Dinsos Depok Cairkan Santunan Kematian Rp 3,2 Miliar

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Depok, Devi Mayori. (Foto : Diskominfo)

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Sosial telah memberikan santunan kematian sebesar Rp 3,2 miliar kepada 1.617 ahli waris. Santunan kematian tersebut diberikan dalam rentang waktu Januari hingga Desember 2018.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Depok, Devi Mayori mengatakan, pemberian santunan sesuai dengan jumlah keseluruhan data penerima sampai dengan Desember 2018. Sedangkan besaran santuan yang diberikan senilai Rp 2 juta per ahli waris.

“Pemberian santuan diserahkan dalam beberapa tahap. Masih ada 86 ahli waris yang belum dicairkan, karena masih menunggu tahap selanjutnya,” tutur Devi kepada wartawan, Kamis (17/01/2019)

BACA JUGA:  Pradi Ajak Semua Pihak Edukasi Masyarakat Bahaya Hoaks

Dikatakanya, pemberian santunan kematian dilakukan atas pengajuan dari masyarakat. Dinas Sosial mencatat, untuk pemberkasan santunan kematian di tahun 2018 berjumlah 2.358 berkas.

“Masyarakat dapat mengajukan santunan kematian kepada pemerintah. Namun, harus memenuhi sejumlah persyaratan sesuai Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian,” katanya.

BACA JUGA:  Wali Kota Depok: Penyelenggara Negara Harus Siap Diperiksa dan Laporkan Kekayaaan

Dirinya menjelaskan, di dalam Perwal tersebut ada persyarataan yang harus dipenuhi. Antara lain, memiliki KTP elektronik (e-KTP) domisili Depok, memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Perlindungan Sosial, maupun Kartu Indonesia Pintar. Sedangkan penyeleksiannya, jelas Devi, dilakukan oleh tenaga sosial kecamatan dan tim verifikasi dari masing-masing kelurahan.

BACA JUGA:  Arena Perkemahan Ceria SDN Cilangkap 3

“Verifikasi yang dilakukan harus benar-benar valid, sehingga santunan tepat sasaran. Pemerintah berharap dana santunan yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh ahli waris dengan baik, untuk penataan makam maupun untuk keperluan lainnya,” ucapnya. (Diskominfo)

Komentar

Berita lainnya