3.015 Guru Kota Bandung Akan Diambil Alih Pemprov Jabar

epala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung Gunadi Sukma Bhinekas. (Ist)
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung Gunadi Sukma Bhinekas. (Ist)

BANDUNG, (17/2) — Kepala Badan Kepegawaian Kota Bandung, Gunadi Sukma Bhinekas, mengungkapkan, mulai tahun 2017 pengelolaan guru SMA dan SMK di Kota Bandung akan diambil alih oleh Pemprov Jabar.

“Sebanyak 3.015 orang guru SMA dan SMK mulai 2017 akan diambil alih pengelolaanya oleh Provinsi dari mulai administrasi hingga penggajiannya,” ungkapnya.

Gunadi memaparkan dari 3.015 orang tersebut merupakan komposisi dari Tenaga Kependidikan, Guru dan Kepala Sekolah.

BACA JUGA:  6 Jenis Depresi yang Tak Disadari dan Gejalanya

Dengan rincian, dari 3015 itu 2689 orang Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta, Tenaga Kependidikan nya 313, Pengawas Pendidikan Menengah 15 dan Pengawas Sekolah 34 orang.

“Untuk jumlah sekolah SMA Negeri Ada 27 SMK ada 15-san ada beberapa PNS yang bekerja di SMA/SMK Swasta,” tuturnya.

Gunadi menambahkan, pada Oktober tahun ini akan mulai dilaksanakan proses administrasinya.

“Bulan Oktober ini akan dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahannya tapi tetap untuk penggajian tahun 2016 masih oleh Pemerintah Kota Bandung, baru nanti 2017 oleh Pemprov,” pungkasnya.

BACA JUGA:  6 Jenis Depresi yang Tak Disadari dan Gejalanya

Dijelaskan, Gunadi, dengan adanya pengalihan ribuan guru ke Provinsi, maka otomatis jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bandung berkurang.

“Dengan pengalihan ini PNS Kota Bandung berkurang dari 21000 orang menjadi 18000 orang, dengan jumlah total Guru dari 11000 menjadi 8000,” ucapnya.

Meski demikian, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung ini menyebutkan, pengalihan ini sudah diatur didalam Undang undang Otonomi Daerah.

BACA JUGA:  6 Jenis Depresi yang Tak Disadari dan Gejalanya

“Mengenai pengalihan ini sudah ada aturannya yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah,” ujarnya.

Atas pengalihan ini Gunadi menyebutkan, untuk rotasi mutasi ke luar daerah dihentikan karena akan mengganggu data yang sudah ada.

“Tahun ini tidak dibolehkan ada rotasi mutasi kepala sekolah dan guru antar daerah, kecuali di internal Pemkot Bandung sendiri,” pungkas mantan Kepala Bappeda Kota Bandung ini. (Dudy)

Comments

comments

Komentar

News Feed