Dinilai Tak Efektif, 50 Perda di Depok Akan Dikaji Ulang

Walikota Depok Mohammad Idris. (dok depokpos)
Walikota Depok Mohammad Idris. (dok depokpos)

DEPOK – Dinilai kurang efektif dan saling tumpang tindih, diperkirakan lebih dari 50 peraturan daerah (Perda) Kota Depok bakal dikaji ulang.

Hal tersebut ditegaskan Walikota Depok Mohammad Idris hari ini, Sabtu (18/6)

“Perekapan Perda yang bakal dikaji memang masih dilakukan tapi diperkirakan lebih dari 50 Perda yang harus dikaji ulang karena banyak yang tumpang tindih hingga membuat perkembangan pembangunan semakin sulit,” kata Idris.

BACA JUGA:  Disdagin Depok Tingkatkan Pengawasan Tempat Usaha Tak Berizin

Salah satu yang terkesan mempersulit pembangunan dari hasil Perda itu adalah perizinan kepada investor yaitu proses perizinan memperoleh izin HO atau izin lingkungan yang masih kerap etrjadi pro dan kontra di lingkungan masyarakat.

Di sisi lain memang disikapi adanya kesalahan masyarakat bahwa lingkungan terlalu menekan investor disisi lain investor juga jangan seenaknya memanfaatkan yang telah diberikan terhadap lingkungan setemat.

BACA JUGA:  Resmikan RSUI, Menristekdisti Harapkan Bisa Berikan Pelayanan Global

Menurut Idris, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga mengatur pengembang harus membangun rumah minimal 120 meter persegi tapi ini juga harus ditinjau ulang selain investor tak melakukan kegiatan itu juga kalaupun dibangun sama sekali tak layak huni dengan berbagai alasan salah satunya lahan yang dimiliki terbatas.

Namun kegiatan revisi sejumlah Perda itu, tambah dia, kemungkinan besar baru dapat dilakukan tahun 2018 mendatang karena tahun 2017 nanti Perda itu baru diajukan dan Perda baru berkaitan dengan Perda RTRW akan keluar tahun 2018.

BACA JUGA:  Kelompok UMKM Sukmajaya Rilis Lima Gerai Sukmafood

Comments

comments

Komentar

News Feed