Di tengah kondisi yang tak mudah, mereka sejenak melupakan duka dan merayakan kebersamaan penuh kehangatan.

Kepada para relawan dan donatur Indonesia, anak-anak Gaza secara kompak menyampaikan ucapan selamat dan doa keberkahan, “Kullu ‘am wa antum bikhair, Indonesia!”

Acara menutup tirainya dengan harapan manis dari anak-anak Gaza. Mereka menyampaikan aspirasi agar program-program dukungan psikososial dan hiburan edukatif seperti ini dapat kembali hadir secara berkelanjutan.

Bagi mereka, uluran tangan dari rakyat Indonesia bukan sekadar bantuan materi, melainkan wujud nyata persaudaraan yang memberi mereka secercah harapan untuk terus melangkah menuju masa depan yang lebih damai.

Sebelumnya pada hari yang sama, portal berita Ratopati melaporkan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai 469 orang.

Disebutkan bahwa ratusan orang masih dinyatakan hilang dalam bencana tersebut.

Tentara Nepal telah mengevakuasi 336 orang, termasuk 45 wisatawan asing, dengan menggunakan helikopter dari zona banjir dalam operasi penyelamatan, menurut laporan portal berita Nepal News, yang mengutip juru bicara Angkatan Darat Nepal Raja Ram Basnet, Kamis.

Menurutnya, sekitar 4.000 personel militer dikerahkan dalam upaya penyelamatan tersebut.

Arus air yang sangat deras menerjang Sungai Bhotekoshi di wilayah pegunungan Nepal pada Rabu. Banjir besar tersebut dipicu oleh gempa bumi yang kemudian disusul tanah longsor.

Juru bicara kepolisian Nepal Abi Narayan Kafle mengatakan kepada Reuters bahwa jumlah korban jiwa masih dapat terus bertambah seiring upaya pencarian dan penyelamatan terus dilakukan.

Berdasarkan catatan pemerintah Nepal, sejumlah besar warga negara asing termasuk di antara korban hilang.

Warga negara India jadi yang paling terdampak, dengan 288 orang tercatat tak bisa dikontak, demikian menurut Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar

Para pejabat Amerika Serikat (AS) juga mengabarkan sekitar 90 warga negara mereka tak diketahui keberadaannya hingga Kamis (27/8).

Warga asing lain yang turut hilang dalam bencana ini antara lain dari Australia, Inggris, Kanada, Italia, Jerman, China, hingga Malaysia. Wisatawan yang hilang sebagian besar datang ke Nepal untuk berziarah.

Otoritas China telah mengerahkan 1.500 personel untuk membantu Nepal dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Lebih dari 5.000 tentara dan aparat kepolisian dimobilisasi Nepal untuk operasi ini.

Banjir bandang dan tanah longsor menyapu Nepal pada Rabu (26/8).

Banjir melanda wilayah utara Nepal pada Rabu (26/8) pagi. Arus air yang sangat deras mengalir ke Sungai Bhotekoshi dari arah wilayah China, sehingga membuat otoritas Nepal mengeluarkan peringatan siaga tinggi bagi masyarakat di wilayah hilir.

Laporan awal mengindikasikan banjir besar tersebut dipicu oleh gempa bumi yang disusul tanah longsor.

Sebelumnya, China Central Television (CCTV) menyiarkan bahwa jumlah orang yang hilang setelah bencana longsor lumpur di dekat perlintasan perbatasan Gyirong (Jilong) antara China dan Nepal bertambah menjadi 558 orang.

Laporan itu menyebutkan tiga orang meninggal dunia dan 558 orang hilang, termasuk 260 warga negara asing. Jumlah tersebut saat ini masih dalam proses pendataan dan verifikasi.

Trump mengunggah pengakuan sepihak itu di media sosial buatannya Truth Social pada Selasa (18/8). Dia merilis peta yang menyertakan Selat Hormuz.

“WILAYAH BARU AS, Selat Hormuz,” demikian tulisan dalam peta yang diunggah Trump.

Unggahan yang terdiri dari gambar peta Selat Hormuz dengan lingkaran berwarna biru itu telah mendapat 1,45 ribu komentar dan 14,2 ribu like. Di unggahan terpisah Trump menyebut tak ada negosiasi yang berlangsung antara AS dan Iran soal Selat Hormuz.

Dia lantas mengatakan blokade pasukan AS untuk kapal-kapal Iran di perairan tersebut tetap berlaku sepenuhnya.

