Polemik Pangan, Air dan Energi

Oleh: Agung Andiojaya
Master of Analytics RMIT University, Melbourne, Australia
Statistisi di Badan Pusat Statistik

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memproyeksi jumlah penduduk di bumi akan mencapai 9.7 miliar jiwa di tahun 2050. Sementara itu, jika menghitung berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2050 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai lebih dari 320 juta jiwa. Dengan jumlah sebesar ini, Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar kelima setelah India, Tiongkok, Nigeria, dan Amerika Serikat.

Tentu saja, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi kekuatan yang sangat penting sebagai modal pembangunan suatu bangsa. Akan tetapi, jika tidak terkelola dengan baik, akan menimbulkan masalah yang sangat pelik. Setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus diberikan perhatian yang sangat besar bagi pemerintah di setiap negara, tak terkecuali Indonesia: Bagaimana negara dapat menjamin ketersediaan pangan, akses terhadap air bersih, dan tercukupinya kebutuhan energi. Ketiga hal ini tidak hanya harus tersedia, akan tetapi harus juga bersifat berkelanjutan. Penulis sangat yakin bahwa ketika sebuah negara sukses mengamankan sustainability dari ketiga hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut akan kebal terhadap guncangan-guncangan yang terjadi akibat begitu besarnya jumlah populasi manusia di tahun tersebut.

Polemik Pangan, Air, dan Energi

Jika melihat trend data daily per capita calorie intake yang bersumber dari Food and Agricultural Organization (FAO), jumlah asupan kalori per kapita di dunia terus mengalami peningkatan. Hal ini sesuatu yang wajar karena terjadinya perbaikan tingkat pendapatan perkapita di seluruh negara-negara di dunia. Keduanya akan menemui titik optimum dimana untuk setiap kenaikan pendapatan tidak akan menambah asupan kalori. Akan tetapi, jika merujuk kondisi saat ini sampai dengan 20 tahun kedepan, jumlah asupan kalori akan masih dalam tren peningkatan. Sementara itu, produksi pangan terus mengalami tekanan dimana salah satu faktor yang paling mengancam adalah masalah alih fungsi lahan pertanian.

BACA JUGA:  10 Years Challenge Pengelolaan Sampah

Di Indonesia sendiri ketersediaan pangan masih menjadi problematika yang sangat pelik. Meskipun Indonesia secara karakteristik geografis menyimpan potensi yang besar dalam menghasilkan pangan, karena kesuburan tanahnya, Indonesia tergolong gagal dalam memenuhi bahan pangan yang nahasnya itu merupakan bahan pangan pokok bagi penduduk Indonesia seperti beras, jagung, dan kedelai.

Hasil perhitungan produksi beras menggunakan metode Kerangka Sampel Area oleh BPS, terungkap bahwa Indonesia hanya akan surplus sebesar 2,85 juta ton. Tentunya angka ini sangat jauh berbeda dengan hasil perhitungan dengan metode lama yang memprediksi surplus beras nasional di tahun 2018 di kisaran 13,03 juta ton. Walhasil, jalan impor beras tak terelakkan lagi, karena dengan perkiraan surplus sebesar itu hanya cukup sebagai cadangan satu bulan saja.

Kondisi ini setali tiga uang dengan jagung, walaupun BPS telah mencatat adanya ekspor komoditas jagung ke negara lain sebesar 272 ribu ton sepanjang Januari hingga Oktober 2018, namun di periode yang sama, impor jagung telah mencapai dua kali lipatnya. Cerita yang lebih menyedihkan lagi terjadi pada komoditas kedelai. Tahu dan tempe yang merupakan menu lauk pauk yang senantiasa tersaji di meja makan rumah maupun warteg ternyata bahan baku untuk membuatnya pun mesti impor.

Masalah alih fungsi lahan tidak hanya mengancam produksi pangan, tetapi juga ketersediaan air minum. Pembangunan perumahan yang tidak terkendali di teritorial hulu telah menyebabkan kerusakan daerah resapan air dan menurunkan kualitas air itu sendiri. Data penggunaan air berdasarkan sumber air dari BPS menunjukkan adanya pergeseran perilaku rumah tangga dalam mengkonsumsi air minum. Selama 10 tahun terakhir, rumah tangga yang mengkonsumsi air minum yang berasal dari sumur terlindung dan mata air telah menurun hampir setengahnya. Sebaliknya, dalam kurun waktu yang sama, rumah tangga yang mengkonsumsi air mineral meningkat hampir 10 kali lipat. Dengan data tersebut, terlihat bahwa terjadi pergeseran konsumsi air minum masyarakat dari sumber yang bersifat public ke private.

