Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan populasi sekitar 273 orang. Ini berdasarkan data dari lembaga sensus internal, perkiraan PBB, maupun organisasi internasional.

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduknya memeluk berbagai macam agama mulai dari Islam, Katolik, Hindu, Budha, dan lain-lain. Maka tak heran, perbedaan agama ini dapat menimbulkan hubungan sosial antar individu yang berbeda agama. Bahkan hubungan sosial ini dapat menimbulkan pernikahan beda agama.

Dalam pandangan islam, pernikahan beda agama ini diharamkan. Karena hal tersebut dapat berdampak tidak baik pada kehidupan keluarga seperti melaksanakan ibadah, pendidikan anak, memilih makanan, pembinaan keagamaan dan lain-lain.

Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dengan firman Allah dalam Qur’an surah Al-Baqarah ayat 221″ dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikah kan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”Dalam beberapa golongan masyarakat, agama juga menjadi kebutuhan dasar dari kehidupan kelompok. Agama pun menjadi suatu pedoman yang memuat norma-norma tertentu. Norma-norma tersebut pada akhirnya menjadi acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya.

Agama memiliki peran yang penting dalam sebuah kehidupan. Ada banyak fungsi agama yang bisa kita rasakan ketika menjalani kehidupan sehari-hari.

Pada komplikasi hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa, Perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang disertai dengan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya atau pun dengan lingkungannya.

Sedangkan menurut etimologi, istilah agama merujuk dari bahasa Sanskerta, yaitu “a” yang artinya tidak, dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama memiliki arti tidak kacau, atau teratur. Maka dari itu, agama dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan aturan yang mengarahkan manusia pada arah dan tujuan yang baik dan benar.

Hukum Islam (Syariat Islam) Hukum syara’ menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syar’i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar’i dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.

Perkawinan (biasa disebut dengan nikah), merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang Islam perkawinan disyari’atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu îjâb yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan qabûl dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.

BACA JUGA:   1.500 Penghafal Qur’an Ikuti Lomba Tahfidz Nasional Online Yayasan Amaliah Astra

Perkawinan campuran beda agama terjadi apabila seorang pria dengan wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. sebagai contoh seorang pria laki – laki beragama islam menikah dengan wanita yang beragama kristen atau sebaliknya. Dalam kompilasi hukum islam pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholidhoon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut pasal 4 perkawinan adalah sah apabila dilakukak menurut hukum islam. artinya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan kaidah hukum islam yang berlaku.

Dalam ordinasi perkawinan kristen pasal 75 ayat 1 menyatakann bahwa perkawinan seorang laki – laki bukan kristen dengan seorang wanita kristen atas permohonan keduanya dapat dilaksanakan dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan ordinasi ini dan ketentuan-ketentuan peraturan penyelenggaraan reglemen catatan sipil untuk orang-orang indonesia-kristen.

Apabila perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Pengadilan yang dilakukan di Pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Perkawinan yang dilakukan oleh Hukum Adat atau oleh aliran kepercayaan yang bukan agama dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah. Dengan demikian, perkawinan yang sah menurut agama yaitu perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama masing-masing.

Menurut agama Islam yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, masjid, ataupun di kantor agama dengan ijab kabul dalam bentuk akad nikah. Sedangkan untuk yang beragama Kristen, perkawinan yang sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan di depan pendeta yang dihadiri dua orang saksi selain itu kedua mempelai harus sudah di baptis.

Walaupun terdapat perbedaan dalam pengaturan menurut hukum agama masing-masing, akan tetapi semuanya memuat materi yang sama dalam suatu pengertian perkawinan. Materi muatan yang mengandung kesamaan tersebut adalah dalam hal subyeknya antara pria dan wanita; timbulnya suatu ikatan serta dalam hal pengikatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam setiap system hukum tersebut, sehingga terdapat suatu pengakuan atas ikatan tersebut.

Sahnya perkawinan beda agama menurut uu no 1 tahun 1974?