“Selat Hormuz terbuka dan beroperasi. Semua ranjau sudah disingkirkan arau diledakkan,” kata Trump.

Trump pertama kali mengemukakan gagasan pengambilalihan Selat Hormuz pada Jumat pekan lalu. Dengan nada yang terdengar santai, ia mengatakan bahwa dirinya akan segera menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah AS.

Padahal, saat ini AS masih berperang dengan Iran yang selama ini mengontrol jalur perdagangan minyak dunia itu. Teheran bersikeras selama ini menegaskan Selat Hormuz sebagai wilayah di bawah kendalinya.

Trump kembali mengangkat gagasan tersebut pada Senin saat berbicara kepada wartawan di Ruang Oval, dengan mengatakan bahwa pengambilalihan itu mungkin merupakan ide yang bagus.

Menanggapi klaim Trump, sejumlah pejabat Iran justru mengejek sang presiden Amerika. Dikutip AFP, Teheran menegaskan bahwa selat tersebut “akan tetap menjadi milik Iran.”

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan Trump orang sesat dan sedang berkhayal usai mengeklaim Selat Hormuz.

“Sama seperti Trump yang dengan tepat menulis nama Teluk Persia yang abadi, tak lama lagi khayalan mengenai Selat Hormuz akan dikoreksi atau kita akan mengoreksi khayalan orang yang sesat ini,” ujar dia.

Pejabat tinggi keamanan Iran Mohsen Rezaei juga mengejek Trump.

Dia menyebut jarak antara kemampuan AS membuka Selat Hormuz dan klaim wilayah perairan ini lebih jauh dari jarak 7.000 mil atau 11.265 km AS ke Hormuz.

“Selamat datang di tatanan post-Amerika di Teluk Persia,” imbuh Rezaei.

Komentar Trump dan tanggapan pejabat Iran muncul saat perang terus membara meski ada gencatan senjata dan nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri perang.

Pernyataan-pernyataan itu juga muncul saat Iran bernegosiasi dengan Oman untuk membahas pengaturan rute hingga nasib Selat Hormuz di masa depan.

Ini bukan pertama kalinya Trump mengancam akan mencaplok wilayah negara lain ketika menghadapi hambatan dalam kebijakan luar negerinya.

Sejak kembali berkuasa pada 2025, ia telah mengancam menjadikan Kanada sebagai negara bagian AS ke-51, merebut Greenland, dan bahkan beberapa kali mengisyaratkan keinginannya untuk mengambil alih Jalur Gaza Palestina.

Namun, hingga kini tidak satu pun dari ancaman tersebut benar-benar diwujudkan.

Wilayah yang belum benar-benar merdeka itu sebagian besar adalah pulau-pulau di Karibia dan Pasifik.

Angka ini telah menurun secara signifikan dari 72 yang dinyatakan oleh PBB pada 1946, ketika organisasi internasional tersebut meresmikan daftar tersebut.

Negara yang Masih Dibawah Kendali Negara Lain

Britania Raya alias Inggris masih menguasai 10 wilayah di luar Inggris, yaitu Anguila, Bermuda, Kepulauan Virgin, Kepulauan Cayman, Kepulauan Falkland (Malvinas), Montserrat, Pitcairn, Saint Helena, Kepulauan Turks dan Caicos.

Amerika Serikat menguasai 3 wilayah, yaitu Guam, Samoa Amerika dan Kepulauan Virgin Amerika Serikat.

Prancis kuasai 2 wilayah, yaitu Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis.

Israel yang hingga kini masih menguasai wilayah Palestina. Sejumlah wilayah mereka seperti di Jalur Gaza dan Tepi Barat terus dicaplok Israel.

Selain itu, dua wilayah lain yaitu Sahara Barat di bawah Afrika, tanpa kekuatan administratif yang resmi terdaftar di PBB dan Tokelau di bawah administrasi Selandia Baru.

Dalam Piagam PBB, wilayah yang belum berdaulat didefinisikan sebagai wilayah “yang penduduknya belum mencapai tingkat pemerintahan mandiri sepenuhnya.”

Pada 1946, beberapa Negara Anggota PBB mengidentifikasi sejumlah wilayah di bawah administrasi mereka yang tidak berpemerintahan sendiri dan memasukkannya ke dalam daftar PBB.

