Resmi! Mantan Ketua KPUD Depok jadi Tersangka Korupsi

DEPOK POS – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok, Titik Nurhayati akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggunaan dana hibah kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015.

Berkas perkara dan tersangka sudah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Depok.

Bacaan Lainnya

Kasie Pidsus Kejari Depok Mohtar Arifin mengatakan awalnya Titik mendapat dana hibah dari Pemkot Depok berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok per tanggal 23 Maret dan 30 Oktober 2015.

Ia disebut melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Ketua KPUD Kota Depok.

BACA JUGA:   1.270.466 Pemilih Sudah Terdata di KPU Depok

“Bahwa benar telah dilakukan tahap dua seorang tersangka dengan identitas Titik Nurhayati, mantan Ketua KPUD Kota Depok tahun 2015 saat ini selaku anggota KPUD provinsi Jawa barat,” papar Mohtar dalam keterangan resminya, Selasa (26/7/2022).

Mohtar mengatakan di tahun 2015, KPUD Depok mendapatkan total dana hibah sejumlah Rp 44.965.962.000 dari Pemkot Depok. Adapun Titik menggunakan dana hibah atas kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015 berupa pekerjaan debat terbuka pasangan calon dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik tahun anggaran (TA) 2015.

“Sebagaimana telah diuraikan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 817.309.091,- (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah),” tuturnya.

BACA JUGA:   Ridwan Kamil Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Sukatani

Titik dikatakan mengubah metode lelang menjadi penunjukan langsung. Ia juga melakukan penyusunan nilai HPS dengan menyalin dari angka-angka yang sudah ada di Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) revisi 1 tanpa melakukan survey dan komunikasi secara langsung kepada pihak terkait.

“Tanpa melakukan survey dan komunikasi secara langsung kepada pihak televisi, radio, dan media cetak untuk mencari harga pasar mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara,” sambungnya.

Kejari Depok tengah mempersiapkan kasus ini ke Pengadilan Tipikor Bandung. Titik pun telah mendatangi Kantor Kejari Depok pada Senin (25/7) untuk dilakukan tahap dua di Seksi Pidsus.

“Usai pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Langkah selanjutnya adalah sesegera mungkin untuk melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor di Bandung, biar kasus KPU Kota Depok ini cepat di sidangkan,” tutur Mohtar.

BACA JUGA:   Baznas Depok Bantu Warga Lunasi Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

Adapaun Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Mia Banulita telah menunjuk 4 Jaksa Penuntut Umum untuk menangani dan menyidangkan kasus di Pengadilan Tipikor Bandung. Diantaranya, Kasie Pidsus Mohtar Arifin, Dimas Praja, Adi Tapangan dan Alfa Dera.

“Untuk jaksa-jaksanya kita memang menunjuk terutama jaksa di Pidsus yaitu saya sendiri (Mohtar Arifi), Dimas Praja, Adi Tapangan dan Alfa Dera (Jaksa Intel),” ujar Arifin.

Adapun pasal yang disangkakan, yakni Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999.

Pos terkait