ASN Depok Harus Netral di Pilgub Jabar

 

Wali Kota Depok, Mohammad Idris meminta kepada Aparat Sipil Negara (ASN) di Kota Depok untuk tetap netral di tahun politik. Mereka tidak boleh terlibat dalam berbagai kegiatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018.

“Saya minta agar ASN tidak menjadi tim sukses bahkan ikut-ikut kampanye,”ujarnya.

BACA JUGA:  Peringati HPSN 2019, Komunitas Ciliwung Depok Kembali "Bebenah Ciliwung"

Dirinya menjelaskan, netralitas PNS sudah memiliki regulasi. Yaitu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur netralitas birokrasi dan larangan politisasi birokrasi.

“Pengaturan mengenai netralitas dalam UU ASN dimaksudkan untuk membentengi ASN dari intervensi politik. Dalam regulasi tersebut juga telah diatur sanksi tegas bagi pelanggarnya,” kata Idris, sapaan akrabnya.

BACA JUGA:  Resmikan RSUI, Menristekdisti Harapkan Bisa Berikan Pelayanan Global

Kendati begitu, Idris mengatakan, para ASN masih memiliki hak politik untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun, hak pilih tersebut harus digunakan pada hari pencoblosan untuk memberikan suaranya dan bukan dengan mengikuti kampanye.

“Keberpihakan dalam  demokrasi itu wajar karena baik saya dan ASN memang punya afiliasi, itu hak pribadi. Tetapi tidak dengan terlibat dalam politik praktis atau meramaikan kegiatan kampanye ” tutupnya. (san)

BACA JUGA:  RSUI Dirancang Tahan Gempa Hingga 9,0 SR

Comments

comments

Komentar

News Feed