Pencabutan Perda, PPP Siap Bantu Daerah Melawan Pemerintah

Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara.
Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara.

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak setuju kebijakan Kementerian Dalam Negeri mencabut sejumlah peraturan daerah yang didasari hukum Islam alias syariah. Partai pendukung pemerintah ini bahkan menyatakan siap membantu daerah yang berniat melawan kebijakan tersebut.

“PPP keberatan bila Perda syariah betul-betul dicabut oleh Kemendagri,” ungkap Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara di Jakarta, Senin (20/6).

Menurutnya, penetapan sebuah Perda merupakan bentuk dari aspirasi pemerintah daerah kepada DPRD untuk membangun daerahnya masing-masing. “Kami akan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang melakukan gugatan yang Perdanya dicabut,” ucap Amir.

BACA JUGA:  Selamatkan Ibu dan Bayi Baru Lahir, Pemkab Tangerang, Alfamart dan FOPKIA Luncurkan Gerai KIA

Amir menilai pemerintah tidak boleh melakukan intervensi terkait kebutuhan daerah. “Baik pemerintah daerah dan DPRD mempunyai otonomi khusus yang mereka jalankan untuk membangun daerahnya,” tambahnya.

Dia juga menagih penjelasan detail Kemendagri mengenai Perda apa saja yang dicabut serta kesalahannya. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat terhadap daerah.

BACA JUGA:  Selamatkan Ibu dan Bayi Baru Lahir, Pemkab Tangerang, Alfamart dan FOPKIA Luncurkan Gerai KIA

“Pada intinya kami dari Fraksi PPP menolak pencabutan apalagi terhadap Perda syariah,” tutur Amir.

Comments

comments

Komentar

News Feed