“Luar biasanya rabies itu bahwa penyebarannya sangat beragam, ada hewan liar, hewan domestik, bahkan campuran. Lalu ada siklus epidemiologinya tadi. Jadi ada paling tidak dua, atau tiga hewan yang siklusnya dibawa oleh hewan yang dekat dengan kita, atau hewan domestik. Sedangkan untuk hewan liar, siklusnya disebut rabies silvatik. Nah, kalau sebuah negara persebaran virusnya ada dua, yaitu urban dan silvatik, maka pengendaliannya akan lebih susah,” tutur drh. Heru.
Hambatan utama dalam penanganan rabies di Indonesia adalah kurangnya kesadaran akan bahaya rabies di masyarakat. Vaksinasi, khususnya untuk rabies urban sudah tersedia dan diimplementasikan di berbagai daerah. Sayangnya, dari 34 provinsi yang ada, hanya 11 provinsi yang dinyatakan bebas rabies. Menurut paparan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Imran Pambudi, MPHM, Kemenkes memiliki target Indonesia bebas rabies di 2030 dengan menciptakan herd immunity yang mengharuskan setidaknya 70% populasi anjing telah divaksin.
“Untuk kasus rabies paling tinggi itu ada Pulau Bali, tapi kalau kasus kematiannya paling banyak ada di NTB, Kalimantan, dan Pulau Timor. Utamanya Pulau Timor ini ya, sebelum tahun 2023, mereka tidak pernah ada kasus rabies, sehingga tidak pernah mengenal rabies itu seperti apa. Ini juga masih kami selidiki penyebarannya asalnya dari mana. Jadi karena penanganannya tidak mudah, terlambat di bawa ke fasilitas kesehatan, alhasil kasus kematiannya mencapai 16 kasus hingga saat ini,” papar dr. Imran.
Imran juga menjelaskan tata cara penanganan gigitan hewan rabies pada seseorang. Area luka harus segera dibersihkan dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Kemudian beri antiseptik, berupa alkohol atau sejenisnya untuk mengantisipasi penyebaran virus. Ketika mengalami gejala tidak biasa setelah gigitan, seperti demam tinggi, maka dianjurkan untuk segera mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan terdekat.
“Upaya penanganan persebaran rabies ini juga dilakukan secara regional, ya. Jadi setiap pemerintah daerah itu harus memiliki kebijakan terkait pengendalian dan penanganan rabies sesuai kebijakan nasional. Nah, saya kira masalah utama kenapa penanganan rabies ini tidak bisa optimal adalah karena dana operasional yang kurang, jadi vaksin ini sumber dayanya juga masih minim. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk vaksinasi rabies ini juga perlu didorong,” tambah dr. Imran. Ke depannya, ia berharap kolaborasi antar sektor dan elemen masyarakat dapat membantu mewujudkan Indonesia Bebas Rabies di tahun 2030.
Ingin produk, bisnis atau agenda Anda diliput dan tayang di DepokPos?
Silahkan kontak melalui WhatsApp di 081281731818