Bab XI Piagam PBB, Deklarasi mengenai Wilayah yang Belum Berdaulat, menetapkan bahwa Negara-negara Anggota yang mengelola Wilayah yang belum mencapai pemerintahan sendiri mengakui “bahwa kepentingan penduduk wilayah tersebut adalah yang utama” dan menerima sebagai “amanah suci” kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam kesepakatan selanjutnya, Majelis Umum PBB, melalui resolusi 54/91 tanggal 6 Desember 1999, mendesak negara-negara pengelola yang bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah efektif guna melindungi dan menjamin hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat di Wilayah-Wilayah yang Tidak Berdaulat atas sumber daya alam mereka, termasuk tanah.

Negara-negara itu juga diminta PBB untuk menetapkan serta mempertahankan kendali atas pengembangan sumber daya tersebut di masa mendatang, dan meminta negara-negara pengelola untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak milik rakyat di wilayah-wilayah tersebut.

Selain itu, juga didesak semua Negara, secara langsung dan melalui tindakan mereka di badan-badan khusus dan organisasi lain dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memberikan bantuan moral dan material kepada rakyat di Wilayah yang Belum Berdaulat.

“Melalui resolusi yang sama, Majelis Umum meminta agar Pekan Solidaritas dengan Rakyat di Wilayah yang Belum Berdaulat diperingati setiap tahunnya,” demikian dikutip dari situs PBB.

Gagasan itu mengemuka dalam diskusi strategis bertajuk “What’s Next?” yang membahas keberlanjutan gerakan solidaritas dan kemanusiaan melalui Global Sumud Flotilla. Diskusi digelar di Maqdisi AQL, Tebet, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Forum tersebut menghadirkan Dewan Pembina Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) KH Bachtiar Nasir dan salah satu penggagas Sumud Flotilla, Syaikh Dr Marwan Abu Ros. Keduanya bersama peserta forum membahas langkah lanjutan gerakan kemanusiaan untuk Gaza, mulai dari penguatan jejaring masyarakat hingga persiapan rekonstruksi.

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah membangun model persaudaraan langsung antara masyarakat Indonesia dan Gaza. Hubungan tersebut dapat dikembangkan melalui kerja sama antarkeluarga, universitas, masjid, maupun lembaga sosial.

Model tersebut dinilai penting agar dukungan terhadap Gaza tidak hanya berlangsung dalam bentuk penyaluran bantuan logistik. Hubungan langsung antarmasyarakat diharapkan dapat menghadirkan dukungan psikologis bagi warga Gaza sekaligus membangun solidaritas yang lebih berkelanjutan.

Dengan pola tersebut, masyarakat Indonesia tidak hanya hadir ketika terjadi krisis, tetapi dapat terus mendampingi masyarakat Gaza dalam proses pemulihan.

Diskusi juga menyoroti arti strategis keberadaan armada kemanusiaan yang berupaya mencapai Gaza melalui jalur laut.

Global Sumud Flotilla dinilai memiliki dampak yang melampaui jumlah kapal maupun bantuan yang dibawa. Keberadaan armada tersebut dipandang sebagai simbol penolakan terhadap pembatasan akses menuju Gaza sekaligus pesan bahwa perhatian masyarakat internasional terhadap Palestina terus bergerak.

Dalam forum tersebut, armada kemanusiaan itu bahkan digambarkan sebagai “paku yang ditancapkan ke jantung” Israel. Ungkapan tersebut digunakan untuk menggambarkan tekanan psikologis dan politik yang ditimbulkan gerakan tersebut.

Perkembangan Global Sumud Flotilla juga dinilai telah ikut mengubah percakapan publik internasional mengenai Palestina.

Solidaritas Lintas Agama

Keterlibatan peserta dari berbagai latar belakang agama dan kebangsaan turut menjadi perhatian dalam diskusi.

Kehadiran warga negara Barat, termasuk mereka yang bukan Muslim dan bukan berasal dari negara-negara Arab, dinilai penting untuk memperluas perspektif masyarakat internasional mengenai kondisi Gaza.

Solidaritas tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina tidak semata-mata merupakan persoalan agama atau identitas kelompok tertentu, tetapi juga persoalan kemanusiaan.

Keterlibatan tokoh non-Muslim dari Eropa di posisi terdepan gerakan juga dinilai dapat memperkuat karakter kemanusiaan Global Sumud Flotilla sekaligus menghadapi upaya pelabelan negatif terhadap gerakan solidaritas Palestina.

