BPJS Berantakan, Depok Ingin Kembali ke Jamkesda

bpjs

DEPOK – Berantakannya layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) membuat Pemerintah Kota Depok mencari solusi baru untuk mengganti program pemerintah pusat tersebut.

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, mengaku telah merancang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang nantinya bakal menggantikan BPJS. Sistem kesehatan daerah, kata dia, sama dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Bayangkan, masyarakat saat ini semakin sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan meskipun sudah menggunakan BPJS dan membayar iuran BPJS setiap bulannya. Dari itu kami bersama pemerintah akan merancang system kesehatan daerah,” ujar Hendrik, Rabu (16/3).

BACA JUGA:  6 Jenis Depresi yang Tak Disadari dan Gejalanya

Dia pun mengajak eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama memikirkan jalan keluar bersama Dinas Kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat Depok.

“Sistem kesehatan daerah ini diperuntukan bagi masyarakat Kota Depok yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD secara gratis, anggarannya berasal dari APBD, cukup kok APBD kita untuk mengcover itu,” paparnya.

Hendrik meyakini program tersebut dapat berjalan terlebih semua pihak dapat duduk bareng untuk merancang program tersebut. Terkait pendataan warga kurang mampu, Hendrik mengatakan hal itu bisa dilakukan dan bekerjasama dengan kelurahan, kecamatan maupun BPS.

BACA JUGA:  Wali Kota Persilahkan Warga Gunakan Taman Kelurahan Untuk Kegiatan

“Kami yakin dengan APBD saat ini Depok mampu mengcover biaya kesehatan bagi warga kurang mampu. Contoh, tahun lalu Silpa Rp 1,2 triliun namun pembangunan masih bisa berjalan. Artinya ada dana nganggur yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai kesehatan warga kurang mampu melalui system kesehatan daerah nantinya,” jelasnya.

Wali kota Depok, Idris Abdul Shomad mengaku setuju dan sejalan dengan rencana DPRD untuk membangun SKD. “Kami sangat merespon usulan dari DPRD tersebut, kami akan bicarakan lebih lanjut kepada dinas terkait dan DPRD,” ujar Idris.

BACA JUGA:  Peserta JKN-KIS Penderita Katastropik Kini Bisa Berobat ke Puskesmas

Idris menjelaskan, SKD secara aturan otonomi daerah itu diperkenankan. Namun begitu, demi lancarnya program tersebut pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif harus betul-betul mengukur kemampuan APBD Depok.

“Kami bahkan menginginkan seperti di Gowa, Sulawesi. Di mana biaya kesehatan itu sudah gratis secara keseluruhan mulai dari puskesmas hingga RSUD nya. BPJS di wilayah sana kelihatannya diperuntukan bagi masyarakat menengah ke atas, jadi bagi warga yang kurang mampu diarahkan kepada asuransi daerah, dasarnya peraturan wali kota,” ungkapnya.

Comments

comments

Komentar

News Feed