Seniman Depok Tolak Muslub DKD Diulang

IMG_5707 copy

DEPOK –Seniman Depok menolak wacana bahwa musyawarah luar biasa Dewan Kesenian Depok (DKD) harus diulang. Mereka menganggap musyawarah luar biasa yang diadakan pada 29 April 2016 lalu sah dan sudah sesuai dengan mekanisme organisasi. “Mengulang musyawarah luar biasa justru itu inkonstitusional,” kata pelukis Puguh Tjahjono di Depok, Sabtu, 4 Juni 2016.

Puguh menjelaskan, berdasarkan anggaran dasar Dewan Kesenian Depok, musyawarah luar biasa dapat diadakan jika diusulkan dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota Dewan Kesenian Depok. Keputusan musyawarah luar biasa dianggap sah apabila disekapakati oleh 50 persen + satu suara dari peserta muslub yang hadir. “Nah yang hadir di musyawarah itu lebih dari 75 persen anggota Dewan Kesenian Depok,” ujar alumnus pascasarjana Institut Kesenian Jakarta itu.

Ia merinci, jumlah anggota dan pengurus Dewan Kesenian Depok jumlah resminya adalah 23 orang, kemudian mulai ada yang tidak hadir untuk rapat-rapat internal dalam menggagas agar DKD ini tetap solid dan berjuang, bahkan setelah deadlock pada raker perdana, tegas menyatakan mengundurkan diri, hingga tinggal 16 orang bahkan dua pekan sebelum Muslub jumlah anggota pengurus resmi tinggal 15 orang. Sementara yang menyetujui dan menghadiri musyawarah sebanyak 13 orang.

“Dari mana dasarnya mengatakan musyawarah luar biasa tidak sah,” tutur Puguh yang ditunjuk oleh Pengurus Harian DKD sebagai ketua Panitia Muslub, waktu itu.

BACA JUGA:  Peserta JKN-KIS Penderita Katastropik Kini Bisa Berobat ke Puskesmas

Seperti diketahui, musyawarah luar biasa yang diadakan pada 29 April 2016 salah satu agendanya adalah mempertanyakan sikap dan tanggung jawab Ketua Umum DKD yang lama, Misbahul Munir, terhadap keberlangsungan DKD, yang secara sah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Walikota.

Dan ternyata Misbahul Munir tidak hadir, padahal sejak raker perdana beliau sering melukai spirit para seniman Depok, khususnya pada dewasa ini adalah kami yang bersama beliau menyandang SK Walikota sebagai Pengurus DKD.

“Bayangkan saja semua program yang diajukan pada raker digantung tanpa ada upaya komunikasi yang signifikan, bahkan terakhir mengintimidasi para pengurus yang tidak sejalan dengan beliau diminta mundur. Apa-apan itu..?, sungut perupa dan kurator yang juga dikenal sebagai Pug Warudju itu. Apa beliau lupa bahwa beliau itu diangkat oleh kesepakatan seniman Depok, sebelum DKD diajukan dibentuk ?,” lanjut Puguh.

Puguh menambahkan bahwa di dunia manapun tidak ada pasal hukumnya seorang Ketua Umum memutuskan kebijakan kepengurusan atas namanya sendiri. Segala keputusan strategis organisasi macam DKD ini, ada dan munculnya hanyalah pada Musyawarah Pengurus. Bukan asal main kekuasaan.

BACA JUGA:  Kelompok UMKM Sukmajaya Rilis Lima Gerai Sukmafood

“DKD ini kan lembaga partisipan, bukan lembaga kekuasaan. Nah dari berbagai kronologi itulah, maka peserta musyawarah menilai ketidakhadiran Munir pada musyawarah itu sebagai indikasi ia tidak punya cukup waktu untuk melanjutkan kepemimpinannya di Dewan Kesenian Depok,” jelasnya

“Kita memahami sebagai pejabat penting di Depok, Pak Munir sangat sibuk. Sehingga kita maklumi pula bila selama ini tidak bisa aktif dan menggerakkan DKD. Jadi praktis selama ini DKD seperti bus kehilangan supir. Hanya diam dan tidak bisa bergerak,” lanjut Puguh yang juga mantan sekjen Himpunan Perupa Jakarta.

Sementara Jeffrey Sumampouw, Ketua Komite Seni Rupa, mengatakan bahwa musyawarah itu dilakukan atas persetujuan Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Sebelum musyawarah itu dilakukan, para pengurus Dewan Kesenian terlebih dahulu meminta izin wali kota.

“”Pak Walikota mempersilahkan. Bahkan meminta Sdr.Mulyamto, Kadispiraparsenbud, untuk memfasilitasi”,” ujar Jeffrey Sumampouw, pelukis yg menjadi Ketua Komite Seni Rupa DKD.

Ia membenarkan ada SMS dari Kepala Dinas Kebudayaan pada hari itu yang meminta agar muslub ditunda.

“Benar saya terima SMS hanya kurang satu jam sebelum jadwal musyawarah luar biasa itu dilaksanakan. Tapi yang memberi izin muslub itu wali kota, bukan kepala dinas. Selain itu, tidak asyik dong kalau musyawarah dibatalkan hanya beberapa saat sebelum acara hendak dimulai. Sementara semua persiapan telah siap, termasuk tempat dan peserta. Apa elok begitu?,’ katanya

BACA JUGA:  Wali Kota Persilahkan Warga Gunakan Taman Kelurahan Untuk Kegiatan

Maka itu, para peserta sepakat melanjutkan muslub. Lagi pula, menurut Jeffery, sesuai anggaran dasar DKD, yang berhak melaksanakan dan menunda musyawarah luar biasa itu adalah anggota DKD, bukan orang di luar organisasi.

“Ingat, Dewan Kesenian bukan bawahannya birokrasi, meskipun pembentukan dan pengukuhan pengurusnya dilakukan kepala daerah. Hubungannya kordinatif, bukan strutural,” ujar Jeffrey.

Penyair Mustafa Ismail, yang sempat diusulkan peserta muslub sebagai calon ketua umum DKD, juga mengatakan bahwa tidak pada tempatnya muncul wacana agar Dewan Kesenian Depok mengadakan ulang musyawarah luar biasa. Menurut dia, orang yang memunculkan wacana itu tidak memahami organisasi. “Keputusan tertinggi sebuah organisasi ada pada anggota dan pengurus, bukan pada orang lain di luar organisasi itu,” ujarnya.

Menurut sastrawan nasional yang tinggal di Pondok Petir ini, dari pada sibuk mewacanakan hal-hal tak penting dan inskonstitusional, lebih bagus energi kita salurkan untuk mendukung Dewan Kesenian Depok agar bisa bekerja dengan baik. “Seni dan budaya Depok lebih penting dimajukan dari pada sibuk berwacana. Ayo bergerak.” [R]

Comments

comments

Komentar

News Feed