Opini  

Jeritan Nasib Guru Madrasah Daerah

Oleh: Nazwar, S. Fil. I., M. Phil.
Penulis Lepas Yogyakarta

Seorang pengabdi sebuah yayasan pendidikan keagamaan Islam di daerah di Jawa mengungungkap kegelisahannya dengan memposting sebuah screenshot berita unggahan kanal Kompas.com dalam sebuah jejaring sosial. “Kanggo guru madrasah sing honor yow mbok dipikirno juga Gus.” (“terhadap guru mudarasah yang masih berstatus honor juga dipikir, Gus.-panggilan penghormatan terhadap putra kiyai.”)

Postingan internet yang menampilkan potongan berita berisi kebijakan Kementrian Agama tentang kenaikan TUKIN (Tunjangan Kinerja) dan honor Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementrian Agama. “Yang belum sejahtera kudu disejahterakan.” (“yang belum sejahtera harus disejahterakan.”) Tuntutnya.

Ungkapan menyuarakan isi hati seorang pegawai, bekerja di lingkungan yang sama namun memiliki pendapatan berbeda. Perbedaan status menjadikan penghasilan sebagai pegawai berbeda, baik perlakuan kepegawaian terkait kinerja juga fasilitas pelaksanaan tugas. Bukan barang baru persoalan serupa di temukan terlebih di daerah-daerah terluar.

BACA JUGA:  Miskonsepsi tentang Feminisme dalam Pendidikan

Profesi guru atau pendidik sebagai pengabdi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa membutuhkan kesungguhan dan kerja keras. Tidak jarang pelaksanaannya mengalami berbagai kendala dan hambatan. Sehingga memunculkan berbagai persoalan internal dan menjadi tantangan yang luar biasa dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai guru.

Kesejahteraan menjadi persoalan yang dituntut untuk dikabulkan para pemangku jabatan di negeri ini. Status sebagai tenaga honorer yang menuntut pelaksanaan tugas secara maksimal sebagai tenaga pendidik menjadikannya tidak sepadan secara perbandingannya dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) meski berada di bawah kementerian dalam pemerintahan yang sama, semisal sama-sama dalam home base kementerian agama.

Fasilitas kepemelikan sarana dalam kelembagaan, bagi yayasan yang baru berdiri dengan yayasan di bawah pendanaan pemerintah dalam proses pembukaan lembaga misalnya jelas terdapat pembedaan. Lembaga swasta yang mengandalkan swadaya, artinya usaha pengembangan lembaga secara mandiri, baik sumber dana maupun pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) terkait faktor ekonomi, sedang lembaga di bawah asuhan pemerintah mengandalkan dana negara.

BACA JUGA:  Miskonsepsi tentang Feminisme dalam Pendidikan

Fenomena ini nampaknya sepadan dengan persoalan gaji, atau ekonomi dari kedua status pegawai yang dinaungi lembaga yang jelas berbeda tersebut.
Perbedaan kondisi ini tak ayal menjadikannya sebagai keluhan bagi sebagian kalangan. Muncul perasaan berupa perlakuan berbeda. Bagi kalangan lain menjadikannya sebagai tuntutan yang disuarakan melalui berbagai media, seperti mempostingnya di media sosial. Hanya saja kecenderungan emosi perlu untuk ditata dalam setiap penyampaiannya agar tidak menimbulkan permasalahan baru lagi.

Persoalan kesejahteraan, perasaan diperlakukan secara berbeda serta berbagai tuntutan yang disuarakan secara terbuka tidak akan didapat jika persoalan yang digelisahkan terjawab. Pertanyaan-pertanyaan serta kebingungan-kebingungan yang meliputi ruang kerja sebagai profesi guru menjadi proses interaksi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui proses menuju kemajuan ke arah positif.

BACA JUGA:  Miskonsepsi tentang Feminisme dalam Pendidikan

Walhasil, ruang terbuka untuk sebuah diskursus dalam menyampaikan pendapat sangat dibutuhkan. Penyampaian yang santun, materi yang berkualitas serta fasilitas media sebagai tempat menyampaikan gagasan menjadi aktualisasi pada kondisinya akan membawa dampak pembangunan, termasuk di antaranya perbaikan dunia pendidikan. Dan bukan hanya sekedar seremonial dan pemubadzdziran dana dan menghabiskan uang negara tanpa pertimbangan kesejahteraan bangsanya.