SKTM Tak Berlaku Untuk PPDB di Depok

PPDBDEPOK – Banyaknya kecurangan berupa praktik jual beli bangku sekolah yang terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun-tahun sebelumnya, membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak berlaku pada PPDB tahun 2016/2017.

Hal tersebut ditegaskan Walikota Depok Mohammad Idris yang mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mengikuti aturan bagi warga yang masuk kategori tidak mampu. Pemkot akan berpatokan pada standar dan ukuran yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kartu-kartu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu yang akan kami gunakan, kami ikut aturan Pemerintah Pusat. Bagi yang sudah ada yang punya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Perlindungan Sosial (KPS), kartu itulah yang akan diberlakukan,” ujar Idris, belum lama ini.

BACA JUGA:  Jurnalis Jepang Apresiasi SMART Ekselensia

Idris juga telah meminta dinas terkait agar penerimaan 20 persen siswa tidak mampu, nantinya harus berdasarkan standar nilai.

“Tidak semua kami terima, tanpa ada standar, jadi harus ada standar penerimaan siswa tidak mampu yang 20 persen,” jelasnya.

Jika ada siswa miskin yang tidak bisa masuk sekolah negeri, lanjutnya, maka nantinya akan diarahkan agar mereka masuk ke sekolah swasta.

BACA JUGA:  Resmikan RSUI, Menristekdisti Harapkan Bisa Berikan Pelayanan Global

Idris optimis jika pelaksanaan PPDB tahun ini tidak ada kecurangan berupa titip-menitip siswa di sekolah negeri yang ada di Depok. Terlebih, pihak sekolah sudah sepakat dan telah menandatangani pakta integritas untuk menolak adanya siswa titipan.

Comments

comments

Komentar

News Feed