Menurutnya, program ini akan dibiayai dari sumber-sumber penerimaan atau pembiayaan baru dan juga bukan dengan meningkatkan tarif pajak
JAKARTA – Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo memastikan Prabowo-Gibran tidak berencana melebarkan defisit fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bakal memangkas subsidi energi, termasuk di dalamnya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pembiayaan program strategis dari visi-misinya.
Menurutnya, Prabowo-Gibran akan memaksimalkan penerimaan negara dengan menggali sumber-sumber baru.
“Prabowo-Gibran tidak merencanakan pelebaran defisit fiskal. Kami fokus pada memaksimalkan penerimaan negara dengan menggali sumber-sumber yang seharusnya terkumpul tersebut,” ujar Drajad kepada Republika, Sabtu (17/2/2024).
Menurutnya, program ini akan dibiayai dari sumber-sumber penerimaan atau pembiayaan baru dan juga bukan dengan meningkatkan tarif pajak.
“Sumber-sumber yang merupakan hak negara yang selama ini belum terkoleksi. Ini tanpa meningkatkan tarif pajak, kecuali yang sudah diumumkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu,” ujarnya. Drajad menyampaikan, ada beberapa sumber penerimaan negara yang bisa dimanfaatkan.
“Saya pernah sebutkan dua sumber yang relatif kecil, yaitu: pertama hak negara yang sudah inkract. Angkanya dulu minimal Rp 90 triliun, kedua perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp 116,4 triliun. Ini hitungan pertengahan tahun 2023. Sekarang kemungkinan lebih besar,” ujarnya.
Drajad melanjutkan, TKN juga menilai masih ada minimal tiga sumber lain yang potensinya lebih besar untuk pembiayaan program strategis. “Tapi belum bisa diungkapkan dulu,” katanya.
Sebelumnya, viral di media sosial soal pidato Prabowo yang menyebut akan memangkas subsidi BBM agar program makan siang gratis bisa berjalan.
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan memangkas anggaran subsidi BBM dan menggunakannya untuk melaksanakan program unggulan, termasuk makan siang dan susu gratis.
Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan pemerintahan Prabowo bakal meningkatkan rasio pajak untuk membiayai sejumlah program. Eddy mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan sekitar 10 persen produk domestik bruto (PDB).
Angka ini, kata dia, terlampau kecil jika dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara yang memiliki rasio sebesar 14 persen.