BACA JUGA:  Membangun Wisata Halal di Indonesia

Situasi ini tidak semata-mata karena masyarakat termakan iklan air minum kemasan saja. Lebih jauh, memang telah terjadi penurunan kualitas air yang dibuktikan dengan ditemukannya bakteri E-coli dari beberapa penelitian yang dilakukan terhadap beberapa sumber mata air. Parahnya lagi, air ledeng yang disediakan pemerintah pun tak jauh berbeda kualitasnya. Jika hal ini terus dibiarkan, privatisasi air akan terus terjadi dan bertentangan dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3.

Jika mengamati permasalahan energi, kebutuhan energi dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini tidak semata-mata karena penambahan jumlah populasi, tetapi juga karena peningkatan konsumsi dari energi itu sendiri. Diantara berbagai bentuk energi yang digunakan, listrik merupakan komoditas energi yang menjadi jantung aktifitas bagi masyarakat modern. Konsumsi listrik pun, kalau diamati kian membesar. Sebagai contoh kecil, smartphone yang lekat dengan keseharian, jika diperhatikan dukungan baterainya, dulu dengan 1300mAh saja sudah cukup. Namun saat ini, setidaknya butuh dukungan baterai dengan kekuatan minimal 2000mAh. Belum cukup itu, kita masih membekali diri kita dengan power bank. Ini masih seputar alat komunikasi, belum lagi bicara tentang peralatan elektronik lain yang konsumsi daya listriknya semakin besar semacam personal computer (PC), kulkas, air conditioner (AC).

Situasi yang sama juga dialami oleh konsumsi bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Semenjak era industrialisasi di Eropa berkembang, disaat itulah eksploitasi besar-besaran bahan bakar fosil dimulai. Penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi sebenarnya menyisakan dua masalah utama: pertama, ia merupakan sumber energi yang akan habis; kedua, konversi energi menimbulkan polusi bagi lingkungan. Sayangnya, meski sadar akan dua masalah mendasar ini, pola perilaku masyarakat dan kebijakan dari pemerintah malah mendorong konsumsi bahan bakar fosil yang semakin besar. Sebagai contoh di Indonesia, dibandingkan dengan mendorong tersedianya transportasi publik yang memadai dan handal, pemerintah malah meluncurkan program mobil murah atau yang kita kenal low cost green car (LCGC). Padahal, jika melihat data dari CIA World Factbook, persediaan minyak bumi dunia akan habis pada tahun 2051, sementara itu produksi gas akan berhenti di tahun 2060, dan untuk persediaan batu bara akan habis di tahun 2088.

BACA JUGA:  Mengapa Indonesia Harus Bebas dari Stunting?

Menjaga Keberlanjutan

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengelola segala kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, pengelolaan yang dilakukan harus juga memperhatikan koridor-koridor yang disampaikan oleh Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 dimana salah satunya adalah pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Dengan ini, amanat dari UUD 1945 telah jelas bahwa pembangunan dan kebijakan yang dibuat pemerintah harus berprinsip pada sustainability. Terutama terkait kebijakan pangan, air, dan energi.

Begitu krusialnya ketiga hal tersebut, bahkan sejak zaman dulu sampai dengan modern sekarang, peperangan, penjajahan, dan upaya saling menuntut di pengadilan terjadi diakibatkan oleh pengamanan sumber-sumber daya pangan, air, ataupun energi. Oleh karenanya, dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di negara manapun hendaknya mempertimbangkan implikasi jangka panjang maupun jangka pendek terhadap kontinuitas pangan, air, dan energi. Ketika ketiga hal mendasar ini dapat diamankan keberlangsungannya, maka secara otomatis akan menjamin juga keberlangsungan negara dan rakyat di dalamnya. Sebagaimana pernyataan sekjen PBB, Ban Ki Moon: The security of people and nations rests on four pillars – food, energy, water, and climate.

Comments

comments

Komentar

News Feed