Ratusan Massa PP Tuntut Transparansi Lelang RSUD Depok

Massa dari Pemuda Pancasila dalam aksi didepan Balai Kota Depok.
Massa dari Pemuda Pancasila dalam aksi didepan Balai Kota Depok.

DEPOK – Ratusan massa yang tergabung dalam ormas Pemuda Pancasila (PP) Kota Depok mendatangi gedung Balai Kota Depok. Kedatangan tersebut adalah bentuk aksi menuntut transparansi proses lelang pembangunan gedung RSUD Depok yang disebut-sebut menelan biaya hingga Rp 190 miliar.

Namun dalam proses lelangnya dianggap menyalahi Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang atauJasa. Dalam pasal 17 ayat (e) dan Pasal 129 ayat (4) disebutkan bahwa kepala ULP atau anggota pokja ULP atau pejabat pengadaan barang, hatus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa.

“Proyek ini melanggar aturan tersebut. Khairul tidak punya setifikat dimaksud,” kata Ketua PP Depok, Rudi Samin, Senin (7/3).

BACA JUGA:  Disdagin Depok Tingkatkan Pengawasan Tempat Usaha Tak Berizin

Lebih lanjut Rudi Samin juga menuding adanya permainan antara dinas terkait dengan ULP dalam menentukan pemenang tender. Dirinya memiliki bukti bahwa pejabat dimaksud tidak memiliki sertifikat yang seharusnya.

“Khairul harus bertanggungjawab. Contohnya, kenapa pondasi RSUD sudah 7 tahun tidak dilakukan (pembangunan), karena dia tidak punya sertifikatnya,” katanya.

Dia pun meminta agar persoalan ini diusut. Bahkan jika perlu pejabat yang terlibat dalam penentuan lelang diserahkan ke polisi. Dia mengimbau pada kepemimpinan baru saat ini untuk tidak terlalu percaya dengan anak buah.

BACA JUGA:  RSUI Dirancang Tahan Gempa Hingga 9,0 SR

Sementara Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distakrim) Kota Depok, Kania Parwanti yang ikut dalam rapat dengan pendemo mengatakan pihaknya berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut.

“Kalau sesuai aturan akan kami lakukan,” ujar Kania singkat. (fa)

Comments

comments

Komentar

News Feed