Pemkot Depok Upayakan Pasar Kemiri Muka Tetap Aset Negara

Suasana Pasar Kemiri Muka. (Dok. Depokpos)

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan terus melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan Pasar Kemiri Muka. Pasalnya, lahan seluas 2,6 hektare (ha) yang menjadi lokasi pasar rakyat tersebut merupakan lahan milik Pemkot.

Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.593.82/SK216.S/AGR-DA/177-86 tentang Persetujuan Lokasi dan Pembebasan Tanah Seluas 5 ha yang terletak di Desa Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kotip Depok, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor untuk Pembangunan Pasar Depok Lama oleh PT Petamburan. Dimana, dalam SK tersebut menyatakan bahwa tanah seluas 2,6 ha dari tanah yang dimohon untuk pembangunan Pasar Depok Lama dan Pasar Inpres, harus diberikan kepada pemerintah daerah.

“Jadi, dalam izin lokasi itu ada kewajiban dari PT Petamburan yaitu harus menyerahkan lahan seluas 2,6 ha dari total 5 ha kepada Pemkot Depok. Tetapi, hingga saat ini belum diserahkan. Ini yang akan terus kami perjuangkan,” jelasnya di Balai Kota Depok, seperti dilansir situs resmi Pemkot Depok, depok.go.id, Senin (26/11).

BACA JUGA:  Peserta JKN-KIS Penderita Katastropik Kini Bisa Berobat ke Puskesmas

Lebih lanjut, ucap Nina, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah memohon penetapan non-executable atau eksekusi yang tidak dapat dijalankan dari Mahkamah Agung (MA). Sebab, sambungnya, sudah ada perubahan kepemilikan lahan pasar tersebut menjadi tanah milik negara.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan berbagai dokumen,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, lahan Pasar Kemiri Muka telah menjadi tanah yang dikuasai negara. Karena, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 68/Kemiri Muka atas nama PT Petamburan Jaya Raya telah berakhir haknya pada tanggal 04 Oktober 2008.

BACA JUGA:  Disdagin Depok Tingkatkan Pengawasan Tempat Usaha Tak Berizin

“Saat ini sudah ada peralihan kepemilikan, sehingga kita sedang memproses penyerahan kepada pemerintah. Jadi, perjuangan kami bukan perbuatan melawan hukum, tetapi kita ingin menpertahankan aset milik negara,” tandasnya.

Comments

comments

Komentar

News Feed