Satpol PP Depok Rapat dengan Polisi dan TNI Bahas Rencana Penggusuran Pedagang Kaki Lima Cinere

Ilustrasi penertiban bangunan liar yang dilakukan Satpol PP Kota Depok.
Ilustrasi penertiban bangunan liar yang dilakukan Satpol PP Kota Depok.

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Satpol PP Kota Depok melakukan rapat koordinasi dengan Kodim Depok dan Polresta Depok yang diselenggarakan di kantor Satpol PP Kota Depok, hari ini, Senin (18/07).

Rapat tersebut digelar guna mematangkan rencana penertiban para pedagang kaki lima yang berjualan di depan Ruko Blok A Cinere, Depok pada Selasa (19/07).

Kepala Satpol PP Depok, Nina Suzana mengatakan bahwa rapat ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebelum menyelenggarkan rencana penertiban. Hal ini dilakukan untuk mencegah kendala yang akan dihadapi di lapangan saat penerbitan berlangsung.

BACA JUGA:  RSUI Dirancang Tahan Gempa Hingga 9,0 SR

“Rapat ini biasa dilakukan saat rencana penertiban akan segera berlangsung. Agar semuanya berjalan kondusifa dan aman,” ujarnya.

Perwakilan dari Polresta Depok dan Kodim Depok pun hadir dalam rapat tersebut. Dalam rapat, mereka pun membicarakan penentuan jadi atau tidaknya penertiban dilakukan.

Kabag Ops Polresta Depok, Komisaris Agus Widodo yang hadir dalam rapat menjelaskan bahwa pihaknya siap untuk mengamankan jalannya penertiban dan bersedia untuk mendukung semua program Pemkot Depok serta mengharapkan agar penertiban akan berjalan lancar.

“Kita siap mengamankan penertiban dan berharap tidak akan ada pihak-pihak yang mengacaukannya,” tuturnya.

BACA JUGA:  Disdagin Depok Tingkatkan Pengawasan Tempat Usaha Tak Berizin

Menurut para pemilik ruko yang terletak di Jalan Raya Cinere itu, menegaskan bahwa rencana penggusuran ratusan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di depan lahan mereka adalah hal konyol. Sebab, mereka mengaku bahwa lahan PKL tempat mereka berjualan bukanlah lahan milik Pemkot Depok tetapi hak pemilik ruko.

Perwakilan pemilik ruko, Peter, mengatakan bahwa tindakan konyol apabila Satpol PP Depok tetap menggusur PKL yang ada di sini. Menurutnya, dari 60 pemilik ruko, hanya belasan pemilik ruko saja yang keberatan dengan adanya PKL.

BACA JUGA:  Resmikan RSUI, Menristekdisti Harapkan Bisa Berikan Pelayanan Global

“Kalau Satpol PP konyol, harus siap juga ditertibkan oleh pemilik ruko.Misalnya, pengusiran di lokasi. Dari kabar yang beredar juga hanya belasan yang tidak memberi izin karena ada PKL dan melapor ke kelurahan. Harusnya target operasinya ya sebatas PKL yang tidak memiliki izin dari ruko saja, ”ujar Peter.

Oleh karena itu, Peter sangat membantah rencana penertiban Satpol PP yang melayangkan surat perintah bongkar untuk PKL, rabu pekan kemarin. Kemudian, tidak adanya sosialisasi kepada pemilik ruko pun menjadi salah satu alasan penolakan. (Mitha Try/Depokpos)

Comments

comments

Komentar

News Feed