Mendagri Pastikan Idris-Pradi Segera Dilantik

Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih, Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna.
Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih, Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna.

Depokpos, (7/1) – Kebijakan baru soal pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak memastikan bahwa Kota Depok tak akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Depok.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memutuskan bahwa daerah yang tak mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada), bakal dipercepat pelantikannya. Termasuk Kota Depok.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok akan dilaksanakan akhir Januari bersama 116 daerah lainnya.

BACA JUGA:  Walikota Depok Serahkan Penghargaan untuk Sekolah Terbaik di Awards IDN 2019

“Sementara 142 daerah yang pilkadanya tengah proses gugatan, (pelantikannya) dilakukan akhir Maret. Jadi total daerah yang menghelat pilkada Desember kemarin ada 259, lima daerah ditunda,” ujar dia kepada awak media, Selasa (05/01/2015).

Seperti diketahui, hingga tenggat waktu yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, tak ada pengajuan gugatan dari kedua kubu pasangan calon (paslon). Baik itu paslon Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi maupun Idris Abdul Somad-Pradi Supriatna.

BACA JUGA:  Aturan Ganjil Genap di Margonda Depok Belum Akan Diberlakukan

Tiga hari berselang tepatnya 22 Desember 2015, KPU menetapkan Idris-Pradi sebagai pemenang Pilkada Depok 2015 dalam rapat pleno. Keduanya meraup 411.367 suara. Sementara Dimas-Babai hanya mendapat 253.086 suara.

Tjahjo mengatakan, pihaknya kini tengah menyiapkan surat terkait beleid percepatan pelantikan kepala daerah ini. Politikus PDIP tersebut menambahkan kalau sulit bagi pemerintah untuk menggelar pelantikan secara serentak.

Sebab, jika dilakukan secara bersamaan maka harus menunggu MK memberi putusan terhadap perkara PHPKada pada awal Maret 2016.

BACA JUGA:  Wali Kota Depok: Penyelenggara Negara Harus Siap Diperiksa dan Laporkan Kekayaaan

“Kan kasihan yang daerahnya tidak ada sengketa. Kelamaan. Penjabat sementaranya nanti seenaknya sendiri. Dan perlu ditegaskan kembali, tujuan pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember agar saat dilantik Januari, kepala daerah bisa langsung bekerja, sehingga bermuara pada penyerapan anggaran yang optimal,” ungkap Tjahjo.

Sebelumnya, Kemendagri mewacanakan pelantikan kepala daerah dilaksanakan Juni 2016 secara serentak. Langkah itu diambil lantaran banyaknya daerah yang menggugat hasil pilkada.

Komentar

Berita lainnya