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, di Indonesia pernah ada suatu peraturan hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158. Regeling Of de Gemengde Huwelijken (GHR) adalah suatu peraturan perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda tentang perkawinan campuran yang termuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Stb. 1898 No. 158. Pada pasal 1 GHR disebutkan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Kemudian dalam penjelasannya dikemukakan contoh perkawinan antara seorang WNI dengan seorang bangsa Belanda atau Eropa lainnya sekalipun telah menjadi WNI serta memeluk agama Islam. Begitu pula perkawinan antara seorang Indonesia dengan seorang Tionghoa atau bangsa Timur lainnya yang tidak memeluk agama Islam sekalipun telah menjadi WNI. Sementara itu, pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “Perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan” 14 Pada pasal 1 GHR dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah “Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan”. Ada 3 pendapat mengenai apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan antar agama dan antar tempat yakni, pertama, kelompok yang berpendirian “luas” yang menganggap bahwa perkawinan campuran antar agama dan antar tempat termasuk di dalam GHR; kedua, kelompok yang berpendirian “sempit” yang menganggap bahwa perkawinan campuran antar agama dan antar tempat tidak termasuk di dalam GHR; dan ketiga, kelompok yang berpendirian “setengah luas setengah sempit” yang menganggap bahwa hanya perkawinan antar agama saja yang termasuk dalam GHR, sedangkan perkawinan antar tempat tidak termasuk di dalam GHR.

BACA JUGA:   1.500 Penghafal Qur’an Ikuti Lomba Tahfidz Nasional Online Yayasan Amaliah Astra

Sudargo Gautama berpendapat bahwa istilah perkawinan campuran pada pasal 1 GHR berarti perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan dan dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai regio, golongan rakyat, tempat kediaman, dan agama sehingga dari situ pendirian yang luaslah yang banyak didukung oleh para sarjana hukum.

Namun menurut O.S. Eoh, semenjak dikeluarkannya Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966, tidak ada lagi penggolongan penduduk kecuali dibedakan antara WNI dan WNA sehingga di Indonesia tidak mungkin lagi ada perkawinan campuran antar tempat dan antar golongan. Setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka pengaturan perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan alasan yakni pertama, dengan mengingat kembali pada sejarah undang-undang perkawinan 1973, terutama perdebatan yang berkaitan dengan pasal 11 ayat (2) bahwa “perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan” dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.

Kedua, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 haruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat difahami bahwa undang- undang menyerahkan kepada masing- masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditepkan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

BACA JUGA:   1.500 Penghafal Qur’an Ikuti Lomba Tahfidz Nasional Online Yayasan Amaliah Astra

Selain Islam, agama Katholik memandang bahwa perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Walaupun pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, tetapi jika terjadi perkawinan beda agama maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Sedangkan agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama Budha.

Ketiga, merujuk kepada pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemegnde Huwelijken S. 1989 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Pada realitanya pernikahan beda agama sangat marak terjadi di indonesia ini. hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tetap berjalan, walaupun kotroversial. disisi lain ada hukum positif yang mengatur hal tersebut yakni uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam.

Menurut pasal 2 ayat 1 UUP No 1/1974, diterangkan bahwa sah tidaknya perkawinan antar agama diserahkan sepenuhnya pada agama masing-masing pihak. Perkawinan beda agama yang dilaksanakan salah satu pihak biasanya melakukan perpindahan agama terlebih dahulu, namun hal ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing, hal tersebut tentu sangat tidak disarankan. Perkawinan berbeda agama mungkin saja dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Reg No 1400 K/Pdt/1986. Dalam putusan tersebut MA akan mengabulkan permohonan antara kedua mempelai yang berbeda agama Islam dan Kristen misalnya. Namun secara agama perkawinan tersebut tidaklah sah.

selanjutnya akan ada dampak pada keturunan yakni anak yang lahir dalam perkawinan beda agama menurut agama Kristen maupun agama Islam merupakan anak yang tidak sah karena perkawinannya juga tidak sah. Menurut Hukum Islam dalam sisi pewarisannya anak yang tidak seagama dengan bapaknya, akan kehilangan hak waris atau terhalang nasabnya. dengan demikian sesuai dengan halangan terjadinya pewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama : (1) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim); (2) Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Disusun Oleh : Nida Shohwatul Islam
Mahasiswa STEI SEBI DEPOK

Pos terkait