Meski membawa semangat solidaritas yang luas, peserta diskusi menekankan pentingnya menjaga fokus gerakan pada Gaza.

Misi Global Sumud Flotilla dinilai perlu diarahkan secara spesifik pada persoalan kemanusiaan di Gaza dan tidak dicampur dengan berbagai persoalan politik regional yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Sejumlah isu regional, termasuk persoalan Kurdi dan Sahara di Maroko, disebut sebagai contoh isu yang sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan agenda utama gerakan.

Fokus tersebut dinilai penting untuk mempertahankan integritas Global Sumud Flotilla sebagai gerakan kemanusiaan dan solidaritas untuk Gaza.

Dari Blokade ke Rekonstruksi

Perjuangan untuk Gaza, menurut pembahasan forum, tidak berhenti pada upaya menembus blokade. Agenda berikutnya adalah mempersiapkan rekonstruksi Gaza.

Kedua agenda tersebut dinilai perlu berjalan secara paralel, yakni memperjuangkan akses kemanusiaan sekaligus menyiapkan pembangunan kembali wilayah yang mengalami kehancuran akibat perang.

Salah satu perhatian utama adalah kondisi anak-anak yang kehilangan orang tua. Dalam diskusi disebutkan terdapat lebih dari 60 ribu anak yatim yang membutuhkan perhatian dan dukungan jangka panjang.

Rekonstruksi juga mencakup pembangunan kembali rumah, masjid, dan berbagai fasilitas masyarakat yang rusak. Untuk itu, diperlukan koordinasi kuat di antara lembaga filantropi dan organisasi kemanusiaan.

Dengan demikian, solidaritas terhadap Palestina diarahkan dari respons terhadap krisis menuju program pemulihan masyarakat dalam jangka panjang.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina dalam forum tersebut juga ditempatkan dalam konteks konstitusi dan sejarah hubungan kedua bangsa.

Peserta mengaitkan dukungan terhadap Palestina dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan. Dukungan tersebut juga memiliki dimensi historis karena Palestina menjadi salah satu pihak yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia.

Karena itu, dukungan terhadap Palestina dinilai bukan sekadar solidaritas internasional. Dukungan tersebut juga dipandang sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap prinsip kemerdekaan dan penolakan terhadap penjajahan.

Di sisi lain, forum menyoroti pentingnya evaluasi internal dalam gerakan solidaritas Palestina.

Gerakan yang berkembang secara organik dinilai tetap membutuhkan pembenahan manajemen, evaluasi terhadap kelemahan, serta mekanisme untuk meminimalkan konflik kepentingan dan persoalan internal.

Keterlibatan dalam gerakan tersebut juga membutuhkan komitmen yang kuat. Dalam diskusi disebutkan, mereka yang ingin terlibat secara serius perlu mengalokasikan waktu sedikitnya tiga jam setiap hari.

Komitmen tersebut tidak hanya menyangkut waktu, tetapi juga kesiapan mengesampingkan kepentingan pribadi dan menempatkan tujuan kemanusiaan sebagai prioritas.

Menjawab “What’s Next?”

Pertanyaan “What’s Next?” pada akhirnya diarahkan pada bagaimana mengubah solidaritas menjadi kerja nyata yang berkelanjutan.

Global Sumud Flotilla dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan bagian dari rangkaian perjuangan kemanusiaan untuk Gaza. Setelah upaya membuka akses melalui jalur laut, agenda berikutnya mencakup penguatan hubungan masyarakat Indonesia dengan Gaza, perluasan solidaritas lintas agama dan negara, serta persiapan rekonstruksi.

Bagi Indonesia, agenda tersebut juga ditempatkan dalam konteks hubungan historis dengan Palestina dan amanat konstitusi mengenai penolakan terhadap penjajahan.

Diskusi di Maqdisi AQL itu menegaskan bahwa solidaritas terhadap Gaza perlu bergerak dari simpati menuju keterlibatan nyata, terorganisasi, dan berkelanjutan.

Jika Global Sumud Flotilla menjadi simbol upaya membuka jalan bagi bantuan dan solidaritas, maka rekonstruksi serta hubungan langsung antarmasyarakat menjadi bagian dari agenda jangka panjang untuk memastikan Gaza tidak hanya dibela ketika krisis terjadi, tetapi juga didampingi dalam proses pemulihannya.*