Deteksi Dini Gelombang PHK, Pemkot Responsif Terhadap isu-isu PHK

Ilustrasi.
Ilustrasi.

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos), sigap melakukan deteksi dini dan responsif terhadap isu-isu PHK.

Hal tersebut dikatakan Kepala Disnakersos Kota Depok, Diah Sadiah, bahwa deteksi dini dan program responsif PHK ini merupakan upaya antisipasi dari maraknya PHK di sejumlah daerah lain di Indonesia.

“Diharapkan melalui program responsif dan dialog ini dapat membina para buruh dan membuat mereka memiliki kemampuan untuk bernegosiasi. Kami juga mengajak serta Asosiasi Pengusaha dan Serikat Buruh,” ujar Diah di Aula Gedung Perpustakaan Balaikota Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (14/3).

BACA JUGA:  SMK Madya Depok Terpilih Jadi Sekolah Terbaik di Awards IDN 2019

Sepanjang 2016 saja, ungkap Diah, telah terjadi 19 kasus perselisihan antara perusahaan dan pekerja. 11 diantaranya berhasil diselesaikan dengan damai tanpa berakhir dengan pemutusan hubungan kerja.

Selain itu, lanjut Diah, terdapat sembilan kasus yang berakhir dengan Perjanjian Bersama (PB) antara pihak perusahaan dan karyawan. PB ini tidak merugikan kedua belah pihak.

“Sedangkan dua kasus lainnya terkait masalah ketenagakerjaan ini berakhir dengan anjuran dari Disnakersos kepada pihak perusahaan dan pekerja,” tambahnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Depok, Inu Kertapati Harahap, menuturkan, Kota Depok dinilai masih aman dari ancaman PHK massal. Inu berharap tidak ada PHK terjadi di Depok.

BACA JUGA:  Arena Perkemahan Ceria SDN Cilangkap 3

“Ada 5-6 perusahaan datang kepada kami untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang membelit mereka. Alhamdulillah terselesaikan dengan baik tanpa berakhir dengan PHK,” tutur Inu.

Tentang ancaman serbuan tenaga kerja asing sejalan dengan dibukanya keran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Inu mengatakan, hingga saat ini, belum ada tenaga kerja asing yang masuk ke Depok.

“Kami sebenarnya juga penasaran, seperti apa MEA itu. Dia seperti hantu. Kami belum lihat apakah dia mengganggu atau tidak. Akan tetapi, sejauh para pekerja dan perusahaan mampu menjalin kekompakan dan sinergis, maka kita semua tak perlu takut akan datangnya MEA itu,” tegas Inu.

BACA JUGA:  5,3 Juta Lembar Surat Suara Tiba di Depok

Sementara itu, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengharapkan, semua pihak dapat berperan aktif untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar tidak ada lagi pemikiran akan melakukan PHK terhadap karyawan yang kinerjanya tidak memuaskan atau kurang memiliki kemampuan.

“Saya berharap perusahaan di Kota Depok tidak melakukan PHK yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Dengan demikian semoga hubungan industrial di Kota Depok akan senantiasa harmonis dan cerdas yang akan membuat dunia usaha di Kota Depok meningkat produktifitasnya dan pekerja semakin sejahtera,” kata Idris.

Komentar

Berita lainnya