Pecat Bagi Oknum Yang Pungli

Yaya Suryadarma
Yaya Suryadarma

DEPOK (28/4) Hari geneee… masih saja ada oknum PNS (Pegawai Negeri Sipil) memungli. Ini sebuah tamparan bagi Pemerintah Kota Depok yang baru. Baru enam bulan, Mohammad Idris-Pradi Supriatna menjalani roda tampuk pimpinan Kota Depok (November 2015, red). Sungguh ironi!

Pasalnya, Mohammad Idris-Pradi baru menancapkan tagline Kota Depok sebagai “Kota Bersahabat” dan juga memiliki visi ingin mewujudkan kota yang Unggul, Nyaman, dan Religius. Apalagi ini disampaikan dalam sambutannya pada Hari Ulang Tahun Kota Depok ke 17, Rabu 27 April 2016 di halaman Balaikota Depok.

Konyolnya lagi, Walikota dan wakil Walikota berkomitmen menjalankan program quick win untuk pembuatan KTP, KK, dan Akte Kelahiran di kelurahan. Dan di HUT ke-17, dan Depok  mendapatkan Piagam Apresiasi atas prestasi kinerja dengan predikat sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

BACA JUGA:  Resmikan RSUI, Menristekdisti Harapkan Bisa Berikan Pelayanan Global

Eh, sekonyong-konyong oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas melakukan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan. HHmmmm….

KTP Depok

Pungutan liar yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok yang bernama Mia ini sungguh memalukan. Ia memalak warga Pancoran Mas  sebesar Rp400 ribu saat membuat surat administrasi kependudukan di Kota depok. Padahal, pembuatan berkas kependudukan di Kota Depok gratis.

BACA JUGA:  RSUI Dirancang Tahan Gempa Hingga 9,0 SR

Ini jangan main-main soal hukumannya. Bukan sekedar surat teguran atau mutasi saja. Tapi beri hukuman yang bernilai efek jera bagi oknum-oknum yang brengsek apalagi melegalkan pungli. Jadi, hukuman yang pantas adalah pecat dari kepegawaiannya. (Yaya Suryadarma)

Comments

comments

Komentar

News Feed