Ini Alasan BPJS Nakkan Tarif Iuran

bpjs

BOGOR – Kepala Departemen Kepersertaan dan Pengesahan BPJS Kesehatan Wilayah IV, Nungki Malahayati mengatakan, penyesuai iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden 19/2016 untuk keberlangsungan program.

“Banyak pertimbangan kenapa ada penyesuaian iuran, selain karena tarif ina cbg`s, juga untuk keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional ini,” kata Nungki, dalam acara sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12/2013 tentang JKN, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Ia menjelaskan, diterbitkannya Pepres No 19/2016 terjadi penambahan kelompok peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan penyesuaian hak kelas perawatan perserta PPU. Pimpinan dan anggota DPRD masuk dalam kategori PPU, dengan iuran jaminan kesehatan sebesar lima persen dari gaji atau upah perbulan. Hal ini berlaku sama untuk peserta PPU yang terdiri atas PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan pegawai pemerintah non PNS.

“Pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai pemberi kerja dalam membayar iuran jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS daerah, dan pegawai pemerintah non PNS,” katanya.

Perpres tersebut juga mengatur tentang penyesuaian hak kelas perawatan peserta PP yakni ruang perawatan kelas II, peserta PPU dan PNS non pemerintah dengan gaji atau upah sampai dengan Rp 4 juta. Ruang perawatan kelas I, untuk peserta PPU dan pegawai non PNS dengan gaji atau upah di atas Rp4 juta sampai dengan Rp8 juta.

“Terbitnya Perpres 19/2016 ini juga meningkatkan manfaat pelayanan kesehatan,” katanya.

Ia mengatakan, peningkatan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dan rasionalisasi tarif sehingga berdampak secara langsung terhadap kualitas layanan untuk masyarakat. Penyesuaian rasio distribusi peserta dengan FKTP (puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan) dengan cara rasio dokter dan peserta sama dengan satu banding lima ribu.

“Dengan distribusi peserta yang lebih merata pada setiap FKTP, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih baik,” katanya.

Peningkatan pelayanan kesehatan juga terjadi pada akses pelayanan (jumlah fasilitas kesehatan yang dikerjasamakan) yakni 36.309 FKTP dan 2.068 FKRTL. Kinerja FKTP terhadap pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kontrak berbasis komitmen pelayanan. Penambahan manfaat pelayanan kesehatan mencakup pelayanan KB (tubektoni interval), dan pemeriksaan medis dasar di rumah sakit.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk penyesuaian iuran, untuk peserta PBI jaminan kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp23 ribu per bulan, sudah berlaku sejak 1 Januari lalu.

Iuran peserta PPU (PNS, TNI/Polri, pejabat negara, pimpnan dan anggota DPRD, pegawai non PNS) sebesar lima persen dari gaji atau upah per bulan dibayarkan dengan ketentuan tiga persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan dua persen dibayar oleh peserta.

“Untuk proporsi peserta PPU badan usaha swasta tetap sama dengan yang sebelumnya, yakni empat persen dari pemberi kerja dan satu persen dari dibayarkan peserta,” katanya.

Selanjutnya iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta buka pekerja untuk kelas II menjadi Rp30 ribu, kelas II menjadi Rp51 ribu dan kelas I Rp80 ribu. Ini akan berlaku terhitung 1 April mendatang.

“Kalaupun ada penjelasan iuran untuk kelas III peserta mandiri (PBPU) menjadi Rp30 ribu, angka ini sudah di bawah garis batas yang direkomenasikan DJSN sebesar Rp36 ribu. Artinya, penyesuaian ini sesuai dengan yang dilaporkan ke Presiden, tidak naik sebesar yang seharusnya,” katanya.

Sumber: Antara

Comments

comments

Komentar

News Feed