MUI Depok: Jika Ada Masyarakat yang Dirugikan KSP Pandawa Mandiri Group, Menjadi Ranah Polri dan Pengadilan

koperasi-pandawa-mandiri-depok_20160604_175806.jpg

DEPOK – Secara metodelogis, Fatwa Haram MUI  Kota Depok terhadap KSP Pandawa Mandiri Group (KSP PMG) terbuka untuk diuji validitasnya, karena argumentasi hukum yang dibangun bisa dipelajari dan diverifikasi oleh siapa saja. Penelusuran referenasi mengenai hal ini menjadi dasar hukum dikeluarkannya Fatwa MUI Kota Depok.

“Jadi, Fatwa Haram MUI  Kota Depok terhadap KSP Pandawa Mandiri Group (KSP PMG) sejatinya bukan argumentasi MUI Depok semata, tapi argumentasi syariah. Untuk kasus KSP PMG dimana saja dalam cara pandang MUI akan berlaku sama, yakni haram. Dengan begitu, Fatwa Haram MUI  Kota Depok tidak didasarkan atas dasar like or dislike, subyektivitas, dan dipengaruhi faktor politik dan kepentingan ekonomi.”

Demikian dijelaskan KH. Syamsul Yakin, Ketua P3 MUI Depok  dan Pimpinan Pondok Pesantren Madinatul Qur’an, Sawangan Depok dalam Halal Bi Halal Idul Fitri 1437 H dan Sosialisasi Fatwa MUI Kota Depok Soal KSP Pandawa Mandiri Group di Gedung Da’wah MUI Kota Depok, Senin (25/7).

BACA JUGA:  Resmikan RSUI, Menristekdisti Harapkan Bisa Berikan Pelayanan Global

Dikatakan Syamsul Yakin, secara hermenetik, MUI Depok sejak awal berusaha untuk membuat KSP PMG sendiri yang berbicara tentang dirinya. Adapun MUI Depok mengeluarkan fatwa haram, bukan didasarkan atas opini, melainkan atas informasi yang dikeluarkan sendiri oleh KSP PMG.

“Setelah itu MUI Depok melakukan diskusi internal dan berkoordinasi dengan KSP PMG mengenai informasi tersebut untuk dipelajari bersama. Dari sini bisa dipahami bahwa Fatwa Haram MUI  Kota Depok tidak asal jadi, tergesa-gesa, apalagi didasarkan like or dislike, subyektivitas, dan dipengaruhi faktor politik dan kepentingan ekonomi. Hingga kini, MUI Depok masuk membuka pintu diskusi,” jelas Syamsul Yakin.

BACA JUGA:  Peserta JKN-KIS Penderita Katastropik Kini Bisa Berobat ke Puskesmas

Secara fenomenologis, bukan hanyaMUI Depok yang bisa mengamati dan mengobservasi, ataupun meneliti dan memverifikasi kegiatan KSP PMG dari sudut pandang hukum Islam. Siapa pun bisa melakukannya.

“Jadi, bukan hanya MUI Depok, siapapun bisa mengeluarkan pendapat hukum sendiri mengenai KSP PMG. Karena itu, MUI Kota Depok mengajak pakar hukum Islam untuk mengeluarkan pendapat hukum terkait kegiatan KSP PMG. Harapan MUI Depok, ada pendapat hukum lain yang sama atau bahkan berbeda pendapat untuk memperkaya masalah ini,”tandas Syamsul.

Adapun secara yuridis, fatwa hukum MUI Depok, tidak bersifat mengikat, karena bagi yang melanggarkan tidak dihukum atau didenda. Fatwa hukum MUI Depok juga tidak diorientasikan untuk menghentikan kegiatan KSP PMG, karena MUI Depok tidak mengeluarkan izin operasionalnya.

BACA JUGA:  Kelompok UMKM Sukmajaya Rilis Lima Gerai Sukmafood

“Ketika ada masyarakat yang dirugikan secara ekonomi, maka hal itu menjadi ranah Polri dan Pengadilan untuk memutuskan  secara hukum yang berlaku di negara kita,” ungkap Syamsul Yakin.

MUI Depok mengajak siapa saja yang memahami masalah bisnis dan investasi untuk berbagi informasi mengenai rasionalisasi bisnis KSP PMG secara terbuka. Tujuannya, agar cara pandang kita terhadap KSP PMG tidak atas dasar like or dislike, subyektivitas dan dipengaruhi faktor politik serta kepentingan ekonomi.(desmoreno)

Comments

comments

Komentar

News Feed